Manado, Sulutnews.Com - Dukungan DPRD Sulut terhadap program OD-SK terus dilakukan terutama dalam menjawab  keinginan masyarakat Sulawesi Utara untuk memiliki rumah sakit spesialis mata, terbukti Senin (18/11/2019) saat dilakukan  groundbreaking rumah sakit mata, turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok.

“DPRD Sulut sangat mendukung realisasi program OD-SK terlebih khusus dibidang kesehatan masyarakat, semoga infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki rumah sakit mata lengkap, sehingga menjadi rujukan di bagian timur Indonesia,” ungkap Billy Lombok.

Lebih lanjut dikatakan legislator Demokrat ini, pembangunan RS di Sulut bisa membuka peluang Sulut menjadi destinasi medis Indonesia. “Ini adalah peluang dan perlu ditangkap oleh pemerintah dalam hal ini dinas terkait agar Sulut dapat menjadi destinasi dibidang kesehatan,” ungkap Billy Lombok, sambil menambahkan hal yang juga patut di apresiasi selain peresmian pembangunan RS Mata ini juga kehadiran Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam melakukan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Hari ini adalah Ulang Tahun Gubernur Sulut Olly Dondokambey namun di hari syukur ini bisa tetap bekerja untuk masyarakat Sulut, salut,” ungkap Lombok.

Dalam sambutannya Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, pemerintah memberikan apresiasi kepada seluruh stakaholder yang terlibat dalam proses pembangunan proyek rumah sakit mata ini.

“Pelayanan masyarakat khususnya di RS Mata di wilayah bumi nyiur melambai ini kami selalu melihat meningkat terus sehingga banyak yang antri tentunya masyarakat perlu kita layani karena kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat ini yang diperlukan agar masyarakat Sulut tetap sehat,” kata Dondokambey. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Sejumlah eks karyawan Giant Supermarket Senin (18/11/2019) mendatangi kantor DPRD Sulut, mereka mengadu ke DPRD terkait nasib mereka yang sudah empat bulan digantung Oleh pihak management. Dihadapan anggota Fraksi PDIP Richard Sualang eks Karyawan Giant meminta dapat dimediasi oleh DPRD agar apa yang menjadi hak mereka dapat direalisasikan oleh management Giant.

"Torang berharap Anggota DPRD dapat merasakan kesusahan kami yang sudah empat bulan menunggu realisasi dari pihak perusahaan yang tak pernah ada," kata Enda Ayu Nurtanti eks Karyawan Giant Supermarket.

Menyikapi aspirasi eks Karyawan Giant tersebut Richard Sualang menyatakan atas aspirasi yang disampaikan lewat F-PDIP tentu akan merespon harapan dari masyarakat Sulut yang sudah kehilangan pekerjaan, "Sebagai Fraksi Pemerintah PDIP berkewajiban membela kepentingan masyarakat kecil," tegas Icad panggilan akrab politisi muda PDIP Sulut.

Sebagaimana diketahui pasca penutupan Supermarket Giant medio Agustus 2019 lalu ada 16 orang karyawan yang nasibnya digantung. apa yang menjadi hak mereka belum direalisasikan oleh pihak management pemberi kerja Hero. Padahal sebagaimana janji sudah ada dana sebesar Rp. 60 juta disiapkan, namun seiring berjalannya waktu saat ini telah dana yang tersedia sudah menyusut tersisa Rp 30 juta. (/josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Jumat (15/11/2019) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah. Pengesahan yang digelar lewat rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw tersebut, menjadi momentum bersejarah karena DPRD bersama Pemerintah telah menyelesaikan tugas yang diamanatkan oleh rakyat dengan menghasilkan penetapan APBD Tahun 2020.

Foto : Ketua DPRD bersama para wakil Ketua, saat memimpin rapat paripurna pengesahan APBD 2020

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada segenap Anggota DPRD Sulut, atas penyelenggaraan rapat paripurna dan telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020,” kata Olly.

Foto : Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat menandatangani APBD 2020

Penetapan Perda APBD secara teknis program dan kegiatan dalam Ranperda APBD Provinsi Sulut T.A. 2020 mengacu pada Tema RKPD Tahun 2020, yaitu : Memantapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan peningkatan pemerataan Infrastruktur yang tersebar di 7 prioritas pembangunan.

Foto  : Penyerahan Buku APBD 2020

“Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; Pemantapan Sumber Daya Manusia; Pariwisata, ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif; Pemerataan Infrastruktur; Ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan sukses Pemilu Kepala Daerah; Reformasi Birokrasi; serta Mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup,” ungkap Olly.

Lebih lanjut, Olly mengajak semua pimpinan dan anggota DPRD Sulut untuk terus mengawal kebijakan dan program kerja yang tertata dalam APBD T.A 2020 hingga akhir pelaksanaannya dan menjaga sinergitas dan komitmen kerja bersama dalam mendukung setiap prioritas pembangunan daerah.

Foto : Anggota DPRD saat mengikuti paripurna pengesahan APBD 2020

"Tahun 2020 juga merupakan tahun pesta demokrasi, dimana kita akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi, maupun di 7 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Karena itu, sukses Pilkada merupakan target utama kita bersama,” ujar Olly.

Sukses Pilkada ini, antara lain ditandai dengan berlangsungnya tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terpilihnya kepala daerah yang berkualitas, kompeten, dan berbasis pada keinginan masyarakat banyak, serta budaya pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil,

Foto : Pimpinan DPRD bersama Forkopimda Sulut

Adapun rapat paripurna turut dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen serta para pejabat di lingkup Pemprov Sulut.

Berikut penyusunan struktur APBD T.A. 2020 untuk mencapai target 7 prioritas pembangunan tersebut.

1.Pendapatan Daerah

   Total pendapatan ditetapkan sebesar Rp. 4.105.706.151.102,- dengan rincian:

   A.Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebesar Rp. 1.306.462.695.102,-

   B.Dana Perimbangan, sebesar Rp. 2.778.993.456.000,-

   C.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Sebesar Rp. 20.250.000.000,-

 2.Belanja Daerah

   Total Belanja Daerah, ditetapkan sebesar Rp. 4.510.706.151.102,- dengan rincian:

    A.Belanja Tidak Langsung, ditetapkan sebesar Rp. 2.479.309.063.000,-

    B.Belanja Langsung, ditetapkan sebesar Rp. 2.031.397.088.102,-

    C.Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah, ditetapkan sebesar Rp. 425.000.000.000,-

Sementara Pengeluaran Pembiayaan Daerah, ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,-Dengan skema APBD ini, Gubernur Olly berharap bahwa pada akhir tahun anggaran nantinya dapat merealisasikan berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan, antara lain: pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,2 %, inflasi pada angka 5 %, tingkat pengangguran turun menjadi 6.63 %, Rasio Gini di level 0,39, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 73%. (/(Advetorial)

Manado, Sulutnews.com - Brimob Sulut butuh 1.500 personil untuk bantu pengamanan di Sulut dan luar. Hal itu dikatakan Kasat Brimob Polda Sulut Kombes Pol Mulia Nugraha SIK MH kepada wartawan usai HUT ke 74 Brimob Di Markas Brimob Sulut Kamis 14 November.

Hadir Wakapolda Sulut Brigjen Pol A Mandalika dan Forkopinda serta ratusan undangan dan angota Brimob. Menurut Nugraha saat ini hanya 800 an personil Brimob. Dan sebagian di Papua dan luar negeri. Sementara kita butuh untuk pengamanan Pilkada 2020 dan pengamanan lain termasuk menambah di beberapa Polres baru di Sulut.

Nugraha menambahkan meskipun terbatas pihaknya tetap bekerja baik diusia ke 74 tahun ini. Kinerja tetap dilakukan dengan baik terutama menjaga NKRI. Apalagi tema HUT saat ini yakni Brimob untuk Indonesia. Kita tetap kompak dan bersatu dalam tugas .

Wakapolda Sulut Brigjen Polisi A Mandalika berharap Brimob Sulut tetap tingkatkan kualitas dan disiplin dan menjaga kebugaran tubuh supaya sehat dan maksimal dalam tugas. Wakapolda berterima kasih karena Brimob Sulut sudah membantu pengamanan di Jakarta pasca Pileg dan Pilpres serta di Papua yang saat ini di Papua belum kembali.

Acara HUT ditandai pemotongan tumpeng dan juga pemberian penghargaan kepada Personil yang tua dan muda serta purnawirawan serta acara hiburan tarian dan budaya lainnya.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.Com - PT PERTAMINA Wilayah Sulut dan Gorontalo menjamin ketersediaan BBM di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo pernyataan ini disampaikan Pimpinan PT PERTAMINA Wilayah Sulut dan Gorontalo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Sulut.

Foto Antara : Kegiatan di Depot Pertamina Bitung

Menurutnya untuk menjaga ketersediaan stok BBM dan Gas LPG agar tidak terjadi antrian maka digunakan pola (RAE) Reguler Alternatif Emergensi."Kami pastikan ketersediaan BBM di wilayah Sulut aman," ungkap Ayub selaku Kepala PT PERTAMINA Wilayah Sulut dan Gorontalo.

Terkait hal ini Koordinator Komisi II DPRD Sulut Vicktor Mailangkay memberi apresiasi atas langkah PERTAMINA yang melakukan langkah sehingga ketersediaan stok BBM di wilayah Sulut aman."Penjelasan ketersediaan stok BBM aman perlu diapresiasi dan ini yang menjadi harapan bersama karena rapat hari ini adalah upaya DPRD untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terkait BBM dan gas LPG," kata Mailangkay.

Juga di sampaikan Ketua Komisi II Cyndi Wurangian yang berharap agar PT PERTAMINA terus melakukan langkah antisipasi agar stok BBM dan Gas LPG selalu terjaga untuk setiap jelang perayaan hari raya besar keagamaan." Tidak hanya Natal dan Tahun Baru tetapi ketersediaan BBM dan Gas LPG harus tetap tersedia karena ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat," kata Wurangian

Terkait ketersediaan BBM di Sulut Penyaluran BBM Solar, quota yang disediakan pemerintah untuk tahun 2019, di 15 Kabupaten kota di Sulut sebesar 127.370.000  dan sampai bulan Oktober realisasi sebesar 120.825.000 dan berdasarkan hitungan sampai akhir tahun kebutuhan melebihi kuota yg ditetapkan Pemerintah sebesar 19 juta liter dan total kebutuhan wilayah Sulut dioerkirakan sebesar 146.000.000 liter sampai Desember 2019.

Khusus wilayah Sulut langkah menyediakan produk pengganti dexlite dan dex

Sementara untuk BBM jenis Premium quota wilayah Sulut sebesar170.572.000 liter dan realisasi sampai 31 Oktober sudah sebanyak 140.301.000 liter dan diperkirakan total kebutuhan sampai 31 desember 2019 akan melebihi quota yang ditetapkan sebesar 10 persen atau sebanyak15.300.000 liter.

Hadir pada RDP tersebut Anggota Komisi II diantaranya Sandra Rondonuwu, Rocky Wowor, Ingrid JN Sondakh, Nick Adicipta Lomban dan Alvian Bara yang sepakat berharap agar PT PERTAMINA selalu menjamin ketersediaan stock BBM dan Gas LPG. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Wakil Ketua DPRD Sulut DR J Victor Mailangkay, SH.MH mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut akan segera menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulut tahun 2020. Terkait hal ini sebelumnya melalui Badan  Anggaran telah dilakukan pembahasan. Menurutnya meski APBD Tahun Anggaran 2020 dibahas dengan cepat, namun sudah sesuai tahapan, dengan mengedepankan anggaran belanja berkwalitas yakni belanja langsung yang menyentuh masyarakat harus lebih besar, tidak sekedar memberi input dan output tetapi juga harus ada autkam bahkan benefit yang memberi impek bagi masyarakat dan hasilnya harus terukur.

"Fraksi Nasdem memiliki tanggungjawab kepada masyarakat dan itu sudah dituangkan lewat pemandangan umum, soal manfaat biarlah masyarakat yang menguji, karena DPRD bukan hanya Nasdem tetapi terdiri dari fraksi - Fraksi dan semua memiliki peran terhadap penetapan APBD," terang Mailangkay.

Jika ingin belanja yang dituangkan dalam APBD mengedepankan belanja berkwalitas maka Nasdem telah meramunya dan sudah disampaikan kepada pemerintah. Dengan mengingatkan pemerintah agar lebih mendorong belanja langsung yang menyentuh kepentingan publik harus mendapatkan porsi yang lebih besar."APBD dianggarkan untuk membiayai kepentingan masyarakat dan itu adalah kewajiban," pungkas Mailangkay sambil menambahkan dalam setiap pembahasan APBD Fraksi Nasdem di DPRD Sulut pasti akan berjuang untuk merealisasikan janji politik untuk kemaslahatan rakyat. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Hilangnya sikap kritis yang dilakoni oleh Anggota DPRD periode 2019-2023 ketika membahas anggaran untuk rakyat lewat APBD, diusulkan kedepan perlu mendapatkan pengawasan dari masyarakat, ini penting dilakukan agar alokasi anggaran tidak hanya sekedar ditetapkan tapi benar-benar dilakukan lewat hasil kajian dan pembahasan yang didasarkan dari argumentasi untuk membiayai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikan DR Ferry Liando saat diskusi terbuka yang digagas oLeh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado bertempat di kafe 11/12 Diva Manado Selasa (12/11/2019).

Menurutnya  kedepan perlu dibuat sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur bagaimana masyarakat dapat terlibat langsung dalam penyusunan APBD, karena selama ini anggaran hanya terkesan copy oaste tanpa dilakukan pembahasan sehingga ada banyak kepentingan masyarakat yang terabaikan. "Bisa dibayangkan pembahasan APBD tahun anggaran 2020 hanya membutuhkan waktu  3 jam, argumentasi dilakukan hanya berupa skenario padahal sudah ada kesempatan," kata Liando.

Senada dikatakan Anggota DPRD Sulut Melki Jakhin Pangemanan yang tidak terlibat pembahasan karena bukan anggota Banggar, dia menyatakan ada banyak pos anggaran untuk membiayai kebutuhan administrasi kantor  yang tidak masuk akal mendapatkan alokasi dana ratusan juta rupiah, sedangkan untuk anggaran yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat hanya memdapatkan alokasi puluhan juta rupiah."Kebijakan anggaran lewat APBD harus pro rakyat karena memang harus demikian," kata Pangemanan.

Pada diskusi terbuka yang melibatkan berbagai Akademisi, lembaga swadaya masyarakat, Mahasiswa dan jurnalis tersebut melahirkan rekomendasi berupa membangun  kerja sama para pihak untuk bersama mengawasi proses pembahasan APBD perlu ada payung hukum berupa Perda juga partisipasi masyarakat terhadap penetapan APBD, termasuk membuat aturan atau sangsi apa yang dilakukan jika pembahasan tidak melibatkan publik. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Sulut Dra Sandra Linthin MKs minta kepada ribuan produsen atau pedagan makanan termasuk pemilik restoran dan penjual sovenir dan ole ole khas daerah Sulut harus menjual produk yan sehat tanpa boraks dan pengawet.

"Hal ini penting karena kalau menjual yang pakai boraks atau pengawet maka akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi."Kata Sandra Linthin kepada Sulutbews pekan lalu saat Worshop Sosialisasi Labelisasi Produk Makanan di Swisbel Hotel Manado.

Hadirsekitar 250 produsen atau pelaku UMKM sekaligus penjual bahan makanan. Menurutnya saat ini memang belum ada temua dari BPOM Sulut yang menjual makanan pakai boraks dan pengawet,  karena kami terus memantau. Saat ini juga banyak wisatawan luar dan dalam negeri membeli ole ole di Sulut. Ini kami pantau agar pelaku UKM atau pedagang untuk menjaga mutu yang dijual agar yang sehat. Kalau tidak sehat maka bisa merugikan kita kalau ada wisatawan membeli makanan tidak sehat.

Ir Fanny Matheos Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Sulut  saat ditemui Sulutnews disela sela acara mengatakan pihaknya berharap BPOM terus membina para pelaku UKM yang juga produsen makanan. Agar menjual makanan yang sehat. Inib penting karena banyak wisatawan masuk ke Sulut. Jadi harus menjual makanan dan ole ole khas Manado yang sehat.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.com - Pembangunan Kesehatan di Sulut dalam belakangan ini mengalami kemajuan. Karena berkat kerja keras semua pihak baik dokter, perawat, petugas kesehatan dan masyarakat. Dan tersedianya sarana dan prasarana baik puskesmas dan peralatan kesehatan.

Hal itu dikatakan Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat membuka Pameran Hari Kesehatan Nasional (HKSN) ke 55 di Mantos baru baru ini.

Ia mengatakan dengan Tema Generasi Muda Sehat Sulut Hebat Indonesia Maju. Maka diharapkan semua generasi muda muda harus tingkatkan kualitas kesehatan. Kalau kita sehat bisa bersaing kedepan.

Menurut Gubernur saat ini pelayanan kesehatan hinga dipelosok  sudah membaik. Ini harus ditingkatkan terus. Bahkan akan ditambah rumah sakit tenaga dokter dan perawat.

Sementara Kadis Kesehatan Sulut dr Debby Kalalo mengatakan pameran HKN ke 55 tujuannya untuk memperkenalkan cara melayani pasien dan juga meningkatkan pelayanan hinga kedesa- desa. Dan penambahan puskesmas serta peralatan kesehatan yang canggih. "Kami optimis dengan pameran di Mantos yang banyak dikunjungi masyarakat akan mengenal cara melayani dan kemajuan kesehatan."kata Debby Kalalo. Acara diakhiri mengunjungi stan-stan pameran dari 15 Kabupaten dan kota oleh Gubernur.(/Fanny)

Tondano, Sulutnews.com - Pemda Sulut akan bantu Rp 20 miliar tahun depan kepada Pemkab Minahasa untuk bersihkan eceng gondok di Danao Tondano.

Hal itu dikatakan Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat HUT Kabupaten Minahasa ke 591 Selasa 5 November di Wale Netou Tondano Minahasa. Hadir Wakil Gubernur Steven Kandouw dan Forkopinda dan mantan Bupati dan Wakil Bupati.

HUT dilakukan dalam sidang Paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD Minahasa Gledis Kandouw SE dihadiri Bupati Royke Roring Wakil Bupati Robby Dondokambey dan ribuan undangan.

Acara ditandai pemberian adat Tonaas Wangko Umbanua kepada Gubernur Olly oleh tokoh tokoh adat Minahasa.

Gubernur mengatakan Danau Tondano itu sangat penting karena sejak lama menjadi kebutuhan masyarakat Sulut yakni pembangkit listrik air bersih dan juga kebutuhan irigasi. Kalau terjadi pendangkalan berbahaya. Jadi kita akan bantu atasi eceng gondok nanti dibantu TNI.

Minahasa harus maju pendidikan dan kualitas SDM harus ungul. Kemudian kesehatan infrastruktur harus baik dan pelayanan lainnya. Pemerintah harus melayani.

Bupati Minahasa Royke Roring mengatakan pemda Minahasa secara makro membaik. Jadi kita berbangga dan itu berkat bantuan Gubernur dan kerja sama semua pihak termasuk TNI dan Polri yang aman. Untuk Danau Tondano terancam saat ini karena tingal 14 meter. Beberapa tahun lalu madih 30 an meter, Ia banga Pemda Sulut akan bantu.

Pelayanan kesehatan pendidikan dan juga sosial dan bantuan kepada yang miskin terus dilakukan.(/Fanny)