DPRD Sulut Tetapkan APBD Sulut 2019

Written by  Josh Tinungki Nov 19, 2018

Gubernur Pastikan 90 Persen Aspirasi Rakyat Terserap

Manado, SulutNews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan  terhadap APBD Propinsi Sulut tahun anggaran 2019.

Pada rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Senin (19/11/2018) tersebut ditandatangani rancangan perda APBD 2019 menjadi APBD, dimana anggaran pembagunan ditetapkan sebesar Rp. 4.986.577.970, dengan pembiayaan daerah  ditetapkan sebesar Rp 20 Miliar serta  Dana Perimbangan ditetapkan sebesar Rp 2.702.560.309  dan belanja daerah sebesar Rp 4,5 triliun.

Dalam sambutannya Gubernur Oly Dondokambey menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang menyetujui APBD, yang menegaskan jika aspirasi rakyat lewat anggota DPRD dipastikan sebesar 90 persen masuk dalam APBD 2019 dimana guna mempercepat kemandirian ekonomi kita tetapkan melalui 10 program pembangunan dengan memprioritaskan pada peningkatan sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur untuk tujuan peningkatan kesejahtraan masyarakat. " Penandatanganan Perda APBD sebagai landasan pijak berbagai program kerja pemerintah untuk kesejahtraan bersama," kata Olly, Juga kata dia, APBD tahun 2019 akan menjadi tahap selanjutnya dalam merealisasikan tujuan untuk membangun Sulawesi Utara menuju Sulut Hebat yang berdikari dalam ekonomi," tegasnya.

Sementara itu seluruh Fraksi- fraksi di DPRD Sulut, sebagaimana disampaikan juru bicara Badan Anggaran Ingrid JN Sondak saat membacakan laporan, menyatakan setuju pengesahan APBD Sulut 2019 dengam memberi 22 catatan yang menitik beratkan agar Pemerintah Provinsi mengefektifkan pelatihan tenaga pengajar untuk peningkatan kwalitas siswa, bantuan sarana dan prasarana untuk laboratorium, juga perhatian untuk anak Autis, membangun sekolah SMK Unggulan disetiap kabupaten Kota, mengatasi kendala pembayaran gaji guru honor SMA, SMK.

Juga mengusulkan dinas kesehatan membangunan Puskesmas di desa terpencil, juga untuk pasien BPJS kebih ditingkatkan agar tidak merugikan masyarakat, Memperbaiki ruas jalan provinsi yang saat ini kondisinya rusak juga membangun penerangan jalan dititik rawan terjadi kecelakaan dan potensi terjadi kriminalitas, pemerintah provinsi dapat memperhatikan saran peningkatan kebudayaan daerah, bidang pariwisata perlu menggunakan media one line untuk promosi, juga fasilitas olahrga perlu dibangun dan ditingkatkan untuk prestasi, peningkatan kegiatan penyuluhan pertanian di kabupaten dan kota, dan langkah pengembangan untuk menaikan harga kopra.

Pendapat akhir fraksi terhadap Panperda APBD 2019 menerima dan menyetujui ditetapkan menjadi Perda agar dokumen menjadi perencanaan untuk menjadi alat pelayanan sehingga anggaran tidak bisa diselewengkan untuk kepentingan pribadi. (*/Josh Tinungki)

Last modified on Monday, 19 November 2018 23:46