Komisi-Komisi DPRD Sulut Bahas Aspirasi Rakyat Lewat RDP

Written by  Josh Tinungki Jan 21, 2020

Manado, Sulutnews.Com - Untuk lebih memantapkan pelaksanaan tugas pokok DPRD Sulut tahun 2020, Komisi - Komisi di DPRD Sulut mulai mengintensifkan berbagai agenda kerja. Pada 20 Januari 2020, mulai pukul 08:00 wita bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Foto :RDP Komisi I DPRD Sulut dengan Sekertaris Propinsi Sulut

"RDP dilaksanakan sebagai tindak lanjut konsultasi komisi 1 dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan terkait tapal batas wilayah Bolmong dan Bolsel karna berdampak pada terhentinya dana bagi hasil dari pemerintah pusat untuk 2 Kabuoaten ini," kata Vonny Paat, Ketua Komisi I.

Foto : RDP Komisi IV dengan BPJS Ketenaga kerjaan

Hal yang sama juga dilaksanakan oleh Komisi IV Bidang Kesra yang menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Ketenagakerjaan, pada Senin (20/01/ 2020),sehubungan dengan aspirasi buruh yang merasa pelayanan BPJS dianggap kurang dan tidak Proaktif dalam menjembatani aspirasi mereka."DPRD Sulut mensupport semua aspirasi yang masuk bahkan mendesak pihak BPJS untuk dapat mengkaver apa yang menjadi tuntutan para buruh." kata Brian Woworuntu Ketua Komisi IV DPRD Sulut.

Foto : Rapat Panitia Khusus (Pansus) tatib DPRD Sulut

Sementara itu Panitia Khusus (Pansus) pembahas Tata Tertib DPRD Sulut juga telah memulai rapat pembahasan guna menuntaskan Perda Tatib yang belum selesai dibahas.", Rapat Pansus Tatib DPRD digelar untuk membahas agar draf Tatib sudah bisa ditetapkan," ungkap Boy Tumiwa, Ketua Pansus Tatib DPRD Sulut.

Foto : Richard Sualang

Beberapa hal yang menjadi perjuangan bagi masyarakat yakni dalam pembahasan Komisi IV sebagaimana diusulkan oleh Anggota Komisi Richard Sualang yang berharap agar iuran BPJS bagi pekerja sosial keagamaan dapat Dinaikkan sehingga uang pertangungan naik sehingga dapat bermanfaat bagi peserta.

Foto : Boy Tumiwa

Begitu juga dalam pembahasan tatib yang timbul dinamika untuk menyamakan persepsi agar aspirasi dari Anggota Dewan yang selama ini merasa tidak terakomodir agar dimasukan lewat kesepakatan dengan Badan Anggaran.(/Josh Tinungki)

Last modified on Monday, 27 January 2020 07:11