Manado, Sulutnews.com - Pemda Sulut melaksanakan upacara hari lahirnya Pancasila ke 74 Sabtu, 1 Juni 2019 di lapangan Kantor Gubernur, dihadiri Forkopinda dan para pejabat eselon dua dan ratusan ASN dan Siswa serta Ormas.

Menurut Gubernur Olly Dondokamvey Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa, kita semua harus menghayati  terus Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk di Sulut sangat jelas penghayatan Pancasila. Kita bersyukur karena  masyarakat Sulut terus menghayati Pancasila.

Sehari sebelumnya Jumat 31 Mei 2019 dikantor Gubernur, dilakukan Diskusi Tentang Pancasila dengan pembicara Dr Ferry Liando MSi, Drs Philip Regar MS,  Drs Karel Nayoan. Dalam diskusi dihadiri 200 peserta Siswa Ormas dan tokoh masyarakat  terungkap bahwa dalam praktek kehidupan bermasyarakat sering nilai nilai Pancasila mulai dilupakan ."Ini masalah yang kita harus gumuli."kata Liando. Kedepan kata Nayoan harus terus diajari disekolah dan masyarakat mengenai Pancasila. Philip Regar menambahkan Pancasila kalau diamalkan sangat baik dalam membangun bangsa dan negara.

Asisten I Pemda Sulut Edison Humiang dalam membuka acara tersebut mengatakan Pemda Sulut berterima kasih kepada Ruben Saerang yang memprakarsai diskusi ini, kita akan terus lakukan karena Pancasila penting kita amalkan dan Praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ruben  Saerang tokoh masyarakat yang menjadi Panitia mengatakan pihaknya lakukan diskusi Pancasila karena belakangan mulai dilupakan.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.com - Menjelang hari Raya Idul Fitri 5 -6 Juni 2019,  stok kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako) di Sulut cukup bahkan hinga satu bulan kedepan. Sementara harga juga stabil dan terjangkau. Masyarakat tak perlu kuatir dan resah karena stok dan  harga sembako tidak ada masalah.

Hal itu dikatakan Dra Jenny Karouw Msi Kepala Dinas Perindag Sulut didampingi Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Drs Wayong Rabu 29 Mei 2019 saat meninjau beberapa pasar tradisional dan pasar swalayan di Kota Manado menjelang hari Raya Idul Fitry.

Hadir juga  Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulut Arbonas Hutabarat serta Rudi Mokoginga SE MSi Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sulut dan Dari BPOM dan Bambang dari Kementerian Perdagangan Pusat.

Menurut Jenny Karouw stok cukup karena memang sudah diantisipasi dengan menyiapkan sejak lama. Tetutama bawang putih beras dan kebutuhan lainnya, jadi tidak ada masalah mengenai stok. Harga juga stabil dan terjangkau, kalau ada yang menimbun dan menaikan harga akan ditindak.

Ia menambahkan bersama tim TPID Atau Tim Pengendali Inflasi Daerah terus memantau stok dan harga, cukup baik. Masyarakat tak perlu takut dan kuatir, terkait kemungkinan ada barang kadaluarsa pihaknya bersama Balai POM Sulut tetus pantau juga. Kalau ada kedapatan akan ditindak tegas Kawouw.

Kepala Bank Indonesia Cabang Sulut Arbonas Hutabarat menilai harga barang tidak ada masalah. Ada naik tapi masih wajar. Seperti cabe atau rica yang sebelumbya hinga Rp 100 ribu per kg saat ini turu  menjadi 65.000 per kg. Jadi masih wajar.

Asisten II Rudi Mokoginta menambahkan seluruh 15 Kabupaten dan Kota terus dijangkau dan hasil laporan stabil. Bambang dari Kementrian Perdagangan Pusat mengatakan mereka bersama tim turun ke Sulut dan hasil cukup baik tidak ada gejolak kenaikan harga sembako. Stabil di Sulut. Sulut memang  inflasinya cukup baik selama ini.

Pasar yang ditinjau Bersehati Pinasungkulan dan Multimart Swalayan. Sejumlah pedagang kepada Sulutnews mengatakan mereka menjual barang dengan harga terjangkau. Stok juga dari distributor cukup."Jadi kami tidak brani naikan harga barang karena stok banyak."Kata Ny Hasan pedagang di Pasar Bersehati. Hal yang sama dikatakan Bapak Bowo dari Multimart Manado. Stok barang banyak. Kalau kurabg kami tambah dari gudang di Maumbi.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.com - Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan selama Pemilu 17 April lalu di daerah ini berjalan aman dan lancar. Ini semua berkat kerja sama yang baik antara TNI Polri serta tokoh tokoh  masyarakat dan seluruh masyarakat."Jadi saya berterima kasih kepada semua pihak yang membantu sehinga tetap aman dan damai daerah inj", Kata Gubernur Sulut saat menghadiri Apel Pengamanan Ketupat menyambut Idul Fitri 2019 Selasa 28 Mei 2019 di Mapolda Sulut.

Hadir Kapolda Sulut Irjen Pol Dr Sigit Tri Haryanto Pangdam XIII Merdeka Mayjen Tiopan Aritonang dan ratusan aparat TNI dan Polri serta pejabat terkait.

Gubernur mengatakan solidnya TNI dan Polri dan semua elemen masyarakat maka daerah ini aman damai. Dan memasuki bulan puasa hinga Idul Fitri 5 hinga 6 Juni nanti saya harapkan kita tetap rukun dan damai serta tetap bersatu menjaga Kamtibmas secara bersama. Kalau kita aman dan damai maka akan maju daerah ini karena investor dan wisatawan akan masuk.Kepada tokoh tokoh agama saya berharap kita terus mengajak untuk pelihara kerukunan dan kedamaian.

“Ada ribuan Polri dan TNI akan menjaga keamanan selama lebaran Idul Fitri di Sulut”, Tegasnya.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.com - Sekprov Sulut Edwin Silangen mengatakan mulai 29 Mei hinga 11 Mei 2019 Jalan Tol Manado Bitung akan dipakai untuk umum secara gratis selama arus mudik lebaran Idul Fitri. Hal itu dikatakan Sekprov kepada Sulutnews.com Selasa 28 Mei 2019 dikantor Gubernur usai rapat bersama Triyono J Kepala Balai Jalan Nasional XV Sulawesi George M dari Jasa Marga dan  Kepolisian Dinas Perhubungan dan Karo Pembangunan Edwin Kindangen .

Menurut Silangen pengunaan Jalan Tol Manado Bitung selama lebaran itu atas permintaan Gubernur Sulut Olly Dondokambey kepada Kementerian PU dan Jasa Marga. Jadi ini usulan Gubernur karena peduli kepada rakyat Sulut dalam rangka kelancaran arus mudik selama lebaran Idul Fifri. Saat Natal dan Tahun Baru 2018 juga sudah difungsikan. Sekprov berharap masyarakat manfaatkan ini namun harus ikut aturan di Jalan Tol dan aturan lalu lintas.

Mentri PU restui permintaan Gubernur, ini yang kami bangakan karena Gubernur peduli dengan rakyat. Sementara itu Triyono J Kepala Balai Jalan Nasional XV Sulawesi mengatakan dari 39 km panjang Jalan Tol yang akan dibuka fungsional mulai hari ini 29 Mei hing 11 Mei itu hanya 18 km di Pintu Masuk Airmadidi hinga Manembonembo Bitung. Untuk jam buka jam 08.00 wita atau jam delapan pagi hinga jam 17.00 wita jam lima sore. Dan dari arah Manado ke Bitung dibuka 29 Mei hinga 6 Juni. Sementara arus balik dari Bitung Ke Manado 7 Juni hinga 11 Juni. Kendaraan yang masuk itu hanya kendaraan kecil kelas satu. Truk besar, bus besar, motor tidak bisa termasuk. Jadi masyarakat harus ikut aturan.

George M dari Jasa Marga sebagai pengelola jalan Tol Manado Bitung mengatakan kecepatan kendaraan hanya 40 km perjam karena belum ada rambu rambu lalu lintas dan lampu jalan serta jalan tol ada gelombang sedikit, jadi warga harus hati hati karena bisa terjadi kecelakaan yang kita tidak inginkan.

Pihaknya bersama Kepolisian akan menyiapkan patroli dan ambulance serta aparat yang akan memantau jalan Tol tersebut. Sekitar 2.000 kendaraan yang akan memanfaatkan jalan Tol selama arus Mudik.

Sementara itu Satuan Kerja Satker Jalan Tol Sigi mengatakan jalan tol yang dibangun sejak beberapa tahun lalu rencana akan rampung Oktober 2019.Dan investasi sekitar Rp 7 triliun termasuk Rp 1 triliun untuk pembebasan lahan. Jalan Tol ini untuk menunjang ekonomi dan KEK serta Pelabuhan Bitung kedepan.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulut Sehan Landjar SH menilai dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut periode 2020 hinga 2025 kita harus melihat program dan kemampuan memimpin atau leadership. Kita tidak perlu melihat asal usul colon apakah dari Bolmong Sanger atau Minahasa. Itu tidak perlu yang terpenting program dan kemampuan memimpin.

Itu yang rakyat suka kedepan, hal itu dikatakan Sehan Landjar yang juga Bupati Bolmong Timur kepada wartawan Senin 27 Mei dikantor BPK RI Sulut saat menerima hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2018.

Ia mengatakan dengan program yang baik untuk rakyat maka rakyat akan pilih. Menjawab yang lain Landjar menilai Olly Dondokambey Gubernur saat ini dan Wakil Gubernur Steven Kandouw memiliki program baik dan kepemimpinannya baik sehinga Partai pengusung PDI Perjuangan menang dalam Pileg 17 April lalu. Ini menunjukan program mereka baik karena itu rakyat senang. Landjar mengakui dirinya Akan lihat perkembangan untuk bertarung karena partainya PAN hannya dua kursi di DPRD Sulut. "Jadi tunggu perkembangan kedepan"Kata Landjar.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.com - Angota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr Harry Azhar Asis berharap tahun 2020 hasil pemeriksaan Laloran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baik Pemprov Sulut dan 15 Kabupaten dan Kota harus 100 persen meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiam (WTP).

Hal itu dikatakan Asis saat memberikan sambutan dalam penyerahan hasil pemeriksaan LKPD 15 Kabupaten dan Kota di Kantor Perwakilan BPK RI Senin 27 Mei.

Sebelunya Asis menghadiri penyerahan LKPD Pemda Sulut dalam Sidang Paripurnah DPRD Sulut Senin pagi. Hadir Gubernur Sulut Ollly Dondokambey dan Wakil Gurnur Steven Kandow dan  Bupati serta Walikota, Ketua DPRD Kabupaten dan Kota serta pejabat terkait.

Dalam pemeriksaan LKPD tahun 2018 pemda Sulut meraih opini WTP, ini yang kelima kali berturut turut.  Sementara Dari 15 Kabupaten dan Kota hanya 14 LKPD yang meraih opini WTP sementara LKPD Kabupaten Bolmong meraih disklamer. Asis berharap tahun 2020 untuk pemeriksaa LKPD tahun 2019 harus 100 persen raih WTP. Jadi Bupati Bolmong Ibu Yasti dapat memperbaikki semua rekomendasi BPK Sulut.

Ia mengatakan pemeriksaan ini penting untuk menunjukan bahwa laporan keuangan itu harus trasparan terbuka dan harus jelas penggunaanya untuk kemakmuran rakyat.

Angaran pemerintah itu memang harus digunakan dengan baik. Terutama agar rakyat miskin berkurang. Kalau ada kepala daerah dalam lima tahun tidak mampu menurunkan angka kemiskinan itu gagal.

Ia memuji Pemda Sulut raih opini WTP kemudian kemiskinan turun dan gini ratio juga baik dan ekonomi membaik bahkan diatas rata rata nasional Pertumbuhan Ekonomi, Ini sangat baik menjadi contoh.

Sementara itu Gubernur Sulut Olly Dondokambey banga 14 Kabupaten Kota raih Opini WTP. Kita harus pertahankan dan kita bangun Sulut terus. Untuk Sulut baik karena kerja baik semua pihak SKPD dan DPRD. Kepala BPK Sulut Tanga Purba menyatakan pemeriksaat berjalan baik.(/Fanny)

Manado, Sulutnews. Com - Sektor pendidikan Sulawesi Utara di ajaran tahun 2019 mengalami penurunan prestasi, hal ini ternyata disebabkan oleh Kekurangan Tenaga Guru, Penghapusan anggaran Makan Minum bagi guru, dan Sistim pendidikan yang tidak memberlakukan proses belajar yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa.

Sebagaimana disampaikan oleh sejumlah Kepala Sekolah jika kekurangan tenaga guru dan persoalan minimnya sosialisasi kurikulum sehingga ada banyak sekolah tertinggal dan tidak bisa mengikuti perkembangan, juga persoalan infrastruktur pendidikan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program menjadi hal utama menjadikan prestasi pendidikan di Sulawesi Utara terpuruk." Pemerintah bersama DPRD perlu membuat regulasi berupa Pergub atau Perda u tuk memproteksi pelalsanaan sistim pendidikan di daerah," kata Taufik Tumbelaka Anggota Tim Perumus FGD pendidikan sulut

Soal kebijakan perekrutmen THL guru untuk mengatasi kekurangan Guru, justru menimbulkan persoalan baru, ini disebabkan sistim prekrutmen yang tidak didasarkan pada kopetensi dan kebutuhan di sekolah." Banyak THL guru yang diterima justru tidak sesuai kopetensi bidang studi yang dibutuhkan disekolah, sehingga kehadiran mereka justru menjadi beban," kata Ingrid Sondak Sekertaris Komiso IV DPRD Sulut.

Solusi yang ditawarkan oleh DPRD sebagaimana disampaikan Anggota Komisi IV Meiva Lintang, yakni perlu diberdayakan Bimbingan Belajar diluar jam sekolah, juga penganggaran kembali uang MaMi bagi guru." Soal terpuruknya prestasi pendidikan jangan kita saling menyalahkan, tetapi mari membangun pendidikan secara bersama - sama dengan melakukan perubahan," kata Lintang. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews. Com - Upaya dan komitmen yang mengedepankan akuntabilitas dan disiplin dalam penggunaan keuangan, berhasil mengantarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Foto  : Ketua DPRD Sulut menandatangani komitmen LHP

"Penyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2018, merupakan wujud dari kerja sama antara BPK RI perwakilan Provinsi Sulut sebagai aparat pengawas yang bebas dan Mandiri bersama DPRD, sebagai pengemban fungsi pengawasan juga diberi hak menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ketua DPRD Andrei Angouw  di ruang paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (27/5/2019).

Foto  : Sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey pada pariourna LHK di DPRD Sulut

Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK yang diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sudah sesuai kewenangannya serta disampaikan pula kepada Presiden, gubernur, bupati, walikota sesuai kewenangannya juga sesuai kesepakatan bersama BPK RI perwakilan Provinsi Sulut dengan DPRD Provinsi Sulut tentang tata cara penyerahan hasil pemeriksaan.

Foto  : Ketua BPK-RI Sulut saat membacakan hasil penilaian BPK terkait pengelolaan APBD  Sulut di Pariourna DPRD Sulut

Capaian quintrick atau yang kelima kalinya atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2018,  diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis kepada Gubernur Olly Dondokambey SE,

Menurut Harry capaian opini WTP untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut, dan ketiga kalinya di masa kepemimpinan Olly Dondokambey SE dan Drs Steven Kandouw (ODSK). Hal ini membuktikan pengelolaan keuangan oleh Pemprov Sulut dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Foto : Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut foto bersama Gubernur  dan Forkopimda Sulut

"Capaian WTP ini, tujuan akhirnya adalah untuk meningkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal itu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Sulut sebesar 6,01%, jumlah penduduk miskin turun 7,5% dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mencapai 72,2. Kesemuanya lebih baik dari rata-rata nasional," kata Harry.

Sementara itu, Gubernur Olly pada kesempatan yang sama menyampaikan ungkapan terima kasih kepada BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulut.

Foto : Anggota DPRD Sulut saat mengikuti paripurna LHK

"Secara khusus, saya ucapkan terima kasih dan berikan apresiasi kepada BPK RI. Tentunya hasil yang diberikan akan mendorong manajemen pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujar Olly.

Disamping itu, Gubernur Olly juga berjanji segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulut.

"Saya mengajak kita semua untuk tidak pernah puas dengan opini yang telah diraih selama ini, tetapi terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah," beber Olly.(*/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Anggota komisi IV DPRD Sulut Muslimah Mongilong, memberi apresiasi atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI terhadap pengelolaan keuangan daerah Propinsi Sulut tahun 2018.

Menurut politisi PDIP Dapil Bolmong Raya ini, Pengelolaan keuangan dengan predikat WTP, harusnya tidak diwarnai dengan sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian, sebab jika WTP meninghalkan banyak catatan ini juga pertanda kurang baik."Perlu ada evaluasi terhadap kinerja Pejabat, jika SKPD yang dipimpinnya turut memiliki andil terhadap adanya catatan dalam raihan WTP," kata Mongilong.

Juga kata dia, kalau catatan dalam laporan pengelolaan keuangan daerah harusnya tidak banyak sebab meski kita meraih predikat WTP, tapitidmasih kurang MusCatatan harus secepatnya diselesaikan WTP, dinas yang ada catatan sebaiknya ditinjau ulang kinerja, agar sehingga WTP kedepan tidak lagi ada catatan yg perlu dilengkapi, "Meskipun WTP jika ada catatan itu juga kurang memuaskan, seharusnya kalau WTP meski ada catatan tapi sedikit saja," kata Mongilong

Sebagaimana dari catatan BPK-RI yang disampaikan pada paripurna LHK APBD Sulut yang digelar, Senin (27/5/2019) Bidang Pendidikan mendapatkan catatan paling pertama terkait pemanfaatan Dana Bos, yang perlu dibenahi. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com-Sebanyak 5 Parpol dan 1 Caleg DPR RI mengajukan gugatan Pelanggaran Administrasi Pemilu (PAP) Pasca Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sulut dan Nasional.

Lima Parpol tersebut diantaranya partai Golkar,  PAN,  PSI dan Perindo di Bawaslu Minut, PDIP di Bawaslu Minsel dan PAN di Bawaslu Sulut. Sementara itu calon anggota DPR RI partai Golkar mengajukan gugatan PAP di Bawaslu RI.

Terkait PAP tersebut Komisio er KPU Sulut Meydi Tinangon mengatakan, Proses di Bawaslu Minut Jumat (24/5/2019), memasuki sidang Putusan untuk Partai Golkar dan Perindo. Sementara PAN dan PSI putusannya minggu depan. PDIP di Bawaslu Minsel sidang pertama Jumat (24/5/2019),PAN di Bawaslu Sulut sidang lanjutan senin depan.

"Intinya proses penangan PAP akan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan sehingga menghasilkan putusan yang benar- benar objektif," jelas Tinangon.

Sementara itu terkait gugatan caleg DPR-RI atas nama Jerry Sambuaga yang sedianya digelar Kamis (23/5/2019) ditunda pelaksanaanya pada Senin (27/5/2019) pekan depan karena situasi yang tidak kondusif di Bawaslu RI.(/Josh Tinungki)