Bolmong, Sulutnews.com - Pasca musibah longsor yang terjadi di lokasi tambang rakyat Desa Bakan, Lolayan, Bolaang Mongondow (Bolmong), Selasa (26/02/2019), malam, Kapolda Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol R. Sigid Tri Hardjanto meninjau lokasi, Kamis (28/02), pagi.

Kunjungan tersebut untuk mengetahui langsung kondisi nyata yang ada di lapangan, sekaligus memberikan motivasi dan semangat kepada para anggota Polri dan instansi terkait lainnya yang sedang melaksanakan proses evakuasi.

Terpantau, evakuasi melibatkan beberapa unsur di antaranya Polri, TNI, Basarnas dan PMI. Di lokasi, Tim Disaster Victim Identification (DVI) Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sulut juga telah siap untuk mengidentifikasi korban yang meninggal dunia.

Hingga Kamis siang, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 18 orang, 3 di antaranya meninggal dunia. "Satu korban sudah dibawa keluarga, sedangkan dua lainnya masih sementara di Pos Post Mortem untuk keperluan identifikasi," ujar Katim DVI, Kompol Dewa.

Turut mendampingi Kapolda, para Pejabat Utama Polda Sulut, di antaranya Karoops, Kombes Pol Yohannes Soeharmanto, Dirintelkam, Kombes Pol Budhy Herwanto, Dansatbrimob, Kombes Pol Mulia Nugraha dan Kapolres Kotamobagu, AKBP Gani Siahaan.(*/MS)

Manado, SulutNews. Com - Menghadapi pelaksanaan pesta demokrasi Pilpres dan Pileg 17 April 2019 mendatang mahasiswa di Sulawesi Utara ditantang untuk dapat mengawasi pelaksanaan Pilpres dan Pileg agar terlaksana dengan baik dan berkwalitas, hal ini disampaikan Djendri Alting Kentjem SH, MH dihadapan ratusan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Utara pada kegiatan Seminar dan Pelatihan Simulasi Sidang Parlemen Kampus 2019. . Menurutnya mahasiswa tidak terpisahkan dengan politik, karena mahasiswa adalah pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan sehingga mahasiswa secara ilmiah dapat dilibatkan dalam hajatan politik.

Foto : Parlemen Kampus 2019

"Pemilu 17 april 2019 mahasiswa jangan hanya melihat kontestasi siapa calon Presiden dan Caleg yang dipilih tapi lebih melihat kepada kepentingan negara yang lebih besar," tegas Kentjem.

Politisi PDIP yang saat ini duduk sebagai Anggota Komisi XI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan DPR-RI juga mengatakan, hasil Pemilu dapat merubah perjalanan Berbangsa dan Bernegara, bukan hanya memenangkan calon tapi untuk melihat bagaimana kita mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara," Saya menantang mahasiswa untuk mengawasi pemilu secara langsung dengan membentuk tim pemantau independen, disetiap TPS," kata Kentjem yang disambut riuh tepuk tangan ratusan mahasiswa yang hadir.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan diruang rapat paripurna kantor DPRD Sulut tersebut, dibuka oleh Wakil Ketua DPR-RI Utut Adyanto, tersebut juga menghadirkan pembicara Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Komisioner KPUD Sulut Meidy Tinangon dan Akademisi DR Ghuimpis H Tumbel. (Josh Tinungki)

Perbaikan Infrastruktur Mendesak

Manado, SulutNews.Com - Kampung Batu Bulan di Kecamatan Siau Barat Kabupaten Sitaro, pasca bencana letusan gunung Karangetang sampai saat ini masih belum bisa dilewati oleh kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Sebagaimana pemjelasan Audy Wongkar Anggota DPRD Sulut asala daerah oemilihan Kabipaten Sitaro, upaya pemulihan Infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat semburan lawa gunung, belum dilakukan dan ini mendesak mengingat sangat dibutuhkan guna menunjang aktifitas warga agar kembali berjalan normal sebagaimana biasa.

"Bantuan bukan lagi dalam bentuk makanan dan pakaian tetapi pemulihan infrastruktur sangat mendesak," kata Wongkar usai berkunjung ke lokasi bencana.

Personil Komisi II DPRD Sulut yang membidangi Ekonomi dan Keuangan ini juga mengatakan, langkah relokasi yang sempat disampaikan pemerintah bagi masyarakat yang terkena bencana, bukanlah solusi karena kultur masyarakat yang sudah turun temurun mendiami kampung tersebut tidak mungkin menerima. "Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana upaya memulihkan kondisi infrastruktur oasca bencana yang saat ini terkesan belum ada tanda tanda dimulai," tegas Wongkar.

Menurutnya proses pendinginan dan pengerukan larfa panas bekas letusan gunung Karangetang harus segera dilakukan karena masyarakat sangat membutuhkan agar aktifitas mereja daoat nirmal kembali seperti biasa. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Gereja dan Pemerintah harus bersinergi dan bersama sama membangun daerah Sulut. Hal tersebut dikatakan Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat membuka Sidang Sinode Ke 51 Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow GMIBM, Senin 25 Februari di Jemaat GMIBM Desa Tungoi I Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong .

Dalam acara tersebut Gubernur memberikan bantuan 600 juta rupiah untuk Sinode GMIBM dan Jemaat setempat. Dalam kunjungan di Bolmong. Gubernur juga meresmikan Gedung Gereja GMIBM Efrata di Desa  Kaiya Kecamatan Inobonto dan memberikan bantuan 10 sapi untuk Jemaat dan 10 juta rupiah untuk Gereja.

Gubernur mengajak Jemaat untuk bersatu membangun daerah bangsa dan Negara, Ini penting, Gereja harus berperan aktif dalam membangun daerah dan bangsa, tegasnya.

Gubernur berterima kasih karena GMIBM telah berperan menjaga kerukunan dan membantu membangun daerah ini. Kita harus petahankan Sulut semakin maju karena peran Gereja.

Ikut dalam rombongan Wakil Bupati Bolmong Yanni Tuuk, Bupati Minahasa Roy Roring Danlantamal V111 dan sejumlah Kepala Dinas.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.com - Gubernur Sulut Olly Dondokambey minta semua Kepala Daerah dan Kepala Desa serta Lurah dan semua masyarakat agar sukseskan Pilpers dan Pikeg 17 April nanti. Sumua harus menjaga persatuan dan kedamaian agar berjalan lancar dan jujur adil dan sukses Pilpres san Pileg nanti. TNI dan Polri juga tentunya menjaga keamanan dan Kamtibmas.

Hal itu dikatakan Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat membuka Rakor Pelaksanaan Pilpres dan Pileg di Aula Mapalus Kantor Guberbur Senin 25 Februari.

Rakor dihadiri Kapolda Sulut Kasdam KPU Bawaslu, Kajati BPKP, Kepala Daearah dan sekitar 3.000 orang, baik Kepala Desa, Camat Lurah, Kapolsek, Kajari dan  Koramil serta aparat terkait lainnya.

Olly berharap partisipasi masyarakat harus tinggi dalam Pemilu nanti. Ia optimis dengan Rakor bersama ini akan teratasi semua masalah. Rakor ini penting karena itu ada beberapa Walikota dan Bupati tidak hadir saya sesalkan. Bahkan ada yang dekat tidak hadir yang jauh jutru datang. Semua kepala daerah diundang.

Olly minta Kepala Desa jangan salah gunakan dana desa, jangan dipolitisasi dana desa. Dan Program Keluarga Harapan PKH. Saya akan turunkan TKM bila disalahgunakan akan diproses hukum.

Kapolda Sulut Irjen Pol Dr Sigit Try H mengatakan kita harus tingkatkan kewaspadaan. Sulut memang aman dan tolerasi bagus, namun harus waspada karena TPS itu rawan. Pihaknya bersama TNI akan tingkatkan keamanan. Kasdam XIII Merdeka akan nembantu Polisi untuk menjaga keamanan bersama. Kajati Sulut juga akan membantu untuk suksesnya Pemilu

Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh mengatakan pihaknya berharap dukungan semua pihak dalam Pileg dan Pilpres. Jumlah Pemilih sekitar 1.9 juta dan target partisipasi sekifar 77.5 persen, target ini sangat tingi namun kami yakin akan tercapai.

Angota Bawaslu Sulut Supriyadi Pangelu menvatakan pihaknya akan menindak PNS yang tidak netral,banyak yang kami proses saat ini.(/Fanny)

Manado, SutNews.Com - Ketua Komisi IV DPRD Sulut James Karinda merasa jika pengelolaan sejumlah Rumah Sakit milik pemerintah Propinsi Sulut ada sesuatu yang perlu dibenahi, ini dinilai penting mengingat, meski telah didorong dengan alokasi anggaran yang besar, tapi realisasi pendapatan dari target yang ditetapkan sangat rendah.

"Apa yang menyebabkan sehingga penerimaan PAD dari tahun ke tahun selalu rendah dan jauh dari harapan," tanya Karinda, pada rapat koordinasi bersama Dinas Kesehatan Sulut Selasa (25/02/2019) siang. Menurutnya, DPRD telah melakukan alokasikan anggaran yang besar lewat APBD untuk Rumah Sakit Noongan, tapi bukan kenaikan pendapatan yakni didapat tapi sebaliknya terjadi penurunan kunjungan pasien ada apa?." Perlu ada langkah efektif yang harus dilakukan agar keberadaan rumah sakit daoat menjadi andalan masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan." Ada sesuatu yang aneh, pemerintah telah berupaya menambah anggaran, tapi hasilnya masih kurang, "tanya Karinda.

Menjawab pertanyaan tersebut Kepala Rumah Sakit Noongan Dr Merry Mawardy menjelaskan, kondisi rumah sakit Noongan sebenarnya sudah bagus fasilitas kesehatan yang dimiliki bahkan sangat lengkap dan lebih baik dari rumah sakit yang lain, namun kendala yang dihadapi yakni kurangnya minat Dokter ahli yang ingin bekerja di rumah sakit karena alasan jarak juga honor yang disediakan oleh pemerintah daerah jauh dibawa standar."Kendala utama terdapat pada Sumber Daya Manusia,serta jarak yang jauh,"jelas Mawardy.

Rapat koordinasi yang dihelar Komisi IV DPRD Sulut bidang Kesra ini dilakukan, dalam upaya melakukan efaluasi sudah sejauh mana realisasi program kerja SKPD mitra kerja Komisi tahun anggaran 2018. (/Josh Tinungki)

Manado. SulutNews.Com - Realisasi infrastruktur yang dibangun oleh anggaran APBN melalui Pemerintah Propinsi, di wilayah Kota Manado akan segera dialihkan tanggungjawab pemeliharaanya kepada Pemerintah Kota Manado. Terkait hal tersebut Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Senin (25/2/2019) menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kota Manado, guna memperceoat proses penyerahan aset.

"DPRD Sulut memfasilitasi, agar pembangunan TPA Sumompo segera dikerjakan, karena kondisinya sudah tidak lagi memadai," ungkap Angouw. Juga kata dia, pengalihan kewenangan sejumlah proyek strategis tersebut dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Ibu Kota Propinsi. "Tanggungjawab pemerintah propinsi Sudah dilakukan tinggal bagaimana pemkot Manado memanfaatkannya," ungkap Angouw.

Sementara itu Wakil Walikota Manado Mor Bastian kepada wartawan mengatakan, pertemuan dengan Ketua DPRD Sulut bersifat informal guna membicarakan soal penyerahan aset yang dikerjakan oleh Cipta Karya kepada pemerintah Kota Manado."Sejumlah proyek sudah selesai dikerjakan sejak 2011, dan belum diserahkan dan oleh DPRD ini sudah diupayakan"Sejak selesai dibangun sampai saat ini belum dilakukan penyerahan, dan DPRD telah memfasilitasi, ini patut diapresiasi," kata Bastian.

Seperti diketahui, sejumlah aset yang dikerjakan oleh Cipta Karya diantaranya trotoar, saluran air, Jalan dan Jembatan. (/Josh Tinungki)

Nory Supit : DPRD Akan Lakukan Peninjauan Lokasi

Manado, SulutNews.Com - Menyikapi keluhan warga Desa Kalinaung Kecamatan Likupang Barat yang mengatakan jika saat ini aktifitas mereka terganggu akibat limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tambang emas PT MSM, Anggota DPRD Sulut Norry Supit angkat bicara. Menurutnya apapun alasan jika limbah perusahaan yang mengganggu atau mencemari lingkungan sekitar apalagi mengganggu aktifitas warga sekitar, itu patut diperhatikan.

"Aturan terkait limbah yang mencemari lingkungan sudah jelas, jika terbukti maka asti akan ada sangsi," kata Supit.

Juga kata personil Komisi IV DPRD Sulut bidang Kesejahtraan Rakyat ini, oprasional PT MSM diwilayah Likupang sudah cukup lama dan terkait pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah PT MSM, maka itu patut dioerhatikan dan segera direhabilitasi oleh Perusahaan. "Setiap perusahaan yang melaksanakan aktifitasnya berjewajiban menjaga pelestarian lingkungan sekitar tambang, itu aturan," pungjas Supit.

Sebagaimana pernyataan warga kalinaung jika saat ini lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, telah tercemar oleh air panas yang diduga dihasilkan oleh limbah PT MSM. (Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut Razky Mokodompit mempertanyakan keberadaan buku APBD yang sampai hari ini belum mereka terima, Menurutnya buku APBD menjadi acuan bagi DPRD untuk melakukan pengawasan.

"Untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Perlu acuan lewat APBD, sehingga jika aspirasi yang sudah disepakati tidak masuk maka inilah DPRD dapat menentukan sikap," kata Mokodompit.

Juga personil Badan Anggaran DPRD Sulut ini mengatakan, sebagaimana kebiasaan yang selama ini berlaku, harusnya buku APBD sudah diterima, namun sampai triwulan ketiga berakhir buku laporan realisasi APBD belum disampaikan." Mungkin tertahan di sekertariat atau mungkin buku APBD memang belum disalurkan," ungkap Mokodompit.

Untuk diketahui, saat ini, empat komisi di DPRD Sulut sementara melakukan evaluasi pelaksanaan APBD bersama mitra kerja Komisi, tapi itu hanya terbatas RDP, sedangkan tolak ukur keberhasilan belum dapat dilakukan karena Buku Laporan realisasi APBD 2018 yang sudah ditetapkan belum diterima Anggota DPRD Sulut. (/Josh Tinungki)

Karinda : PLN Harus Terbuka

Manado, SulutNews.Com - Langkah penyegelan Kapal Pembangkit Listrik Sewa yang parkir di teluk Amurang  untuk sementara waktu oleh pihak Bea Cukai sambil menunggu penyelesaian proses administrasi perpanjangan izin impor yang telah habis masa berlakunya yang berimbas pada terganggunya sistem kelistrikan interkoneksi Sulawesi Utara – Gorontalo yang mengalami defisit sebesar lebih kurang sebesar 30 MW, mendapatkan tanggapan dari Ketua Komisi IV DPRD Sulut James Karinda.

Menurut Karinda, penyegelan terhadap kapal pembangkit listrik atau marine vessel power plant (MVPP) “Karadeniz Powership Onur Sultan” yang disewa dari Turki, adalah bentuk kelalaian yang harusnya tidak terjadi, dan ini harus dijelaskan oleh PLN. "Sebelum perjanjian kontrak mereka (PLN-red) sudah mengetahui jika untuk semua barang dari luar indonesia wajib memiliki ijin, dan ada batas masa waktu, tapi justru hal ini diabaikan oleh PLN, harusnya langsung ada tindak lanjut, agar tidak bermasalah," tegas Karinda.

Juga kata Politisi Demokrat Sulut ini, sebelum ada penpegelan oleh Bea Cukai, PLN harusnya langsung berkoordinasi dengan pemerintah agar ketersediaan listrik tidak terganggu terutama untuk wilayah Sulut dan Gorontalo." Koordinasi penting agar tidak mengorbankan masyarakat Sulut, yang terganggu akibat pemadaman bergilir," kata Karinda.

Sementara itu, Manager Komunikasi PLN Suluttenggo Jantje Rau menjelaskan, akibat adanya penyegelan maka terpaksa akan dilakukan pemadaman bergilir terhitung mulai 24 Februari 2019 sampai dengan segel dibuka kembali oleh pihak Bea Cukai." Pemadaman bergilir akan berakhir setelah proses perpanjangan izin impor selesai diurus,” ujar Rau Minggu (24/2/2019).

Kapal pembangkit listrik atau marine vessel power plant (MVPP) “Karadeniz Powership Onur Sultan” merupakan solusi temporer untuk mengatasi defisit daya Listrik yang terjadi di Wilayah Sulut dan dioperasikan sejak tanggal 28 Januari 2016, memasok sekitar 30% kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Masa sewa kapal pembangkit tersebut akan berakhir pada tahun 2021 atau setelah pembangkit permanen yg masih dibangun telah siap dioperasikan.(Josh Tinungki)