Manado, Sulutnews.Com - Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian (JAK) mensuport rencana pembangunan jalan lingkar Danau Tondano, hal ini disampaikan JAK saat komisi III DPRD Sulut melakukan RDP dengan Dinas Pemukiman Sarana dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) dan BPJN XV, Kamis (16/1/2020).

"Sejak masih Anggota DPRD Minahasa rencana pembangunan jalan lingkar Danau Tondano sudah disosialisasikan, dan ternyata hal ini masih akan dilaksanakan oleh Balai Jalan. Harapan kami proyek ini dapat terealisasi," kata Bendahara DPD Partai Golkar Sulut ini.

Juga dIingatkan kepihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) bahwa dalam membangun jalan lingkar Danau Tondano butuh perhatian serius karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dimana seputaran Danau Tondano sudah banyak berdiri rumah penduduk."Penduduk sekitar selain menggantungkan hidup dari hasil Danau Tondano, juga dari pertanian, sehingga perlu diperhatikan, agar tidak terkendala,"kata JAK.

Sebagaimana rencana pembangunan tahun 2020, pengerjaan jalan lingkar Danau Tondano akan segera direalisasikan dan saat ini tinggal menunggu progres. Dimana alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp.2,5 Milyar sudah tersedia. (josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Permintaan Anggota Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Sulut Imelda Novita Rewa (INR) yang ingin diberikan fasilitas Lemari Es (Kulkas) menjadi hal terlucu dalam sejarah DPRD Sulut.

Saat gelar rapat dengar pendapat dengan Sekretariat DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (15/1/2020). Imelda Rewa menyampaikan beberapa hal mulai dari administrasi dan dana reses, perjalanan dinas, agenda-agenda kerja, anggaran kehumasan, termasuk meminta pihak Sekertariat untuk memberikan fasilitas berupa lemari es untuk diletakkan di ruang kerja pribadi.

“Saya ingin bertanya apa hanya anggota Komisi I yang tidak difasilitasi kulkas di ruang kerja. Begitu juga dengan laptop,” ungkap politisi PDIP yang akrab disapa dengan INR itu.

Selain itu, ia juga mempertanyakan pengadaan botol minuman atau yang lebih dikenal dengan sebutan tumblr yang pernah disinggungnya saat rapat kerja perdana Komisi I dan Sekretariat DPRD di tahun 2019 lalu. INR juga meminta kue-kue yang ‘bermerek’ untuk disediakan di rapat-rapat kerja anggota dewan.

“Kalau kue kali ini (kue yang disajikan di rapat dengar pendapat Komisi I dan Sekretariat DPRD, red) bagus. Ada di dalam dus yang ada cap-nya. Sebelumnya tidak,” sorot Kebetulan kue-kue yang disajikan Sekretariat DPRD berada dalam dus dari brand kue ternama di Manado.

Ia juga mengingatkan agar staf komisi/staf pendamping dari Sekretariat DPRD agar sigap dalam mengurus perjalanan dinas dirinya dan anggota dewan lainnya.

Terkait dengan permintaan INR, Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu SH MSi menjelaskan bahwa untuk pengadaan laptop, tidak untuk anggota dewan. Karena untuk masalah administrasi, adalah pekerjaan staf Sekretariat DPRD.

“Untuk kulkas juga tidak. Anggota dewan yang ada kulkas di ruang kerja, itu beli sendiri,” jawab Kawatu.

Menanggapi permintaan fasilitas Kulkas oleh Anggota DPRD Sulut tersebut, pengamat politik Sulut Taufik Tumbelaka mengatakan, permintaan fasilitas adalah hal wajar dan tidak dilarang selama hal itu sesuai ketentuan, namun yang menjadi lucu ketika ada Anggota Dewan yang ingin Dibelikan Kulkas. "Anggota DPRD Sulut dipilih untuk memikirkan kebutuhan rakyat, bukan meminta kepentingan pribadi yang tidak masuk akal," tegasnya.

Pada rapat tersebut, tak hanya INR yang menyampaikan permintaan, sejumlah anggota Komisi I juga meminta penjelasan soal agenda reses dan penggunaan dana reses agar di kemudian hari tidak menyalahi aturan yang sudah ada. Mereka juga mempertanyakan soal mekanisme penggunaan asuransi kesehatan. Seperti yang disampaikan Muslimah Mongilong dan Winsulangi Salindeho, Fabian Kaloh serta lainnya.

Rapat dengar pendapat yang digelar di ruang rapat I itu dipimpin Ketua Komisi I, Vonny Paat dan dihadiri jajaran Sekretariat DPRD Sulut.(josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Anggota Komisi IV DPRD Sulut yang membidangi Pendidikan Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mengecam keras tindakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Sulawesi Utara yang melakukan penggantian jabatan Kepala Sekolah hanya dalam jedah waktu Dua Jam. Menurutnya jika alasan penggantian pejabat  hanya karena alasan pengeteikan nama ini patut dipertanggungjawabkan.

"Penggantian pejabat dengan alasan kesalahan pengetikan setelah dua jam dilantik, adalah sesuatu yang fatal apalagi ini menyangkut jabatan, BKD harus bertanggungjawab," tegas MJP.

Juga Anggota Fraksi PDIP ini mengatakan, jika benar alasan salah ketik nama menjadi pembenaran, maka ini menjadi preseden buruk dan ini menjadi pertanda sistem administrasi BKD propisi buruk dan ini bukan hal sepele tapi ini persoalan yang sangat penting dan krusial."Administrasi buruk seperti ini, bisa saja, berimplikasi pada hasil kinerja yang kurang baik." tegas MJP.

Hal yang sama juga disampaikan MJP kepada Dinas Pendidikan Daerah yang diminta untuk memberikan klarifikasi terkait apa benar terjadi ada salah pengetikan nama atau ada u sur politis yang sengaja disusupi." Proses penggantian jabatan telah melewati mekanisme dan analisa, jika terjadi salah pengetikan nama ini perlu ada penjelasan," kata MJP.

Sebagaimana diberitakan beberapa waktu lalu telah dilakukan pelantikan terhadap 65 kepala SMA dan SMK se-Sulawesi Utara oleh Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw dimana Kepala SMK Negeri 1 Bitung dan SMK Negeri 5 Bitung. Rompas Maxi Frans Absalon, pada pelantikan malam itu di Ruangan Mapalus Kantor Gubernur akan bergeser sebagai Kepala SMK 1 Bitung. Diapun telah berdiri dengan 198 pejabat lainnya yang dilantik untuk diambil sumpah dan janji.

Ironisnya, dua jam usai pelantikan dirinya dipanggil pihak BKD Sulut untuk dipindahkan ke tempatnya semula sebagai Kepala SMK Negeri 5 Bitung. Padahal dirinya dilantik berdasarkan SK Gubernur nomor 821.1/BKD/SK/3/2020 tertanggal 7 Januari 2020 menjabat Kepala SMKN 1 Bitung menggantikan kepsek yang lama, Treesia L Tengker yang saat ini telah menjadi pengawas.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Mengawali pelaksanaan tugas kegiatan di tahun 2020, pihak Sekertariat DPRD Sulut menggelar penandatanganan fakta integritas kepada seluruh pejabat yang ada di lingkup sekertariat DPRD Sulut.

Pada kegiatan yang digelar Kamis (09/01/2020) Sekertaris DPRD Sulut Gledy Kawatu menjelaskan penandatanganan fakta integritas adalah mekanisme yang wajib dilakukan oleh semua perangkat daerah sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo."Ini merupakan roadmap birokrasi nasional dengan substansi pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme." jelas Kawatu kepada wartawan.

Juga dijelaskan Kawatu, untuk sekertariat DPRD Sulut penandatanganan Fakta Integritas dilakukan kepada semua pejabat, agar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan target." Semua pejabat dilingkup sekertariat DPRD Sulut telah menandatangani fakta integritas dan siap melaksanakan tugas yang dipercayakan," pungkas Kawatu

Sejumlah pejabat sekertariat yang menandatangani fakta integritas masing-masing John H Paerunan Kabag Umum, Ronny Geru Kabag Persidangan, Damy R S Tendean Kabag Keuangan, Elisabet N Sualang Kasub Administrasi dan Kesekertariatan, Maxy Tenda Kasub Rumah Tangga dan Perlengkapan, Gladly st Talaiwo, Kasub Persidangan, Jouke C Pua Kasub perundangan dan aspirasi masyarakat, Meita N Moniung Kasub Verifikasi dan Pembayaran Ockta Lapian Kasub, penyusunan program Anggaran dan pelaporan.(Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Tahun 2020 adalah tahun politik yang tentunya bakal menimbulkan berbagai dinamika yang jika tidak disikapi dengan bijak akan berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan, terkait hal ini Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menyampaikan pesan damai bagi segenap masyarakat Sulawesi Utara agar menjaga persatuan.

Menurutnya pesta demokrasi Pilkada jangan sampai menghilangkan tali silaturahmi, sehingga menjadikan kita tidak saling tegur sapa antar sesama. "Mari kita jaga kebersamaan dalam kerukunan yang sudah terbina selama ini, agar kita tetap damai dalam kita mengisi pembangunan untuk menuju Sulut yang Hebat," kata Angouw.

Politisi PDIP ini juga mengatakan jika ingin terkenal jangan  menghina orang lain ataupun melakukan hal - hal yang menjatuhkan orang lain dengan cara yang tidak sepatutnya," Mari menonjolkan kemampuan diri agar mendapatkan apresiasi sehingga dapat diberikan penghargaan oleh masyarakat," tegas Angouw.

Sebagai salah satu kader yang digadang masuk dalam Pilwako Kota Manado ini juga berharap kerukunan, kedamaian yang digabungkan lewat slogan Torang Samua Ciptaan Tuhan, kiranya menjadi jaminan untuk terus menjaga agar Sulawesi Utara semakin Hebat.(Josh Tinungki).

Manado, Sulutnews.Com - Anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mengatakan, kebijakan rolling jabatan Kepala Sekolah yang baru saja digelar Pemerintah Propinsi  diharapkan lebih memacu peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Utara.

Menurutnya, prestasi pendidikan Sulut yang berada dirangking bawah menunjukan ada sesuatu yang perlu diperbaiki."Kita harus ojektif melihat bahwa persoalan bukan hanya ditingkat elit tetapi bagaimana membenahi persoalan yang terjadi ditingkat bawah," tegas MJP.

Politisi PSI yang selalu peduli dengan persoalan rakyat ini juga mengatakan, sebagaimana fakta yang terjadi saat ini, jika masih banyak keluhan masyarakat terutama menyangkut kurangnya  tenaga pendidik yang memiliki kwalitas SDM, juga fasilitas pendidikan yang belum memenuhi standar sehingga menjadikan proses belajar mengajar tidak menjangkau standar mutu yang diharapkan."Banyak lulusan yang secara kwalitas tidak dapat bersaing akibat rendahnya SDM yang dipengaruhi oleh mutu pengajar yang rendah," kata MJP.

Hal mendasar yang perlu dilakukan agar pendidikan di Sulut tidak kalah kwalitas yakni tidak hanya pada melakukan rolling pejabat kepala sekolah tapi juga melihat pada dasar pendidikan yakni sistim belajar mengajar yang didukung dengan SDM guru yang handal serta fasilitas pendidikan yang sesuai standar mutu." Sistim atau standar pendidikan yang berorientasi pada prestasi serta penanaman nilai Pancasila menjadi hal utama yang wajib dilakukan," pungkas MJP.(Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Kenaikan harga Kopra ditingkat petani, mendapat respon positif dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw. Terkait hal ini kepada wartawan Rabu (8/1/2020) Angouw mengatakan kenaikan harga kopra memberi dampak positif dan menjadikan petani kembali bergairah apalagi Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah penghasil kopra terbesar di Indonesia.

"Bukan soal harga tapi yang penting bagaimana kesejahtraan petani ditingkatkan," tegas Angouw.

Juga kata dia, terkait kenaikan harga itu bukan upaya dari siapapun tetapi adalah mekanisme pasar dan saat ini permintaan kopra sedang meningkat sehingga terjadi lonjakan harga."Kenaikan harga Kopra bukan upaya dari siapapun, ini murni permintaan pasar, jangan kita mengklaim dan ketika harga turun kita yang nantinya disalahkan," terang Angouw.

Dengan adanya kenaikan harga Kopra saat ini, menurut Angouw, pemerintah didorong untuk lebih memperhatikan kesejahtraan petani dengan membuka peluang pasar terhadap komoditi kopra, sehingga nilai tukar petani semakin meningkat." Ketika nilai tukar petani tinggi maka petani akan Sejahtra," ungkap Angouw.

Terinformasih saat ini, harga komoditi kopra diperdagangkan dilevel Rp 8000 per kilo gram dan ini sangat menggembirakan petani Kopra di Sulut yang sudah lama bergumul dengan harga kopra.(Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas Wakil rakyat di DPRD Sulut, Selasa (07/01/2020) dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib. Pada rapat pembentukan yang dipimpin Wakil Ketua Vicktor Mailangkai dan Wakil Ketua Billy Lombok, berhasil menetapkan  oy Tumiwa (F-PDIP) sebagai Ketua Pansus, Alfian Bara (F-Nasdem) Wakil Ketua dan Careq Naikel Runtu (F-Golkar) sebagai Sekertaris.

Dengan terpilihnya Pimpinan Pansus Tatib DPRD, maka untuk penyusunan tata tertib DPRD Sulut untuk masa jabatan 2019-2023 akan segera diselesaikan."Target penyempurnaan tatib yang belum tuntas akan dilakukan paling lambat dua pekan kedepan," kata CNR kepada wartawan.

Juga kata wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut ini, mengatakan meski telah ada Pansus Tatib yang akan melaksanakan pembahasan terkait pembentukan tata tertib namun koordinasi dengan fraksi tetap dilakukan." Semua yang dibahas oleh Pansus harus petunjuk Fraksi karena Pansus merupakan perpanjangan Fraksi," jelas CNR.

Sebagaimana SK yang dibacakan Ketua DPRD pada saat Paripurna, personil Pansus Tati DPRD terdiri dari Boy Tumiwa Ketua, Alfian Bara Wakil Ketua, Careq N Runtu Sekertaris, Anggota Netty Pantouw, Vonny Paat, Sandra Rondonuwu, Melky J Pangemanan, Fabian Kalo, Cristo Ivan Lumentut, Richard Sualang, Yusra Alhasby, Jongky Limen, Ayub Ali.(Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menyampaikan keprihatinannya atas bencana yang terjadi diberbagai daerah khususnya bencana yang terjadi di Kabupaten Sangihe. Ini disampaikan Angouw Saat membuka sidang Paripurna DPRD Sulut, menurutnya bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Sangihe juga menjadi perhatian oleh segenap Pimpinan dan Anggota DRD Sulut.

"Atas nama Pimpinan dan Anggota menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Sulut yang dengan cepat merespon peristiwa  bencana yang terjadi dikabupaten Sangihe," ungkap Angouw.

Juga kata dia, respon pemerintah Propinsi di dibawa kendali Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw yang langsung mengerahkan bantuan ke lokasi banjir patut diberi apresiasi, sehingga dengan cepat melakukan langkah penanganan terutama bagi masyarakat yang terkena bencana." DPRD Sulut mendukung langkah rehabilitasi terhadap seluruh infrastruktur di lokasi bencana," kata Angouw

Untuk diketahui, pada Selasa (07/01/2020) DPRD Sulut menggelar agenda Sidang Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Terakhir Tahun 2019 sekaligus Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan Dewan, serta Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Terakhir Tahun 2019 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 serta Penetapan Rencana Kerja DPRD Propinsi Sulut Tahun 2020.(Josh Tinungki)