Sulutnews

Sulutnews

Manado, Sulutnews.com - Dalam menjalankan fungsinya di Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja lebih karena laporan masyarakat yang tidak suka korupsi, kata Koordinator Subbagian fungsionaris Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wahyudi di Manado.

"Jujur saja, sebenarnya penyelidikan yang dilakukan KPK pada kasus tindak kejahatan korupsi di tanah air selama ini, lebih banyak karena laporam masyarakat dan sebagian kecil adalah karena penyelidikan." Kata Wahyudi saat hadir sebagai pembicara di depan peserta Seminar Anti Korupsi berthema "Masyarakat berintegrasi, birokrat bersih negara kuat," di Manado, Kamis siang (20/2) bertempat di Aula Pertemuan Gedung Kantor Walikota Manado.

Menurutnya karena korupsi sudah sangat berbahaya bagi generasi mendatang, maka juga KPK semakin seru melakukan pencerahan. "Contoh, jika masyarakat mengingikan sekarang juga boronan tersangka koroptor Harun Masiku tertangkap, pastilah bisa dilakukan hari ini juga ditangkap, pasti dia ketangkap dan dipenjarakan," ujarnya.

Negara Indonesia telah menduduki peringkat ke-40 doyan korupsi dari 169 negara terkorup di dunia, dan ini versi Corruption Perception Index (CPI) Transparency International, sebuah organisasi internasional yang bertujuan melawan korupsi serta banyak mempublikasikan hasil survei terkait korupsi. Sementara IP Indonesia berada di peringkat 7 negara yang mampu menyelesaikan kasus korupsi.

“Dari banyaknya praktek korupsi di tanah air, 5 kasus terjadi di Sulawesi Utara yang sebagiannya diselidiki KPK atas laporan masyarakat yang tidak suka korupsi," terangnya.

Dampak dari Korupsi sangat berbahaya bukan hanya akan menghilangkan uang negara tetapi juga akan merusak pasar harga, persainga usaha, pelanggaran hak asasi manusia, berkembangnya kejahatan dan menghambat proses demokrasi.

Wahyudi yang direkrup KPK sejak 11 tahun lalu sebagai koordinator sub bagian pencegahan korupsi lebih jauh menerangkan, korupsi terjadi disebabkan beberapa faktor antara lain adanya tekanan hidup, kekayaan atau aset, rasionalisasi hidup atau kenyataan yang mengharuskan seseorang bergaya hidup sama serupa rekan kerjanya, dan kapabilitas seseorang atau kemampuan bisa diandalkan melakukan korupsi.

Selain Wahyudi juga hadir rekannya di KPK, Andy Purwana, menjelaskan khusus tahun 2019 uang negara yang berhasil diselamatkan KPK ada senilai Rp18 Triliun dari puluhan bahkan ratusan triliun yang sukses digelapkan para koruptor. (*/Yayuk)

Jakarta, Sulutnews.com - Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) yang didirikan oleh Dewan Pers sejak tahun 1988, siap bekerja sama dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) beranggotakan perusahaan-perusahaan pers online (siber) yang tersebar hampir di seluruh provinsi, kota, dan kabupaten.

Pembicaraan kerja sama pendidikan dan pelatihan ini dilakukan oleh Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat M. Nasir dan Direktur Eksekutif LPDS Hendrayana, Selasa (18/2) di Sekretariat LPDS, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. “Kami siap kerja sama  untuk menjaga dan meningkatkan kualitas karya jurnalis media siber,” kata Hendrayana.

Kerja sama LPDS- SMSI akan dilakukan khusus di bidang pendidikan dan pelatihan jurnalistik dalam platform media siber. Pelatihan yang diberikan berupa penyegaran kembali bagaimana menulis berita yang baik dengan  kesadaran logika yang benar, menyiapkan konten berita yang menarik, serta meningkatkan kesadaran hukum pers dalam setiap melakukan kegiatan jurnalistik.

Kegiatan pelatihan  dan pendidikan itu berbeda  dengan uji kompetensi wartawan (UKW) yang mengukur profesionalitas wartawan. Bisa saja SMSI menyertakan anggotanya ikut dalam UKW yang diselenggarakan oleh LPDS. Namun perusahaan tempat wartawan yang akan ikut UKW harus berbadan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang pers no 40 tahun 1999, serta  sudah terverifikasi Dewan Pers pula. “Ini persyaratan penting bagi yang ikut UKW,” kata Manajer Program LPDS Indria Prawitasari. (*/SMSI)

PENGUMUMAN

Nomor : 49/PP.04.2-Pu/7110/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TAHUN 2020

DOWLOAD PENGUMUMAN

Boltim, Sulutnews.com - Bupati Kabuoaten Bolaang Mongondow Ti mur (Boltim) membuka secara resmi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2019, Lingkup Pemkab Boltim, di Gedung Sutan Raja Convention, Minahasa Utara (Minut) pada Sabtu (15/02).

Sebelumnya, ujian SKD CPNS di Kabupaten Boltim dilaksanakan satu hari dari sesi pertama sampai keempat dengan total peserta 1212 orang. Sementara kuota formasi CPNS untuk Kabupaten Boltim sebanyak 97 orang.

Bupati Sehan Landjar dalam sambutannya mengatakan, apresiasi yang tulus atas penyelengaraan test CPNS di Lingkungan Pemkab Boltim Tahun anggaran 2019. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga Teknis, Pendidik dan Kesehatan.

"Kita menyadari bahwa sampai dengan saat ini profesi sebagai PNS, tetap menjadi pilihan utama bagi sebagian masyarakat. Salah satunya alasannya karena mendapat upah yang tetap. Kondisi ini membuat persaingan PNS ini menjadi sangat ketat," ungkap eyang sapaan akrab Bupati Boltim

Kepada peserta seleksi CPNS ini, Bupati menyampaikan bahwa, PNS sejati kerjanya tidak ditentukan pada besarannya gaji. Tetapi ditentukan oleh tingginya kepuasan masyarakat yang dilayani.

"Keuntungan PNS bukanlah bersifat materi tetapi lebih bersifat pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara khususnya daerah Bolaang mongondow Timur (Boltim)," ujarnya

Lanjutnya, pengadaan CPNSD Boltim ini berdasarkan dengan ketentuan dari kementrian Aparatur negara dan reformasi birokrasi RI dengan mengedepankan Prinsip transparansi tidak di pungut biaya apapun dan bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Tahapan seleksi telah ditetapkan Kementrian PANRB yang mengedepankan Prinsip transparansi tidak di pungut biaya. saya himbau agar seluruh peserta jangan percaya oknum tertentu baik mengatasnamakan pemerintah Boltim, yang menjanjikan meloloskan menjadi CPNS Boltim dengan imbalan tertentu," tegas Bupati dua periode ini.

Selain itu, kata Bupati, tes CPNS kali ini adalah tes dengan menggunakan sistem CAT, sehingga peserta harap untuk mempersiapkan diri dan berusaha sebaik mungkin untuk lolos menjadi CPNS Boltim.

Turut hadir dalam pembukaan tes CPNS ini, Kepala kantor regional XI BKN Manado, Sekertaris daerah Boltim, dan seluruh Asissten Pemkab Boltim. (Iki)

Cilacap, Sulutnews.com - Perwira Staf Operasi (Pasiops) Kodim 0703 Cilacap Kapten Cba M. Isa Saefudin dalam hal ini mewakili Komandan Kodim menghadiri Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SD, SMP, SMA, sederajat tingkat Kabupaten Cilacap tahun 2020 yang digelar Pemda Cilacap bertempat di Stadion Wijayakusuma Cilacap, Jln. Setia Budi, Kelurahan Kebon Manis, Cilacap Utara, Rabu (12/2/2020).

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji, Wakil Syamsul Aulia Rahman beserta unsur forkopinda, Dandim 0703 Cilacap yang diwakili Kapten Cba M. Isa Saefudin, para Kepala Dinas, Camat, guru, peserta POPDA  yang terdiri dari pelajar SD, SMP, dan SMA sederajat dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Cilacap serta tamu undangan yang berjumlah sekitar 1500 orang.

Kegiatan diawali dengan pertunjukan tari Bregas Wilujeng yang diperankan oleh 100 penari yang merupakan para pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Cilacap, dilanjutkan pengibaran bendera POPDA, pembacaan sumpah peserta dan wasit serta laporan Koordinator oleh Kadisporapar Kabupaten Cilacap, Wasis, S.Or.

Dalam sambutanya Bupati Cilacap mengatakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) jangan hanya menjadi event rutin tahunan semata, namun event ini harus dimanfaatkan secara optimal sebagai media pendidikan dan pembinaan olahraga pelajar di Kabupaten Cilacap yang harus dilakukan secara konsisten.

"Melalui POPDA ini kita berharap akan terjaring bibit bibit potensial atlit pelajar berbakat yang akan dibina lebih lanjut sehingga dapat berprestasi lebih baik lagi ditingkat yang lebih tinggi," katanya.

Menurutnya hal ini penting untuk dipahami, karena diakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan dalam rangka memajukan prestasi olahraga di Kabupaten Cilacap.

"Untuk itu manfaatkan momen POPDA ini sebagai sarana evaluasi pembinaan olahraga pelajar yang telah dilaksanakan selama ini, sehingga hal hal yang baik dapat ditingkatkan dan hal yang kurang baik dapat dicarikan solusinya," ujar Bupati.

Sementara itu Pasiops, Kapten Cba M. Isa Saefudin yang turut mendampingi Bupati memberi tanggapan positif atas upaya Pemda Cilacap terkait pembinaan olahraga dikalangan pelajar.

"Melalui kegiatan POPDA ini diharapkan akan mampu memotivasi dan mengoptimalkan potensi atlet pelajar di Kabupaten Cilacap serta dapat dijadikan sebagai wahana seleksi di tingkat olahraga pelajar, dengan demikian maka kedepan diharapkan prestasi olahraga diwilayah kita akan semakin meningkat," ucap Pasiops.(/Sugeng)

Manado, Sulutnews.Com - Menilai 4 tahun kepemimpinan ODSK, Anggota Komisi I DPRD Sulut Ronald Sampel mengatakan duet Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw adalah pasangan pemimpin yang Hebat. Penilaian ini diberikan berdasarkan indikator pembangunan yang sudah dan sementara dilaksanakan.

"Pembangunan di Sulut meningkat pesat dan sangat  luar biasa, baik dibidang Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur lain semua nyata dan sudah dirasakan oleh masyarakat," kata Sampel.

Politisi partai Demokrat Sulut asal daerah pemilihan Nusa Utara ini juga mengatakan, Propinsi Sulawesi Utara patut berterima kasih dengan kehadiran OD-SK karena mereka adalah pemimpin yang hebat." Pembangunan dibawa kepemimpinan OD-SK meningkat pesat, dan patut diberikan apresiasi," kata Sampel, sambil berharap kedepan khusus untuk wilayah kepulauan Nusa Utara (Talaud, Sangihe, Sitaro) kedepan perlu ada perlakuan khusus karena masih banyak yang perlu dibenahi." OD-SK masih akan berlanjut, kedepan diharapkan perlu ada perlakuan khusus bagi Kabupaten Nusa Utara, karena masih banyak yang perlu dibenahi," tegas Sampel sambil menyatakan jika penilaian terhadap 4 tahun kepemimpinan OD-SK adalah penilaian pribadi sebagai warga Sulut yang tidak ada kepentingan apa-apa." Saya tidak pernah berbicara langsung dengan Pak Gubernur dan Wagub, tetapi mereka adalah pemimpin yang Hebat," pungkas Sampel. (josh tinungki)

Boltim, Sulutnews.com - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas), Pengawasan dan Penindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pimpinan Bawaslu Boltim, Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat, Susanto Mamonto mengatakan, pembentukan Satgas Pengawasan dan Penindakan Netralitas ASN merupakan tindaklanjut atas nota kesepahaman antara Bawaslu Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Menurunya, Satgas, bertujuan untuk memperkuat penindakan terhadap ASN, yang melanggar aturan dalam setiap Pemilu maupun Pilkada.

"Selama ini, Bawaslu tidak punya kewenangan sampai pada menindak hingga pemberian sanksi terhadap ASN, dengan adanya Satgas maka membuka ruang Bawaslu dalam menindak setiap ASN yang melanggar aturan terkait Pemilu maupun Pilkada," terangnya. Kamis (6/02)

Ia juga menimbau, para ASN, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar netral selama tahapan Pilgub Sulut maupun Pilkada Boltim 2020.

"Untuk menjaga proses pemilihan di daerah ini benar-benar demokratis, serta jauh dari hal-hal melanggar hukum, maka ASN, pegawai BUMN dan BUMD tetap menjaga netralitas," ujarnya.

Sebelumnya, dilansir dari lama resmi Bawaslu RI, Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, Bawaslu siap memperkuat kerja sama dengan Komisi Apatarus Sipil Negara (KASN). Salah satunya pembentukan Satgas Pengawasan dan Penindakan Netralitas ASN.

"Bawaslu dan KASN perlu monitor secara bersama-sama laporan dan tindak lanjut putusan KSAN," katanya saat menemui jajaran pimpinan KASN di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (5/2).

Abhan menyetujui program-program pembaruan kerjasama dengan KASN. Dia memastikan, nota kesepahaman kerja sama Bawaslu dengan KASN bakal diperkuat dalam pelaksanakaan teknis kerjasamanya. Abhan mencontohkan, kerja sama bidang sinergis data pelanggaran dan putusan netralitas ASN dibutuhkan oleh Bawaslu dan KASN.

"Kita (Bawaslu) siapkan tim teknis yang akan bekerjasama dengan KASN untuk menyatukan dan menyamakan data juga informasi pelanggaran netralitas ASN," ujarnya.

Kemudian, Abhan menyetujui pembentukan Satgas Pengawasan dan Penindakan Netralitas ASN. Karena, Abhan menilai penegakan hukum terkait netralitas ASN tidak bisa dilakukan secara terpisah. Apabila Satgas Netralitas ASN terbentuk, Bawaslu dengan KASN bisa saling membantu untuk memperkuat hasil rekomendasi KASN.

"Bawaslu sudah memasukkan indikator netralitas ASN dalam IKP (Indeks Kerawanan Pemilu). Bawaslu akan mengirimkan IKP Pilkada 2020 dan hasil pengawasan pemilu untuk membantu kerja KASN," terang Abhan.

Dalam kesempatan ini, Abhan menerangkan dua jenis penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, yaitu administrasi dan pidana. Dia mengatakan, pelanggaran administrasi bisa ditangani oleh Bawaslu dan KASN. Sedangkan pelanggaran pidana pemilihan ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Abhan pun menyatakan, hasil rekomendasi KASN kurang mempunya kekuatan mengikat.

"Bawaslu dalam UU Pilkada hanya bisa merekomendasikan kepada KASN untuk penindakan pelanggaran netralitas ASN. Nah, KASN mengeluarkan rekomendasi ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan kepala daerah," tutupnya. (Iki)

Tomohon,Sulutnews.com - Sebelum terlakasananya Pemilihan Umum kepala daerah serentak  bersama 36 Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota juga dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara,Dilaksanakan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD) Pemerintah Kota Tomohon dan Kepolisian Resor Tomohon serta Penandatanganan Perjanjian Kerjasama(MoU) Antara Pemerintah Kota Tomohon dan PT Perusahaan Listrik Negara(PLN) UP3 Manado.Yang bertempat di Ruang rapat BPKPD Kota Tomohon,Selasa 4 Februari 2020.

Dalam sambutan Walikota Jimmy F Eman,Se.Ak menyatakan bahwa dengan terlaksnanya pemilukada agar bisa berjalan dengan baik dengan segala tahapan perlu didanai oleh Pemrintah kota yang sesuai dengan Permendagri no 54 tahun 2019,dimana pada tahun 2019 telah diberikan danah hibah kepada KPU Tomohon dan BAWASLU Tomohon.

Sehingga menjadi salah satu  tujuan penandatangan ini dalam rangka juga pembiayaan pengamanan Pemilukada sebesar RP 2.000.000.000(dua milyar rupiah) yang dialokasikan pada APBD Kota tahun 2020 sesuai surat edaran Mendagri no 900/9629/SJ.

Usai penandatanganan akan melakukan MoU dengan PT PLN UP3 Manado terkait pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan(PPJ) dan pembayaran rekening listrik Pemkot Tomohon."kata eman,

Dan Sehubungan optimalisasi PAD, pemerintahan akan  melakukan upaya pemenuhan salah satunya Pajak Penerangan Jalan(PPJ) sesuai UU no 28 tahun 2009 pasal 53 ayat 3."tutup eman".

Penandatangan ini ditandatangani langsung oleh Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE AK CA, Kapolres Tomohon AKBP Raswin Bachtiar Sirait SIK SH MSi, Manager Bagian Pemasaran dan Pelayanan PLN Unit Induk Wilayah Sulutenggo UP3 Manado Bonifatius Warohana.

Sekaligus disaksikan oleh Ketua KPU Kota Tomohon Drs Haryanto Lasut MAP, perwakilan BAWASLU Kota Tomohon, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold Lolowang MSc MTh, jajaran pemerintah Kota Tomohon dan hadirin undangan.(/Prise)

Banjarmasin, Sulutnews.com -  Momen Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020, dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan  melahirkan karya inovasi besar dalam rangka mempercepat pembangunan daerah.

Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor,  sejak dilantik menjadi gubernur, 12 Februari 2016,  mengingatkan perangkat kerja di jajarannya untuk menggerakkan kekuatan baru perekonomian daerah dengan menggali potensi sumber daya alam terbarukan, salah satunya sektor kepariwisataan.

Di momen HPN 2020, Pemprov Kalsel akan melaunching armada bus untuk menunjang geliat pariwisata.

Rencananya bus wisata akan di launching Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin pada puncak peringatan Hari Pers Nasional di kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru. Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Mujiyat di ruang kerjanya, Banjarmasin, Rabu (5/2) siang.

Menurut Mujiyat, bus wisata tersebut akan melayani rute Banjarbaru, Kiram dan  Tahura Sultan Adam.

Bahkan ditambahkanya, forum wartawan pariwisata se Indonesia bakal menjajal bus tersebut untuk menikmati keindahan alam Tahura Sultan Adam.

Disampaikan Mujiyat, jika memungkinkan pihaknya akan mengajukan usul kepada panitia agar rencana  wisata tersebut akan membawa rombongan Presiden Joko Widodo untuk menanam pohon di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru. (Humas HPN)

Boltim, Sulutnews.com - Pelaksanaan seleksi ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), diikuti sebanyak 94 orang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tepat di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Desa Togid pada Senin, (3/02).

Dari jumlah tersebut, sebelumnya peserta yang lolos administrasi 95 orang. Namun, satu peserta diketahui tidak mengikuti ujian tertulis yang diselengharakan KPU Boltim "Dari jumlah 95, hanya satu peserta dari kecamatan Mooat yang tidak hadir mengikuti ujian tertulis. Ada 94 peserta yang ikut tes tertulis" jelas, Komisioner Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Boltim, Terry F. Suoth

Peserta tes tertulis, kata Terry, menyelesaikan soal ujian dalam waktu 90 menit. Soal ujian tersebut dalam 100 soal pilihan ganda "Hasil tes tertulisnya langsung diperiksa, pengumuman tes juga akan diumumkan" katanya, sembari menmbahkan, hasil perengkingan 10 calon PPK yang diumumkan, selanjutnya akan mengikuti seleksi wawancara pada tanggal 8-10 Februari 2020.

Terpisah, Pimpinan Bawaslu Boltim, Susanto Mamonto mengatakan, proses perekrutan calon PPK selalu dalam pengawasan Bawaslu maupun Panwascam "Jika ada pelanggaran dalam proses perekrutan PPK, maka Bawaslu akan merekomendasikan ke KPU guna ditindaklanjuti" jelas, Susanto

Hadir dalam kegiatan tersebut, Lima komisioner KPU Boltim, Jamal Rahman, Devita Pandey, Terry F. Suoth, Ade chilny Abu Kasim, Abdul Kader Bachmid dan staf sekretariat KPU Boltim. Juga ikut hadir yakni Pimpinan Bawaslu Boltim, Susanto Mamonto, beserta staf sekretariat Bawaslu Boltim, Panwascam Nuangan, Modayag dan Modayag Barat. (Iki)