Manado, Sulutnews.com - Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE mengatakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang akan dibangun di kompleks RS Ratumwuisang bertaraf Internasional dan akan rampung September 2020. "Jadi pembangunan dipercepat karena RSUD sangat dibutuhkan sebagai rujukan dari 15 Kabupaten dan Kota serta untuk tunjang Pariwisata terutama melayani pasien wisatawan luar negeri yang banyak masuk Sulut."Kata Gubernur Olly Dondokambey kepada wartawan saat peletakan batu dimulainya pembangunan RSUD Sulut Rabu, 23 Oktober.

RSUD yang akan menelan anggaran sekitar Rp 300 miliar ini berlantai 11 dan ada helipet lantai 11. Ia berharap karena bertaraf Internasional maka harus berkualitas dan berbahasa mandarin dan bahasa asing lainya para dokter dan perawat. RSUD ini akan dibangun oleh BUMN PT Pembangunan Perumahan. Saya optimis RSUD ini akan cepat dibangun dan berkualitas. Karena BUMN PT PP sangat baik dalam melakukan pekerjaan.

RS ini kata Gubernur untuk rujukan warga yang sakit dari 15 Kabupaten dan Kota.

Sementara Kadis Kesehatan dr Debby Kalalo MKs mengatakan RS ini akan dilengkapi peralatan modern dan tenaga dokter berkualitas, serta tenaga medis. Ia berharap masyarakat memanfaatkan RS ini bila sudah rampung. Lahan sekitar 4 hektare, Ini terbaik di Sulut.

Dirut PT PP Lukman mengatakan pihaknya akan mempercepat pembangunan sekitar 12 bulan. Kualitas juga dijamin baik. Tidak ada masalah karena sudah banyak yang kami lakukan didaerah lain.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.com - Ribuan elemen masyarakat baik Ormas tokoh masyarakat Siswa Mahasiswa dan tokoh Agama ikut parade Cinta Damai dan Kawal Dukung Pelantikan  Presiden Dan Wakil Presiden yang akan dilakukan Minggu, 20 Oktober.

Parade Sulut Hebat Cinta Damai dilaksanakan Sabtu 19 Oktober pukul 06 wita diiawali dari Lapangan KONI Sario Manado melewati Jalan Sam Ratulangi Finis di Taman Kesatuan Bangsa. Ikut Forkopinda TNI Polri Danrem Wakapolda dan Ketua FKUB Sulut Pdt Lucky Rumopa MTh serta pejabat lainnya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Pemda Sulut Edison Humiang menilai parade Cinta Damai ini penting, karena Sulut memang cinta damai dan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Selain itu menjaga toleransi dan tetap mengawal dan mendukung Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin Mingu, 20 Oktober.

"Jadi kita menjaga persatuan dan kesatuan dan kedamaian."Kata Humiang.

Didalam Parade para peserta membawa berbagai tulisan dalam spanduk dan liflet dengan tulisan "Sulut Cita Damai".NKRI harga Mati. Kita dukung Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Amin.

Pdt Lucky Rumopa MTh dan Kepala Kesbangpol Sulut Drs Mecky Onibala MSi sebagai panitia pelaksana menyampaikan terima kasih karena banyak warga yang ikut. Begitu juga kegiatan sukses lancar berjalan aman. TNI dan Polri juga berperan menjaga keamanan.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.com - Pemerintah Provinsi Sulut yang dipimpin Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernyr Steven Kandow (ODSK) mengajak semua masyarakat dan Pemda Kabupaten dan Kota untuk bersatu mendukung pembangunan pariwisata di Sulut sekarang dan dimasa mendatang.

Hal itu dikatakan Kadis Pariwisata Sulut Daniel Mewengkang saat rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pemda se Sulut di Hotel Aston Manado Kamis 17 Oktober.

Hadir sekitar 200 peserta dari 15 Kabupaten Kota, Pimpinan Hotel Asita dan Kementerian Pariwisata.

Menurut Mewengkang yang mewakili Wakil Gubernur mengatakan tanpa dukungan semua daerah akan Sulit pembangunan pariwisata akan maju. Saat ini kunjungan wisman dan wisnu meningkat tajam. Ini harus kita siapkan dengan baik obyek wisata di Kabupaten dan Kota. Tahun 2020 Ada empat kegiatan pariwisata Sulut masuk dalam 100 kalender iven nasional baik Pawai Bunga di Tomohon juga Manado Fiesta Festifal, Pesona Lembeh dan Festival Bunaken. Ini iven  yang baik dan harus kita dukung dan sukseskan. Karena kalau pariwisata maju ekonomi rakyat maju dan berkembang pesat maka kemiskinan turun.

Sementara staf dari Kementrian Pariwisata Herry mengatakan sulut hebat karena pariwisata maju. Namun harus dilakukan simuladi cara menyelamatkan wisatawan bila ada bencana apakah Gunubg meletus gempa bumi dan tsunami. Ini penting karena Sulut masuk daerah rawan bencana. Drs Roy Saronsong Kabib Kelembagaan Dinas Pariwisata yang juga sebagai pelaksana acara mengatakan Sulut akan melakukan langkah antisipasi bila bencana. Semua daerah harus lakukan itu.(/Fanny)

JAK: Harus Pro Rakyat

Manado, Sulutnews.Com -- Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sulawesi Utara melalui Badan Anggaran (Banggar) akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sulut tahun anggaran 2020.

Terkait rencana tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian mengatakan ini adalah momentum awal bagi Anggota DPRD periode 2019-2023 untuk membuktikan bagi masyarakat jika kerja politik anggota DPRD Sulut skarang ini akan lebih berpihak kepada rakyat. "APBD harus pro rakyat agar bisa dijadikan instrumen dalam meningkatkan pelayanan publik untuk tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat." kata JAK

Juga kata politisi muda yang saat ini smdigadang untuk menjadi Ketua KNPI Sulut ini, APBD tentunya bukanlah produk yang dihasilkan melalui proses yang instan sebab APBD disusun dengan perencanaan yang sistematis dan terukur dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai tujuan pembangunan dan juga sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. "Kita bekerja untuk rakyat, sehingga produk yang dihasilkan dari kerja politik juga harus untuk mensejahtrakan rakyat," kata James Arthur Kojongian

Selain itu, lanjut legislator Golkar ini, alokasi anggaran yang nantinya ditetapkan akan mengedepankan asas manfaat dan skala prioritas yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Sulut saat ini.

"Pembangunan dan perbaikan infrastruktur disemua bidang akan disebarkan secara merata untuk semua Kabupaten maupun Kota," ungkapnya.

Dalam kaitan fungsi pengawasan Fraksi Partai Golkar akan melakukan pemantauan agar pemanfaatan anggaran APBD tidak dimanfaatkan sebagai alat kepentingan politik, karena sebagaimana diketahui tahun 2020 merupakan tahun Pilkada di Sulut.

"Fraksi Golkar DPRD Sulut akan melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan anggaran APBD, sebagai modus untuk kegiatan meraup suara dalam memenangkan pilkada," tegas JAK.

Sebagaimana penyampaian Gubernur pada rapat paripurna rencana anggaran APBD 2020  Pendapatan direncanakan sebesar Rp.4.042.119.332.102  dan Belanja daerah direncanakan Rp. 4.347.116.332.102. (josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Lambanya geliat pembangunan di Wilayah Perbatasan terus mendapatkan sorotan dari Anggota DPRD Sulut. Seperti yang disampaikan Tonny Supit pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi dengan Dinas Praskim Selasa (5/11/2019) diruang rapat komisi III Kantor DPRD Sulut. Personil Fraksi PDIP ini berharap Pemerintah Provinsi Sulut dapat memberi perhatian dan menjadikan pembangunan ke Wilayah Kabupaten Nusa Utara dapat dimasukan pada skala prioritas untuk program pembangunan OD-SK tahun 2020 mendatang.

Menurutnya, marwah program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) adalah mensejahtrakan rakyat dengan memprioritaskan pemerataan pembangunan yang tentunya dapat melihat skala prioritas keseluruhan wilayah kampung yang ada diwilayah perbatasan. "Pembangunan diwilayah perbatasan memang sudah ada namun masih sangat lamban," ungkap Supit.

Hal yang juga perlu mendapatkan perhatian yakni potensi sektor perikanan kelautan yang harusnya lebih dipacu termasuk penyediaan fasilitas perikanan untuk menunjang pendapatan daerah yang selama ini belum optimal dilakukan."Majunya sektor perikanan pasti akan berdampak positif bagi naiknya pendapatan nelayan," pungkas mantan Bupati Sitaro ini. (josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Setelah sempat tertunda, karena proses yang membutuhkan kajian,, akhirnya Senin (4/11/2019), Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey menandatangani Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Anggaran  untuk Pilkada Sulawesi Utara tahun 2020.

Terkait penandatanganan NPHD anggaran Pilkada tersebut, Ketua KPU Sulut, DR Ardiles Mewoh mengatakan, tidak ada lagi hambatan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilukada di Sulawesi Utata.“Penggunakan anggaran nantinya akan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta terbuka dalam pengelolaannya,”jelas Mewoh. Juga kata dia, dengan anggaran yang telah disiapkan tersebut, pihaknya optimis Pilkada Sulut tahun 2020 dapat berlangsung dengan kualitas yang baik.

Foto : Ketua KPU Sulut saat menerima NPHD dari Gubernur

Juga dikatakan Komisioner KPU Sulut Meidy Tinanongon menyatakan penandatanganan NPHD, akan menjadi acuan untuk pelaksanaan program dalam rangka suksesnya Pemilukada.“Kepada semua pihak yang terkait baik Pemerintah Provinsi, DPRD juga termasuk TAPD Sulawesi Utara yang sudah menyetujui Rencana Kebutuhan Anggaran untuk dana hibah Pemilukada patut diberikan apresiasi,”ungkap Tinangon.

Foto : Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda saat menerima NPHD dari Gubernur

Penandatanganan NPHD sendiri dihadiri oleh jajaran KPU Sulut, Ardiles Mewoh, Meidy Tinangon, Lanny Oeinto, dan Sekretaris KPU Pujiastuti. Dan dari Bawaslu Sulut dihadiri Ketua Herwyn Malonda dan Supriyadi Pangelu serta jajarannya

Sebagaimana diketahui, untuk Pemilukada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut mendapatakan anggaran sebesar Rp220 miliar dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Rp110 miliar. Sedangkan untuk anggaran pengamanan Rp30 miliar.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Careiq N Runtu mengatakan kenaikan jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut adalah sebuah langkah bijaksana dan patut mendapatkan apresiasi, namun berbarengan dengan naiknya UMP Pemerintah juga perlu melakukan langkah agar iklim lapangan kerja lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal. Hal ini dikatakan Runtu terkait adanya kebijakan Gubernur Sulut yang telah menaikan UMP Sulut menjadi sebesar Rp.3,31 juta pada 2020 jumlah ini naik 8,51 persen dari jumlah UMP tahun 2019 Rp 3,05 juta

Menurutnya, agar kebijakan menaikan UMP dapat dinikmati oleh masyarakat Sulut maka Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja kiranya lebih mengoptimalkan program kegiatan pelatihan guna membekali tenaga kerja untuk lebih menguasai bidang keahlian yang dimiliki."Upaya peningkatan SDM guna mempersiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing juga harus dilakukan, jangan sampai kenaikan UMP justru hanya dinikmati oleh naker dari luar daerah," kata Runtu.

Hal yang sama juga dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Sulut Richard Sualang yang berharap agar kenaikan UMP juga dibarengi dengan inovasi, yakni pemerintah lewat Dinas Pendidikan mewajibkan setiap pelaku usaha untuk menandatangani MOU yang intinya tidak hanya memberikan nilai bagi siswa yang mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) tetapi juga menerangkan bahwa Siswa bersangkutan juga memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai kopetensi. "Dengan demikian ketika selesai mengikuti pendidikan kemanapun yang bersangkutan melamar pekerjaan mereka telah memiliki kopetensi yang mampu bersaing dan paling penting dibutuhkan oleh perusahaan," urai Sualang.

Pemberlakuan UMP yang telah ditetapkan oleh Gubernur ini menunjukan jika kepemimpinan OD-SK untuk menjadikan masyarakat Sulut lebih Hebat, agar tidak kalah bersaing dengan manusia dari luar Sulut." Kenaikan UMP selain menempatkan Sulut sebagai Provinsi yang mampu mensejahtrakan masyarakat tetapi juga menjadi sarana untuk menunjukan jika SDM masyarakat Sulut benar-benar hebat.," pungkas Sualang. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara  mendapatkan apresiasi dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey atas sukses pelaksanaan Archipelagic and Island States (AIS) Startup and Business Summit 2019. Hal ini disampaikan Gubernur saat menyampaikan sambutannya dihadapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada acara pemebukaan Archipelagic and Island States (AIS) Startup and Business Summit 2019 yang dilaksanakan di kawasan Megamas, Manado, Sulawesi Utara, Kamis (31/10/2019).

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan DPRD tidak menanyakan besaran anggaran yang digunakan untuk sukses AIS langsung disetujui."DPRD Sulut melalui Ketua Andrei Angouw mensuport penuh pelaksanaan AIS, mereka tidak bertanya besaran anggaran tapi langsung menyetujui," kata Dondokambey dihadapan Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan seluruh peserta AIS.

Menanggapi penyampaian tersebut Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw menyatakan dukungan DPRD adalah bentuk sumbangsi untuk sama sama membangun Indonesia Hebat dari Provinsi Sulawesi Utara. terutama dibidang ekonomi kreatif."Tantangan kedepan semakin kompleks, untuk itu penting menyiapkan SDM kreatif dibidangnya yang mampu menampilkan karya terbaik untuk kemajuan Indonesia," kata Angouw disela-sela kegiatan tersebut.

Juga disampaikan Angouw, ekonomi kreatif ini akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang mampu menampilkan karya terbaik yang bermanfaat bagi banyaknya orang."Kreatifitas generasi muda perlu terus dipacu agar dapat menghasilkan inovasi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk tujuan mengurangi angka pengangguran serta mengurangi tindakan Kriminal." ungkap Angouw.

Manusia Sulawesi Utara sudah sejak lama dikenal memiliki kecerdasan intelektual yang handal sehingga mampu mengikuti perkembangan era teknologi yang ada dan juga pasti dapat menciptakan karya Kreatif.

"Persaingan dalam bisnis yang akan membuat bisnis itu sendiri jadi lebih menarik untuk ikut serta didalamnya. Sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan mempercepat pembangunan," tegasnya.

Kegiatan AIS dinilai dapat menjadi ajang promosi bagi Sulawesi Utara sehingga bisa dijadikan wadah berkumpul bagi para kreatif dalam mengembangkan keahlian masing - masing ."Sangat bagus sebagai sarana promosi pariwisata Sulut, dan semoga acara acara seperti ini lebih sering dilaksanakan di Sulut," tandasnya.

pelaksanaan AIS Startup dan Business Summit 2019 ini merupakan bagian kerja sama enam negara kepulauan dan 41 negara-negara pulau yang dimulai sejak tahun 2018.(Advetorial)

Manado, Sulutnews.Com - Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien RL Waworuntu memberi apresiasi langkah Biro Kesra pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang membentuk Satgas Anak. Menurutnya kebijakan yang bermanfaat untuk fungsi pengawasan apalagi terhadap Siswa sekolah sangat penting karena dapat memproteksi tindakan menyimpang dari tujuan pendidikan.

"DPRD Sulut lewat Komisi IV sangat mendukung jika ada kebijakan SKPD yang memiliki tujuan dapat menciptakan situasi nyaman bagi masyarakat, apalagi untuk keberlangsungan proses pendidikan yang baik," kata Waworuntu.

Perhatian pemerintah terhadap setiap persoalan yang menimbulkan gejolak apalagi sampai mengganggu proses belajar mengajar di sekolah."Lembaga pendidikan tidak hanya dituntut untuk menciptakan SDM yang handal tetapi juga memiliki budi pekerti serta ahklak yang baik," tegas Waworuntu.

Sementara itu terkait pembentukan Satgas Anak Dr Kartika Devi Tanos, MARS Kepala Biro Kesra Pemprov selaku pengaggas mengatakan, saat ini pihaknya sementara melakukan sosialisasi pembentukan satgas anak di sekolah sekolah untuk tingkat SMA/SMK.

"Sudah ada kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sulawesi Utara agar Satgas Anak dapat dibenruk disetiap sekolah," ungjap Tanos.

Dia juga menambahkan, sasaran dan pembentukan satgas anak ini, untuk melihat permasalaahn yang ada di semua sekolah dengan menerapkan pendekatan lewat Siswa." Pelaksana lapangan Satgas Anak melibatkan siswa karena mereka lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan teman mereka," jelas Tanos.

Direncanakan pembentukan Satgas Anak nantinya juga akan diberlakukan untuk tingkat Sekolah Dasar. (josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara, Wenny Lumentut SE mendesak Pemerintah Pusat melalui Mentri Perindustrian dan Perdagangan RI untuk menutup kran import cengkih khususnya di Sulawesi Utara juga segera mencabut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap hasil-hasil pertanian dan perkebunan.

Menurutnya, dengan dicabutnya PPN maka petani akan diuntungkan, mengingat hasil pertanian dan perkebunan sekarang ini di bawah biaya produksi petani."DPR memahami melesunya ekonomi global namun Pemerintah harus tegas menutup kran import cengkih agar petani mendapatkan nilai tambah," tegas Lumentut.

Lumentut juga mengimbau petani di Sulut untuk tidak tergesa-gesa menjual hasil cengkih karena biasanya diawal tahun harga cengkih dijamin naik hingga Rp 100 ribu per kilo gram."Pentani dapat menahan dulu hasil produksinya dan saya jamin tahun depan bisa dibeli diatas harga produksi," ungkap Lumentut.

Seperti diketahui, pemerintah telah memproteksi harga cengkih petani hingga Rp120 ribuan per kilogram, namun saat ini harganya anjlok dan dibeli bawah Rp70 ribu per kilo gram. (josh tinungki)