Advertorial

Advertorial (59)

Minahasa Tenggara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara terus mencatatkan capaian luar biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.Sesuai dengan tema, yang telah dicanangkan Bupati James Sumendap pada tahun 2022 yakni 'Membangun Reputasi dan Berprestasi', maka kali ini rekor baru kembali dicatatkan Pemkab Minahasa Tenggara.Pemkab Minahasa Tenggara berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap Laporan Keuangan dan Aset tahun anggaran 2021, yang telah diterima di kantor BPK RI perwakilan provinsi Sulawesi Utara di Manado, Jumat (13/5).

Opini WTP ini merupakan rekor baru bagi Pemkab, karena telah mempertahankannya selama tujuh kali secara berturut-turut, sejak dipimpin Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap.Bupati Minahasa Tenggara sendiri berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Minahasa Tenggara yang berkomitmen untuk bekerja profesional, khususnya dalam pengelolaan keuangan."Ini tentunya komitmen dan kerja dari seluruh jajaran, dan kami mampu mempertahankan opini WTP tujuh kali secara berturut-turut," katanya.

Lebih lanjut kata James, pihak Pemkab Minahasa Tenggara berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan, dan aset sesuai dengan, kepatuhan terhadap ketentuan, serta aturan perundang-undangan."Dengan capaian ini, maka pengelolaan keuangan dan aset di Minahasa Tenggara untuk pemenuhan pembangunan demi kepentingan rakyat dapat terpenuhi," ujarnya.Bupati juga bersyukur karena capaian dan prestasi ini menjadi kado manis bagi Pemkab dan jajarannya menjelang hari ulang tahun Kabupaten Minahasa Tenggara ke-15 tahun.(Advetorial)

Manado, Sulutnews.com - Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara  tahun 2021 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI). Hasil laporan ini disampaikan Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang dihadapan Rapat Paripurna DPRD Sulut Jumat (13/3/2021) di kantor DPRD Sulut.

Caption ; Sambutan Ketua VI BPK- RI Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA

Dalam sambutannya Lustrilanang menyampaikan pemberian Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. "Pemeriksaan terhadap laporan keuangan tetapi bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan," ungkap Lustrilanang.

Caption : Foto Bersama Jajaran Forkopimda Sulut

Juga dikatakan Ketua VI BPK- RI ini, jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundangundangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP." BPK mengapresiasi usaha perbaikan yang telah dilakukan okeh pemerintah daerah  atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 sehingga teejadi perbaikan pada penyajian laporan keuangan," kata Lustrilanang.

Caption : Penandatanganan LHP BPK-RI atas LKPD Sulut tahun 2021

Opini terhadap.LKPD merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran oleh pemeriksa yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatutan teehadap peraturan perundang undangan dan efektifitas sistim pengensalian interen, sehingga atas kesesuaian kriteria maka BPK menyimpulkan bahwa penyususnan Laporan keuangan pemerintah Sulut tahun 2021 telah sesuai dengan SAP berbasis aktual dan diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidak patutan yang mempengaruhi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, Informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Caption : Penyerahan LHP BPK- RI kepada Ketua DPRD Sulut

Terkait opini WTP yang telah diraih atas LHP LKPD 2021, BPK masih menemukan adanya permasalahan yang kiranya menjadi perhatian OD-SK agar tidak kembali terjadi antara lain:

1.Pengelolaan pajak dan retribusi yang belum tertib.  2.Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih perlu perbaikan terutama dalam hal masih ditemukannya beberapa realisasi BOS tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.3.Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan yang terjadi setiap tahun.

 

Caption : Gubernur Sulut Olly Domdokambey saat menyampaikan sambutan pada Paripurna LHP BPK- RI

Sementara itu terkait LHP BPK terhadap LKPD tahun 2021 dan ....Gubernur menyampaikan terima kasih kepada pimpinan BPK- RI bersama jajaran yang dari tahun ke tahun secara optimal melakukan audit terhadap LKPD, bahkan tahun anggaran 2021 BPK ridak pernah putus melakukan koreksi terhadap kelemahan ataupun kekurangan." Pemerintah Sulut bersama segenap jajaran sangat bersyukur dan berbahagia karena LKPD 2021 memperoleh opini WTP." Raihan WRP sudah ke delapan kali secara berturut turut dimana Enam kali dimasa pemerintahan OD-SK," ungkap OD.

 

Caption : Ketua DPRD Sulut Fransiskus A Silangen saat memimpin sidang paripurna LHP BPK- RI

Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen juga bersyukur karena pemerintah Sulut dibawa kepemimpinan OD-SK kembali berhasil mendapatkan opini WTP, ini tentu sebuah prestasi yang terus dipertahankan." DPRD dalam fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan khususnya terhadap catatan yang diberikan oleh BPK dalam LHP LKPD," kata Silangen.

 

Caption : Kerua VI BPK-RI bersama Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pimpinan DPRD Sulut

Atas raihan opini WTP Delapan kali berturut- turut, Anggota Komisi I DPRD Sulut Arthur Kotambunan juga memberikan apresiasi  dan berharap agar apa yang sudah dicapai kiranya lebih memotifasi kinerja pemerintah, sebab dengan delapan kali berturut- turit akan makin banyak tantangan yang harus dilewati, lebih berhati- hati dan lebih meningkatkan kinerja." Raihan delapan kali Opini WTP telah menjadi besik yang tidak mudah untuk dipertahankan," kata Kotambunan.

 

Caption : Sekertaris DPRD.Sulut Glady Kawatu diantara Pimpinan DPRD

Sukses pelalsanaan rapat paripurna dalam rang penyerahan LHP BPK- RI atas LKPD tahun 2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja atas efektifitas upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan disyukuri oleh Sekertaris DPRD Gledy Kawatu karena gelar paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut.Fransiskus A Silangen didampingi Wakil Ketua Vicktor.Mailangkai dan Wakil Ketua Billy Lombok tersebut berjalan dengan baik." Berayukur kepada Tuhan atas tuntunannyalah acara paripurna LHP BPK terhadap LKPD Sulut bisa sukses," ungkap Kawatu.(* ADV/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Jumat (22/4/2022) menggelar rapat paripurna terkait Rekomendasi Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2021. Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andy Silangen didampingi Wakil Ketua Billy Lombok dan dihadiri langsung Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw tersebut, Pansus memberikan 6 point Rekomendasi yang dibacakan langsung Ketua Pansus Vonny Paat dihadapan rapat paripurna.

 

caption : Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen didampingi Wakil Ketua Billy Lombok bersama Gubernur Olly Dondokamney dan Wakil Gubernur Steven O Kandouw

"Pansus menyimpulkan untuk penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilalsanakan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku," kata Paat saat membacakan rekomemdasi pansus dihadapan rapat paripurna.

 

Caption : Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua saat memimpin rapat paripurna

Sememtara itu Gubernur Sulut Olly Dondokamney dalam sambutannya menegaskan jika kritikan dan masukan terhadap LKPJ Gubernur 2021 lewat rekomendasi yang disampaikan telah melalui suatu kajian yang matang dan konfrehenship didalamnya tercermin suatu kepedulian perhatian dan tanggungjawab untuk terus memacu laju gerak roda pemerintahan melalui semakin optimal dalam menjawab harapan dan keinginan rakyat.

 

Caption: Kerua Bapemperda DPRD Sulut Careiq Naikel Runtu saat menuerahkan laporan Bapemperda

"Menjadi hal yang membanggakan ketika pimpinan dan anggota DPRD tetap menjalankan fungsinya meskipun ditengah kondisi sulit akibat pandemi 19 yang sudah hampir secara penuh terkendali." Kolaborasi dengan melahirkan pemikiran inofatif dan konfrehenship dalam menyikapi dinamika tantangan dalam pembangunan daerah, kiranya terus berlanjut" ungkap Dondokambey.

 

Caption : Berty Kapojos Anggota DPRD Sulut Dapil Bitung Minut saat menyerahkan laporan Reses

Berdasarkan hasil pembahasan Pansus DPRD terkait LKPJ Gubernur tahun 2021 yang dituangkan melalui Rekomendasi antara lain Pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran untuk tahun anggaran berjalan dengan tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan kebutuhan daerah yang prioritas sesuai dengan kebijakan yang berlaku,, Sinergitas penerapan aturan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah , Penyaluran bantuan kepada masyarakat untuk segera ditindak lanjuti, Pemerintah dapat mengontrol laju pertumbuhan pe dusuk agar seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi,  Pencegahan konflik sosial teekait dengan pwndisikan politik untuk dapat ditingkatkan kembali karena merupakan hal sensitif unruk kegiatan politik ditengah masyarakat.

 

Caption : Boy Tumiwa, Anggota DPRD Dapil Minsel - Mitra saat menyerahkan laporan reses

Terhadap kebijakan umum pemerintah daerah Pansus merekomemdasikan adanya silpa tahun 2021 adanya gaji 13 THL dàn tujangan ASN yang belum dibayarkan akibat revokusing covid 19 realisasi APBD dan APBN yang masih mines 2,5 Miliar yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kiranya pemprof perlu mendorong  dan memaksimalkan sinergitas dengan Pemkab/ Pemkot dalam percepatan realisasi belanja modal dan oprasional.

 

Caption : Penyerahan Rekomemdasi Pansus LKPJ oleh Ketua Dewan kepada Gunernur

Penyelenggaran pemerintah daerah berupa urusan wajib, Pansus merekomemdasikan  disektor pendidikan  dapat menetapkan standar rasio guru agar target yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang ditetapkan, kekurangan giri didaerah tertentu dapat diperhatikan termasuk kesejahtraan dan pemnerian tunjangan guru, juga merealiaasikan program pendidikan bantuan study bagi mahasiswa S1,S2 di smester akhir penuelesaian skripsi.

 

Captin : Buku Rekomemdasi Pansus LKPJ diterima Gubernur

Disektor.kesehatan DPRD merekomemdasikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit ODSK dan rumah sakit lainya dibawah kewenangan pemrof dengan memberikan sarana prasarana juga memetapkan tenaga ahli dibidangnya masing- masing dalam mendukung kinerja rumah sakit, mengoptimalkan vaksinasi dengan memberikan inobasi bagi masyarakst. Juga disektor lingkungan pemerintah dapat mengawasi dampak lingkungan dari oroses pembangunan gedung dan juga limbah rumah sakit.

 

Caption : Suasana Penutupan sidang paripurna DPRD Sulut terkait Pansus LKPJ Gubernur

Pada paripurna tersebut juga dibacakan surat masuk oleh Sekwan Gledy Kawatu terkait permohonan pemerintah provinsi agar DPRD dapat membahas Rancangan Peraturan Daerah ketingkat selanjutnya (**/Advetorial/josh tinumgki)

Manado,Sulutnews.com -- Sebagai Wakil Rakyat yang juga bertanggungjawab menciptakan rasa aman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sejak 15-28 Februari 2022 turun ke Masyarakat menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang). sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 71 Tahun 2021.

Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay menggelar Sosbang wawasan kebangsaan di dapilnya yakni Kota Manado tepatnya di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Jemaat Ranotana, Karombasan – Manado, Selasa (15/2/22).dalam Sosbang tersebut, DR. Johanes Victor Mailangkay SH MH didampingi narasumber DR. Merry Elisabeth Kalalo SH MH yang juga dekan Fakultas Hukum Unsrat periode 2008-2014 dan sebagai moderator Ellen Goni Tarunajaya ST MM.

Sosbang juga dilaksanakan oleh Anggota Fabian Kaloh  yang memberikan sosialisasi kepada jajaran pemerintah Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Rabu 23/2/2022. Saat menjabarkan Wawasan Kebangsaan " Sebagai ASN prioritaskan dulu kerja, jangan belum kerja so minta imbalan. Kalau torang kerja baik deng cepat dengan sendirinya masyarakat akan senang. Bahkan dorang memberi ndak pikir pikir lagi karena cara kerja yang baik. Saya sudah melakukan itu selama 26 tahun sebagai ASN ,” kata Mantan Birokrat senior ini.

Sementara itu, Legislator DPRD Sulut Johny Panambunan, Senin (21/02/22) siang, menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang dipusatkan di Desa Paslaten Kecamatan ikupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara

Pelaksanaan Sosbang di desa Paslaten ini dihadiri oleh Pemerintah setempat, tokoh agama dan masyarakat dengan tetap menerapkan protokol Covid 19 secara ketat mengingat situasi masih pandemi.

Bertindak sebagai Narasumber,  Akademisi Unsrat Eugenius Paransi, SH.MH yang memaparkan mengenai Wawasan Kebangsaan yang berharap semangat nasionalisme semakin mantap akan jiwa dan semangat kebangsaan.

"Dengan sosbang ini diharapkan masyarakat akan memiliki jiwa dan nilai nilai kebangsaan Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Terlabih tegasnya masyarakat akan memiliki pemahaman yang jelas," ungkap politisi Dapil Minut-Bitung ini.

Pelaksanaan Sosbang juga dilaksanakan oleh Anggota Komisi I Hendry Walukouw di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Minahasa Utara yang memsosialisasikan wawasan kebangsaan kepada tukang ojek. Ini dianggap penting karena jasa tukang ojek bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pemahaman wawasan kebangsaan penting untuk kembali diingatkan.

Juga Sosbang di laksanakan oleh Kerua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos yang memaparkan soal pentingnya menjaga dan melestarikan  4 pilar kebangsaan ditengah- tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Teekait wawasan kebangsaan ada 4 tujuan nasional bangsa indonesia yang tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 yaitu :

1.Yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia

2.Memajukan kesejahteraan umum

3 Mencerdaskan kehidupan bangsa

4.Melaksanakan ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang teeus disosialisasikan oleh para wakil rakyat Sulut yang duduk di Lembaga politik DPRD Sulut.( Adv*Josh Tinungki)

Mitra,sulutnews.com - Perwujudan janji di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) di bawah pimpinan Bupati James Sumendap dan Wakil Bupati Jesaja Legi mampu menghadirkan kebijakan yang cepat dan tanggap menghadapi bencana non alam Pandemi COVID-19.

Penanganan COVID-19, baik lewat pembatasan kegiatan masyarakat hingga menggalakkan program vaksinasi, terus dimaksimalkan guna memutus mata rantai penyebaran Virus Corona. Upaya tersebut mampu membawa Kabupaten Mitra masuk PPKM level 1 dan dikategorikan zona hijau berdasarkan peta risiko. Sementara sadar bahwa bencana non alam ini juga turut berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, Pemkab Mitra melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat yang terkena dampak. Beberapa kecamatan, yakni Ratatotok, Touluaan Selatan, Tombatu, Tombatu Timur, Silian Raya, dan Touluaan, telah tersentuh bantuan sembako tersebut.

Penyaluran bantuan sembako masih berlanjut untuk kecamatan lain dan dipastikan menjangkau seluruh kecamatan, seperti Ratahan, Ratahan Timur, Pasan, Belang, Tombatu Utara, Pusomaen, dan proses penyaluran dipastikan tepat sasaran.Adapun sembako yang disalurkan berupa beras, ikan, kaleng, telur, susu, dan kacang hijau.Bantuan bagi Penyandang Disabilitas.

Di masa Pandemi COVID-19, Pemkab Mitra juga memberikan perhatian bagi penyandang disabilitas yang terdampak. Bekerja sama dengan Balai Netra Manado, Dinas Sosial juga telah menyalurkan bantuan bagi kaum disabilitas. Dipusatkan di dua kecamatan, yakni Tombatu dan Ratahan, sekitar 40-an penyandang disabilitas menerima bantuan berupa tongkat, tas, kaos, masker, dan hand sanitizer. Seluruh bantuan ini merupakan komitmen Pemkab Mitra demi menjamin keselamatan warganya di masa pandemi.

Bantuan Penguatan Ekonomi

Tak hanya bantuan sosial, Pemkab juga menyiapkan bantuan bagi warga Mitra, dalam upaya mengembalikan gairah perekonomian masyarakat di tengah pandemi, yang bantuan tersebut disebar ke sejumlah dinas.

Pada Dinas Pertanian, Pemkab Mitra memberikan bantuan kepada para petani berupa mesin paras serta pupuk, untuk mengairahkan sektor pertanian yang terdampak COVID-19.

Dinas Perikanan, bantuan diberikan kepada para kelompok pembudidaya ikan, seperti benih ikan, serta pakan dalam rangka meningkatkan kembali produksi ikan air tawar.

 

Sedangkan pada Dinas Perindagkop dan UMKM, Pemkab Mitra memberikan bantuan berupa peralatan usaha kepada para pelaku UMKM yang terdampak akibat pandemi COVID-19.

Bantuan juga disiapkan Pemkab Mitra pada Dinas Ketahanan Pangan, untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dengan memberikan bantuan kepada para petani holtikultura berupa bibit, serta mesin gilingan untuk mengolah hasil tanam.

Adanya sejumlah bantuan tersebut diharapkan, ekonomi masyarakat akan lebih baik, dan mampu mengembalikan perputaran sejumlah sektor perekonomian daerah yang terdampak pandemi COVID-19.

Penanganan Pasien COVID-19

Pemkab juga menyiapkan langkah-langkah penanganan bagi para pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, dengan menyiapkan rumah isolasi terpadu di Ratatotok.

Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemkab Mitra menyiapkan anggaran untuk mendukung operasional rumah isolasi tersebut.

Dengan adanya rumah isolasi tersebut, Pemkab Mitra memberikan solusi kepada masyarakat untuk melakukan isolasi di tempat khusus yang telah disiapkan pemerintah, dan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden agar setiap daerah mempunyai tempat isolasi terpadu.(advetorial)

Manado, Sulutnews.com --- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (17/11/2021), menggelar rapat paripura terkait Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sulut tahun 2022 dan Pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang APBD provinsi Sulut tahun anggaran 2022. Pada rapat paripura dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi wakil ketua, Vicktor Mailangkay, dan Billy Lombok, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Steven O. E Kandouw.

 

Rapat paripurna didahului dengan pembacaan surat masuk yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu, yang dilanjutkan dengan laporan Bapemperda DPRD Sulut yang disampaikan oleh Ketua Bapemperda Careig N. Runtu. Dalam laporannya, CNR menyampaikan bahwa program pembentukan peraturan daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

"Pentingnya perencanaan dan proses penilaian terhadap rencana produk peraturan daerah sebagai langkah awal pembentukan instrumen hukum di daerah tidak terlepas dari kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam propemperda, disamping soal kuantitas sangat penting juga memperhatikan kualitas rancangan peraturan daerah, sehingga nantinya propemperda yang dihasilkan dapat memberikan solusi kebutuhan hukum bagi masyarakat," kata CNR.

Adapun ranperda usul prakarsa gubernur yang disampaikan berdasarkan surat gubernur Sulut nomor 180/21.6289/sekr-ro.hukum tanggal 11 november tahun 2021 hal penyampaian usulan propemperda tahun 2022, berjumlah 11 (sebelas) ranperda, yakni :  1. Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah 2. Ranperda tentang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional 3. Ranperda tentang rencana induk pembangunan pariwisata 4. Ranperda tentang pt. jamkrida 5. Ranperda tentang rencana umum energi daerah 6. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi sulawesi utara tahun 2021-2051 7. Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan 8. Ranperda tentang kawasan tanpa rokok 9. Ranperda keamanan pangan segar 10. Ranperda tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Sulut 11. Ranperda tentang inovasi daerah provinsi Sulut

APBD 2022 yang kita sepakati, meliputi total Pendapatan Daerah sebesar Rp 4.000.115.968.022,-(Empat Triliun, Seratus Lima Belas Juta, Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu, Dua Puluh Dua Rupiah); Total Belanja Daerah sebesar Rp.3.817.647.909.769,-

(Tiga Triliun, Delapan Ratus Tujuh Belas Miliar, Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta, Sembilan  Ratus Sembilan Ribu, Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah); serta Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar), dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.217.468.058.253,- (Dua Ratus Tujuh Belas Miliar, Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta, Lima Puluh Delapan Ribu, Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)," beber gubernur Olly.

 

Gubernur Olly juga mengungkaokan, walaupun kita masih diperhadapkan dengan  pandemi, kiranya di Tahun 2022 nanti, kita dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur, sebagaimana arah kebijakan pembangunan daerah yang kita tetapkan.

 

Dengan terus melandainya kasus COVID, mudah-mudahan kita dapat membuat geliat pariwisata kembali meningkat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat pemulihan ekonomi di daerah Sulut," tutup gubernur Olly. (advetorial//josh tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Selasa (19/10/2021) siang, menggelar rapat paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022.  Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen (FAS) didampingi Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay, Billy Lombok serta dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O. E. Kandouw.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen mengatakan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan TAPD Pemprov Sulut telah melaksanakan rapat pembahasan dan menyetujui KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya disampaikan Andi Silangen, berdasarkan hasil rapat pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD dimana telah disepakati bahwa beberapa point diantaranya ;

Pertama, untuk pendapatan pada APBD tahun 2022 mengalami perubahan yaitu, semula pada perencanaan awal sebesar Rp 4.720.073.317.072 dan berkurang sebesar Rp 88.157.349.050, sehingga menjadi Rp 3.983.915.968.022.

Kedua, Total pagu belanja mengalami perubahan yang sebelumnya sesuai pada rencana awalsebesar Rp. 3.871.355.258.819 dan berkurang sebesar Rp. 78.157.349.050 sehingga menjadi, Rp 3.793.197.909.769.

Ketiga, penerimaan pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu, sebesar RP 35 Miliar, pengeluaran pembiayaan perubahan sebesar 50 Miliar dan berkurang 10 Miliar sehingga menjadi 40 Miliar.

Keempat, penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja internet pada setiap perangkat daerah akan dipusatkan penganggarannya pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik. Kelima, adanya penambahan sub kegiatan yang baru yang sebelumnya tidak tercantum pada RKPD tahun 2022 pada beberpa perangkat daerah yangakan dituangkan dalam lampiran berita acara penambahan sub kegiatan, dan kesepakatan lain sebagaimana hasil rapat pembahasan  KUA PPAS APBD Sulut TA 2022.

"hasil pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD provinsi Sulut yang telah disampaikan tadi, menjadi dasar dalam penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD TA 2022. Selanjutnya berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Sulut No 2 Tahun 2019 tentang Tatib DPRD Sulut bahwa KUA PPAS yang telah mendapatkan persetujuan bersama di tandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD," jelas Andi Silangen.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam penyampainnya mengatakan, tema pembangunan RKT tahun 2022 dilihat pada prioritas pembangunan masional tahun 2022. "KUA PPAS yang kita bahas dalam mempercepat Pemulihan Ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur searah dengan kebijakan itu bagi perangkat daerah dan unit kerja dipemerintahan provinsi sulut nantinya akan melaksanakan kegiatan kegiatan utama selanjutnyas tersirat jelas pada alokasi anggaran pada beberapa kegiatan angggaran perangkat daerah dan unit kerja masih tetap akan difokuskan pada kegiatan kegiatan kondisi daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah," kata Gubernur Olly

Gubernur Olly juga menguraikan bahwa aktualisasi dari berbagai program dan kegiatan di tahun 2022 nanti diharapkan mampu mewujudkan beberapa proyeksi ekonomi makro provinsi Sulut antara lain perekonomian daerah akan tumbuh 4,5 sampai 55 persen. Kemiskinan turun dari angka 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka pada angka 6,6. IPM naik menjadi 73 persen."Merealisasikan prioritas pembangunan dalam upaya mencapai target kebijakan makro daerah menjadi tanggungjawab kita bersama ketika kita harus mengupayakan secara bersama-sama,"urai Gubernur.

Lanjut, dari gambaran APBD yang ada semua anggaran infrastruktur yang ada di Dinas PU tidak seperti yang diharapkan oleh bapak/ibu. Tapi percaya pemerintah provinsi tetap memprioritaskan pembangùnan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan yang ada di Miangas sampai di Pinagoluman. "Kami akan tuntaskan seluruh infrastruktur, tetapi tentunya kita juga kita perlu ada prioritas lain dalam rangka menunjang peningkatan IPM, peningkatan ekonomi, termasuk peningkatan SDM," ungkapnya.

Nantinya dalam pembahasan nanti dengan eksekutif ditambahkan Gubernur Olly, pihaknya sangat mengharapkan masukan masukan bapak ibu anggota dewan yang terhormat.

"Tentunya kita pemerintah juga memprioritaskan persoalan batas batas wilayah yang ada di provinsi sulut karena belum ada kesepakatan beberapa tempat batas wilayah mengakibatkan Dana bagi Hasil pemprov Sulut sudah hampir 5 tahun tidak dapat kita ambil. Intinya kita harus mempunyai kesadaran para pemimpin di daerah masing-masing sehingga bisa ada peningkatan PAD," tutup Gubernur Olly. (Advetorial/ josh tinungki)

Mitra,Sulutnews.com – Pemerintah Desa tolombukan terus berkomitmen menanggulangi penyebaran covid 19, kali ini lewat alokasi 8 persen dana desa.

Hukum Tua tolombukan Delvy Lumbu menuturkan penyaluran 8 persen dana desa untuk penanggulangan Covid 19 sudah sesuai mekanisme dan aturan yang ada.

“ tentu setiap apa yang disalurkan lewat Dana Desa sudah lewat Musyawarah tak terkecuali untuk 8 persen, dan itu sudah akan disalurkan,” ucapnya.

 

Dirinya juga menerangkan, kali ini pihaknya membagikan masker dan hand sanitizer kepada seluruh kepala keluarga.

“ berharap pandemic cepat selesai dan kiranya masyarakat terus menjaga porkes yang ada agar tidak kena covid 19,” pungkas Lumbu. Advetorial

Sulut,Sulutnews.com – Sulut terus bangkit dan berprestasi meski masa pandemi Covid-19. Komitmen ini terekam jelas di puncak acara HUT ke – 57 Provinsi Sulawesi Utara, 23 September 2021.

Puncak acara peringatan ini dilaksanakan di Halaman kantor Gubernur, diikuti para pejabat Provinsi, Kabupaten/Kota, instansi vertical, mantan Gubernur, Anggota DPR-RI, DPRD-RI dan Tokoh Pejuang, acara disiarkan secara langsung (live) oleh TVRI, RRI, dan channel youtube Pemprov Sulut.

Hal ini dilakukan dengan maksud agar masyarakat dapat mengikuti dan menikmati keseluruhan acara yang dikemas secara visual terkait kilas balik sejarah, prestasi dan beragam kerja sertakan launching aplikasi, termasuk tampilan Vidio atas Penganugerahan Gubernur Terpopuler di Media Digital AHI 2021.

Gubernur Olly Dondokambey SE bersama istri Ir Rita Maya Dondokambey Tamuntuan, dan Wagub Drs Steven OE Kandouw dan istri, dr Kartika Devi Kandouw-Tanos MARS.

Pada kesempatan ini, Gubernur Olly Dondokambey SE bertindak sebagai Inspektur Upacara. Semua peserta upacara dan undangan mengenakan busana adat dan budaya daerah asal mereka.

Penyerahan penghargaan bagi daerah yang berhasil melaksanakan program pro rakyat dilakukan langsung Gubernur Olly didampingi Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw. Penghargaan yang diberikan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penerima, sekaligus menjadi motivasi untuk terus berkarya, berprestasi demi rakyat dan banyak orang meskipun badai pandemi masih terjadi.

Peluncuran Aplikasi terbaru layanan inovasi milik Pemprov Sulut

Perayaan HUT ke-57 Provinsi Sulut, membawa arus kekuatan bagi masyarakat karena walaupun di tengah pandemi dan serba terbatas, tapi tidak membatasi ruang dan waktu untuk terus berkomunikasi dan mendorong untuk siap berubah masuk di era digitalisasi ini.

Capaian keberhasilan disertai penghargaan begitu banyak yang diraih Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan OD-SK, benar-benar membuktikan bahwa karya patut dihasilkan untuk masa depan daerah dan generasi.

Gubernur Olly Dondokambey saat rapat paripurna HUT ke 57 Provinsi Sulut

Peluncuran tiga Aplikasi terbaru layanan inovasi publik yakni; Aplikasi 1DataSulut, Aplikasi Dashboard Pimpinan Start, dan Modul Aplikasi E-Sign dilakukan Gubernur Olly didampingi Wagub Kandouw, Sekdaprov Silangen dan Kadis Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik (DKIPS) Sulut, Christiano Talumepa.

Saat menyampaikan sambutan, Gubernur Olly memaparkan upaya kerja keras yang dilakukan pemerintah dan masyarakat provinsi dalam setahun terakhir ini.

“Ini bisa dilihat dimana pada triwulan kedua tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Sulut tumbuh menjadi 8,49%,” kata Gubernur Olly.

Gubernur Olly didampingi Wagub Kandouw menyerahkan Penghargaan kepada Walikota Manado

Upaya direct call peningkatan kerjasama dengan pemerintah Jepang soal ekspor komoditi pertanian dan perikanan. Selain itu, umpan balik program ‘mari jo ba kobong’ serta melakukan pengembangan UMKM, mendapatkan penghargaan Paritrana dari Kementerian Tenaga Kerja dan penghargaan lainnya di sejumlah bidang.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Bima Haria Wibisana, menyerahkan langsung kepada Gubernur Olly dan Wagub Kandouw Penghargaan BKN Award untuk Pemprov Sulut tahun 2021 untuk dua kategori.

Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka HUT ke 57 Provinsi Sulut

“Semua sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi tetap berjalan di tahun ini meski kita diterpa dengan pandemi Covid-19. Kita harus tetap tangguh menghadapinya. Begitu pula dengan proyek-proyek strategis maupun program prioritas Nasional yang berlokasi di Sulut, termasuk KEK Pariwisata Likupang yang merupakan salah satu destinasi wisata yang akan terus kita kembangkan sesuai target yang telah ditetapkan,” ungkap Gubernur Olly.

“Demikian juga dengan sektor kesehatan yang terus kami prioritaskan dengan berbagai pembangunan rumah sakit daerah,” sambungnya.

Gubernur Olly Dondokambey melakukan ziarah ke makam mantan Gubernur Sulut Periode 1967-1978 H. V Worang

Upacara peringatan HUT ke-57 Provinsi Sulut dihadiri Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Wanti Waranei Franky Mamahit, Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana, Ketua TP PKK Sulut Ir Rita Dondokambey-Tamuntuan, Sekdaprov Edwin Silangen SE MS, Sekretaris dr Kartika Devi Kandouw-Tanos MARS, Bupati/Walikota, Wabup/Wawali se-Sulut, pejabat teras pemprov dan undangan.

Penerapan prokes selama upacara berlangsung tetap dilakukan.

Selain Upacara, Gubernur Olly dan Wagub Kandouw menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulut dalam rangka HUT ke-57 Provinsi Sulut di DPRD Sulut.

Wakil Gubernur Sulut  Steven Kandouw melakukan ziarah ke makam Wakil Gubernur Sulut Periode 1991-1996 Achmad Nadjamudin di Tuminting

Rapat paripurna inipun dipimpin langsung Ketua DPRD, dr Fransiskus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay SH MH, Billy Lombok dihadiri Anggota DPRD Sulut. Nuansa budaya lokal pun nampak. Berbagai prestasi baik dari pemerintahan, usaha masyarakat, pelajar, mahasiswa disampaikan Ketua DPRD Sulut.

Gubernur Olly pun menyampaikan terimakasih atas kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan program pembangunan di tengah masa pandemi Covid-19.

Namun sebelum puncak acara HUT ke-57 Provinsi Sulut, telah dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya Ziarah ke Makam para mantan Gubernur/Wagub Sulut baik di Jakarta maupun di daerah.

Gubernur Olly Dondokambey ziarah ke makam Wakil Gubernur Sulut 2 Periode Tahun 2000-2005 dan 2005-2010 Freddy Harry Sualang.

Hal ini dilakukan agar generasi muda tetap mengingat perjuangan, cita-cita dan pengorbanan para pendahulu untuk tetap dilanjutkan, agar generasi tidak melupakan Sejarah.

Seperti yang dilakukan Gubernur Olly dan Wagub Kandouw, melanjutkan tradisi dari tahun ke tahun tetap berlanjut sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa, dedikasi dan komitmen membangun Sulut.

Gubernur Olly berziarah di TMP Kalibata Jakarta, mengambil waktu saat dia melakukan kunjungan kerja ke Jakarta.

Ziarah ke makam mantan Gubernur/Wagub juga dilakukan di daerah Sulut oleh Gubernur Olly dan Wagub Kandouw didampingi para pejabat teras Pemprov Sulut.

Tim Gubernur Olly didampingi Sekdaprov Sulut Edwin Silangen melakukan ziarah di makam mantan Gubernur Dr Sam Ratulangi, SH Sarundajang dan AJ Sondakh.

Gubernur Olly Dondokambey memimpin Upacara ziarah ke makam mantan Gubernur/Wakil Gub Sulut di Taman Makam Pahlawan Kalibata

Tim Wagub Kandouw ziarah di makam mantan Gubernur CJ Rantung dan Makam Wakil Gubernur Ahmad Nadjamudin.

Sementara untuk upacara ziarah di makam mantan Wakil Gubernur Freddy Harry Sualang, bersama Tim Gubernur dan Tim Wagub. Gubernur Olly Dondokambey didampingi Ketua TP-PKK Sulut Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan pun ikut berziarah ke makam mantan Gubernur Sulut Hein Victor Worang di Desa Tontalete, Kabupaten Minut.

Melengkapi kado manis HUT Sulut ke-57 Gubernur Sulawesi Utara meperoleh CI-EL Medal of Distinction 2021, dalam even The 2nd Planet Tourism Indonesia 2021 sebagai bentuk pengakuan atas capaian, melalui kreatifitas dan inovasi yang dilakukan dalam setahun terakhir ini seperti kreativitas dalam menjadikan pengembangan Sulut sebagai salah satu destinasi wisata utama menjadi daerah tujuan utama untuk perdagangan dan investasi di Sulawesi.

Patutlah diakui bahwa meskipun masih pandemi Covid-19, Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly dan Wagub Kandouw akan terus dan tetap berprestasi dan merealisasikan program kerja sesuai Visi dan Misi demi kesejahteraan rakyat dan Sulut makin tambah hebat.(/Adv/Diskominfo-Sulut)

 

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (23/9/2021) menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 57. Momentum bersejarah yang memiliki nilai historis terbentuknya provinsi Sulut yang dulunya masih dalam provinsi Suluttenggo kini telah berhasil menjelma menjadi provinsi yang maju dan hebat baik dari sisi pembangunan fisik maupun capaian diberbagai bidang.

" Hari ini adalah hari bersejarah bagi kita segenapi masyarakst Sulut, karena kita boleh merayakan HUT ke 57 tahun. Meski diperhadapkan dengan situasi sulit akibat bencana non alam pandemi virus covid 19, namun semangat kemeriahan menjadi penyemangat untuk meraih impian bersama menuju Sulut Hebat," ungkap Fransiskus Andy Silangen Ketua DPRD Sulut saat membuka sidang paripurna.

Berbagai capaian keberhasilan pembangunan di Sulawesi Utara dibacakan politisi PDIP ini pada paripurna yang dihadiri Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O E Kandouw."Perjalanan cukup panjang sehingga Sulawesi Utara tiba diusia ke-57 tahun tepat Kamis 23 September. Tentu dengan berbagai kemajuan dan keberhasilan, namun itu tidak lepas dari beragam upaya dan kerja keras pemimpin-pemimpin daerah sebelumnya yang didukung oleh segenap komponen masyarakat Sulut

Dari Miangas sampai Tontulow Pinagoluman yang dikenal sebagai masyarakat yang religius, adaptif dan pekerja keras. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen

“Jauh sebelum bangsa besar ini berdiri, kiprah dan karya putra-putri terbaik Sulut tercatat dengan tinta emas dalam lintasan sejarah bangsa,” ujarnya. Tradisi mencetak prestasi bagi negeri ini, kata dia, terus dilanjutkan oleh para pemimpin daerah.

“Termasuk di dalamnya Gubernur Pak Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Pak Steven Kandouw,” ucapnya.

Dikatakan legislator asal Nusa Utara ini, walaupun di kondisi pandemi covid-19, tidak melunturkan semangat Olly-Steven untuk menggerakkan semua sektor pembangunan.

Sehingga kerja tulus ini diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.“Itu dibuktikan dengan diterimanya sejumlah penghargaan disepanjang tahun 2021,” kata Silangen.

Diungkapkannya, kinerja pemerintah daerah yang luar biasa ini tentulah

menginspirasi DPRD untuk terus berkarya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulut melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.“Berkenaan dengan fungsi pembentukan perda, dalam tahun 2021 ini, DPRD bersama pemerintah daerah telah menetapkan 5 (lima) peraturan daerah. Seiring dengan itu, telah pula ditetapkan 30 keputusan DPRD dan 6 nota kesepakatan bersama,” paparnya.

Terkait dengan fungsi anggaran, telah diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan APBD bersama-sama dengan pemerintah daerah, yakni penetapan ranperda tentang Perubahan APBD 2021 dan ranperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020.“Terakhir, fungsi pengawasan. DPRD telah melakukan 89 rapat dengar pendapat dan rapat-rapat lainnya, menerima 15 aspirasi, baik aspirasi secara langsung maupun aspirasi secara tertulis,” tambah Silangen.

Pada sisi lain, lanjutnya, DPRD juga menerima 72 kunjungan kerja dari pimpinan dan anggota DPRD baik dari luar daerah

maupun dari kabupaten/kota se-provinsi Sulut.

“Dalam kaitan dengan hal tersebut maka kami konsisten mengawal sejumlah program dan kegiatan pemerintah daerah. Termasuk menangani pandemi covid-19 dan penanganan berbagai bencana lainnya, seperti bencana banjir yang menimpa sebagian masyarakat Kabupaten (*/Adv/Josh)