Syarat Dukungan Suara 190.812 Tersebar di 8 Kabupaten Kota

Manado, Sulutnews. Com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara menggelar sosialisasi tahapan-tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020.

Saat membuka kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aston Manado tersebut Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menyampaikan syarat untuk lolos Paslon minimal memiliki dukungn suara sebanyak 190.812 yang tersebar di 8 Kabupaten Kota dan  untuk tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serentak akan digelar 23 September 2020 dan saat ini ada pada tahap sosialisasi calon." Kegiatan sosialisasi digelar agar seluruh elemen masyarakat memahami terkait regulasi penyelenggaraan pemilihan, bukan hanya orang tertentu tetapi semua elemen masyarakat agar tahapan dapat diketahui" jelas Mewoh.

Juga kata dia, dalam kaitan sukses pelaksanaan Pemilukada Gubernur KPU sebagai pelaksanan akan membentuk badan edhok petugas PPK dan PPS kemudian masuk pada tahap pemutahiran data pemilih. "Sukses penyelenggaraan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditentukan oleh petugas pelaksanan yang profesional sehingga target yang diharapkan dapat terlaksana tepat waktu dan sesuai ketentuan," jelas Mewoh.

Sebagaimana tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahapan sosialisasi 23 September, kemudian Pendaftaran  pantau Pemilu  1 November 2019 -23 Agustus 2020, kemudian  pemutahiran data pemilih 23 Maret - 22 September 2020, kemudian Pendaftaran yakni penetapan dan pencabutan nomor urut Paslon 8 Juni - 8 Juli 2020, dilanjutkan Kampanye pasangan calon 11 Juli - 22 September 2020, dan 23 September 2020 Pelaksanaan pencoblosan kertas suara.(/Josh Tinungki)

Angouw : Pesan Damai dan Kesederhanaan

Manado, Sulutnews. Com - Perayaan menyambut Natal Yesus Kristus keluarga Besar DPRD Sulut dan Forum Wartawan Dewan (Forward) yang digelar Selasa (03/12/2019) dirayakan bersama 350 anak anak.dalam ibadah yang dipimpin Pdt Boy Mait, STh bertempat di ruang rapat paripurna kantor DPRD Sulut tersebut membawa pesan suka cita Natal agar dirayakan dengan sederhana sebagaimana kelahiran Yesus dikandang domba.

Foto : Pujian Natal dari Forward

"Anggota DPRD kiranya dapat menjadi terang dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat," kata Angouw saat menyampaikan pesan Natal.

Sebagaimana kelahiran Yesus dengan segala kesederhanaan, kiranya perayaan menyambut suka cita Natal agar tidak berlebihan," Kita harus lebih peka dengan persoalan masyarakat karena sesungguhnya Natal adalah implementasi dari nilai Pancasila untuk mensejahtrakan masyarakat," terang Angouw.

Juga politisi PDIP Sulut ini berharap kehadiran Forward juga dapat menjadi terang dengan memberitakan informasi yang baik jangan dipelintir sehingga menimbulkan kesan mendeskreditkan."Mari kita semua menjadi terang dan membawa kabar sukacita dengan tidak menyebarkan berita hoax yang nantinya menimbulkan hal-hal yng kurang baik," ungkap Angouw.

Sejumlah legislator ikut hadir diantaranya, Wakil Ketua DPRD Dr Victor Mailangkay SH MH, Nick Lomban, Netty Pantouw, Braien Waworuntu, Melky Pangemanan, Winsulangi Salindeho, Hengky Honandar, Jhony Panambunan serta hadir pula Dirut Bank Sulut-Go, Jeffry Dendeng.

Dalam ibadah menyambut Natal, Forward tahun, 219 ini juga diserahkan bingkisan bagi 350 anak-anak oleh Ketua DPRD Andrei Angouw bersama Ibu, kepada panti asuhan muslim, anak-anak panti asuhan kristen, anak-anak pemulung, anak-anak autis, anak sekolah minggu GMIM Kalasey, Anak sekolah minggu GMIM Kairagi maupun GPI.

Menarik dan mungkin patut diaoresiasi yakni keterlibatan Ketua Panitia perayaan Natal Angga Wirya adalah wartawan beragama muslim yang sukses menyelenggarakan acara tersebut.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw bersama, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut Rocky Wowor, Ketua Fraksi Golkar Rasky Mokodompit, Wakil Ketua Fraksi Nyiur Melambai Amir Liputo dan Anggota Ayub Ali Albugis menggelar kunjungan kerja ke Luar Negeri. Ketua DPRD bersama delegasi diterima langsung oleh pimpinan Parlemen Latvia Krisjanis Feldmans.

Foto :Rapat pembahasan Delegasi DPRD Sulut dengan Parlemen Latvia

Dalam kunjungan kerja ke Republik Latvia Negara di Kawasan Baltik Eropa tersebut, Ketua DPRD Sulut menggelar pembahasan bersama Parlemen Latvia tentang kerjasama di bidang Teknologi yang nantinya akan melibatkan Perguruan Tinggi."Melihat potensi yang dimiliki Sulawesi Utara, mereka tertarik dan menawarkan kerja sama dengan kita dan ini sudah dijajaki untuk kemudian tindak lanjut," jelas Amir Liputo Ketua Fraksi Nyiur Melambai yang ikut bersama delegasi DPRD Sulut.

Liputo juga menjelaskan, dalam kaitan kerja sama tersebut delegasi DPRD Sulut menawarkan kerja sama dibidang pariwisata yang menitikberatkan pada potensi pariwisata Sulut, termasuk produk unggulan coconut Oil."Tindak lanjut kerja sama yang dibicarakan telah dituangkan dalam berita acara yang nantinya akan ada tindak lanjut karena mereka (parlemen Latvia-Red) tertarik dan akan memediasi dengan pemerintah Latvia" jelas Liputo.

Kunjungan kerja Ketua DPRD bersama pimpinan Fraksi juga melibatkan Anggota tersebut digelar sejak Senin (27/11/2019) dengan misi utama memperkenalkan potensi Provinsi Sulut di Luar Negeri.(/Josh Tinungki)

Komisi IV DPRD Sulut Minta Kontraktor Pelaksanan Bertanggungjawab

Manado, Sulutnews.Com - Pembangunn dua unit bangunan diareal kantor Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara mendapat sorotan Pimpinn dan Anggota Komisi IV DPRD Sulut. Terbukti pada Rabu (27/11/2019) saat Komisi yang membidangi Kesejahtraan Rakyat ini meninjau langsung pembangunan Gedung Serba Guna dan gedung kantor yang dibandrol Rp.1,5 Milyar lebih tersebut terungkap tidak sesuai bestek. Ada banyak bagian yang dikerjakan asal jadi bahkan tidak selesai padahal laporan pekerjaan telah tuntas dikerjakan 100 persen.

Foto : Bangunan yang  "Diduga" Pengerjaan nya dimarkup

"Kami mendesak Dinas Pariwisata Sulut dapat memproses perusahaan pelaksana karena hasil kerja sangat tidak memuaskan dan menyayangkan pemanfaatan dana rakyat yang hanya menghasilkan bangunan layaknya kandang ayam," ungkap Braien Woworuntu Ketua Komisi IV usai meninjau lokasi pembangunan.

Senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV Careq Naichel Runtu (CNR) yang menegaskan DPRD melalui Komisi IV telah melaksanajan fungsi pengawasan  kalau ada hal hal yang masih kurang atau mengganjal ini menjadi catatan untuk diselesaikan karena pariwisata adalah Ikon dan ketika ada pekerjaan infrastruktur tidak diselesaikan dengan baik maka Komisi IV akan meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyimpanan. "Siapapun pelaksana proyek yang menggunakan anggaran negara harus mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan, jika tidak maka mereka akan berhadapan dengan Komisi IV DPRD Sulut" tegas CNR bersemangat.

Anggota Komisi IV Melky Yakhin Pangemann juga menyayangkan hasil pekerjaan dari kontraktor pelaksanan, menurutnya apa yang dilakukan tidak profesional dan terkesan asal jadi."Pihak Dinas harus melakukan evaluasi terhadap pelaksana pekerjaan pembangunan proyek yang menghabiskan dana Milyaran Rupiah dari APBD tersebut," kata Pangemanan.

Sebagaimana penjelasan pihak Dispar melalui Kepala Dinas pengerjaan  bangunan serba guna tersebut mulai dilaksanakan bulan Juni 2018 dan sebagaimana laporan pertanggungjawaban CV Moyogang Jaya selaku kontraktor pelaksanaan, pekerjaan fisik sudah selesai, dan terkait ada bagian yang tidak sesui pihaknya sudah beberapa kali meminta agar dapat dirampungkan, namun hal itu tidak direalisasikan.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Pernyataan keras disampaikan Anggota DPRD Sulut Yongky Limen yang menyebut Gemmy Kawatu Pembohong. Ini disampaikan Limen saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III bersama Dinas Prasarana dan Permukiman (Praskim) Provinsi Sulawesi Utara Senin, (25/11/2019). Menurutnya janji Gemy Kawatu saat menjabat Kepala dinas Pendidikan Sulut untuk pembangunan SMA Bunaken sudah disetujui oleh Gubernur.

"Rencana pemembangun Sekolah Menengah Atas (SMA) Bunaken sudah disetujui oleh Gubernur dan yang dipertanyakan kapan direalisasikan."kata Limen saat RDP.

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan, pembangunan gedung SMA bunaken mendesak karena dibutuhkan, mengingat wilayah Manado Utara masih mini prasarana Pendidikan tingkat SMA." Pengembangan pendidikan sangat penting dan jika tidak direalisasikan padahal sudah ada persetujuan ini patut dipertanyakan," tegas Limen.

Terkait belum terealisasi ya pembangunan SMA Bunaken tersebut, diketahui ternyata pembangunannya telah dialihkan ke Malalayang bahkan lahan yang rencananya akan dibangun SMA Bunaken telah dibatalkan sepihak."Harusnya seorang pejabat jangan menjanjikan, apalagi disampaikan dalam forum resmi" ungkap Limen sambil menyatakan dia tidak mencari sensasi dengan mengatakan pejabat bohong, tetapi sebagai bentuk tanggungjawab anggota DPRD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Dalam kaitan penjabaran program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor Badan Penghubung  Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta, Anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky Jhakin Pangemanan mengatakan masih perlu dilakukan pengembangan agar dapat berlangsung lebih optimal. Menurutnya, Badan Penghubung perlu terus didorong agar tupoksi memfasilitasi pejabat daerah yang dalam pelaksanaan tugas di Jakarta dapat berlangsung dengan baik.

"Kami juga mendorong Badan Penghubung Daerah untuk mengoptimalkan kinerjanya, didalamnya memfasilitasi pimpinan daerah di Jakarta dengan pelayanan yang prima, agar tugas pimpinan daerah berjalan dengan baik dan maksimal," kata Pangemanan.

Juga kata politisi PSI Sulawesi Utara ini,  Sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Sulut No 85 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulut, adalah menyiapkan fasilitas dan pelayanan juga akomodasi serta transportasi bagi Pejabat Daerah Provinsi yang melaksanakan tugas di Jakarta dan sekitarnya. "Diharapkan  Badan Penghubung bisa menjadi lembaga promosi daerah. Terutama promosi pariwisata dan investasi sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan manca negara ke Bumi Nyiur Melambai." tegas Pangemanan.

Terkait kunjungan kerja Komisi yang dilaksanakan pada Kamis (21/11/ 2019) juga dihadiri oleh Ketua Komisi IV Braien Waworuntu  dan Ketua Komisi III Berty Kapojos. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Ini menjadi pembelajaran bagi pelanggaran hukum, karena tindakan menyerobot tanah milik orang pihak management May Bank Manado dilaporkan oleh Wenny Lumentut selaku pemilik tanah ke pihak berwajib. Amarah Anggota DPRD Sulut ini pecah karena tanah Hak Milik yang berlokasi di Tikala Kota Manado dipasang lebel Tanah ini dalam pengawasan May Bank dan ini dinilai telah melecehkan nama baiknya.

Foto :Kantor May Bank Manado

"Tindakan management May Bank telah melecehkan nama baik saya baik secara pribadi maupun sebagai Anggota Dewan." kata Lumentut.

Juga ditegaskan politisi Gerindra ini dengan tindakan tersebut pihaknya akan melakukan Somasi kepada management May Bank yang secara sepihak melakukan tindakan pencemaran nama baiknya." Kredibilitas Saya dimata masyarakat sudah tercoreng, dan atas tindakan tersebut saya akan melakukan tuntutan secara Perdata maupun pidana," tegas Lumentut berapi api.

Sementara itu, terkait persoalan tersebut pihak management May Bank saat dimintai konfirmasi ketika sejumlah wartawan mendatangi kantor May Bank Manado yang berlokasi dikawasan Mega Mas Manado enggan memberikan ruang konfirmasi. Hal ini terbukti saat puluhan wartawan minta dipertemukan dengan pimpinan MayBank, oknum petugas Abdul Rahman enggan memberikan petunjuktak.“Masih sementara dikonfirmasi dan belum ada kabar, "jelas Rahman salah satu Satpam May Bank. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Mensos Juliari Peter Batubara memuji Pemda Sulut karena masyarakat penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Sulut turun dari 98  ribu lebih menjadi 92 ribu lebih. Ini menunjukan Gubernur Sulut Olly Dondokambey mampu memajukan Sulut sehinga rakyat sejahtra.

"Kami banga dengan Pemda Sulut, karena rakyat makin sejahtra" kata Mensos didepan acara dengan 5.000 warga penerima PKH di Desa Kolongan Minahasa Utara Selasa 19 November 2019.

Hadir Gubernur Sulut Olly Dondokambey Wakil Gubernur Steven Kandouw dan Kadis Sosial dr Rini Tamuntuan dan pejabat lainnya.

Menurut Mensos pemerintah terus memperhatikan masyarakat yang masih lemah. Pemda juga harus memperhatikan warga yang miskin. Pemda Sulut sangat berhasil mensejahtrakan rakyat ini harus dilakukan terus.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan pemda terus memajukan ekonomi rakyat agar sejahtra. Turunnya penerima PKH di Sukut karena komitmen membangun Sulut agar rakyat sejahtra karena itu investasi kami dorong masuk terus agar tercipta lapangan kerja dan akan sejahtra masyarakat.

Kadis Sosial Sulut dr Rini Tamuntuan mengatakan pihaknya terus memantau warga yang perlu dibantu. Pihaknya akan alokasikan dana untuk mereka yang miskin.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.com - Gubernur Sulut   Olly Dondokambey SE Senin 18 November berhari ulang tahun ke 58. Syukuran ditandai Ibadah di Rudis Bumber Senin, 18 November malam, dipimpin Ketua Sinode GMIM Pdt Dr Hein Arina MTh, dihadiri ribuan masyarakat termasuk Mensos J Batubara,  Wakil Gubernur Steven Kandouw, Ketua DPRD Sulut Andre Angouw dan Forkopinda dan Sejumlah kepala daerah. Istri Gubernur Ny Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan hadir juga bersama keluarga Gubernur.

Gubernur mengatakan terima kasih atas kehadiran Mensos dan undangan serta masyarakat. Bahkan Gubernur berterima kasih atas Doa dan dukungan kepadanya sehinga sehat dan memimpin Sulut saat ini.

"Saya akan bekerja lebih keras membangun Sulut agar maju terus" kata Olly. Ia berharap dukungan semua masyarakat Sulut dalam membangun daerah, bahkan ada beberapa program prioritas terutama Pendidikan Kesehatan dan pariwisata serta sektor ekonomi lainnya.

Sejumlah warga menyampaikan banyak terima  kasih kepada Gubernur karena terus bekerja untuk majukan Sulut. "Saya bangga pak Gubernur terus kerja keras bangun Sulut."kata Ruben Saerang mantan angota DPRD Sulut kepada Sulutnews.(/Fanny)

Mononutu : Staff DPRD Harus Bekerja Tulus, Jujur dan Ikhlas

Manado, Sulutnews.Com - Untuk lebih memberi penguatan terhadap pelaksanaan tugas dilingkup Sekertariat DPRD Sulut menggelar kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri. Kegiatan yang melibatkan seluruh staf yang bertugas disekertariat Dewan Provinsi tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penjabaran tugas dan tanggungjawab sebagai Aparatur sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan.

"Tugas pokok dan kewenangan ASN sudah jelas, tapi dibutuhkan pendalam sehingga kegiatan pelatihan seperti ini dibutuhkan," kata Bartholomeus Mononutu Sekertaris DPRD Sulut usai memberi materi pada kegiatan yang digelar Rabu (20/11/2019).

Juga kata dia catatan yang patut digaris bawahi terkait pendampingan saat pelaksanaan tugas perjalanan dinas, baik surat tugas dan laporan yang disampaikan harus sama, jangan sampai terlambat." ASN disekertariat DPRD harus Bekerja tulus, "tegas Mononutu.

Sementara itu Kepala Bagian Keuangan DPRD Sulut Dammy Tendean menegaskan soal pendalam tugas setiap ASN diingatkan agar setiap tugas pekerjaan dapat dilakukan secara bertanggungjawab dengan memuat fakta lapangan "Apa yang dilaksanakan itu yang dipertanggungjawabkan, agar tidak ada temuan,

Juga dalam hal kerjasama antar bagian agar dapat terjalin secara baik termasuk pelaporan kegiatan berkas yang diajukan juga harus sesuai sehingga dapat dipertanggungjawakan dengan baik. "Input data laporan kegiatan sesuai tupoksi adalah kewajiban agar dapat berlangsung secara baik," ungkap Dammy Tendean Kabag Keuangan Setwan DPRD Sulut.

Senada disampaikan Rony Geruh Kepala Bagian Persidangan Setwan DPRD Sulut  yang mengangkat soal tugas pokok bagian Persidangan yang rutin melaksanakan kegiatan teknis dengan mengedepankan kwalitas pelayanan bagi seluruh Anggota DPRD, karena sumber daya harus dipersiapkan dengan baik karena bagian persidangan adalah mekasanakan tugas pelayanan sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang dapat bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pelayanan termasuk penyampaian laporan secara tertulis yang tepat waktu  "Pelayanan yang baik bagi Anggota Dewan harus dilaksanakan agar kebutuhan bagi Anggota dapat berjalan dengan baik," tegas Geruh. sebab tugas

Dalam kegiatan yang dihadiri seluruh staf dan THL dilingkup sekertariat DPRD Sulut isu sentral yang diangkat terkait Pendalaman pelaksanaan tugas yang dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku sehingga tidak berdampak pada lembaga sekertariat Dewan. (/Josh Tinungki)