Manado, Sulutnews.Com - Personil Fraksi Nasdem DPRD Sulut Brayan L Woworuntu mengatakan momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 55 Propinsi Sulawesi Utara kiranya dapat menjadi pintu masuk menjemput era 4.0.

Menurut politisi muda yang masuk DPRD Sulut dari Daerah Pemilihan Minahasa-Tomohon ini usia 55 tahun ibarat manusia telah mencapai setengah abad dan ini membuktikan sebuah kedewasaan, yang tentunya ajan semakin menuju pada kesuksesan terutama dalam hal pembangunan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA). "Potensi yang dimiliki amat sangat besar, tentu selaku masyarakat mengharapkan agar kesejahtraan yang diorogramkan oleh Pemerintah dapat dinikmati okeh nasyarakat," kata Wowotuntu.

Juga kata pengusaha sukses ini, keberadaan Provinsi Sulut diusia ke 55 tahun telah menunjukan sebuah perkembangan yang luar biasa, baik dari sisi pembangunan infrastruktur  juga pembangunan diberbagai aspek perekonomian, yang tentunya dengan tujuan mensejahtrakan masyarakat.

"Sukses yang boleh dicapai oleh pemerintah patut diapresiasi karena telah memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara,"ungkap Wowowruntu.

Untuk tahun kedepan target Sulut Hebat tidak akan selesai ketika masa pemerintahan OD-SK selesai menjalani pemerintahan tetapi akan terus menjadi bagian oerjuangan di Sulawesi Utara. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com -  Usulan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut yang menunjuk Billy Lombok untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut dibacakan melalui rapat paripurna. Wakil Ketua DPRD sementara DR J Vicktor Mailangkay, SH, MH yang memimpin paripurna Jumat (20/972019) membacakan surat yang disampaikan DPD Partai Demokrat Nomor 07/ST/PD/2019 tanggal 11September 2019 perihal usulan Wakil Ketua DPRD Sulut.

"Usulan nama - nama yang sudah masuk nanti akan disampaikan dikementerian untuk selanjutnya dilaksanakan pelantikan," kata Mailangkay

Sebagaimana ketentuan, yang berhak mengusulkan nama Pimpinan DPRD adalah PDIP, Nasdem, Golkar dan Demokrat yang berhasil membentuk fraksi utuh di DPRD Sulut, dana masing-masing Fraksi telah mengusulkan nama yakni Andrei Angouw sebagai Ketua (F-PDIP), J Vicktor Mailangkay, Wakil Ketua (F-Nasdem), James Atrhur Kojongian, Wakil Ketua (F-Golkar), Billy Lombok, Wakil Ketua (F-Demokrat).(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Memaknai peringatan hari ulang tahun Sulawesi Utara ke 55, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw menggelar kunjungan ke makam mantan Wakil Gubernur, almarhum Freddy Harry Sualang (FHS).

Keluarga besar Sualang - Pangemanan, melalui Putra pertama FHS, Dr Richard Sualang menyampaikan terima kasih atas kunjungan dari Gubernur dan Wagub ke makam ayahnya, yang juga merupakan mantan Ketua DPD PDIP Sulut.

“Kami sekeluarga berterima kasih banyak, ini adalah penghormatan bagi mendiang ayah kami,” ucap Richard, Kamis (19/9/2019).dan atas apa yang sudah ditunjukan oleh Pemerintah Propvinsi  keluarga kami, memanjatkan doa untuk kepemimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (ODSK) agar semakin membawa kesejahteraan dan kemajuan untuk masyarakat Sulawesi Utara.

“Saya juga minta maaf karena tidak bisa bersama pak Gubernur dan pak Wagub karena sedang mengikuti orientasi anggota DPRD Sulut di Makassar,” tandas Richard, yang menambahkan bahwa ibunya, Ny Sus Sualang-Pangemanan ikut menyambut Gubernur dan Wagub, serta rombongan yang berziarah di makam ayahnya. (/Josh Tinungki)

Makassar, Sulutnews.Com - Personil Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sulut Fabian Kaloh, menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat lewat Kementrian Dalam Negeri yang dinilai terlalu melakukan intervensi terhadap kewenangan DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota, terutama dalam hal penyusunan anggaran dalam APBD. Menurutnya peran DPRD terkesan hanya menerima konsep anggaran yang disampaikan oleh eksekutif, padahal dalam pelaksanaan tugas justru DPRD lebih memahami persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"Anggota Dewan adalah wakil rakyat di DPR. Maka yang memahami persoalan rakyat adalah Aleg bukan eksekutif," tegas Kaloh pada kegiatan orientasi dan pembekalan bagi Anggota DPRD gelombang I di Makassar Sulsel.

Juga kata mantan birokrat di Pemkot Bitung ini menyampaikan, seharusnya dalam mengeluarkan kebijakan lewat Permen, harusnya dapat melihat kepentingan daerah, sebab setiap daerah tidak sama kebutuhannya."DPRD terkesan hanya menerima kebijakan anggaran yang diusulkan oleh eksekutif karena memang seperti itu aturan yang ditetapkan, padahal sesungguhnya yang memahami kebutuhan masyarakat adalah Anggota DPR, bukan eksekutif, harusnya dibalik usulan lewat aspirasi oleh DPR yang anggaran direalisasikan oleh eksekutif lewat pembahasan bersama di Badan Anggaran, "kata Kaloh.

Sementara itu menanggapi penyampaian tersebut Kepala BPSDM Kementrian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, MP,D,  mengatakan pemerintah bukan terlalu mengintervensi tetapi justru melakukan filter agar jangan sampai pembagian anggaran pembangunan tidak terjadi monopoli. "Karena merasa kuat sering terjadi merekalah yang lebih mendominasi dalam hal mengakomodir aspirasi masyarakat," terang Styabudi.

Namun meski demikian apa yang disampaikan oleh Anggota DPRD dalam kegiatan orientasi, Setyabudi menyatakan hal itu akan menjadi bahan masukan untuk dikaji dalam hal penyempurnaan kebijakan melalui peraturan yang akan diterapkan." Masukan atau usul yang disampaikan, sangat positif dan ini menjadi bahan bagi kami untuk dapat melakukan kajian," pungkas Setyabudi. (/Josh Tinumgki)

Makasar, Sulutnews.Com - Kegiatan orientasi dan pembekalan gelombang I yang diikuti puluhan anggota DPRD Sulut di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri regional Makassar resmi ditutup pelaksanaanya oleh Kepala Badan BPDSM Kementrian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, MP,D.

Saat menutup kegiatan yang juga diikuti oleh 45 Anggota DPRD Propinsi Gorontalo tersebut dalam sambutannya Setyabudi memberi apresiasi bagi para peserta terutama Sulut yang sangat aktif memberikan pendapat saat sesi diskusi yang dinilai memberikan masukan sehingga pada pelaksanaan selanjutnya akan ada pengembangan sehingga para Anggota DPRD dapat lebih diperkaya soal tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat."Kami akan melibatkan narasumber dari pihak terkait seperti Lemhanas, juga KPK agar bobot pengetahuan peserta lebih luas," ujar Setyabudi.

Sebelum acara penutupan para wakil rakyat dibekali soal integritas, kepemimpinan Pancasila dan pembentukan peraturan daerah (Perda) maupun hak-hak anggota DPRD.

Pembicara internal PPSDM, Mohammad Khadir menyebutkan banyaknya anggota DPRD yang terlibat hukum, misalnya korupsi dan narkoba.

Untuk itu, integritas anggota DPRD diharapkan selalu dijaga agar tidak mudah bobol.

“Integritas harus dijaga. Jangan mudah dibobol. Kasus-kasus seperti korupsi dan narkoba yang melibatkan anggota DPRD sering terjadi,” ucap dia.

Ia juga mengingatkan para anggota dewan untuk menjadi pemimpin dan bukan pemimpi.

“Harus punya nyali mendengarkan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan. Harus punya empati terhadap rakyat,” kata dia lagi.

Para anggota DPRD Sulut juga diingatkan soal kepemimpinan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara.

Sebagai feed back, para anggota dewan yang mengikuti orientasi ini menyampaikan bahwa materi soal integritas sangat penting dalam mereka menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

“Integritas ini sangat penting. Sebagaimana Pancasila dan kepatuhan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tandas legislator PKS, Amir Liputo yang juga berharap pada pelaksanaan kedepan para nara sumber dapat melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Menyikapi kebakaran hutan dikondisi musim kering seperti saat ini yang terjadi di Wilayah Kota Bitung, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulut Nick Adicipta Lomban mengatakan perlu ada kerjasama dari semua stakeholder dengan melakukan koordinasi terpadu, agar tindakan guna meminimalisasi titik api dapat dilakukan.

"Sinergisitas dari semua elemen harus terus dibangun dengan cepat merespon terhadap titik api untuk dipadamkan," kata Lomban. Juga kata politisi muda yang menjadi Anggota DPRD Sulut dari Dapil Kota Bitung dan Minahasa Utara ini, berharap peran pemerintah bersama Dinas terkait bersama relawan dan masyarakat untuk lebih maksimal dalam melaksanakan tugas agar kebakaran tidak sampai melas. "Gerak cepat untuk melakukan antisipasi kebakaran perlu dilakukan dengan membuat jaringan agar dengan cepat mendapatkan informasih adanya ancaman," tegas Lomban sambil berharap masyarakat juga menghindari kegiatan membakar dengan sembarangansehingga tidak menimbulkan kebakaran.

Berdasarkan data BPBD  karhutla yang terjadi diwilah kota Bitung sudah mencapai 80 Kasus dengan luas lahan  129.5 Hektar.

Daerah Karhutla:

-Aertembaga 2 satu kejadian sekitar 5 Hektar luas wilayah terbakar

- Kasawari 3 kejadian, sekitar 6.5 hektar luas wilayah terbakar

- Pinangunian 1 kejadian, 0.5 hektar luas wilayah terbakar

- Winenet 2, 1 kejadian, 0.5 hektar luas wilayah terbakar

- Winenet 1, 1 kejadian 100 meter kubik luas wilayah terbakar

- Girian Bawah 6 kejadian 3.150 meter kubik luas wilayah terbakar

- Wangurer Barat 2 kejadian, 0.26 hektar luas wilayah terbakar

- Wangurer Utara 3 kejadian, 250 meter kubik,

- Bitung Barat 2, 3 kejadian, 5.01 hektar luas wilayah terbakar

- Bitung Barat 1, 1 kejadian, 100 meter kubik

- Manembo-Nembo 6 kejadian, 1.7 hektar luas wilayah terbakar

- Manembo-Nembo Tengah, 1 kejadian, 300 meter kubik luas wilayah terbakar

- Sagerat Weru 1, 1 kejadian, 4 hektar luas wilayah terbakar,

- Tanjung Merah, 1 kejadian, 300 meter kubik luas wilayah terbakar

- Batuputih Bawah 10 kejadian, 38.25 hektar luluas wilayah terbakar

- Batuputih Atas 2 kejadian, 2 hektar luas wilayah terbakar

- Duasudara 3 kejadian, 22 hekter luas wilayah terbakar

- Pinasungkulan 7 kejadian, 10.5 hektar luas wilayah terbakar

- Pinokalan 3 kejadi, 10 hektar luas wilayah terbakar

- Madidir 2 kejadian, 0.26 hektar luas wilayah terbakar. (/Josh Tinungki)

Makasar, Sulutnews.Com - Anggota Fraksi PDIP DPRD Sulut Arthur Kotambunan mengatakan pelaksanaan Orientasi bagi  Anggota DPRD adalah hak setiap Anggota Dewan sebagaimana penjabaran dari Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 133 tahun 2017, dimana setelah dilantik dapat mengikuti orientasi/pembekalan, tahapan ini adalah rangkaian yang dilewati untuk kemudian setiap Anggota DPRD selanjutnya mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek).

"Meski bukan wajib tapi Anggota Dewan sebaiknya ikut orientasi agar lebih menambah pemahaman dalam pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat dilembaga politik DPRD," kata Kotambunan.

Juga kata politisi yang berhasil masuk DPRD Sulut lewat Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado ini pelaksanaan orientasi adalah wadah yang sangat tepat terutama bagi Anggota Legislatif yang baru."Fungsi Anggota Dewan adalah bicara, dengan mengikuti orientasi akan lebih menambah wawasan terhadap tugas pokok Anggota Dewan," apar Kotambunan

Senada dikatakan personil Fraksi PDIP Berty Kapojos  yang menilai pelaksanaan orientasi kali ini sudah baik namun untuk fasilitas pendukung kegiatan perlu ditingkatkan, ini penting dilakukan karena dampak dari fasilitas yang kurang baik banyak mengganggu kenyamanan peserta."Banyak peserta yang merasa kurang nyaman terutama fasilitas tempat tidur," ungkap Kapojos

Dari pelaksanaan kegiatan orientasi Anggota DPRD angkatan pertama yang dilaksanakan Mulai 16-21 September 2019 di Makasar baru diikuti oleh 28 Anggota DPRD Sulut antara lain Arthur Kotambunan  (F-PDIP), Rocky Wowor (F-PDIP), Berty Kapojos (F-PDIP), Tonny Supit (F-PDIP), Fabian Kalo (F-PDIP), Ricard Sualang (F-PDIP), Vonny Paat (F-PDIP), Sandra Rondonuwu (F-PDIP), James Tuuk (F-PDIP), Hengky Honandar (F-PDIP), Jein Rende (F-PDIP), Muslimah Mongilong (F-PDIP), Imelda Novita Rewa (F-PDIP), Fransiskus Silangen (F-PDIP) Melki Pangemanan (F-PDIP) , Victor Mailangkay,(F-Nasdem), Nick Lomban (F-Nasdem), Stella Runtuwene (F-Nasdem), Sherly Tjangkulung,(F-Nasdem) Johny Panambunan (F-Nasdem), I Nyoman Sarwa (F-Nasdem), Mohamad Wongso (F-Nasdem), Alfian Bara (F-Nasdem), Winsulangi Salindeho (F-Golkar), Ingrid JNN Sondakh (F-Golkar), Amir Liputo (F-Nyiur Melambai), Syenny Kalangi (F-Nyiur Melambai), Ayub Ali (F-Nyiur Melambai) sementara yang masuk daftar tapi tidak ikut yakni Wenny Lumentut (F-Nyiur Melambai), Carq Naikel Runtu (F-Golkar, Yongky Limen (F-Golkar)  Cindy Wurangian (F-Golkar), dan Netty Pantouw (F-Demokrat) sampai acara ditutup pelaksanaannya tidak hadir. (/Josh Tinungki)

Makasar, Sulutnews.Com - Gelar kegiatan Orientasi/Pembekalan bagi Anggota DPRD Provinsi Angkatan I yang dilaksanakan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) regional Makasar resmi dibuka. Pada kegiatan yang diikuti oleh 35 Anggota DPRD Sulawesi Utara dan 45 Anggota DPRD Provinsi Gorontalo tersebut dibuka oleh Kepala PPSDM regional Makasar Wahyu Widayat, ST, MT.

Foto : Anggota DPRD Sulut saat mengikuti materi orientasi

Dalam sambutannya Widayat mengatakan Pendalaman tugas DPRD Provinsi dilakukan menginga latar belakang anghota DPRD berbeda beda dari segi pendidikan dan pengalaman kerja perlu penguatan personility pemahaman pada tugas pokok dan fungsi sebagai Anggota DPRD maka perlu dilaksanakan pendalaman tugas melalui pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis, workshop, lokakarya dan Seminar."Pedoman penyususnan tata tertib mengalami perubahan sehingga butuh pengetahuan dan pengalaman agar dapat dipahami," kata Widayat.

Adanya kerangka berpikir untuk membentuk sikap prilaku yang berwawasan global yang senantiasa siap dan cekatan dalam menberikan pelayanan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Anggota DPRD." Landasan pelaksanaan orientasi adalah hak Anggota DPRD yang telah sesuai dengan ketentuan," pungkas Widayat.

Untuk pelaksanaan Orientasi/pembekalan Anggota DPRD gelombang I dikawal langsung oleh pihak Sekertariat DPRD Sulut dibawah pimpinan Sekertaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu melalui Kepala Bagian Keuangan Dami Tendean didampingi Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran DPRD Sulut Okta Lapian, SIP yang juga menyampaikan untuk anggaran Perjalanan Dinas dibiayai oleh sekertariat DPRD, sedangkan untuk biaya Orientasi murni pembiayaan APBN. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Anggota Fraksi Golkar DPRD Sulut Ingrid JNN Sondakh berharap Pemerintah Provinsi Sulut dapat mengalokasikan anggatan lewat APBD untuk pos penanggulangn bencana, ini dibutuhkan guna menanggulangi ancaman kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan yang bisa melanda wilayah Sulawesi Utara. Menurutnya dengan adanya anggaran yang disiapkan maka ini menunjukan keseriusan pemerintah dalam upaya penanganan bencana.

" Perlu ada rencana program agar target pembiayaan untuk tujuan penanggulangan bencana dapat terealisasi dengan maksimal, termasuk mengatasi bahaya kekeringan yang bisa merugikan  Pertanian juga wabah penyakit  dibidang kesehatan yang menyerang manusia akibat cuaca kekeringan," urai Sondakh.

Juga kata dia, dalam hal penanganan bencana adalah kewajiban pemerintah untuk masyarakat, sehingga dalam hal alokasi anggaran tidak semata oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi tetapi juga adalah kewajiban dari pemerintah Kabupaten Kota juga perlu ditata lewat APBD. ' Memang dibutuhkan koordinasi sehingga dalam hal penanganan bencana bisa langsung direalisasikan, "kata Sondakh.

Sebagaimana diketahui, saat ini ancaman kekeringan sedang mengintai beberapa daerah di Wilayah Sulawesi Utara dan ini perlu disikapi dengan serius, karena jika tidak bisa menimbulkan dampak yang kurang baik terutama dibidang kesehatan dan pertanian. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Pasca dilantik pada 9 September 2019, 45 Anggota DPRD Sulut langsung mengikuti pembekalan dan Orientasi. Pada kegiatan yang dilaksanakan mulai 16-21 September ini, untuk Anggota DPRD Propinsi Wilayah Indonesia Timur dipusatkan di Ujung Pandang.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Sulut Rocky Wowor mengatakan, untuk kegiatan Orientasi sangat baik dan penting untuk diikuti, apalagi bagi Anggota Dewan yang baru, karena dengan mengikuti orientasi pendalaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi sebagai wakil rakyat akan lebih dipahami. "Keikutsertaan dalam kegiatan orientasi adalah hak setiap Anggota DPRD," kata politisi muda PDIP Sulut ini.

Juga kata dia, untuk pelaksanaan kegiatan Orientasi  pendalaman tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD khususnya untuk periode 2019-2024 dapat lebih menambah pemahaman terkait tugas pokok dan pelaksanaan tanggungjawab sebagai Anggota DPRD."Tidak hanya bagi Anggota DPRD yang baru tetapi juga bagi Anggota yang sudah dua periode juga penting ikut orientasi," lanjut Wowor.

Untuk pelaksanaan orientasi Anggota DPRD Sulut periode 201-2024 diousatkan pelaksanaannya bersama seluruh Anggota DPRD dari Propinsi lain se Indonesia Timur yang dipusatkan di PPSDM Kemendagri regional makassar jl.paccerakang daya makassar Sulawesi Selatan. (/Josh Tinungki)