Advertorial

Advertorial (42)

Kerja Hebat OD-SK, Sukses Raih WTP Atas LKPD 2020

Manado, Sulutnews.com - Penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 termasuk rencana aksi yang telah direncanakan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saat membacakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI pada rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Franaiakus Andy Silangen, Senin (3/5/2021) di kantor DPPRD Sulut tersebut, Dr Isma Yatun, anggota IV BPK-RI menyampaikan LKPD Sulut tahun 2020 yang telah diperiksa mempunyai kwalitas informasi yang cukup handal.

"Selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang telah berhasil mempertahankan Opini WTP, semoga capaian dan prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan," ungkap Isma Yatun.

Sementara itu saat menyampaikan sanbutannya Gubernur Olly Dondokambey menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah kata akhir, tetapi bagaimana kita dapat melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan aturan yang ada, transparansi harus dikedepankan sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung kinerja pemerintah tanpa ada batas atau sekat ." Saya sangat bertrima kasih karena apa yang dilakukan selama ini termasuk kerja sama dengan legislatif berjalan sesuai dengan kewenangan masing- masing," ungkap OD.

Meski LKPD Pemerintah Sulut tahun 2020 mendapatkan Opini WTP, namun BPK RI memberikan catatan dimana dalam hal belum tersedianya mekanisme yang mengatur tentang tata pengesahan dan pelaporan atas belanja yang bersumber dari dana bos, juga kelemahan dalam sistim pengelolaan aset tetap yaitu masih adanya penatausahaan dan pengamanan aset yang tidak dilaksanakan secara maksimal, dan soal keterlambatan pelnyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan yang terjadi setiap tahun sehingga perlu dibuat mekanisme yang bisa mengeliminir masalah dan pemprov perlu meningkatkan pengawasan secara rutin selama proses pekerjaan berlangsung.

Prestasi kerja Hebat OD- SK yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 mendapatkan apresiasi dari Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen. Saat memimpin Rapat Paripurna penyampaian LHP BPK-RI Silangen mengatakan kinerja Hebat dan respon yang cepat dalam me gantisipasi pembangunan daerah terutama disaat awal terjadinya pandemi Covid 19 adalah bukti kinerja maksimal.

"pemerintahan ODSK telah berhasil menjaga kestabilan keberlangsungan pembangunan daerah sekalipun harus diperhadapkan dengan situasi krisis," ungkap FAS.

FAS juga berharap sinergitas yang sudah terjalin bersama Forkopimda agar terus dipertahankan dan dilanjutkan juga kerja bersama dari segenap Anggota DPRD Sulut sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Provinsi Sulut dibawa kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw agar terus juga dipertahankan." Kebersamaan dan saling mensuport, juga  kerja hebat yang ditampilkan serta komitmen kuat atas tugas kedewanan patut juga siberi apresiasi," ungkap FAS

Silangen berharap, Pemprov kiranya dapat mempertahankan prestasi ini. Dengan dukungan DPRD Sulut dalam mengimplementasikan cek and balance ditengah dinamika pemerintah daerah." Raihan WTP kiranya dapat terus memacu kinerja dalam pelaksanaan rugas kedewanan sebagai representasi masyarakat atas tugas dan pelaksana kedaulatan masyarakat Sulut," pungkas FAS.

Diketahui DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna. Dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020, Senin (3/5/2021). juga dihadiri pejabat BPK RI di Manado, Forkopimda Sulut, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay serta pejabat struktural dilingkup pemerintah Provinsi.

Atas prestasi pemerintahan OD SK yang sudah 5 kali secara berturit tirit mensapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD ini membuktikan bahwa pemerintahan Provinsi berjalan dengan baik dan mampu melakukan perimbangan pebiayaan atas keuangan daerah dalam melaksanakan kewajiban untuk pelaksanaan program pembanhunan " Sangat patut diapresiasi dan ini adalah sebuah prestasi yang perlu terus dipertahankan, karena dengan WTP ibarat sebuah badan usaha Pemerintah Provinsi dalam kondisi Sehat," ungkap Ronal Sampel Anggota DPRD Sulut.

Hal yang sama juga disampaikan Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) yang berharap opini BPK RI atas LKPD yang sudah 5 kali berturut turiut menandakan Pemerintahan OD-SK sukses menjalankan amanat rakyat Sulawesi Utara, berbagai capaian yang dilaksanakan bahkan mampu melakukan program inovatif meskipun ditengah pandemi Covid 19 yang masih terus berlangsung " Kerja sama dari berbagai stakeholder di Provinsi Sulawesi Utara, termasuk DPRD Sulut juha menjadi hal mendasar sehingga WTP dapat terus dipertahankan," ungkap MJP

Dalam paripurna yang juga sihadiri Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara dan juga para pejabat dilingkup BPK RI di Manado serta pejabat dilingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tersebut juga adalah sukses kerja sekertariat DPRD Sulut di bawa Pimpinan Sekertaris DPRD Glady Kawatu yang selalu sukses dalam setiap pelaksanaan rapat- rapat Paripurna" Peran Sekertariat DPRD dalam pelaksanaan tugas juga menjadi bagian dari sukses WTP yang diraih oleh Pemerintah Provinsi" ungkap Jongky Limen Sekertaris Komisi III DPRD Sulut.(ADVETORIAL/josh tinungki)

Sulut, Sulutnews.com – Menjadi catatan Sejarah bagi Pemerintah Provinsi Sulut atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Senin (03/05/2021).

Patut berbangga karena di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven O.E Kandouw, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali meraih Opini WTP yang ke 7 kali nya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2020.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut diserahkan langsung Anggota IV BPK RI Isma Yatun kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey sambil disaksikan Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut.

Capaian prestasi ini tidak lepas dari sinergitas antara Pemprov dan DPRD Sulut dan seluruh stakeholder yang selama ini berjalan dengan baik.

Tapi di balik keberhasilan ini, Gubernur Olly Dondokambey mengajak jajaran Pemprov Sulut untuk tidak cepat ber puas diri dengan opini yang telah diraih, tetapi secara terus menerus menjaga bahkan terus berpacu untuk melakukan pembenahan dalam melakukan pengelolaan keuangan.

Gubernur Olly menyatakan ada satu catatan dimana WTP ini bukanlah kata akhir, melainkan bagaimana kita harus melaksanakan tugas pemerintah yang betul-betul, menjalankan sesuai aturan yang ada, serta harus mengedepankan transparansi sehingga masyarakat melihat secara langsung.

Gubernur Olly juga sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada DPRD yang tetap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulut.

Juga tidak lupa memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada jajaran BPK RI yang telah optimal memeriksa dan menyerahkan hasil pemeriksaan atas LKPD Sulut Tahun Anggaran 2020.

Dengan di raihnya WTP ke 7 kalinya oleh Pemerintah Provinsi Sulut, Gubernur Olly Dondokambey bersama Wagub Steven Kandouw dengan kerendahan hati yang tulus berucap dan berharap Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan kesehatan kekuatan, serta menuntun, memberkati setiap langkah kerja kita dalam membangun daerah, memajukan bangsa dan mensejahterakan masyarakat sulawesi utara.  (Advetorial Diskominfo Sulut)

Manado, Sulutnews.com - Panitia Khusus DPRD Sulut pembahas Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2020 yang diketuai Rocky Wowor, Senin (26/4/202) menuntaskan pembahasan dengan Pemerintah Sulut dengan melakukan evaluasi realisasi Program diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup pemerintahan OD-SK. Berbagai hambatan dan kelemahan dalam realisasi pelaksanaan program selama tahun 2020 dibedah oleh 18 Politisi handal utusan Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi Nyiur Melambai.

Pada pembahasan pertama yang dilaksanakan Selasa (20/4/2021) dengan menghadirkan Bank SulutGo, Biro Umum,Biro Hukum, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Pemerintahan dan Otda, Biro Pengadaan dan Jasa, Biro Perekonomian, Biro Kesra, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Peehubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangab Daerah, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah,Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia ini hampir semua mengeluhkan jika pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2020 tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Seperti yang disampaikan Amir Liputo Anggota Pansus yang menyorot kebijakan anggaran di Bank Sulutgo agar lebih mengutamakan pelayanan kredit untuk masyarakat, agar kondisi yang diakibatkan pandemi Covid 19 yang menyebabkan ada banyak usaha mikro membutuhkan penguatan modal lewat pemberian kredit," Bank SulutGo perlu memberikan fasiliyas pinjaman dengan bunga rendah bagi petani sebagai upaya penguatan modal usaha," ungkap Lipito

Juga Anggota Pansus Vonny Paat yang berharap agar dalam penyampaian laporan, SKPD harus berpatokan pada rekomendasi APBD sebelumnya, agar capaian program dapat diefaluasi berdasarkan laporan yang disampaikan," Pelaporan harus mengacu pada program yang sudah dijalankan agar kita dapat mengelaborasi persoalan apa yang harus dibenahi sehingga pelaksanaan Program yang terdampak akibat Virus Covid 19 bisa dicapai sesuai target," kata Paat.

Terkait LKPJ APBD Tahun Anggaran 2020 Anggota Pansus Cindy Pricilia Wurangian juga menyorot kinerja sejumlah SKPD lewat lamporan yang disampaikan menggambarkan capaian program meskipun terjadi penghematan dan banyak yang tidak dilaksanakan, namun tetap diupayakan." Melaksanakan program adalah kewajiban dari masing- masing SKPD apapun tantangan dan hambatan yang dihadapi harus mampu diselesaikan karena itulah tanggungjawab sebagai pimpinan," ungkap Wurangian.

Dalam tujuan membangun Sulaweai Utara lebih Hebat, Pansus terus memacu penyelesaian tugas pembahasan sehingga pada hari Kamis (22/4/2021) Pansus kembali menfhadirkan Dinas Kesehatan,Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana, Dinas Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Kebidayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Sejumlah Anggota Pansus mulai Wakil Ketua Victor Mailangkai dan Bili Lombok yang terus mengawal pembahasan bahkan memberikan pandangan untuk bagaimana SKPD dapat melakukan inovasi agar program yang telah dituangkan Gubernur Olly Dondokambey dan Wak Gubernur Steven Kandouw dapat benar- benar terealisasi." Meski banyak program yang telah ditetapkan dan dimasukan sebagai kebijakan Umum, itu wajib direalisasikan sesuai target," ungkap keduanya.

Juga Anggota Pansus Sandra Rondonuwu, yang menyorot soal perhatian bagi kesejahtraan Petani dan Nelayan yang belum optimal dilakukan meskipun ada banyak program yang dilakukan, namun hal itu tidak menyeluruh dirasakan okeh masyarakat," Program OD-SK sudah sangat baik, namun implementasinya yang kirang sehingga terkesan masih kurang menyentuh," ungkap Rondonuwu.

Untuk penuntasan kerja Pansus, pada agenda pembahasan terakhir atau pada hari Jumat (23/4/2021) bersama Dinas Pertanian dan peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pangan, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Badan Pengelolaan Perbatasan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu, Badan Penghubung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Badan Penanggulangan Bencana Daera juga Sekertariat DPRD Sulut.

Berbagai kritikan terhadap penyajian laporan lewat Buku LKPJ yang dari tahun ketahun dibuat Copy Paste dan tidak teebaca sehingga sangat sulit dipahami, juga seperti yang disampaikan Anggota Pansus Stella Runtuwene yang menyorot pembangunan Anjungan Pemprov di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), juga terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik baik infrastruktur jalan dan jembatan masih membutuhkan perhatian menurut Wakil Ketua Pansus Nick Lomban, serta Pemberian nama RSUD yang disorot Anggota Brian Woworuntu, sampai pada soal tunjangan reses Anggota DPRD yang disorot Ronald Sampel, juga persoalan Mami yang disorot karena tidak sesuai standar menurut Agustin Kambey, serta berbagai dinamika pelaksanaan reses yang dinilai kurang mendapatkan dukungan anggaran karena masalah uang duduk bagi masyarakat yang datang menghadiri reses juga sangat dibutuhkan kata Herry Rotinsulu yang berharap perlu adanya evaluasi program sehingga tidak terjadi tumpang tindi anggaran.

Pernyataan Ketua Pansus Rocky Wowor menjelaskan karena ada refocusing sehingga  banyak program tak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan hal ini menjadikan SKPD bersangkutan mendapatkan catatan atau rekomemdasi dari Pansus agar pada pelalsanaan untuk tahun anggaran 2021 program yang gahal dilaksanakan itu dapat diperbaiki. "Sebagaimana Perpu 1 tahun.2020 yang mengamanatkan untuk merefocusing anggaran dalam penanganan covid 19 adalah wajib dan hal ini dilaksanakan oleh seluruh SKPD," jelas Wowor

Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut ini juga mengatakan dengan refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 maka penggunaan anggaran benar benar maksimal jangan ada yang tersisa." Seluruh biaya untuk program kegiatan di masing- masing SKPD tidak adan yang tersisah, sehingga jika ada SKPD yang masih ada ini berarti ada sesuatu yang patut diefaluasi." Persoalan mendasar dalam SKPD adalah terserapnya mata anggaran untuk refokusing," ungkap wowor .Setelah menuntaskan pembahasan selanjutnya Pansus akan melakukan kunjungan lapangan guna mengecek kebenaran setiap laporan yang disampaikan oleh SKPD, kemudian agenda selanjutnya Finalisasi Laporan Pansus kepada ketua DPRD untuk selanjutnya dijadwalkan pelalsanaan Paripurna.(ADVERORIAL/Josh)

Manado, Sulutnews.com - Ungkapan Gubernur Olly  sangatlah bermakna dan membanggakan Ibu-ibu TP. PKK sebagai pendamping untuk kiranya mampu mengaplikasikan dalam menunjang tugas kerja Bapak-bapak yang membuat berhasil dan sukses, saat menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-49 Tahun 2021 di Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Manado, Selasa (20/4/2021).

Ini adalah suatu bentuk Penghormatan dan penghargaan atas kata-kata Seorang Bapak  Gubernur yang mengakui keberhasilannya adalah atas peran seorang isteri. Tentu membuat Ibu-ibu TP. PKK tergerak dan mau mencotoh resep Ibu Gubernur yang tidak pernah berhenti memberi semangat dan tidak pernah lelah mendampingi suami, serta melakukannya dengan penuh Cinta.

Peran ini harus dijaga dan di kembangkan bukan hanya hebat sebagai Ibu-Ibu PKK Pendamping Suami, tapi menjadi hebat dalam segala hal.

Sehingga Perjuangan Raden Ajeng (RA) Kartini akan nilai-nilai Emansipasi yang  membawa Perempuan menjadi hebat akan semakin hebat dan benar-benar nyata terwujud dalam segala Aspek kehidupan

RA Kartini adalah Pejuang Nasional Perempuan Indonesia yang telah membuka jalan dan memotivasi bagi kita,  sehingga sebagai Perempuan, hargailah dan  janganlah  mau di tindas, dan  apalagi mau di sepelekan oleh Kaum Lelaki. Tetaplah Berprestasi dalam meraih segala cita-cita setinggi langit, ungkap Gubernur.

Acara Pelantikan TP. PKK Provinsi Sulut masa bahkti 2021-2024 dirangkaikan dengan Selebrasi Puncak Peringatan HKG PKK Ke-49 ditandai dengan Pemasangan lilin Kue Ulang Tahun.

Gubernur Olly Dondokambey selaku Ketua Pembina TP. PKK Prov. Sulut mengucapkan selamat memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-49 kepada segenap pengurus dan seluruh anggota TP-PKK di Provinsi Sulawesi Utara.

“Seorang ibu berperan mendorong kesuksesan dalam suatu kehidupan dan pentingnya peran seorang isteri dalam mewujudkan kesuksesan suami".

Gubernur meminta kepada pengurus dan kader-kader PKK agar dapat memberikan yang terbaik bagi keluarga sebagai pelopor perubahan Indonesia maju dan betapa pentingnya Sinergitas antara Pemerintah dan PKK sebagai Mitra dalam Pembangunan Daerah.

“Kerja sama PKK dan Pemprov Sulut harus bersinergi. Banyak program Pemerintah jika dijalankan oleh ibu-ibu pasti berjalan lancar. Seperti posyandu yang harus dioptimalkan kembali.

Dalam Kepengurusan Jabatan sebagai Sekretaris TP. PKK Prov. Sulut Ir. Ny. Rita M.Dondokambey-Tamuntuan, Sekretaris I TP. PKK Prov. Sulut Dr.Ny. Kartika Devi Kandouw-Tanos Mars. dan Ketua I Bid. Pembinaan Karakter Keluarga TP.PKK Prov. Sulut Dra.Ny. Ivonne Silangen-Lombok dan Bidang lainnya termasuk ada Pengurus Pokja.(/Advertorial/Fanny)

Manado, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara Senin (19/4/2021) menggelar Sidang Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 dan Penyampaian Laporan Kerja AKD Sekaligus Pembukaan Masa Persidangab ke Dua Tahun 2021. Pada giat yang dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey tersebut Anggota DPRD Sulut melaporkan hasil jaring aspirasi yang dirangkum berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) pada paripurna tersebut Ketua

DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen dalam sambutannya mengatakan Secara pribadi saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan Pimpinan dan anggota DPRD yang tetap menunjukkan performa maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan selama masa persidangan pertama antara lain dalam menyerap aspirasi masyarakat mengawal dan mengawasi kinerja pemerintah daerah serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan Daerah. " Walaupun kita masih dalam situasi seperti saat ini tapi memasuki masa persidangan yang kedua nanti saya berharap performa yang baik dapat semakin ditingkatkan kita perlu mengingatkan kembali kepada diri kita masing-masing bahwa kita adalah representasi masyarakat kita berada disini karena dipilih dan dipercaya oleh masyarakat sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat," kata Silangen.

Juga kata Silangen, pada sisi lain kita dituntut untuk menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan karena kita adalah wakil rakyat Mari terus kita jaga sikap kita sebagai pejabat publik yang dipundak kita sekalian rakyat meletakkan banyak Harapan dalam menjawab segala bentuk permasalahan yang ada di masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepada kita." Atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD saya  memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Olly dondokambey dan beserta seluruh jajaran pemerintah provinsi Sulawesi Utara yang tetap memperlihatkan kinerja yang optimal dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Silangen.

Mengingat situasi yang masih terjadi hingga saat ini provinsi Sulawesi Utara selaku Mitra strategis pemerintah provinsi Sulawesi Utara mendukung serta selalu siap sedia memberikan rekomendasi yang terhadap berbagai permasalahan dan upaya serta kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi Sulawesi Utara khususnya dalam upaya Penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19 serta kebijakan ekonomi terjadinya mendorong agar pemerintah provinsi Sulawesi Utara untuk dapat berinovasi dan berkreasi sekalipun tantangan dan berbagai sisi sebagai akibat dari adanya Pada kesempatan ini juga saya mengajak kepada kita sekalian Pimpinan dan anggota DPRD agar selalu menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai dan berhati-hati dengan ancaman badai siklon tropis yang mengakibatkan cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini mengharapkan agar pemerintah daerah mitigasi bencana untuk mengantisipasi potensi potensi bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu."Marilah kita terus berdoa, agar sekalian kita diberi nikmat dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus untuk bersama-sama menghadapi tantangan pembangunan di tengah-tengah situasi terus melangkah maju dengan penuh keyakinan bahwa badai pasti berlalu Tuhan yang akan selalu menjaga dan melindungi kita semua bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan akan selalu ada bagi setiap orang yg percaya kepadanya," pungkas Silangen

Sementara Hasil Reses Dapil I Manado yang di bacakan oleh Anggota Cristo Ivan Lumentut dengan aspirasi yang berhasil dijaring antara lain sektor Pendidikan, Kesehatan Pariwisata, Ketenaga Kerja, mensosialisasikan UMKM dan Prosuder permohonan termasuk membuka jaringan pemasaran untuk hasil UMKM dipasar domestik, pengurangan ijin Indomaret dan Alfamaret, bantuan hukum persoalan sengketa tanah warga dengan pihak terkait, berharap pemerintah dapat memfasilitasi pengurusan sertifikat berbasis Prona,

Dapil II Minut - Bitung yang hasil jaring Aspiraai masyarakat hanya diserahkan oleh Anggota DPRD.

Dapil III Sangihe, Sitaro dan Talaud dimana hasil jaring Aspirasi Masyarakat hanya diserahkan oleh Anggota DPRD Winsulangi Salindeho.

Dapil IV Bolaang Mongondouw dimana hasil Aspirasi Masyarakat hanya diserahkan oleh Anggota Yusra Alhasbi

Dapil V Minsel-Mitra dimana hasil jaring aspirasi masyarakat  hanya diserahkan oleh Anggota DPRD Stella Runtuwene

Dapil VI  Minahasa - Tomohon yang diserahkan oleh Anggota Melisa Gerungan  hasil Aspirasi Masyarakat hanya diserahkan

Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat menanggapi Hasil Karing Aspirasi oleh Anggota DPRD Sulut menyampaikan aspirasi atas pelaksanaan agenda Paripurna dan memberikan sambutan dimana Pimpinan dan Anggota DPRD menunjukan konsistensi DPRD Sulut bersama dengan pemerintah daerah menyusun langkah strategis rencana kerja dan rencana kebijakan kedepan sehingga seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat kita sehari dan tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah maupun DPRD provinsi masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan yang menyebabkan tidak semua kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi sehingga

kemudian senantiasa perlu disusun dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan serta kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhinya ini menjadi persoalan bagi pemerintah provinsi Sulawesi Utara dimana tahun 2020 APBD dibebani dengan Pilkada serentak di Sulut menguras anggaran kurang lebih Rp 353 miliar di APBD tahun 2020 dan tanpa kita sadari kehidupan tiba-tiba terjadi pandemi Covid 19 dimana anggaran untuk membiayai semua kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh segenap anggota DPRD." BIsa dibayangkan situasi kondisi pandemi Covid 19 menjadikan kita harus melakukan refokusing anggaran sehingga aspirasi yang disampaikan oleh Anggota DPRD tidak semua terealisasikan," kata OD.

Kondisi di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sampai hari ini kita bisa bersyukur karena berhasil melakukan kebijakan yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara umum tentu ini tidak lepas dari peran aktif Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut secara bersama-sama dengan Pemerintah provinsi untuk mewujudkan pemabnagunan yang berbasih pada kerakyatan."Kemarin saya melihat hasil kunjungan Bapak Ibu Anggota DPRD Sulut timbulnya keluhan pupuk juga diakibatkan jumlah petani semakin banyak," ungkap OD

Juga disampaikan OD, dalam menghadapi pandemi covid 19 yang sampai hari ini masih berlangsung kebijakan Refocusing anggaran masih akan dilakukan dimana tahun 2021 ini Pemerintah Sulut akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 180 Miliar yang diambil melalui pos belanja modal." Ini bagian dari janji politik OD-SK kepada Masyarakat, untuk tersu fokus bersama-sama membangun Provinsi Sulut yang lebih Hebat dan lebih baik," kata OD saat menyampaikan sambutannya saambil berharap Era adaptasi kebiasaan baru untuk terus guna mengendalikan dalam tujuan memulihkan Sulut dari ancaman pandemi covid 19.

Selanjutnya sebagaimana mekanisme penyampaian hasil reses lewat Aspirasi yanh disampaikan Masyarakst akan dituangkan dalam Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) untuk kemudian disampaikan ke pemerintah Provinsi yang nantinya direalisasikan lewat Dinas Instansi terkait.

Hadir pula pada rapat paripurna yang dipimpin langaung Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen tersebut Wakil Gubernur Steven O E Kandouw, para Wakil Ketua DPRD Billy Lombok dan Vicktor Mailangkay, Pejabat dilingkup Pemerintah Provinsi Sulut(/Advetorial/Josh)

Manado,Sulutnews.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw menerima kunjungan kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Tjahjo Kumolo di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Senin (12/4/2021).

Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kerap menjadi pusat kunjungan kerja (kunker) para pejabat negara. Hal itu menjadi bukti bahwa pemerintah pusat sangat memperhatikan pembangunan maupun pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bumi Nyiur Melambai.

Perlakuan khusus ini, tentunya memberikan rasa bangga, sekaligus juga membuka peluang untuk memajukan Sulut sebagai provinsi yang mengalami berbagai perubahan dan terobosan.

Terlihat jelas di mana secara bergantian, para pejabat negara, mulai dari kalangan legislatif maupun para Menteri, datang berkunjung ke Sulut.

Selain meninjau dan melihat perkembangan situasi serta kondisi yang ada, mereka juga menghadiri kegiatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat itu sendiri, maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Salut dan apresiasi kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang sangat mengedepankan sinergitas, sehingga mampu menjaga hubungan baik dan mempertahankan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Sebagai bukti, Senin (12/4/2021) baru-baru ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo telah hadir secara fisik memberikan ceramah, motivasi, arahan dan bimbingan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dalam mewujudkan sinergitas antar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota di provinsi Sulut.

Kunker Menpan RB, tak lepas dari upaya Pemprov Sulut, terutama Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw dan jajaran yang sedang mempersiapkan aturan yang diberlakukan terkait penyederhanaan birokrasi yang merupakan salah satu prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020 sampai dengan 2024.

Penyederhanaan Birokrasi ini tujuannya agar Birokrasi lebih dinamis serta mewujudkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja, mendorong efektifitas dan efisiensi kinerja.

Adapun ruang lingkupnya adalah penyederhanaan birokrasi transformasi organisasi, tranformasi sistem kerja, transformasi jabatan.

Menteri berharap agar penyederhanaan Birokrasi, dipercepat dan tidak bertele-tele atau tidak berputar-putar sehingga paling lambat target pertengahan tahun ini telah selesai.

Ujung- ujungnya semua ini dilakukan baik ASN, TNI, POLRI adalah untuk melayani masyarakat. Akan hal itu, Gubernur Olly mengatakan agar kehadiran para Menteri di Bumi Nyiur Melambai ini, membawa harapan-harapan yang lebih baik bagi Sulut.

Olly juga menyambut baik kunker Menpan RB dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi di Sulut.

“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Menpan RB meskipun dalam kesibukan, masih menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Sulut,” kata Olly.

Olly menjelaskan bahwa pertemuan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Menpan RB mendorong Sulut untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional. Upaya ini dilakukan melalui implementasi kebijakan Kementerian PANRB

Kebijakan tersebut antara lain penyederhanaan birokrasi, sistem kerja berbasis digital, manajemen ASN, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Pertumbuhan investasi merupakan penggerak dalam roda perekonomian negara, sehingga Kemenpan RB terus berupaya meningkatkan pelayanan publik utamanya pada pemerintah daerah yang langsung bersentuhan kepada masyarakat.

Gubernur Olly Dondokambey berharap kunjungan Menpan RB menjadikan sinergitas Pusat dan daerah semakin optimal.

Tjahjo menjelaskan bahwa penyederhanaan birokrasi meliputi tiga aspek yakni tranformasi organisasi, tranformasi sistematika dan transformasi jabatan.

Dalam kesempatan tersebut, Menpan RB mengatakan penyederhanaan birokrasi akan dilaksanakan paling lambat pertengahan tahun ini.

“Saya diperintahkan paling lambat pertengahan tahun ini di tengah-tengah pandemi Covid-19, kami telah mempersiapkan semua terkait perencanaan,” terang Tjahjo.

Lanjut Tjahjo, penyederhanaan birokrasi tersebut akan mempermudah tugas dan fungsi pemerintahan.

“Yang intinya membangun birokrasi yang lebih dinamis, mewujudkan profesionalisme ASN, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja dan mendorong efektivitas dan efesiensi kinerja,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kunker Menpan RB, Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw, Deputi SDM Aparatur Teguh Widjinarto, jajaran Forkopimda Sulut dan seluruh kepala daerah se-Sulut.(Advetorial/Fanny)

 

Manado, Sulutnews.com – Setelah dilantik Presiden RI Joko Widodo pada 15 Februari 2021, Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw secara resmi menahkodai Bumi Nyiur Melambai Provinsi Sulawesi Utara untuk periode kedua 2021-2024. Peristiwa ini disyukuri rakyat Sulut atas Kemurahan Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memilih sosok OD-SK.

Sosok OD-SK merupakan paduan Politisi yang handal, dimana Olly Dondokambey, putra kelahiran Kota Manado dan Steven OE Kandouw, putra kelahiran tanah Toar- Lumimut, Minahasa berhasil membawa Sulut makin hebat pada periode pertama 2016-2021.

Kepemimpinan OD-SK dilengkapi Sekdaprov Edwin Silangen SE, MS  melakukan berbagai terobosan melalui program kerja yang paripurna sehingga mampu mengantar Sulut dapat dikenal, disegani dan diakui dunia. Itu terbukti dengan banyak keberhasilan yang diraih dan menjadikan Sulut Hebat.

Ada berbagai proyek strategis baik bertaraf internasional, regional dan nasional yang berhasil ditorehkan OD-SK pada paruh waktu periode pertama.

Bahkan tak menutup kemungkinan pada periode kedua ini akan bertambah lagi proyek strategis yang nanti dikerjakan demi memajukan daerah dan makin meningkatkan kesejahteraan rakyat, meski berhadapan dengan kondisi pandemi Covid-19.

Tentunya, masyarakat Sulut berharap representasi kepemimpinan yang telah ditunjukkan selama ini, tetap dipertahankan, solid, kompak, satu komando dan tak berlawanan arah.

OD-SK juga diharapkan untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan merakyat, mengayomi dan mengedepankan kepentingan masyarakat, bahkan mampu menjaga keluarga, yang patut diteladani Kel. Dondokambey-Tamuntuan dan Kel. Kandouw -Tanos di mata masyarakat Sulut.

Untuk itu, mengawali beragam program kerja yang strategis di periode kedua, Pemprov Sulut menggelar Ibadah Syukur bertempat di Wisma Gubernur Bumi Beringin Manado, Sabtu (20/02/2021) malam.

Ibadah Syukur ini dipimpin Ketua Sinode GMIM Pdt Hein Arina dirangkai dengan Doa Lintas Agama (6 pimpinan Agama). Kegiatan ini tak lepas dari peran Ketua FKUB Sulut Pdt Lucky Rumopah MTh.

Pimpinan Lintas Agama itu yakni berasal dari Katholik, Islam, Hindu, Budha, Konghucu, dan Kristen Protestan. Mereka kompak meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar selalu memberikan Olly-Steven kesehatan, kekuatan serta kemampuan selama memimpin daerah Bumi Nyiur Melambai hingga tahun 2024 nanti.

Nampak hadir Gubernur Olly, Wagub Kandouw, Ketua TP PKK Sulut Ibu Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Wakil Ketua TP-PKK Sulut Ibu Kartika Devi Kandouw-Tanos, jajaran Forkopimda Sulut, pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, para Bupati/Walikota se-Sulut, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemprov Sulut, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Ibadah Syukur digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dan disiarkan via live streaming sehingga bisa diakses secara online oleh seluruh kalangan masyarakat Sulut di 15 kabupaten/kota.

Gubernur Olly menyampaikan rasa syukur atas penyertaan Tuhan karena dapat memasuki periode kedua kepemimpinannya bersama Wagub Kandouw di Sulut.

Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama larut dalam sukacita syukur serta mampu memaknai, bahwa semua ini merupakan kasih dan berkat Tuhan, yang perlu dijawab dengan kerja dan karya yang semakin paripurna.

Gubernur Olly optimis mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab, menjawab amanah rakyat dengan optimal serta memberikan pembangunan yang signifikan di Bumi Nyiur Melambai dengan sinergitas dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat Sulut.

“Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah menghantar kami berdua menjadi terpilih kembali sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dan seluruh masyarakat Sulawesi Utara yang sudah mempercayakan kita kembali,” ucap Gubernur Olly.

Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada seluruh masyarakat Sulut yang telah kembali memberi kepercayaan kepada kami untuk mengemban tugas dalam memimpin Sulawesi Utara di periode yang kedua,” ujar Olly dalam sambutannya.

Olly menilai seluruh capaian yang telah diraih oleh duetnya bersama Steven Kandouw serta seluruh jajaran Pemprov Sulut tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari semua pihak.

“Ini semua tentang dari bagaimana kita harus terus bersama, bekerja keras dalam membawa serta memperjuangkan amanat rakyat Sulawesi Utara,” terang Olly.

“Banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk masyarakat. Kita semua harus bersatu, kita harus bekerja bersama-sama, kita harus bergotong royong. Terlebih dalam suasana pandemi Covid-19 ini, kita harus saling menjaga dan menguatkan,” tambahnya.

“Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya menderita. Dia selalu memberikan jalan bagi kita, asal kita semua bisa selalu bersama-sama,” ucapnya lagi.

Orang Nomor Satu di Bumi Nyiur Melambai ini mengapresiasi jajaran Forkopimda Sulut dan semua pihak terkait yang mendukung penuh pelaksanaan Pilkada 2020 sehingga berjalan aman dan lancar.

“Kepada Forkopimda Sulawesi Utara, para aparat keamanan yang sudah ikut mengawal pesta demokrasi sehingga bisa berjalan dengan baik pada beberapa waktu yang lalu. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat sampai kepada pimpinan-pimpinan lembaga yang sudah sama-sama merayakan pesta demokrasi bersama, sehingga hari ini saya dan pak Steven bisa berdiri didepan sini,” tutupnya.

Menteri Hukum dan Ham RI diwakili Dirjen Imigrasi menyampaikan sambutan saat Ibadah Syukur Kepemimpinan ODSK pada periode kedua ini.(/Advertorial/Fanny)

Manado, Sulutnews.com – Gerak cepat pemerintah dalam mengantisipasi langkah teroris di Indonesia patutlah mendapat acungan jempol yang dengan sigap mampu mengidentifikasi dan bahkan kewaspadaan dan keamanannya terjamin sampai di daerah.

Termasuk daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), adalah salah satu aset potensial Indonesia yang di kenal dengan kerukunan dan toleransi agamanya. Hebatnya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mampu meminimalisir keresahan umat dalam melakukan ibadah memperingati Jumat Agung dan merayakan hari Raya Paskah di Sulut, sehingga umat merasa terjaga, aman dan terlindungi. Apalagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadir langsung di tengah-tengah masyarakat untuk melihat situasi dan pengamanan menjelang Ibadah Paskah di daerah Nyiur Melambai. Kehadiran Kapolri penting, karena ada jaminan keamanan yang diungkapnya.

Inilah yang menjadikan  Sulut Semakin besar di Mata Dunia karena dalam keragaman mampu menciptakan situasi yang kondusif. Bahkan Ibadah kamis Putih dengan Umat Katholik bersama Kapolri dapat berlangsung dengan Damai. Gubernur Olly dan Wakil Gubernur yang tiada henti membuat masyarakat bangga dengan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawasi Utara yang selalu mengedepankan kepentingan Jemaat, Umat dan Masyarakat Sulut seutuhnya.

“Kami ingin memastikan bahwa kegiatan perayaan mulai dari Misa Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah berjalan dengan baik,” katanya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memantau lansung kesiapan pengamanan jelang perayaan Jumat Agung dan Hari Raya Paskah di Kota Manado, Kamis (1/4/2021). Lanjut Kapolri bahwa umat Kristen yang akan merayakan Paskah untuk tidak khawatir terkait perayaan peribadatan apalagi terganggu dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya.

“Saya yakinkan kepada seluruh masyarakat khususnya umat Nasrani, tidak usah terganggu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa bom Makassar akan kita ungkap sampai tuntas,” ungkap Kapolri.

Patut diapresiasi apa yang dilakukan Kapolri, Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda yang mampu  bersinergi, berjalan bersama melihat dari dekat situasi dan kondisi yang ada di Gereja.

Tak lupa Gubernur Olly mengingatkan untuk tetap menjaga NKRI, menyatu dengan pemuka Agama dan Tokoh masyarakat, Ormas, Pemuda, TNI-Polri dan pemerintah tetap waspada agar bidikan teroris tak mampu menembus Sulawesi Utara, Sulut sulit disulut yang selalu mengandalkan Tuhan. (Advetorial/Fanny)

 

DPRD Provinsi Sulawesi Utara Gelar Rapat Paripurna DPRD Pengumuman Usul Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2016-2021 serta Pengumuman Usul Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2020

(Adv/Josh Tinungki)