Advertorial

Advertorial (46)

Berikan 8 Catatan Strategis Terkait Pertanggungjawaban APBD 2020

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara kembali menetapkan Pengambilan keputusan terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah. Pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2020 dilaksanakn melalui rapat paripurna yang dipimpin langsung Kerua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen dan dihadiri oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steweno OE Kandouw.

Saat menyampaikan sambutannya Gubernur Olly Dondokambey mengatakan penetapan pertanggungjawaban APBD 2020 menjadi Peraturan Daerah adalah salah satu tahapan dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan agar terjadi kesinambungan pembangunan daerah yang berkorelasi dengan pembangunan nasional sehingga keberhasilan proses pembangunan mampu diukur untuk kemudian dijadikan patokan pada pelaksanaan program dalam APBD selanjutnya.

 

Dalam kaitan penetapan Ranperda APBD tahun 2020 menjadi Perda, sebagaimana hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang dibacakan oleh Anggota DPRD Amir Liputo, diuraikan jika pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 didasarkan pada pembangunan yang menjadi tanggung jawab bersama dan pembangunan yang bermakna sebuah perubahan.

 

Kita harus menjalankan pembangunan yang berkesinambungan dengan mengikuti persyaratan dengan merupakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid 19 komponen Pembangunan Daerah ini untuk senantiasa bersinergi dalam melakukan percepatan di sektor-sektor strategis pembangunan pemulihan kondisi daerah dan negara yang maju di Asia Pasifik. Situasi pandemi covid 19 kita belum tahu sampai kapan ini bisa berakhir tapi saya percaya dan yakin keberadaan pemerintahan OD-SK  bersama DPRD mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

 

Ada sedikitnya 8 catatan strategis yang menjadi perhatian DPRD dalam kaitan fungsi pengawasan yang diberikan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 diantaranya terkait program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus didukung dengan SDM yang berkopetensi, penyerapan anggaran dapat lebig dioptimalkan serta mengevaluasi kinerja SKPD, Penanganan Covid 19 dapat lebih dipersiapkan termasuk alokasi anggaran, Penonaktifan kartu BPJS dan KIS dalam Anggaran APBD harus memiliki mekanisme, indikator dan tolak ukur yang jelas agar peserta tidak kebingungan seperti apa mekanisme yang akan dilakukan pasca penonaktifan.

 

Pelaksanaan paripurna penetapan Ranperda pertanggungjawab APBD Tahun 2020 menjadi Ranperda  yang digelar Rabu (30/6/2021) tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan dihadiri jajaran SKPD dilingkup pemerintah Provinsi Sulut. (Advetorial/DPRD Sulut)

Sulut, Sulutnews.com – Merespon Permintaan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan jumlah vaksinasi diseluruh daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menaruh perhatian besar mengejar target program vaksinasi untuk melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan sigap meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di kabupaten/kota se Sulawesi Utara.

Kehadiran Gubernur Olly tersebut mendorong serta mempercepat kuota vaksin yang ditargetkan agar segera tercapai. Kegiatan vaksinasi di sejumlah lokasi yang tersebar di Bumi Nyiur Melambai ini, memang harus dilakukan guna menjadikan setiap warga Sulut, kuat dan kokoh serta sehat dalam beraktivitas, meski di tengah pandemi Covid-19.

Bahkan lebih dari itu, kehadiran Gubernur Olly sangat mempengaruhi masyarakat dalam memberi diri divaksin serta berhasil menyadarkan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi untuk menangkal Covid-19, apalagi Virus Delta sebagai varian terbaru Covid-19 yang telah merajalela dimana-mana.

Masyarakat menyatakan salut kepada Pemprov Sulut khususnya Gubernur Olly atas sinergitas dengan Forkopimda yang telah turun langsung melihat dari dekat vaksinasi sampai ke pulau-pulau, yang diawali.di Balai Desa Tumaluntung Minahasa Utara (Minut) pada Rabu (16/06/2021).

Pada kesempatan itu, gubernur didampingi Bupati Minut Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung.

Selanjutnya, gubernur meninjau vaksinasi di  objek wisata Pantai Ranowangko, Kecamatan Minahasa, Jumat (18/6/2021). “Vaksinasi di tempat wisata ini merupakan program baru untuk mencegah penyebaran Covid 19. Kita siapkan posko lalu memberikan vaksin kepada semua yang datang,” kata gubernur. Sasarannya agar tempat berkumpulnya orang, semua sudah divaksin, baik tamu maupun karyawan.

Gubernur juga melihat bahwa wilayah Tondano Pantai sedang tren, sehingga banyak orang berkunjung terutama di hari libur. “Kita jemput bola dan bekerja sama dengan pengelola wisata dan Pengunjung yang datang kita vaksin. Kalau tidak mau jangan dikasih masuk, supaya tidak kena dampak yang lain,” ungkap Olly.

Pemberian vaksinasi secara luas terus digencarkan. Kali ini, sasarannya masyarakat yang ada di Desa Talise Minut. Gubernur Olly didampingi Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) VIII Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya SE CFrA, melakukan peninjauan pemberian Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Lantamal VIII di Kampung Bahari Nusantara (KBN) TNI AL yang berada di Desa Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Senin (21/6/2021).

Gubernur Olly pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 tersebut merupakan program pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Saat ini kita laksanakan salah satu program Kampung Bahari Nusantara yaitu cluster kesehatan, di mana semua masyarakat yang berada di KBN Talise kita berikan vaksinasi Covid-19,” ujar Gubernur Olly.

Selain di KBN TNI AL Desa Talise, dengan menggunakan jet ski Gubernur Sulut bersama dengan Forkopimda Provinsi Sulut juga melakukan peninjauan serbuan Vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat yang berada di beberapa pulau diantaranya Pulau Gangga, Lihaga dan Pulau Talise.

Saat mengunjungi pulau Talise rombongan Gubernur mengunjungi kegiatan vaksinasi di Kampung Bahari Nusantara Talise. Gubernur menyampaikan pesan kepada masyarakat agar mengikuti anjuran pemerintah untuk vaksinasi Covid-19 dan tetap menjaga kesehatan terutama dengan melaksanakan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Kegiatan vaksinasi di Kampung Bahari Nusantara Talise melibatkan puluhan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Lantamal VIII dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, dengan ratusan vaksin Astrazeneca.

Sementara itu, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, mengatakan akan terus melakukan segala upaya guna mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan menargetkan 1.000 warga per hari, dimulai Senin (21/06/2021) di tiap Puskesmas dan lokasi lainnya.

Berkat kerja sama seluruh pihak, pada hari pertama vaksinasi, jumlah warga yg divaksin 1.309 orang, melebihi target yang ditetapkan. Olehnya pada hari Selasa, Pemkot. Bitung menaikkan targetnya menjadi 2.500 orang per hari.

“Hari ini target kami coba naiknya menjadi 2.500 orang yang divaksin, karena kami yakin perangkat pemerintah kepala lingkungan, ketua RT, lurah dan camat akan mengarahkan masyarakat untuk mau divaksin,” tuturnya.

Untuk memastikan pemberian vaksin, Gubernur Olly secara khusus juga menyasar wilayah perbatasan. Hal itu sebagai komitmen, bahwa warga Sulut telah divaksin.

Percepatan pemberian vaksin kembali dipusatkan di Balai Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Selasa (22/6/2021).

Dalam pantauan, Gubernur Olly mengungkapkan bahwa Pemprov Sulut menargetkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berjumlah 100 ribu vaksin, hingga akhir bulan Juni 2021. “Target itu bisa tercapai, jika seluruh 15 kabupaten/kota se-Provinsi Sulut punya target setiap hari, berapa banyak jumlah warga yang divaksinasi Covid-19,” ungkapnya.

Gubernur memberikan apresiasi kepada Pemkot Bitung atas upaya yang dilakukan, dan berharap agar dapat diteladani oleh Kabupaten/Kota lain di Sulut guna mempercepat proses vaksinasi Covid-19.

“Seperti di Kota Bitung punya target 1.000 orang per hari. Kabupaten/kota lain harus mengikuti jejak Pemkot Bitung dalam percepatan vaksinasi Covid-19 dengan melibatkan semua pihak,” tambahnya.

Guna memperlancar proses vaksinasi di Sulut, Gubernur meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk fokus pada pelaksanaan vaksinasi, dan Pemprov Sulut akan mendukung dengan menyediakan pasokan vaksin.

“Kabupaten/kota fokus saja mengajak masyarakat agar mau divaksin agar semua masyarakat terlindungi. Soal stok tidak usah kuatir, itu urusan saya. Mudah-mudahan minggu depan, akan ketambahan lagi vaksin dari pemerintah pusat. Ditambah dengan stok 100 ribu yang ada saat ini,” tandasnya.

Kali ini Gubernur Olly bersama Forkopimda Sulut, memantau langsung hingga ke Kabupaten Kepulauan Talaud, Kamis (24/6/2021).

Kedatangan Gubernur Olly bersama rombongan di Bandara Melonguane disambut Bupati Talaud Elly Lasut disertai dengan tarian adat Porodisa. Selanjutnya Gubernur bersama Forkopimda menuju Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa (Wilayah Perbatasan) Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan KRI Kakap

Di Desa Kakorotan, Gubernur Olly bersama rombongan disambut para siswa SD dan SMP.

Sesampainya di lokasi kegiatan, Gubernur Olly langsung memantau pelaksanaan vaksinasi yang sudah memasuki hari kelima. Setiap harinya ada sekitar 30 orang disuntik vaksin. Melihat antusias masyarakat, Gubernur optimis target yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa sejumlah 500 orang, akan dapat dipenuhi.

“Sebelumnya kita sudah meninjau di Manado dan sekitarnya. Sekarang di Sangihe dan Talaud. Seluruh masyarakat harus divaksin agar supaya mereka tidak takut menerima tamu karena mereka sudah kebal, sehingga ekonomi dapat berjalan baik,” tutur Olly.

Olly mengatakan vaksin dilakukan bagi seluruh masyarakat di pulau guna mencegah dari penyebaran virus Corona. Olehnya pelaksanaan vaksinasi di daerah kepulauan menjadi prioritas. “Saya pesan seluruh pulau jangan takut divaksin, supaya di sini tidak ada hambatan, tidak takut terjangkit dengan Virus Corona,” jelasnya.

“Kekurangan vaksin, kita akan drop lagi. Nakes (tenaga kesehatan) untuk lakukan vaksin massal. Tapi lebih dulu di pulau supaya terkonsentrasi,” tambahnya.

Gubernur Olly menjelaskan, hingga kini pelaksanaan vaksin di Sulut, sudah berada di angka 400 ribu. Target kami 1,4 juta penduduk di Sulut atau 70 persen tercapai hingga bulan Desember 2021.

Selanjutnya, Gubernur menyerahkan bantuan dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulut yang dikelola oleh Dinas Pangan Daerah, berupa beras sebanyak 26,05 ton kepada masyarakat terdampak cuaca ekstrim angin kencang dan gelombang tinggi.

Bantuan ini tersebar di Kecamatan Kepulauan Miangas bagi 288 KK sebanyak 5,15 ton dan Kecamatan Nanusa 1.073 KK tersebar di 9 desa sebanyak 20,90 ton. Penyerahan bantuan diserahkan Gubernur Olly lewat Bupati Talaud Elly Lasut, diawali pada masyarakat Desa Kakorotan sebanyak 3.750 Kg untuk 195 KK.

Gubernur Olly juga berjanji akan membantu lagi Kakorotan yang merupakan salah satu desa terpencil di Sulut itu. “Sudah disampaikan tadi. Seperti perbaikan jalan lingkar, bantuan listrik dan bantuan rumah ibadah,” tegasnya.

Dalam kesempatan Bank SulutGo (BSG) ikut menyerahkan bantuan berupa seperangkat kursi dan meja. Direktur Utama BSG Revino Pepah berharap bantuan yang diberikan ini tidak dilihat dari jumlahnya, melainkan dari fungsinya, karena ini sesuai dengan permintaan desa, khususnya lembaga adat untuk keperluan pengurus dan anggota adat.

“Walaupun nilainya ekonomis mungkin belum terlalu signifikan, tapi fungsinya sangat diperlukan desa ini,” ujarnya sembari menambahkan bahwa BSG berkomitmen untuk membantu daerah-daerah di pulau perbatasan.

Dalam kunjungan ini, turut hadir, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Sekprov Edwin Silangen, serta Pejabat Tinggi Pratama di lingkup Pemprov. Sulut.

Diketahui, Gubernur Olly bersama Ketua Tim Penggerak PKK Sulut, Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan mengadakan kunjungan ke Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Jumat (25/6/2021).

Gubernur Olly dan istri mengawali kunjungannya di Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding, Minsel, sentra holtikultura Provinsi Sulawesi Utara. Kunjungan ini dalam rangka Pencanangan Kawasan Desa Hortikultura, yang diselenggarakan oleh TP-PKK Prov. Sulut.

Selanjutnya Gubernur bersama istri berkesempatan memanen kentang dan menanam bibit kentang di daerah yang terkenal sebagai penghasil kentang.

Dalam kesempatan Gubernur Olly turut meninjau pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

Gubernur menyampaikan, Pemprov Sulut tetap serius menangani pandemi Covid-19 di bumi Nyiur Melambai yaitu dengan pelaksanaan vaksinasi. Melalui Satgas Covid-19 yang terus memacu penyuntikan vaksin ke masyarakat dengan menetapkan target 100.000 orang divaksin dalam dua pekan ini, “Bulan Juni 100.000 sejak Minggu kemarin. Ternyata mendekati target,” tuturnya.

Gubernur optimistis target dapat dicapai karena didukung oleh kabupaten/kota yang mematok target vaksinasi ribuan orang per hari. “Dengan demikian, Gubernur menargetkan jika pasokan vaksin dari pusat lancar, maka 1,2 juta warga Sulut dapat menerima vaksin hingga Desember 2021” ungkapnya

 

Selanjutnya Gubernur Olly dan istri melakukan kunjungan di Desa Ranoyapo, Kecamatan Ranoyapo dalam rangka Pencanangan Desa Keluarga Gagah Bencana. (Advertorial Diskominfo Sulut)

Sulut, Sulutnews.com – Kehadiran Dr (HC) Puan Maharani Ketua DPR RI bagi Sulawesi Utara sangatlah membanggakan karena mendapatkan kunjungan yang  luar biasa ketika hadir di Sulut selama kurang lebih 3 hari.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, dan Wakil Gubernur Drs Steven O.E Kandouw menerima kedatangan Ketua DPR RI DR (HC) Puan Maharani yang melakukan kunjungan Kerja di Provinsi Sulawesi Utara.

Kedatangan Puan ini untuk melakukan pertemuan bersama segenap Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kepala Daerah se Provinsi Sulut yang dilakukan di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Senin (07/06/2021).

Dalam sambutannya Gubernur Olly Dondokambey mengatakan bahwa Provinsi Sulawesi Utara walaupun dilanda adanya Pandemi Covid-19 namun tetap bersyukur karena penanganannya dirasakan aman dan terkendali, serta adanya kerja sama dengan seluruh stekholder terkait dan Kepala Daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Pengendalian Covid-19,

“Mudah-mudahan dengan program Sulut Sehat dalam rangka menghadapi Covid dengan target 2500 orang setiap hari yang harus di vaksin dapat terlaksana dengan melihat ketersediaan Vaksin yang ada di Sulut,” harap Gubernur Olly.

Kesempatan ini, Gubernur Olly melaporkan luas daerah provinsi Sulawesi Utara yaitu 13.000 k/M3 dengan jumlah penduduk sebanyak 2,6 Juta Jiwa yang terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota dengan rincian 171 kecamatan dan 1.839 Desa dan Kelurahan, serta memiliki 287 pulau dimana 59 berpenghuni dan 228 lainnya belum berpenghuni.

“Secara khusus saya laporkan kepada ibu Ketua DPR RI bawa situasi kondisi di daerah Sulawesi Utara pertumbuhan ekonominya sangat baik, karena dalam situasi pandemi covid kita berada di positif 1,87 % Begitu juga dengan tingkat inflasi tetap terkendali karena BI di Sulut bekerja dengan maksimal,” urai Gubernur Olly.

Pada kesempatan ini Ketua DPR-RI Puan Maharani memberikan apresiasi dengan potensi dan keindahan alam yang ada di daerah kepulauan yang menurutnya masih asri dan alami,

“Kemarin saya diajak Pak Gubernur untuk melihat pulau-pulau yang ada di Sulawesi Utara, bukan hanya Bunaken banyak sekali pulau-pulau terpelihara indah natural, asri dan alami,” jelas Puan Maharani,

Kesempatan ini Putri dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri Putri ini bersama ODSK mulai menelusuri pulau-pulau yang ada di Kecamatan Likupang, dan mengagumi keindahan alam yang ada.

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai berbagai potensi perekonomian untuk dikembalikan, mulai dari kemaritiman, pertanian, perkebunan serta Potensi Pariwisata.

“Seperti yang dilaporkan kepada saya bahwa vaksin di Sulawesi Utara sementara ini baru mencapai 13% dari target 80% masyarakat yang ingin divaksin saya tanya apa kendalanya?,” Tanya puan.

Puan juga menjelaskan pelaksanaan Vaksin di Sulut harus dapat terus dipercepat karenanya saat ini telah membawa Wakil ketua Komisi IX DPR RI untuk dapat membantu menyampaikan hal ini pada kementerian Kesehatan agar Vaksinasi di Sulut dapat segera dipercepat.

“Bapak Ibu yang saya hormati Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang masih sedang bertumbuh, tadi disampaikan Pak Gubernur positif 1,8 secara ekonomi walaupun kita sedang menghadapi Covid, ini satu hal yang luar bisa, saya sampe tanya bener Ndak sih? Benar karena Sulut hasil ekonominya ditopang oleh pertanian, perkebunan, perikanan kelautan sehingga tetap berjalan,” kata Puan.

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia provinsi Sulawesi Utara merupakan Provinsi nomor 5 terbaik pertumbuhan ekonominya, “Kesempatan ini saya berikan apresiasi pada Forkopimda yang sudah bergotong royong membangun menjaga Provinsi ini dengan 11 Kabupaten dan 4 Kota hingga perekonomiannya tetap terjaga,” puji Puan Maharani yang disambut applaus tepuk tangan.

Hadir dalam kesempatan ini, segenap Bupati/wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Forkopimda yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. (/ADVETORIAL DISKOMINFO SULUT)

Manado, Sulutnews.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulut di tengah pandemi Covid-19.

Terbukti, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut mencatat adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 1,87% year-on-year (y-o-y) di Sulut pada Triwulan I Tahun 2021 ini. Pencapaian ini lebih baik dari tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 0,99 persen.

Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan I-2021 mencapai Rp 33,39 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 21,78 triliun.

Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 13,29 persen.

Struktur PDRB Sulut menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2021 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan, dengan share masing-masing sebesar 21,07 persen; 13,01 persen; 11,83 persen dan 10,98 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara triwulan I-2021 (y-o-y), Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,32 persen, diikuti Konstruksi sebesar 1,10 persen serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,57 persen.

Sedangkan di sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 3,02 persen.

Kepala BPS Sulut Asim Saputra beberapa waktu lalu menyebut dari 17 kategori lapangan usaha yang ada, terdapat beberapa sektor lapangan usaha yang memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi Sulut.

 “Sekira 13 lapangan usaha yang tumbuh positif pada Triwulan I 2021, sementara ada empat yang terkontraksi karena situasi belum memungkinkan mereka pulih sama seperti sebelum pandemi,” katanya.

Peningkatan yang signifikan pada lapangan usaha Industri Pengolahan ditopang oleh aktivitas Industri Besar Sedang khususnya Industri Makanan dan Minuman yang mengalami peningkatan.

Secara umum, hampir semua lapangan usaha tumbuh positif. Beberapa lapangan usaha yang mendorong pertumbuhan ini diantaranya Industri Pengolahan (13,29 persen), Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es (9,93 persen), dan Konstruksi (8,66 persen).

“Sejalan dengan produk unggulan Sulut yakni komoditi lemak dan minyak yang mengalami peningkatan ekspor. Pertumbuhan lapangan usaha Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es didorong oleh peningkatan volume listrik yang terjual utamanya kepada konsumen rumah tangga, industri dan layanan khusus,” ujar Kepala BPS Sulut.

Sementara itu untuk aktivitas konstruksi, kegiatan pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis sudah mulai berjalan pada Triwulan I 2021.

Diketahui, membaiknya sektor ekonomi Sulut juga diikuti menurunnya Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 7,28 persen, turun 0,09 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020.

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 1,23 juta orang, naik 3,99 ribu orang dibanding Agustus 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 1,14 juta orang, meningkat sebanyak 4,77 ribu orang dari Agustus 2020.

Struktur PDRB Sulut menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2021 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan, dengan share masing-masing sebesar 21,07 persen; 13,01 persen; 11,83 persen dan 10,98 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulut triwulan I-2021 (y-o-y), Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,32 persen, diikuti Konstruksi sebesar 1,10 persen serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,57 persen.(Advetorial Diskominfo Sulut)

Kerja Hebat OD-SK, Sukses Raih WTP Atas LKPD 2020

Manado, Sulutnews.com - Penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 termasuk rencana aksi yang telah direncanakan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saat membacakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI pada rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Franaiakus Andy Silangen, Senin (3/5/2021) di kantor DPPRD Sulut tersebut, Dr Isma Yatun, anggota IV BPK-RI menyampaikan LKPD Sulut tahun 2020 yang telah diperiksa mempunyai kwalitas informasi yang cukup handal.

"Selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang telah berhasil mempertahankan Opini WTP, semoga capaian dan prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan," ungkap Isma Yatun.

Sementara itu saat menyampaikan sanbutannya Gubernur Olly Dondokambey menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah kata akhir, tetapi bagaimana kita dapat melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan aturan yang ada, transparansi harus dikedepankan sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung kinerja pemerintah tanpa ada batas atau sekat ." Saya sangat bertrima kasih karena apa yang dilakukan selama ini termasuk kerja sama dengan legislatif berjalan sesuai dengan kewenangan masing- masing," ungkap OD.

Meski LKPD Pemerintah Sulut tahun 2020 mendapatkan Opini WTP, namun BPK RI memberikan catatan dimana dalam hal belum tersedianya mekanisme yang mengatur tentang tata pengesahan dan pelaporan atas belanja yang bersumber dari dana bos, juga kelemahan dalam sistim pengelolaan aset tetap yaitu masih adanya penatausahaan dan pengamanan aset yang tidak dilaksanakan secara maksimal, dan soal keterlambatan pelnyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan yang terjadi setiap tahun sehingga perlu dibuat mekanisme yang bisa mengeliminir masalah dan pemprov perlu meningkatkan pengawasan secara rutin selama proses pekerjaan berlangsung.

Prestasi kerja Hebat OD- SK yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 mendapatkan apresiasi dari Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen. Saat memimpin Rapat Paripurna penyampaian LHP BPK-RI Silangen mengatakan kinerja Hebat dan respon yang cepat dalam me gantisipasi pembangunan daerah terutama disaat awal terjadinya pandemi Covid 19 adalah bukti kinerja maksimal.

"pemerintahan ODSK telah berhasil menjaga kestabilan keberlangsungan pembangunan daerah sekalipun harus diperhadapkan dengan situasi krisis," ungkap FAS.

FAS juga berharap sinergitas yang sudah terjalin bersama Forkopimda agar terus dipertahankan dan dilanjutkan juga kerja bersama dari segenap Anggota DPRD Sulut sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Provinsi Sulut dibawa kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw agar terus juga dipertahankan." Kebersamaan dan saling mensuport, juga  kerja hebat yang ditampilkan serta komitmen kuat atas tugas kedewanan patut juga siberi apresiasi," ungkap FAS

Silangen berharap, Pemprov kiranya dapat mempertahankan prestasi ini. Dengan dukungan DPRD Sulut dalam mengimplementasikan cek and balance ditengah dinamika pemerintah daerah." Raihan WTP kiranya dapat terus memacu kinerja dalam pelaksanaan rugas kedewanan sebagai representasi masyarakat atas tugas dan pelaksana kedaulatan masyarakat Sulut," pungkas FAS.

Diketahui DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna. Dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020, Senin (3/5/2021). juga dihadiri pejabat BPK RI di Manado, Forkopimda Sulut, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay serta pejabat struktural dilingkup pemerintah Provinsi.

Atas prestasi pemerintahan OD SK yang sudah 5 kali secara berturit tirit mensapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD ini membuktikan bahwa pemerintahan Provinsi berjalan dengan baik dan mampu melakukan perimbangan pebiayaan atas keuangan daerah dalam melaksanakan kewajiban untuk pelaksanaan program pembanhunan " Sangat patut diapresiasi dan ini adalah sebuah prestasi yang perlu terus dipertahankan, karena dengan WTP ibarat sebuah badan usaha Pemerintah Provinsi dalam kondisi Sehat," ungkap Ronal Sampel Anggota DPRD Sulut.

Hal yang sama juga disampaikan Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) yang berharap opini BPK RI atas LKPD yang sudah 5 kali berturut turiut menandakan Pemerintahan OD-SK sukses menjalankan amanat rakyat Sulawesi Utara, berbagai capaian yang dilaksanakan bahkan mampu melakukan program inovatif meskipun ditengah pandemi Covid 19 yang masih terus berlangsung " Kerja sama dari berbagai stakeholder di Provinsi Sulawesi Utara, termasuk DPRD Sulut juha menjadi hal mendasar sehingga WTP dapat terus dipertahankan," ungkap MJP

Dalam paripurna yang juga sihadiri Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara dan juga para pejabat dilingkup BPK RI di Manado serta pejabat dilingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tersebut juga adalah sukses kerja sekertariat DPRD Sulut di bawa Pimpinan Sekertaris DPRD Glady Kawatu yang selalu sukses dalam setiap pelaksanaan rapat- rapat Paripurna" Peran Sekertariat DPRD dalam pelaksanaan tugas juga menjadi bagian dari sukses WTP yang diraih oleh Pemerintah Provinsi" ungkap Jongky Limen Sekertaris Komisi III DPRD Sulut.(ADVETORIAL/josh tinungki)

Sulut, Sulutnews.com – Menjadi catatan Sejarah bagi Pemerintah Provinsi Sulut atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Senin (03/05/2021).

Patut berbangga karena di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven O.E Kandouw, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali meraih Opini WTP yang ke 7 kali nya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2020.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut diserahkan langsung Anggota IV BPK RI Isma Yatun kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey sambil disaksikan Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut.

Capaian prestasi ini tidak lepas dari sinergitas antara Pemprov dan DPRD Sulut dan seluruh stakeholder yang selama ini berjalan dengan baik.

Tapi di balik keberhasilan ini, Gubernur Olly Dondokambey mengajak jajaran Pemprov Sulut untuk tidak cepat ber puas diri dengan opini yang telah diraih, tetapi secara terus menerus menjaga bahkan terus berpacu untuk melakukan pembenahan dalam melakukan pengelolaan keuangan.

Gubernur Olly menyatakan ada satu catatan dimana WTP ini bukanlah kata akhir, melainkan bagaimana kita harus melaksanakan tugas pemerintah yang betul-betul, menjalankan sesuai aturan yang ada, serta harus mengedepankan transparansi sehingga masyarakat melihat secara langsung.

Gubernur Olly juga sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada DPRD yang tetap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulut.

Juga tidak lupa memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada jajaran BPK RI yang telah optimal memeriksa dan menyerahkan hasil pemeriksaan atas LKPD Sulut Tahun Anggaran 2020.

Dengan di raihnya WTP ke 7 kalinya oleh Pemerintah Provinsi Sulut, Gubernur Olly Dondokambey bersama Wagub Steven Kandouw dengan kerendahan hati yang tulus berucap dan berharap Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan kesehatan kekuatan, serta menuntun, memberkati setiap langkah kerja kita dalam membangun daerah, memajukan bangsa dan mensejahterakan masyarakat sulawesi utara.  (Advetorial Diskominfo Sulut)

Manado, Sulutnews.com - Panitia Khusus DPRD Sulut pembahas Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2020 yang diketuai Rocky Wowor, Senin (26/4/202) menuntaskan pembahasan dengan Pemerintah Sulut dengan melakukan evaluasi realisasi Program diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup pemerintahan OD-SK. Berbagai hambatan dan kelemahan dalam realisasi pelaksanaan program selama tahun 2020 dibedah oleh 18 Politisi handal utusan Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi Nyiur Melambai.

Pada pembahasan pertama yang dilaksanakan Selasa (20/4/2021) dengan menghadirkan Bank SulutGo, Biro Umum,Biro Hukum, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Pemerintahan dan Otda, Biro Pengadaan dan Jasa, Biro Perekonomian, Biro Kesra, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Peehubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangab Daerah, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah,Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia ini hampir semua mengeluhkan jika pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2020 tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Seperti yang disampaikan Amir Liputo Anggota Pansus yang menyorot kebijakan anggaran di Bank Sulutgo agar lebih mengutamakan pelayanan kredit untuk masyarakat, agar kondisi yang diakibatkan pandemi Covid 19 yang menyebabkan ada banyak usaha mikro membutuhkan penguatan modal lewat pemberian kredit," Bank SulutGo perlu memberikan fasiliyas pinjaman dengan bunga rendah bagi petani sebagai upaya penguatan modal usaha," ungkap Lipito

Juga Anggota Pansus Vonny Paat yang berharap agar dalam penyampaian laporan, SKPD harus berpatokan pada rekomendasi APBD sebelumnya, agar capaian program dapat diefaluasi berdasarkan laporan yang disampaikan," Pelaporan harus mengacu pada program yang sudah dijalankan agar kita dapat mengelaborasi persoalan apa yang harus dibenahi sehingga pelaksanaan Program yang terdampak akibat Virus Covid 19 bisa dicapai sesuai target," kata Paat.

Terkait LKPJ APBD Tahun Anggaran 2020 Anggota Pansus Cindy Pricilia Wurangian juga menyorot kinerja sejumlah SKPD lewat lamporan yang disampaikan menggambarkan capaian program meskipun terjadi penghematan dan banyak yang tidak dilaksanakan, namun tetap diupayakan." Melaksanakan program adalah kewajiban dari masing- masing SKPD apapun tantangan dan hambatan yang dihadapi harus mampu diselesaikan karena itulah tanggungjawab sebagai pimpinan," ungkap Wurangian.

Dalam tujuan membangun Sulaweai Utara lebih Hebat, Pansus terus memacu penyelesaian tugas pembahasan sehingga pada hari Kamis (22/4/2021) Pansus kembali menfhadirkan Dinas Kesehatan,Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana, Dinas Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Kebidayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Sejumlah Anggota Pansus mulai Wakil Ketua Victor Mailangkai dan Bili Lombok yang terus mengawal pembahasan bahkan memberikan pandangan untuk bagaimana SKPD dapat melakukan inovasi agar program yang telah dituangkan Gubernur Olly Dondokambey dan Wak Gubernur Steven Kandouw dapat benar- benar terealisasi." Meski banyak program yang telah ditetapkan dan dimasukan sebagai kebijakan Umum, itu wajib direalisasikan sesuai target," ungkap keduanya.

Juga Anggota Pansus Sandra Rondonuwu, yang menyorot soal perhatian bagi kesejahtraan Petani dan Nelayan yang belum optimal dilakukan meskipun ada banyak program yang dilakukan, namun hal itu tidak menyeluruh dirasakan okeh masyarakat," Program OD-SK sudah sangat baik, namun implementasinya yang kirang sehingga terkesan masih kurang menyentuh," ungkap Rondonuwu.

Untuk penuntasan kerja Pansus, pada agenda pembahasan terakhir atau pada hari Jumat (23/4/2021) bersama Dinas Pertanian dan peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pangan, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Badan Pengelolaan Perbatasan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu, Badan Penghubung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Badan Penanggulangan Bencana Daera juga Sekertariat DPRD Sulut.

Berbagai kritikan terhadap penyajian laporan lewat Buku LKPJ yang dari tahun ketahun dibuat Copy Paste dan tidak teebaca sehingga sangat sulit dipahami, juga seperti yang disampaikan Anggota Pansus Stella Runtuwene yang menyorot pembangunan Anjungan Pemprov di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), juga terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik baik infrastruktur jalan dan jembatan masih membutuhkan perhatian menurut Wakil Ketua Pansus Nick Lomban, serta Pemberian nama RSUD yang disorot Anggota Brian Woworuntu, sampai pada soal tunjangan reses Anggota DPRD yang disorot Ronald Sampel, juga persoalan Mami yang disorot karena tidak sesuai standar menurut Agustin Kambey, serta berbagai dinamika pelaksanaan reses yang dinilai kurang mendapatkan dukungan anggaran karena masalah uang duduk bagi masyarakat yang datang menghadiri reses juga sangat dibutuhkan kata Herry Rotinsulu yang berharap perlu adanya evaluasi program sehingga tidak terjadi tumpang tindi anggaran.

Pernyataan Ketua Pansus Rocky Wowor menjelaskan karena ada refocusing sehingga  banyak program tak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan hal ini menjadikan SKPD bersangkutan mendapatkan catatan atau rekomemdasi dari Pansus agar pada pelalsanaan untuk tahun anggaran 2021 program yang gahal dilaksanakan itu dapat diperbaiki. "Sebagaimana Perpu 1 tahun.2020 yang mengamanatkan untuk merefocusing anggaran dalam penanganan covid 19 adalah wajib dan hal ini dilaksanakan oleh seluruh SKPD," jelas Wowor

Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut ini juga mengatakan dengan refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 maka penggunaan anggaran benar benar maksimal jangan ada yang tersisa." Seluruh biaya untuk program kegiatan di masing- masing SKPD tidak adan yang tersisah, sehingga jika ada SKPD yang masih ada ini berarti ada sesuatu yang patut diefaluasi." Persoalan mendasar dalam SKPD adalah terserapnya mata anggaran untuk refokusing," ungkap wowor .Setelah menuntaskan pembahasan selanjutnya Pansus akan melakukan kunjungan lapangan guna mengecek kebenaran setiap laporan yang disampaikan oleh SKPD, kemudian agenda selanjutnya Finalisasi Laporan Pansus kepada ketua DPRD untuk selanjutnya dijadwalkan pelalsanaan Paripurna.(ADVERORIAL/Josh)

Manado, Sulutnews.com - Ungkapan Gubernur Olly  sangatlah bermakna dan membanggakan Ibu-ibu TP. PKK sebagai pendamping untuk kiranya mampu mengaplikasikan dalam menunjang tugas kerja Bapak-bapak yang membuat berhasil dan sukses, saat menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-49 Tahun 2021 di Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Manado, Selasa (20/4/2021).

Ini adalah suatu bentuk Penghormatan dan penghargaan atas kata-kata Seorang Bapak  Gubernur yang mengakui keberhasilannya adalah atas peran seorang isteri. Tentu membuat Ibu-ibu TP. PKK tergerak dan mau mencotoh resep Ibu Gubernur yang tidak pernah berhenti memberi semangat dan tidak pernah lelah mendampingi suami, serta melakukannya dengan penuh Cinta.

Peran ini harus dijaga dan di kembangkan bukan hanya hebat sebagai Ibu-Ibu PKK Pendamping Suami, tapi menjadi hebat dalam segala hal.

Sehingga Perjuangan Raden Ajeng (RA) Kartini akan nilai-nilai Emansipasi yang  membawa Perempuan menjadi hebat akan semakin hebat dan benar-benar nyata terwujud dalam segala Aspek kehidupan

RA Kartini adalah Pejuang Nasional Perempuan Indonesia yang telah membuka jalan dan memotivasi bagi kita,  sehingga sebagai Perempuan, hargailah dan  janganlah  mau di tindas, dan  apalagi mau di sepelekan oleh Kaum Lelaki. Tetaplah Berprestasi dalam meraih segala cita-cita setinggi langit, ungkap Gubernur.

Acara Pelantikan TP. PKK Provinsi Sulut masa bahkti 2021-2024 dirangkaikan dengan Selebrasi Puncak Peringatan HKG PKK Ke-49 ditandai dengan Pemasangan lilin Kue Ulang Tahun.

Gubernur Olly Dondokambey selaku Ketua Pembina TP. PKK Prov. Sulut mengucapkan selamat memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-49 kepada segenap pengurus dan seluruh anggota TP-PKK di Provinsi Sulawesi Utara.

“Seorang ibu berperan mendorong kesuksesan dalam suatu kehidupan dan pentingnya peran seorang isteri dalam mewujudkan kesuksesan suami".

Gubernur meminta kepada pengurus dan kader-kader PKK agar dapat memberikan yang terbaik bagi keluarga sebagai pelopor perubahan Indonesia maju dan betapa pentingnya Sinergitas antara Pemerintah dan PKK sebagai Mitra dalam Pembangunan Daerah.

“Kerja sama PKK dan Pemprov Sulut harus bersinergi. Banyak program Pemerintah jika dijalankan oleh ibu-ibu pasti berjalan lancar. Seperti posyandu yang harus dioptimalkan kembali.

Dalam Kepengurusan Jabatan sebagai Sekretaris TP. PKK Prov. Sulut Ir. Ny. Rita M.Dondokambey-Tamuntuan, Sekretaris I TP. PKK Prov. Sulut Dr.Ny. Kartika Devi Kandouw-Tanos Mars. dan Ketua I Bid. Pembinaan Karakter Keluarga TP.PKK Prov. Sulut Dra.Ny. Ivonne Silangen-Lombok dan Bidang lainnya termasuk ada Pengurus Pokja.(/Advertorial/Fanny)

Manado, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara Senin (19/4/2021) menggelar Sidang Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 dan Penyampaian Laporan Kerja AKD Sekaligus Pembukaan Masa Persidangab ke Dua Tahun 2021. Pada giat yang dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey tersebut Anggota DPRD Sulut melaporkan hasil jaring aspirasi yang dirangkum berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) pada paripurna tersebut Ketua

DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen dalam sambutannya mengatakan Secara pribadi saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan Pimpinan dan anggota DPRD yang tetap menunjukkan performa maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan selama masa persidangan pertama antara lain dalam menyerap aspirasi masyarakat mengawal dan mengawasi kinerja pemerintah daerah serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan Daerah. " Walaupun kita masih dalam situasi seperti saat ini tapi memasuki masa persidangan yang kedua nanti saya berharap performa yang baik dapat semakin ditingkatkan kita perlu mengingatkan kembali kepada diri kita masing-masing bahwa kita adalah representasi masyarakat kita berada disini karena dipilih dan dipercaya oleh masyarakat sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat," kata Silangen.

Juga kata Silangen, pada sisi lain kita dituntut untuk menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan karena kita adalah wakil rakyat Mari terus kita jaga sikap kita sebagai pejabat publik yang dipundak kita sekalian rakyat meletakkan banyak Harapan dalam menjawab segala bentuk permasalahan yang ada di masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepada kita." Atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD saya  memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Olly dondokambey dan beserta seluruh jajaran pemerintah provinsi Sulawesi Utara yang tetap memperlihatkan kinerja yang optimal dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Silangen.

Mengingat situasi yang masih terjadi hingga saat ini provinsi Sulawesi Utara selaku Mitra strategis pemerintah provinsi Sulawesi Utara mendukung serta selalu siap sedia memberikan rekomendasi yang terhadap berbagai permasalahan dan upaya serta kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi Sulawesi Utara khususnya dalam upaya Penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19 serta kebijakan ekonomi terjadinya mendorong agar pemerintah provinsi Sulawesi Utara untuk dapat berinovasi dan berkreasi sekalipun tantangan dan berbagai sisi sebagai akibat dari adanya Pada kesempatan ini juga saya mengajak kepada kita sekalian Pimpinan dan anggota DPRD agar selalu menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai dan berhati-hati dengan ancaman badai siklon tropis yang mengakibatkan cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini mengharapkan agar pemerintah daerah mitigasi bencana untuk mengantisipasi potensi potensi bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu."Marilah kita terus berdoa, agar sekalian kita diberi nikmat dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus untuk bersama-sama menghadapi tantangan pembangunan di tengah-tengah situasi terus melangkah maju dengan penuh keyakinan bahwa badai pasti berlalu Tuhan yang akan selalu menjaga dan melindungi kita semua bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan akan selalu ada bagi setiap orang yg percaya kepadanya," pungkas Silangen

Sementara Hasil Reses Dapil I Manado yang di bacakan oleh Anggota Cristo Ivan Lumentut dengan aspirasi yang berhasil dijaring antara lain sektor Pendidikan, Kesehatan Pariwisata, Ketenaga Kerja, mensosialisasikan UMKM dan Prosuder permohonan termasuk membuka jaringan pemasaran untuk hasil UMKM dipasar domestik, pengurangan ijin Indomaret dan Alfamaret, bantuan hukum persoalan sengketa tanah warga dengan pihak terkait, berharap pemerintah dapat memfasilitasi pengurusan sertifikat berbasis Prona,

Dapil II Minut - Bitung yang hasil jaring Aspiraai masyarakat hanya diserahkan oleh Anggota DPRD.

Dapil III Sangihe, Sitaro dan Talaud dimana hasil jaring Aspirasi Masyarakat hanya diserahkan oleh Anggota DPRD Winsulangi Salindeho.

Dapil IV Bolaang Mongondouw dimana hasil Aspirasi Masyarakat hanya diserahkan oleh Anggota Yusra Alhasbi

Dapil V Minsel-Mitra dimana hasil jaring aspirasi masyarakat  hanya diserahkan oleh Anggota DPRD Stella Runtuwene

Dapil VI  Minahasa - Tomohon yang diserahkan oleh Anggota Melisa Gerungan  hasil Aspirasi Masyarakat hanya diserahkan

Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat menanggapi Hasil Karing Aspirasi oleh Anggota DPRD Sulut menyampaikan aspirasi atas pelaksanaan agenda Paripurna dan memberikan sambutan dimana Pimpinan dan Anggota DPRD menunjukan konsistensi DPRD Sulut bersama dengan pemerintah daerah menyusun langkah strategis rencana kerja dan rencana kebijakan kedepan sehingga seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat kita sehari dan tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah maupun DPRD provinsi masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan yang menyebabkan tidak semua kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi sehingga

kemudian senantiasa perlu disusun dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan serta kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhinya ini menjadi persoalan bagi pemerintah provinsi Sulawesi Utara dimana tahun 2020 APBD dibebani dengan Pilkada serentak di Sulut menguras anggaran kurang lebih Rp 353 miliar di APBD tahun 2020 dan tanpa kita sadari kehidupan tiba-tiba terjadi pandemi Covid 19 dimana anggaran untuk membiayai semua kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh segenap anggota DPRD." BIsa dibayangkan situasi kondisi pandemi Covid 19 menjadikan kita harus melakukan refokusing anggaran sehingga aspirasi yang disampaikan oleh Anggota DPRD tidak semua terealisasikan," kata OD.

Kondisi di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sampai hari ini kita bisa bersyukur karena berhasil melakukan kebijakan yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara umum tentu ini tidak lepas dari peran aktif Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut secara bersama-sama dengan Pemerintah provinsi untuk mewujudkan pemabnagunan yang berbasih pada kerakyatan."Kemarin saya melihat hasil kunjungan Bapak Ibu Anggota DPRD Sulut timbulnya keluhan pupuk juga diakibatkan jumlah petani semakin banyak," ungkap OD

Juga disampaikan OD, dalam menghadapi pandemi covid 19 yang sampai hari ini masih berlangsung kebijakan Refocusing anggaran masih akan dilakukan dimana tahun 2021 ini Pemerintah Sulut akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 180 Miliar yang diambil melalui pos belanja modal." Ini bagian dari janji politik OD-SK kepada Masyarakat, untuk tersu fokus bersama-sama membangun Provinsi Sulut yang lebih Hebat dan lebih baik," kata OD saat menyampaikan sambutannya saambil berharap Era adaptasi kebiasaan baru untuk terus guna mengendalikan dalam tujuan memulihkan Sulut dari ancaman pandemi covid 19.

Selanjutnya sebagaimana mekanisme penyampaian hasil reses lewat Aspirasi yanh disampaikan Masyarakst akan dituangkan dalam Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) untuk kemudian disampaikan ke pemerintah Provinsi yang nantinya direalisasikan lewat Dinas Instansi terkait.

Hadir pula pada rapat paripurna yang dipimpin langaung Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen tersebut Wakil Gubernur Steven O E Kandouw, para Wakil Ketua DPRD Billy Lombok dan Vicktor Mailangkay, Pejabat dilingkup Pemerintah Provinsi Sulut(/Advetorial/Josh)

Manado,Sulutnews.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw menerima kunjungan kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Tjahjo Kumolo di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Senin (12/4/2021).

Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kerap menjadi pusat kunjungan kerja (kunker) para pejabat negara. Hal itu menjadi bukti bahwa pemerintah pusat sangat memperhatikan pembangunan maupun pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bumi Nyiur Melambai.

Perlakuan khusus ini, tentunya memberikan rasa bangga, sekaligus juga membuka peluang untuk memajukan Sulut sebagai provinsi yang mengalami berbagai perubahan dan terobosan.

Terlihat jelas di mana secara bergantian, para pejabat negara, mulai dari kalangan legislatif maupun para Menteri, datang berkunjung ke Sulut.

Selain meninjau dan melihat perkembangan situasi serta kondisi yang ada, mereka juga menghadiri kegiatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat itu sendiri, maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Salut dan apresiasi kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang sangat mengedepankan sinergitas, sehingga mampu menjaga hubungan baik dan mempertahankan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Sebagai bukti, Senin (12/4/2021) baru-baru ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo telah hadir secara fisik memberikan ceramah, motivasi, arahan dan bimbingan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dalam mewujudkan sinergitas antar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota di provinsi Sulut.

Kunker Menpan RB, tak lepas dari upaya Pemprov Sulut, terutama Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw dan jajaran yang sedang mempersiapkan aturan yang diberlakukan terkait penyederhanaan birokrasi yang merupakan salah satu prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020 sampai dengan 2024.

Penyederhanaan Birokrasi ini tujuannya agar Birokrasi lebih dinamis serta mewujudkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja, mendorong efektifitas dan efisiensi kinerja.

Adapun ruang lingkupnya adalah penyederhanaan birokrasi transformasi organisasi, tranformasi sistem kerja, transformasi jabatan.

Menteri berharap agar penyederhanaan Birokrasi, dipercepat dan tidak bertele-tele atau tidak berputar-putar sehingga paling lambat target pertengahan tahun ini telah selesai.

Ujung- ujungnya semua ini dilakukan baik ASN, TNI, POLRI adalah untuk melayani masyarakat. Akan hal itu, Gubernur Olly mengatakan agar kehadiran para Menteri di Bumi Nyiur Melambai ini, membawa harapan-harapan yang lebih baik bagi Sulut.

Olly juga menyambut baik kunker Menpan RB dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi di Sulut.

“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Menpan RB meskipun dalam kesibukan, masih menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Sulut,” kata Olly.

Olly menjelaskan bahwa pertemuan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Menpan RB mendorong Sulut untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional. Upaya ini dilakukan melalui implementasi kebijakan Kementerian PANRB

Kebijakan tersebut antara lain penyederhanaan birokrasi, sistem kerja berbasis digital, manajemen ASN, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Pertumbuhan investasi merupakan penggerak dalam roda perekonomian negara, sehingga Kemenpan RB terus berupaya meningkatkan pelayanan publik utamanya pada pemerintah daerah yang langsung bersentuhan kepada masyarakat.

Gubernur Olly Dondokambey berharap kunjungan Menpan RB menjadikan sinergitas Pusat dan daerah semakin optimal.

Tjahjo menjelaskan bahwa penyederhanaan birokrasi meliputi tiga aspek yakni tranformasi organisasi, tranformasi sistematika dan transformasi jabatan.

Dalam kesempatan tersebut, Menpan RB mengatakan penyederhanaan birokrasi akan dilaksanakan paling lambat pertengahan tahun ini.

“Saya diperintahkan paling lambat pertengahan tahun ini di tengah-tengah pandemi Covid-19, kami telah mempersiapkan semua terkait perencanaan,” terang Tjahjo.

Lanjut Tjahjo, penyederhanaan birokrasi tersebut akan mempermudah tugas dan fungsi pemerintahan.

“Yang intinya membangun birokrasi yang lebih dinamis, mewujudkan profesionalisme ASN, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja dan mendorong efektivitas dan efesiensi kinerja,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kunker Menpan RB, Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw, Deputi SDM Aparatur Teguh Widjinarto, jajaran Forkopimda Sulut dan seluruh kepala daerah se-Sulut.(Advetorial/Fanny)