Manado, Sulutnews.Com - Momentum bulan suci Ramadhan yang sementara dijalankan oleh umat muslim, kiranya dapat dimaknai untuk lebih mempererat Kerukunan dan Kebersamaan antar umat beragama, demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Andrei Angouw saat mengikuti acara buka puasa bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE menggelar buka puasa di halaman kantor Gubernur Sulut, Sabtu (18/5/2019).

"Kerukunan yang sudah terbina di bumi Nyiur Melambai ini harus terus dijaga dan dirawat, karena hal itu merupakan aset yang harus dipertahankan." kata Angouw

 

Kegiatan buka puasa yang digelar pada Bulan Ramadhan 1440 Hijriah, menjadi wujud  mempererat tali silaturahmi maupun persaudaraan dari seluruh masyarakat Sulut.

Gelar kegiatan buka puasa yang dilaksanakan oleh Gubernur bersama jajaran pemerintah Propinsi Sulut, Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan umat muslim ini merupakan bukti bahwa masyarakat Sulut hidup berdampingan dan tidak mempersoalkan perbedaan.(/Josh Tinumgki) )

Manado, Sulutnews.Com - 45 kursi Anggota DPRD Sulut akhirnya terisi, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara menetapkan rekapitulasi perhitungan suara di Hotel Peninsula Manado, sejak 6-12 Mei 2019.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh didampingi para komisioner Salman Saelangi, Yessy Momongan, Meidy Tinangon dan Lanny Ointu, mengesahkan, total jumlah pemilih 1.986.055, sementara jumlah pengguna hak pilih 1.589.731.

Sesuai pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPRD Sulut dari setiap Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu tahun 2019 maka ditetapkan 45 nama Anggota DPRD Sulut periode 2019-2023

Dapil 1 Manado

  1. Andrei Angouw (PDIP)
  2. Kristo Ivan Lumentut (Demokrat)
  3. Richard Sualang (PDIP)
  4. Victor Mailangkay (Nasdem)
  5. Yongkie Limen (Golkar)
  6. Arthur Anthonius Kotambunan (PDIP)
  7. Ayub Ali (PAN)
  8. Amir Liputo (PKS)

Dapil 2 Minut-Bitung

  1. Hengky Honandar (PDIP)
  2. Nick Adicipta Lomban (Nasdem)
  3. Pricilya Cindy Wurangian (Golkar)
  4. Berty Kapojos (PDIP)
  5. Netty Agnes Pantouw (Demokrat)
  6. Fabian Kaloh (PDIP)
  7. Johny Panambunan (Nasdem)
  8. Melky Pangemanan (PSI)

Dapil 3 Nusa Utara (Sangihe, Talaud dan Sitaro

  1. Toni Supit (PDIP)
  2. Winsulangi Salindeho (Golkar)
  3. dr. Fransiskus Andi Silangen (PDIP)
  4. Ronald Sampel (Demokrat)
  5. Syerly Tjanggulung (Nasdem)

Dapil 4 Bolmong Raya

  1. Rocky Wowor (PDIP)
  2. Alfian Bara (Nasdem)
  3. Muslimah Mongilong (PDIP)
  4. Raski Mokodompit (Golkar)
  5. Nursiwin Dunggio (PAN)
  6. Yusra Alhabsyi (PKB)
  7. Mohammad Wongso (Nasdem)
  8. Julius Jems Tuuk (PDIP)
  9. Sjenny Kalangie (Gerindra)
  10. I Nyoman Sarwa (Nasdem)

Dapil 5 Minsel-Mitra

  1. Jein Rende (PDIP)
  2. James Arthur Kojongian (Golkar)
  3. Sandra Rondonuwu (PDIP)
  4. Billy Lombok (Demokrat)
  5. Boy Tumiwa (PDIP)
  6. Stela Runtuwene (Nasdem)

Dapil 6 Minahasa-Tomohon

  1. Melisa Gerungan (PDIP)
  2. Careigh Naichel Runtu (Golkar)
  3. Vonny Paat (PDIP)
  4. Braien Waworuntu (Nasdem)
  5. Wenny Lumentut (Gerindra)
  6. Imelda Novita Rewah (PDIP)
  7. Fanny Legoh (PDIP)
  8. Inggried Sondakh (Golkar)

Manado, -Sulutnews.com - PDIP kembali memperoleh suara terbanyak hasil perhitungan suara peserta Pemilu untuk DPRD Sulut yakni 19 kursi dan 3 kursi untuk DPR-RI. Partai dengan lambang banteng moncong putih ini berhasil membuktikan kerja keras merupakan kunci sukses di Pemilu 17 April dan PLU 27 April.

Berikut daftar 19 orang PDIP yang akan melenggang ke gedung Kerucut DPRD Sulut, dihari terakhir Kegiatan Rekapitulasi Suara Peserta Pemilu di Hotel Paninsula 7-8 Mei yang diumumkan KPU.

Dapil Manado

  1. Richard Sualang
  2. Andrew Angouw
  3. Arthur Kotambunan

Dapil Minut-Bitung

  1. Berty Kapojos
  2. Febian Kaloh
  3. Hengky Honandar

Dapil Nusa Utara

  1. Tonny Supit
  2. Andy Silangen

Dapil Tomohon-Minahasa

  1. Melisa Gerungan
  2. Fanny Legoh
  3. Imelda Rewah
  4. Vonny Paat

Dapil Minsel-Mitra

  1. Djien Rende
  2. Sandra Rondonuwu
  3. Boy Tumiwa

Dapil Bolmong Raya

  1. Rocky Wowor
  2. Hi Muslimah Mongilong
  3. Jemes Tuuk
  4. Ruslan Paputungan

Sedangkan 3 kursi untuk DPR-RI dapil Sulawesi Utara diraih

  1. Adrianne Dodokambey
  2. Herson Mayulu
  3. Vanda Sarundajang

Maka dengan diumumkannya hasil rekapitulasi suara pemenang Pemilu 2019 oleh KPU yang berhak memimpin DPRD Sulut adalah dari PDIP.  (*/Yuk).

Manado, Sulutnews.Com - Markas besar kepolisian daerah (Mapolda) Sulawesi Utara menurunkan pasukan K9 anjing pelacak guna membantu aparat keamanan dalam mengamankan jalannya pelaksanaan rapat pleno KPUD Sulut.

K9 adalah salah satu unit tim khusus dibawa Samapta yang terlatih dan siap melaksanakan tugasnya ketika dibutuhkan jika terjadi kondisi atau suasana yang dapat mengganggu jalannya rapat pleno. "Kesiapan personil anjing pelacak ditempatkan untuk mengantisipasi sesuatu yang terjadi diluar pengawasan  manusia," ungkap AKBP Herry Murwono, STT, MK Dirsamapta Polda Sulut

Hingga hari kedua jalannya rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara hasil Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 di Propinsi Sulawesi Utara berjalan cukup aman dan Kondusif, meski demikian pengamanan yang dilakukan oleh gabungan aparat Kepolisian dan TNI tetap dilaksanakan sesuai protap yang sudah ditetapkan. "Barikade pengamanan tetap dilaksanakan dan akan berlaku sampai acara pleno selesai pada Rabu (8/5/2019)",kata Yessy Momongan Komisioner KPU Sulut. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Andrei Angouw menghadiri acara Penamatan Siswa SMA N 4 Manado angkatan ke 39. Kehadiran politisi PDIP ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap peran tenaga pengajar serta siswa yang mampu membangun kebersamaan sehingga proses belajar mengajar dalam tujuan menghasilkan lulusan yang berkwalitas  bertempat di SMA 4  Manado, Jumat (03/05/19).

Saat menyampaikan sambutannya Angouw berpesan agar lulusan siswa SMA 4 menjadi orang yang hebat, orang-orang yang berhasil di bidangnya, dan menjadi pekerja keras," kata Angouw

Juga kata dia, diharapkan lulusan SMA 4 menjadi yang terbaik dibidangnya, jadilah ahli dan hidup jujur. "Sebagai pimpinan Lembaga Politik di Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan banyak trimakasih kepada ibu bapak sekalian atas pelaksanaan Event Politik, Pemilu dan Pilpres yang telah berlangsung dengan baik." kata Angouw sambil berharap semua pihak dapat mendukung hasil dari Pemilu dan Pilpres yang rencanan akan tetapkan oleh KPU pada 22 Mei 2019."Siapapun yang di tetapkan, itulah yang secara Konstitusi terpilih sebagai pemimpin kita, " pungkas Angouw. (*/Josh tinungki) .

Manado, Sulutnews.Com - Diam- diam ternyata kondisi PT Bank SulutGo saat ini sedang mengalami goncangan, hal ini diakibatkan oleh penarikan RKUD sejumlah Kabupaten Kota. Sebagaimana terungkap pada rapat pembahasan bersama Panitia Khusus (Pansus) pembahas LKPJ Gubernur Jumat (3/5/2019) dilaporkan jika potensi kredit macet di PT Bank SulutGo meningkat.

Foto : Direktur Utama bersama jajaran saat mengikuti rapat pembahasan di kantor DPRD Sulut

Menurut Jefrry Dendeng Direktur Utama PT BSG, jika kredit macet yang dialami oleh PT Bank SulutGo yang diakibatkan oleh penarikan RKUD berjumlah Rp 480 Milyar lebih dari total 2800 PNS. "Potensi kredit macet sudah terjadi, namun kami sudah melakukan langkah pendekatan langsung  dengan nasabah dan ini sudah dimaksimalkan, sehingga saat ini sudah ada1.682 pegawai yang telah menandatangani surat kuasa penagihan utang dengan memotong langsung dananya lewat gaji ," jelas Dendeng. Juga kata dia sebenarnya persoalan kredit macet bisa diselesaikan dengan cara pemerintah menerbitkan surat penagihan utang secara menyeluruh." PT Bank Sulut dalam kondisi aman karena dana yang tersedia sangat cukup, namun persoalan kredit macet juga mempengaruhi kinerja," ungkap Dendeng.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Kota yang telah menarik RKUD yakni Bolmong, Kota Kotamobagu dan Kota Manado, catatan khusus untuk Kota Manado dan Kota Kotamobagu tidak terjadi kredit macet karena mereka langsung menerbitkan penagihan hutang. (/josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Memasuki hari ke 2 pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Gubernur tahun 2018 terkesan tak serius, hal ini terbukti disaat pembahasan bersama Sekertaris Propinsi dengan sejumlah SKPD diantaranya Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perbatasan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan, Dinas PTSP, Biro Infrastruktur pengadaan barang dan jasa Hanya Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang (Fraksi Gerindra) bersama Anggota Teddy Kumaat, Rocky Wowor, Audy Wongkar (Fraksi PDIP), Edison Masengi (Fraksi Golkar) dan Ayub Ali (FRNK) yang hadir.

"Percuma masuk pansus jika tidak hadir dalam pembahasan, dan ini tentu mempengaruhi hasil, yang bisa saja tidak optimal," kata Taufik Tumbelaka oengamat politik Sulut.

Mengingat pentingnya pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2018 yang bertepatan masa keanggotaan DPRD Sulut periode 2015-2019 tinggal enam bulan lagi, harusnya para wakil rakyat kita terutama yang masuk dalam panitia khusus pembahas LKPJ dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan optimal agar ketika tidak lagi sebagai anggota DPRD Sulut mereka meninggalkan kesan dan hasil yang baik. " Anggota DPRD wajib hukumnya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan hanya mengurus dirinya " tegas Tumbelaka.

Untuk diketahui Panitia Khusus dibentuk untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah lewat LKPJ dengan jumlah 15 orang yang sampai hari kedua tidak pernah hadir pembahasan yakni James Karinda, Billy Lombok, (Fraksi Demokrat) Rasky Mokodompit (Fraksi Golkar) dan Amir Liputo (Fraksi Amanat Keadilan). (/Josh Tinumgki)

Manado, Sulutnews.Com - DPRD Sulut selasa, 23 April 2019 menggelar Rapat Paripurna DPRD Sulut dengan agenda Penutupan Masa sidang pertama tahun 2019,  Laporan Kinerja Alat Kelengkapan Dewan, Pembukaan Masa Persidangan kedua  tahun 2019, Laporan Hasil  Reses Pertama tahun 2019,  Penyampaian  penjelasan Gubernur  terhadap laporan keterangan  Pertanggungjawaban Gubernur Sulut tahun 2018.

Foto : Gubernur Olly Dondokambey saat memberikan laporan LKPJ dihadapan rapat paripurna DPRD Sulut

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, dan 3 Wakil Ketua masing masing, Drs.Vreke Runtu, Wenny Lumentut dan Marthen Manoppo.

Juga dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandow. Dalam pengantarnya Ketua Dewan Andrei Angouw menjelaskan paripurna ini didasarkan pada Rapat Badan Musyawarah yang sejalan dengan UU Pemerintahan Daerah .

Untuk laporan AKD baik Pimpinan dewan dan Komisi serta Reses, disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

Untuk Dapil Manado, Amir Liputo selaku juru bicara menyatakan harapan besar warga Kota Manado, agar ada sinergitas antara Pemkot Manado dan Pemerintah Sulut.

Agar pembagunan di Sulut dan Kota Manado terkoneksi baik, termasuk dengan aspirasi soal pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.

Foto :  Suasana Ruang Sidang Paripurna DPRD Sulut

Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw yang memimpin jalannya rapat paripurna menyampaikan bahwa agenda yang dilakukan seluruh kelengkapan dewan wajib disampaikan ke pimpinan untuk dipertanggungjawabkan.

Demikian dengan LKPJ Gubernur, jelasnya Laporan Pertanggungjawaban Gubenur, sesuai amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dimana menyebutkan kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam  penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan agenda Pilkada 2020, yang akan menyerap anggaran cukup fantastis dengan nominal Rp900 miliar.

Dengan anggaran yang cukup signifikan tersebut, Olly berharap jangan sampai menggerus dan berdampak terhadap kelangsungan pembangunan. Mengingat sejak semula, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Terkait dengan realisasi APBD 2018 yang diplot sebesar Rp2,5 triliun, lanjutnya sudah direalisasi sesuai dengan peruntukannya diantaranya program pro rakyat seperti kemiskinan, pendidikan,  pembangunan kesehatan, reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, peningkatan daya saing, investasi serta penanggulangan bencana.

Turut hadir, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Sekda Sulut Edwin Silangen SE, Sekretaris DPRD Drs Bartolomeus Mononutu, Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut, anggota DPRD, Wakil BPKP, BNN, perwakilan perbankan dan jajaran SKPD. (/Josh Tinungki)

Laporan Hanya Diserahkan

Manado, Sulutnews.Com - Gelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 1  tahun 2019 dan penyampaian laporan alat kelengkapan DPRD sekaligus pembukaan masa sidang II dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan reses I tahun 2019 serta penyampaian LKPJ Gubernur tahun 2018, Senin (23/4/2019), tak dapat menjadi acuan untuk mengetahui hasil kimerja 45 Anggota DPRD Sulut. Pasalnya pada rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw tersebut  seluruh laporan baik Pimpinan, Komisi-komisi dan Alat Kelengkapan Dewan juga hasil pelaksanaan reses hanya diserahkan tanpa dibacakan.

"Bisa saja hasil kinerja tidak sesuai yang ditargetkan, sehingga laporan hanya disampaikan tanpa dibaca," kata Taufik Tumbelaka pengamat politik Sulawesi Utara.

Juga kata dia, mengingat DPRD adalah lembaga politik representasi masyarakat dan menjadi lembaga yang menjadi jembatan aspirasi masyarakat, maka harusnya laporan kinerja harus dibaca, sehingga publik dapat langsung mengetahui."Bagaimana kinerja bisa kita nilai jika laporan hasil kinerja anggota dewan hanya diserahkan, atau jangan- jangan laporannya belum selesai disusun sehingga mereka bingung harus baca teks apa?"kata Tumbelaka.

Sementara itu saat membacakan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2018 Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap masyarakat sulut yang telah mensuport program kerja pemerintah, bahkan dalam sambutannya Dondokambey juga  menyampaikan Pesan Presiden Joko Widodo bagi masyarakat Sulut yang berjanji akan menjadikan Propinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan prioritas dalam pembangunan 5 tahun kedepan. " Bapak Presiden akan memprioritaskan pembangunan untuk Sulawesi Utara," u gkap Dondokambey. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Keberadaan kantor Sekertariat DPRD Propinsi Sulawesi Utara terus memberi magnet bagi pejabat dilingkup sekertariat DPRD Propinsi yang ada di Indonesia, Terbukti pada Senin (22/4/2019) Kepala sub bagian rumah tangga dan protokoler DPRD Propinsi DKI Jakarta bertandang ke kantor Sekertariat DPRD Sulut. Pada kunjungan tersebut Asril Pinayungen Kasubag Rumah Tangga dan Protokol Sekertariat DPRD DKI Jakarta merasa terkesima dengan interior dan penataan ruang kantor wakil rakyat  Sulawesi Utara tersebut. Menurutnya meski Propinsi DKI Jakarta memiliki pendapatan jauh lebih banyak dari Propinsi Sulut, tapi kalau soal bangunan kantor DPRD DKI Jakarta kalah jauh dari DPRD Sulut.

"Saya sangat kagum dengan Sekertaris DPRD Sulut karena mampu memberikan kenyamanan bagi Anggota DPRD dengan menata ruangan kantor yang sangat artistik," kata Asril Kasubag Rumah Tangga DPRD DKI Jakarta.

Juga kata pejabat asal Palembang tersebut, dengan bisa mengunjungi dan melihat langsung keberadaan Kantor DPRD Sulut, dia akan memberikan laporan agar penataan interior terutama ruangan paripurna agar dapat meniru Kantor DPRD Sulut."Kantor DPRD Prooinsi DKI Jakarta harus meniru penataan ruangan kantor DPRD Sulut karena sangat spesifik dan nampu menghadirkan kenyamanan bagi Anggita Dewan terutama dalam hal menyampaikan pendapat," ungkap Asril.

Pada kunjungan tersebut rombingan staf sekertariat DPRD DKI Jakarta didamoingi langsung sekertaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu, Kabag Umum Jacson Ruaw, Kasub Maxi Tenda dan beberaoa staf. (/Josh Tinungki)