Menu

Mode Gelap
Peringati Hari Pahlawan Tahun 2024 Caroll-Sendy Apresiasi Dua Pahlawan Nasional Asal Tomohon Gubernur Olly Dondokambey : HUT Ke-60 Sulawesi Utara Mengalami Kemajuan Pesat KPU Kabupaten Lebak Gelar Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Menparekraf Sandiaga Uno Puji Pemda Sulut Laksanakan Discover North Sulawesi 2024 Saat Ditangkap Kapal MV Lakas Berbendera Filipina Tidak Memiliki Dokumen Lengkap

Manado · 19 Feb 2024 12:09 WIB ·

Dianggap Bertanggungjawab Atas Dugaan Kecurangan Pemilu,Koalisi Masyarakat Sulut Pro Demokrasi,Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahkta,


Dianggap Bertanggungjawab Atas Dugaan Kecurangan Pemilu,Koalisi Masyarakat Sulut Pro Demokrasi,Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahkta, Perbesar

MANADO, Sulutnews.Com – Koalisi Masyarakat Sulawesi Utara Pro Demokrasi melansir jika tindakan Pemerintah rezim Presiden Joko Widodo saat ini sangat jauh dari harapan rakat, tidak amanah, sisuga melakukan penyalahgunaan jabatan,Kekuasaan dan Inkonstitusional dimana sebagai pejabat negara, Presiden Jokowi tidak menunjukan netralitas dalam Pemilu, dimana tindakan tersebut secara nyata meusak marwah demokrasi di tanah air serta benruk tindakan tercela sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A UUD 45.

Untuk mengembalikan marwah demokrasi Indonesia sebagai negara hukum, maka Presiden Jokowi harus turun tahkta,” tegas Risat Sanger Ketua Masyarakat Sulut pro demokrasi sambil menyatakan kecewa terhadap Presiden yang tidak menghargai lembaga penyelenggara jokowi yang langsung menyampaikan selamat terhadp salah satu calon padahal belum ada keputusan akhir.

Juga pada kesempatan tersebut ada ribuan mahasiswa papua yang ada di sulut yang tidak memberikan hak suaranya meskipun ada KTP.”Mahasiswa papua di Sulut tidak bisa menyalurkan hak suaranya, itu persoalan besar dan hari ini kami menyampaikan pertanyaan besar kepada pemerintah,” tegas Sanger

Masyarakat Sulut pro demokrasi menghargai kinerja KPU dan Bawaslu tetap percaya kedua lembaga tersebut untuk tetap melakukan rekapitulasi sampai akhir bekerja profeaional guna melakukan pencerahan terhadap hasil perhitungan. Apabila terbukti pelanggaran hukum penghianatan terhadap negara apapun hasilnya tetap mendukung namun ketika ada pelanggaran maka harus dibuktikan dan diproses dan ada yg bertanggungjawab dan itu adalah presiden itu sendiri karena itu berkaitan erat dengan moral.” Jangan karena kekuasaan semata maka menggunakan fasilitas negara untuj memenangkan paslon tertentu. Jika jokowi dicintai rakyat maka tidak ada parpol yang mengunakan slogan Jokowi milik Parpol tertentu,” ungkap Risat.

Terkait mahasiswa secara aturan mereka dapat melakukan penconlosan, namun proses tersebut merupakan hambatan terhadap dmokrasi dan itu harus diberikan kemudahan.”Mengkaji kerusakan moral adalah bukti nyata dan yang bertanggungjawab adalah Presiden jokowi dan Pertempur hari ini adalah pertarungan antaran elit politik, yg mencederai masyarakat untuk kepentingan elit tertentu.(josh tinungki)

 

Artikel ini telah dibaca 1,005 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jalan Sehat, Awali Kegiatan H2RG GMIM Wilayah Amurang Satu 

15 Februari 2025 - 12:35 WIB

Akibat Sakit Kronis Anggota Fraksi Golkar DPRD Sulut Meninggal

15 Februari 2025 - 09:00 WIB

AZKO Hadir Untuk Masyarakat Manado Membawa Semangat Transformasi

14 Februari 2025 - 17:01 WIB

Kepala BP2MI Sulut Hendra Malalalag : Untuk Bekerja Diluar Negeri Masyarakat Harus Ikut Prosudur Yang Benar Jangan Ilegal

14 Februari 2025 - 16:30 WIB

Plt Kepsek SMP Negeri 8 Manado Rahman Manggopa: Saya Tindak Guru Guru Yang Tidak Disiplin Dalam Tugas

14 Februari 2025 - 08:39 WIB

Priscilla Cindy Wurangian : Penetapan Perda RTRW Provinsi 2025-2045 Harus Sejalan Visi Misi YSK – VM

13 Februari 2025 - 08:03 WIB

Trending di Manado