Manado, SulutNews.Com -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (DPRD) Provinsi Sulut mengusulkan mulai tahun 2019 Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk menanggulangi kebutuhan permintaan darah bagi masyarakat sehingga dapat digratiskan.

Saat pembahasan anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Sulut dalam Rapat Lanjutan Pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD Tahun Anggaran 2019, sepakat akan mengratiskan permintaan darah bagi masyarakat Sulut yang membutuhkan.

"Untuk tahun 2019, APBD wajib mengalokasikan anggaran untuk menanggulangi biaya pengadaan kantong darah, sehingga masyarakat tidak lagi dibebani biaya saat membutuhkan darah di rumah sakit," kata Edwin Lontoh Anggota Badan anggaran DPRD Sulut.

Menanggapi usulan yang disampaikan tersebut Sekertaris Propinsi Edwin Silangen menyatakan siap menata anggaran untuk menggulangi biaya kebutuhan darah masyarakat." kita wajib memenuhi 20 persen dari ketentuan undang undang untuk kesehatan, sehingga dengan dasar itu, maka mulai 2019 pasti akan direalisasikan," jelas Silangen.

Sehubungan rencana tersebut, rencananya DPRD Sulut melalui Komisi IV akan menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Palang Merah Indonesia Propinsi Sulut untuk melakukan kajian terhadap besaran alokasi anggaran yang dibutuhkan.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com -  Menyikapi kondisi keamanan daerah yang sempat terjadi gejolak pasca kedatangan Habib Smith, juga terkait gelombang protes terhadap Rancangan Undang - Undang Pesantren, Fraksi PDIP DPRD Sulut berharap tidak disusupi oleh kepentingan yang menjadikan tatanan kehidupan masyarakat di wilayah Sulut menjadi terganggu.

Kepada wartawan Ketua Fraksi PDIP Teddy Kumaat didampingi Sekertaris Fraksi Rocky Wowor mengatakan, F-PDIP akan selalu melakukan proteksi terhadap semua bentuk aksi yang bisa mengganggu keberagaman hidup masyarakat sulut yang hidup rukun yang sudah tercipta selama ini. " FPDIP akan selalu siap memproteksi setiap aspirasi masyarakat," kata Kumaat.

Sementara politisi senior PDIP Max Siso mengatakan, fenomena politik saat ini, menata politik nasional tidak bisa mengabaikan kondisi politik didaerah, perlu ada sikap waspada beberaoa pernyataan politik mendistribusikan. Titik perpecahan sementara gencar dilakukan. " Politisi didaerah harus mampu memproteksi ancaman yang muncul dari luar daerah pasca peristiwa bandara samrat," ungkap Siso.

Kubangan yang sengaja dilakukan untuk menciptakan konflik saat ini diduga sementara diskenariokan oleh pihak yang menginginkan adanya perpecahan, sehingga sikap waspada terhadap kondisi keamanan tidak hanya menjadi tugas aparat keamanan tetapi adalah kewajiban seluruh komponen anak bangsa yang menginginkan persatuan dan kesatuan. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Setelah melewati proses yang disyaratkan, akhirnya Arifin Dunggio dilantik menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara. Pelantikan digelar lewat paripurna istimewa yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Stevanus Vreke Runtu, Wenny Lumentut, Marthen Manopo dan dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Dalam sambutannya Gubernur Oly Dondokambey mengatakan, penggantian yang dilaksanakan sangat fenomenal karena yang diusulkan PAW adalah Pendeta yang kemudian diganti oleh seorang Haji. "Inilah Sulawesi Utara yang menjunjung tinggi kebersamaan tanpa melihat perbedaan," kata Olly membuka sambutannya. Anggota yang baru dilantik diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan membangun kesejahtraan. " Kehadiran Pak Dunggio kiranya memberikan aspirasi yang baru bagi pemerintah dalam usaha bersama untuk tujuan mensejahterakan masyarakat, Darimanapun kita tetapi tujuan mensejahterakan rakyat itulah yang harus dilakukan," tegas Dondokambey.

Juga disampaikan Gubernur, Kehadiran Anggota DPRD yang baru kiranya akan dapat memberi nuansa baru di pentas politik DPRD Sulut.

Pelantikan Arifin Dunggio didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 161.1-43 2018 tentang pengganti antar waktu sisa masa jabatan tahun 2018 terhitung sejak pengucapan sumpah janji, dunggio sendiri menggantikan Pdt Denny Harry Sumolang dan langsung menempati komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan DPRD Sulut. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Untuk membiayai kebutuhan rumah tangga pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, APBD tahun anggaran 2019 harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 80 Miliar lebih. anggaran fantastis tersebut akan dialokasikan selain untuk membiayai, kebutuhan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur, tetapi juga untuk membangun sejumlah infrastruktur seperti pembuatan taman dirumah dinas dan kantor Gubernur dan Wakil Gubernur, juga untuk membangun ruang terbuka hijau dan ramah anak.

'Besaran alokasi anggatan akan diperuntukan untuk membiayai program tahun 2019, peningkatan anggaran karena cakupan tugas sudah lebih besar dari tahun sebelumnya, " jelas Clay Dondokambey Kepala Biro Protokoler pemerintah propinsi kepada sejumlah wartawan.

Membandingkan besaran alokasi anggaran untuk kebutuhan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan alokasi anggaran yang membiayai program kesejahteraan rakyat seperti terjadi perbedaan yang mencolok, seperti halnya untuk UPTD Balai pengembangan benih yang hanya diberikan alokasi Rp 700 juta, Untuk Biro Kesejahtraan Rakyat hanya Rp 1, 3 Miliar, untuk kegiatan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat hanya diberikan anggaran Rp 1,5 Miliar. "Harusnya untuk kegiatan kesejahteraan rakyat dapat diberikan perhatian lebih yang tentunya didukung oleh anggaran yang memadai, jangan untuk kegiatan yang lebih pada seremonial justru diberikan prioritas anggatan, kata Felly Runtuwene Anggota Banggar DPRD Sulut.

Seperti diketahui, kebijakan anggaran APBD 2019 yang ditata untuk Biro Protokol akan dipakai untuk membiayai sejumlah program yang direncanakan pada tahun 2019 terkait Penataan taman dan lahan parkir, dikantor Gubernur, untuk membuat ruang terbuka hijau yang aman bagi anak diarea kompleks bumi beringin, peningkatan layanan publik khusus untuk administrasi, juga membiayai renovasi VIP Bandara Samrat serta, peningkatan SDM pelatihan tenaga table mener dilingkup rumah tangga pemerintah Propinsi. (Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Ketua Komisi IV DPRD Sulut James Karinda mendorong agar SKPD mitra kerja Komisi dapat terus meningkatkan pelaksanaan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan, hal ini dinilai penting karena program ODSK langsung dirasakan oleh masyarakat.

Saat pelaksanaan rapat evaluasi bersama mitra kerja, ketua komisi Karinda memberi apresiasi terhadap serapan anggaran APBD yang membiayai pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat. "Komisi IV DPRD akan terus melakukan penambahan anggaran untuk seluruh program yang berhubungan dengan rakyat banyak karna itulah yang masyarakat inginkan," kata Karinda.

Dalam kaitan program ODSK yang dikelola langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja komisi IV DORD Sulut, diantaranya program pembangunan Rumah Layak Huni, bantuan bagi fakir miskin dan anak terlantar, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, peningkatan dan pembinaan sarana seni dan kebudayaan daerah, telah berhasil menurunkan angka penduduk miskin di Sulawesi Utara di tahun 2016 sebanyak 8,79 persen pada tahun 2018 menjadi 7,9 persen.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengapresiasi Mahkamah agung RI yang berkomitmen dengan penegakan hukum, hal ini disampaikan Angouw usai menghadiri gelar peresmian dan operasionalisasi 85 pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara di indonesia, termasuk pengadilan negeri Kepulauan Talaud. Senin (22/10/2018) di lapangan rumah dinas Bupati Talaud.

"Langkah Mahkamah Agung yang melaksanakan peradilan hingga ke wilayah perbatasan, patut diberi apresiasi," ungkap Angouw.

Juga kata politisi PDIP Sulut ini, dipilihnya Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat pelaksanaan kegiatan, merupakan penghargaan bagi Sulut, dan ini membuktikan jika pemerintah Pusat cukup memberi perhatian bagi kita yang ada diwilayah perbatasan. " Sulut di era kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey, sangat konsen dengan kemajuan Sulut disemua sektor, untuk menuju Sulut Hebat," kata Angouw

Pada acara peresmian yang dihadiri langsung ketua MA prof Dr H Muhammad Hata Ali SH MH bersama seluruh jajaran Mahkamah Agung dan Kepala Pengadilan Tinggi se Indonesia dan pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan Tata Usaha negara, juga dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan jajaran Pemerintahan Provinsi Sulut serta unsur Forkopimda Sulut yang dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan kantor pengadilan negeri Melonguane kelas II oleh Ketua MA, Wakil Ketua MA, Gubernur Sulut dan Bupati Kepulauan Talaud.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Jenazah Almarhum Jemmy Hengky Lelet mantan Anggota DPRD Sulut periode 2004-2009 disemayamkan di ruang paripurna DPRD Sulut.

Suasana duka yang dirasakan oleh keluarga turut dirasakan oleh keluarga besar Sekertariat DPRD Sulut dimana dalam uoacara pelepasan yang digelar diruang utama Paripurna tersebut bertindak selaku inspektur upacara Ketua Fraksi Golkar Raski Mokodompit, komondan uoacara Kabag Umum Jackson Ruauw dan dihadiri oleh Anggota Fraksi Golkar Meiva Lintang dan Anggota Fraksi FRNK Noldy Lamalo.

Dalam sambutannya Rasky Mokodompit selaku ketua Fraksi Golkar mengatakan keagungan Tuhan diberlskukan dalam keluarga almarhum, sebagai teman dan rekan sangat kenal dekat,begitu banyak jasa dan karya yang dipersembahkan untuk daerah, kiranya apa yang sudah dipersembahkan oleh almarhum akan menjadi catan amal baik bagi generasi sekarang, dan biatlah almarhum mendapatkan trmpat yang layak disisi Tuhan

Rencananya jenasazah almarhum Jemmy Hengky Lelet akan dimakamkan di desa Pinamorongan Minsel yang adalah kampung kelahiran dan ini merupakan amanah.(/Josh tinungki)

Manado, SulutNews.Com -  Anggota DPRD Sulut Felly Runtuwene mengatakan dugaan terhadap pemanfaatan anggaran bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD Sulut yang digunakan untuk kepentingan pencitraan calon anggota Legislatif, saat ini marak dilakukan. Menurutnya, ada banyak kegiatan penyaluran Bansos dari pemerintah Provinsi yang justru dihadiri oleh bakal calon.

"Kehadiran calon dalam kegiatan Bansos yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah tidak masalah, namun jangan fasilitas pemerintah justru dijadikan komoditas pencitraan yang seakan kegiatan tersebut adalah upaya dari calon bersangkutan, itu tidak boleh," tegas Runtuwene.

Juga politisi Nasdem Sulut ini mengatakan modus menggunakan penyaluran Bansos, dijadikan media untuk mensosialisasikan diri itulah yang jadi masalah. "Harusnya sebagai calon wakil rakyat melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos, bukan malah menjadi pihak yang justru menggunakan kesempatan itu untuk memuluskan kepentingan pribadi," tegas Runtuwene.

Jelang Pemilu Legislatif tahun 2019, ada banyak kegiatan yang berlebel bantuan pemerintah yang disalurkan, namun itu disusupi oleh kegiatan pencitraan caleg dari partai tertentu.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut, menggelar rapat pembahasan terkait Peraturan Daerah (Perda) Fakir Miskin dan Anak Terlantar. Pembahasan yang digelar Selasa (9/10/2018) digelar untuk menyempurnakan rancangan Perda yang merupakan inisiatif DPRD Sulut tersebut dibuat untuk menjawab persoalan fakir miskin dan anak terlantar di Propinsi Sulawesi Utara yang masih terkendala.

"Semangat penanganan sudah ada, namun masih terkendala pada tata kelolah yang kurang terkoordinasi, antar lembaga," jelas ungkap Ferry Liando, tim pakar pembahas Ranperda.

Sementara itu Ketua Bapemperda DPRD Sulut Boy Tumiwa menjelaskan, kehadiran Perda Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Sulut adalah inisiatif DPRD Sulut untuk tujuan mempercepat penurunan angka kemiskinan Penguatan spek sosiologis, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dilatar belakangi serta mengacu pada UUD 45 yang mengamanatkan fakir miskin ditanggung oleh negara, yang terarah dan terpadu serta terukur, "Berbagai masukan untuk menyempurnakan Perda sangat dibutuhkan, agar penerapannya dapat efektif," jelas Tumiwa

Pada rapat pembahasan rancangan Perda tersebut diundang dari Dinas Sosial, LBH, Kemenkumham dan sejumlah organisasi pekerja sosial, guna melengkapi rancangan Perda. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNes.Com - Analisa pengembangan Usaha Kecil Menengah pemerintah Sulawesi Utara harus serius dengan banyak melakukan upaya untuk membangun jaringan dan bekerja sama dengan pihak Luar Negeri, ini dianggap penting, mengingat prospek dengan nilai tinggi, kerja sama dengan luar negeri juga didukung oleh teknologi pengembangan yang memiliki sumber daya manusia yang harus ditangkap.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Sulut Stevanus Vreke Runtu, usai menggelar kunjungan ke Swis bersama pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Sulut dalam kaitan gelar expo komoditi perdagangan.

Menurutnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Utara sangat baik dan bisa bersaing, namun yang menjadi kendala tidak pernah ada upaya dinas terkait untuk melakukan terobosan untuk bagaimana memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga dapat berkembng. "Pemerintah melalui dinas teekait harus serius, dengan melakukan terobosan guna meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki, agar pengembangan UKM dapat berkembang," kata SVR.

Juga kata dia, sistim pengembangan UKM di Sulut masih berjalan lambat bahkan terkesan kurang diperhatikan sehingga ada banyak potensi yang seharusnya sudah bisa berkembang, namun tidak maju." Kita harus banyak belajar dari negara berkembang terutama dalam hal pengelolaan sumber daya agar kekayaan alam yang dimiliki benar benar diberdayakan, agar sasaran menuju Sulut Hebat srbagaimana yang dicanangkan bisa dicapai." tegas SVR

Sebagaimana diketahui, sejumlah Pimpinan dan anggota DPRD Sulut pada 27 September 2018 lalu menggelar kunjungan kerja ke Swis guna menghadiri gelar pameran dagang yang dilaksanakan oleh pemerintah swis di mana potensi dagang Sulawesi utara turut dipamerkan.(/Josh Tinungki)