Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Jumat (29/06/2018) siang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi tahun anggaran 2017 juga Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulut Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulut sekaligus Tanggapan/Jawaban Gubernur Sulut terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.

   

Pada rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Marthen Manopo tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, Forkopimda Sulut, pejabat eselon Pemprov dan undangan lainnya.

Meski hanya menyerahkan pemandangan umum secara tertulis, namun Enam Fraksi di DPRD masing - masing Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Demikrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan (FRNK) dan Fraksi Keadilan  menyetujui Perubahan Perda dibahas pada tahapan selanjutnya.

Sementara itu dalam sambutannya menanggapi pemandangan umum Fraksi-fraksi di DPRD Sulut, Wakil Gubernur Sulut Steven O E Kandouw memberi apresiasi terhadap respon Anggota Legislatif yang menyetujui agar pembahasan perubahan perda segera dibahas untuk kemudian ditetapkan." Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tahapan pembahasan selanjutnya dan pemerintah sangat mengapresiasi kerja anggota DPRD yang langsung merespon usulan yang disampaikan," kata Kandouw

Tahapan selanjutnya terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2017 akan dilanjutkan dengan rapat pembahasan Komisi-Komisi bersama dengan mitra kerja. Dan untuk Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulut  Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulut, akan dibahas lewat Pansus DPRD bersama eksekutif.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memberi apresiasi atas pelaksanaan Pilkada serentak yang berhasil digelar sehingga dapat berlangsung aman tertib, menurutnya ini menunjukan kedewasaan  berpolitik masyarakat Sulut telah menunjukan kemajuan yang baik.

"Pilkada sudah terlaksana dengan baik dan semua pihak harus menghargai hasilnya sampai keputusan KPU ditetapkan," kata Angouw saat mengawali sambutannya pada rapat paripurna Kamis (28/06/2018) siang. Juga kata politisi PDIP ini, dengan penyelenggaraan Pilkada yang aman juga patut diberi apresiasi kepada semua stakeholder KPU, Panwas, aparat keamanan juga semua pihak yang terlibat untuk sukses terselenggaranya Pilkada." Hasil yang diraih adalah awal yang baik untuk pelaksanaan berikut, karena kita masih akan menghadapi Pilpres dan Pileg tahun 2019 mendatang, dan suasana kondusif ini akan terus dipelihara," kata Angouw.

Sebagaimana hasil perhitungan cepat yang dirilis dari berbagai sumber untuk Pilkada di Kabupaten Minahasa dimenangkan oleh pasangan Bupati Roy Oktavianus Roring dan Wakilnya Robby Dondokambey yang diusung gabungan parpol PDIP, Demokrat, Gerindra dan Hanura, untuk Pilkada Mitra dimenangkan Pasangan Bupati James Sumendap dan Wakilnya Joke Langi, untuk Pilkada Kota Kotamobagu dimenangkan oleh calon Walikota Tatong Bara dan Wakilnya Nayodo Kurniawan, untuk pilkada Bolmut dimenangkan oleh calon Bupati Depri Pontoh dan Wakilnya Amin Lasena, untuk Pilkada Sitaro dimenangkan oleh calon Bupati Evangelian Sasingen dan Wakilnya Jhon Hein Palandung dan untuk Pilkada Talaud dimenangkan calon Bupati Ely Engelbert Lasut dan Wakilnya Mochtar Parapaga.(josh Tinungki)

Manaado, Sulutnews - Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sulut Senin (25/06/2018) kemarin menggelar rapat guna membahas sejumlah agenda kerja yang akan segera dituntaskan. Terkait rapat tersebut kepada wartawan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengatakan agenda rapat Banmus dilaksanakan untuk membahas sejumlah agenda penting dimana harus dilakukan penyesuaian.

"Ada sejumlah perubahan sebagaimana peraturan pemerintah pusat, sehingga dipandang perlu untuk menyusun kembali draf yang sudah ada agar terjadi kesesuaian," kata Angouw.

Menurutnya sejumlah penyesuaian yang dilakukan diantaranya, penyesuaian Tatib dengan aturan yang baru yang sebelumnya berdasarkan PP Nomor 16/2010 tentang Pedoman Tatib, dan sekarang berdasarkan PP Nomor 12/2018 tentang Pedoman Tatib.

Untuk Penyesuaian Tatib berdasaran aturan yang baru ini, disepakati akan dibentuk Pokja (Kelompok Kerja) DPRD.

Juga penetapan dua Ranperda yang baru, yakni Ranperda Pelaksanaan APBD 2017 dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 4/2016 tentang OPD." Terkait beberapa perubahan tersebut rencananya akan dilaksanakan paripurna penyampaian pada Kamis (28/6) dan besoknya dilanjutkan dengan Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, " jelas Angouw.

Juga Angouw memgatakan terkait JAMKRIDA, diinformasikan harus disesuaikan dengan peraturan baru dan akan dikonsultasikan bersama Pemprov ke lembaga terkait di Jakarta. Hadir pada rapat tersebit Wakil Ketua Stevanus Vreke Runtu (SVR), Marthen Manopo, dan sejumlah anggota Banmus diantaranya, Edison Masengi, Cindy Wurangian, James Tuuk, Fanny Legoh, Judy Moniaga, Billy Lombok, Dirk Makagansa, Nori Supit, Rita Lamusu.(Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews - Wakil Ketua DPRD Sulut Marthen Manopo, SH berharap, agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang serentak akan digelar 27 Juni 2018 ini, hendaknya tidak sampai dinodai dengan tindakan yang dapat mencederai tatanan demokrasi yang sudah berjalan, hal ini penting diperhatikan agar pelaksanaan Pilkada yang Aman, Damai, Bebas dan Rahasia benar-benar berlangsung.

"Pilkada merupakan momentum untuk menetapkan pemimpin daerah, sehingga harus kita jaga bersama agar dapat berjalan aman sesuai yang kita harapkan," kata Manopo.

Juga kata sekertaris DPD Partai Demokrat Sulut ini, perbedaan pilihan dalam sebuah pesta demokrasi Pilkada adalah hal biasa yang harus disikapi dengan bijaksana, agar tidak terjadi gesekan yang justru dapat memecah belah keutuhan hidup berbangsa dan bernegara."Sebagai warga negara yang baik kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan menjunjung tinggi perbedaan yang ada dengan mengedepankan demokrasi yang santun untuk saling menghargai satu dengan yang lain," tutur Manopo.

Sebagaimana diketahui, Propinsi Sulawesi Utara, akan menggelar pilkada serentak di Enam Kabupaten Kota yakni, Kabupaten Minahasa yang akan milih Bupati dan Wakil Bupati juga Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Talaud, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara.(/Josh Tinungki)

MANADO - Ketua Komisi I DPRD Sulut Ferdinan Mewengkang mengingatkan agar masa cuti yang diberikan kepada Bupati dan Walikota yang mengikuti Pilkada serentak akan berakhir 23 Juni 2018, terkait hal tersebut diharapkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberlakukan aturan sesuai dengan ketentuan.

"Jangan sampai pada saat masa cuti berakhir masih ada Kepala Daerah yang belum kembali melaksanakan tugas rutinya, harus dilaksanakan tepat waktu," ujar Mewengkang.

Juga kata Mewengkang, proses pengembalian masa jabatan usai menjalani masa cuti bagi kepala daerah yang mencalonkan diri adalah amanat aturan sehingga tidak ada alasan untuk menunda." Masa jabatan berakhir setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik," kata Mewengkang.

Sebagaimana data di Komisi Pemilihan Umun (KPU) selaku penyelenggara Pilkada, Bupati/ Walikota yang kembali mendaftar sebagai calon yakni James Sumemdap (Bupati Mitra), Tatong Bara (Walikota Kotamobagu), Sri Wahyuni Manalip (Bupati Talaud), Depri Pontoh (Bupati Bolmut). (Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Keputusan Presiden Jokowi yang ditindak lanjuti oleh Mendagri terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) ternyata juga berlaku di DPRD Sulut, terbukti sejak Senin ( 04/07/2018) politisi dilembaga DPRD Sulut telah menerima THR. Infomasi yang dirangkum pemberian THR untuk anggota dewan diperkirakan mencapai Rp 6 juta hingga Rp18 juta. Besaran tersebut disesuaikan dengan status anggota dewan yang setara dengan pejabat eselon 2, serta jabatan di lembaga terhormat tersebut.

Terkait pemberian THR, bagi Anggota DPRD Sulut tersebut, Sekretaris DPRD Bartolomeus Mononutu SH yang dikonfirmasi membenarkan bahwa dana THR sudah disalurkan ke nomor rekening masing-masing.

“Baik staf ASN maupun anggota dewan sudah semua. Sudah di rekening masing-masing,” aku dia, Selasa (5/6/2018). Terkait hal ini, sejumlah anggota dewan yang ditanyai wartawan memilih tak berkomentar banyak. Mereka irit bicara, berbanding terbalik saat mengeluh di-TGR dana reses oleh BPK.

“Belum tahu. Belum ada informasi,” ucap sejumlah anggota dewan yang enggan di-publish namanya. Sedangkan anggota dewan Herry Tombeng mengaku terkejut dengan dana THR.
“Kami kan tidak merayakan lebaran. Mengapa harus ada THR,” ucap dia.

“Tapi kalau memang aturan disalurkan sekarang, saya masih bingung,” tambah dia.
Seperti diketahui, pada beberapa waktu lalu, dana reses anggota dewan di-TGR. Mereka harus mengembalikan dana reses dengan kisaran Rp20 juta hingga Rp 40 jutaan per legislator. (Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Forum Kordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulawesi Utara, menggelar literasi digital sebagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di masyarakat,  di Hotel Aryaduta, Kamis, 07/05/18.

Kegiatan yang terselenggara atas kerjasama BNPT dan FKPT tersebut, mengangkat tema “Saring Sebelum Sharing” yang di buka oleh Drs.M.Onibala, M.Si mewakili Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE,  yang di hadiri oleh perwakilan Polda Sulut, Kodam XIII Merdeka, Mahasiswa,  Jurnalis dan Masyarakat penggiat media sosial.

Dondokambey, dalam sambutannya yang di bacakan Onibala pada kesempatan itu mengatakan aksi radikalisme dan terorisme yang terjadi akhir-akhir ini yang mengancam Indonesia termasuk Sulawesi Utara semakin mengharapkan peran dari segenap komponen pembangunan antara lain Seluruh Bupati/Walikota, dan seluruh masyarakat untuk terus mempererat dan meningkatkan persatuan sekaligus memantapkan tekad dan komitmen untuk menyikapi setiap ancaman, agar dapat meningkatkan pengamanan dengan melibatkan aparatur keamanan.

Dalam agenda yang di kemas dalam bentuk diskusi tersebut,  menghadirkan beberapa narasumber diantaranya DR.Max R.Rembang, M.Si sebagai akademsi, Letkol Setyo Pranowo, SH, M.MM dari BNPT dan Imam Wahyudi selaku anggota Dewan Pers.

Ketua FKT Sulut James Tulangouw, SE dalam laporannya menyampaikan terimakasih karena oleh dengan tuntutanannya FKPT Sulut bersama pimpinan dan staf BNPT dapat melaksanakan kegiatan seminar dialog Literasi Digital dalam upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di masyarakat khususnya di provinsi Sulawesi Utara.

“Visi FKPT Sulut adalah terwujudnya provinsi Sulawesi Utara yang bebas dari terorisme melalui berbagi pendekatan dengan memperhatikan faktor-faktor kearifan lokal untuk menuju masyarakat Sulawesi Utara yang beriman, bertaqwa aman damai berbudaya sejahtera serta berdaya saing global berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 45″ beber Tulangouw.

Manado, Sulutnews.com - Setelah tahapan dan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) tuntas, politisi Partai Golkar Hanafi Sako akhirnya resmi menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara periode 2014-2019. Ia menggantikan Marlina Moha-Siahaan yang mundur akibat tersandung kasus hukum.

Pelantikan Sako dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Andrei Angouw yang mengambil sumpah dan janji anggota dewan dalam rapat paripurna istimewa yang digelar, Selasa (5/6/2018) sore sekitar pukul 16.00 WITA.

“Saya berjanji akan memperjuangkan aspirasi rakyat,” ucap Sako dalam janjinya yang didampingi rohaniwan dari agama Islam.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Steven Kandouw mengingatkan Sako untuk menjadi pejuang bagi rakyat. 

“Harus lantang bicara untuk rakyat. Jangan jadi wowo (bisu, red). Karena kata parlemen diambil dari kata parli yang artinya bicara,” kata Kandouw.

Ia juga mengingatkan Sako agar tidak jadi penghianat bagi rakyat.

“Harus berjuang untuk rakyat,” tambah dia.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut para Wakil ketua DPRD, Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut dan sejumlah anggota dewan. Turut hadir juga Forkopimda dan jajaran Pemprov Sulut, serta Sekretariat DPRD Bartolomeus Mononutu.

Kepada wartawan usai dilantik, ia menyatakan sudah siap  bekerja untuk rakyat hingga periode 2014-2019 berakhir.

“Saya sudah siap bekerja dan mengabdi untuk rakyat,” ucap dia. (***)

Manado, Sulutnews.com - Pemberian opini terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Sulut dianggap ada sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal, karena terdapat catatan yang memcolok dimana untuk tingkat pengangguran diera kepemimpinan Gubernur Oly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw sangat tinggi yakni sebesar 7,18 persen melebihi angka pengangguran nasional sebesar 5,50.

" Perlu ada perhatian dan kajian khusus oleh tim ekonomi pemprov, karena tidak masuk diakal jika pertumbuhan ekonomi meningkat, prosentasi penduduk miskin menurun dan, indeks pembangunan diatas nilai rata rata nasional, sementara tingkat pengangguran tinggi, ini fenomena yang tidak lazim" kata Taufik Tumbelaka pengamat politik pemerintahan Sulut.

Terkait tingginya tingkat pengangguran di Sulut Ketua DPRD Andrei Angouw menilai hal ini dipengaruhi oleh sektor non formal dimana pekerja disektor ini tidak menentu sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran." Pekerja disektor non formal tidak menetap sehingga mereka dianggap pengangguran," kata Angouw.

Berbeda dengan Angouw, Ketua Fraksi Restorasi Nurani DPRD Sulut Felly Runtuwene, menilai Opini WTP ditengah angka pengangguran tinggi patut dipertanyakan, karena sangat aneh jika pertumbuhan ekonomi mantap namun penangguran tinggi." Sepertinya perlu ada evaluasi kinerja terutama bagi dinas terkait untuk lebih terpacu melakukan terobosan agar persoalan pengangguran dapa ditekan," ungkap Runtuwene.

Berbeda disampaikan  Wakil Gubernur Steven Kandouw yang mengatakan tingginya angka pengangguran di Sulut dipicu berhentinya oprasional sejumlah pabrik pengalengan ikan yang ada dikoa bitung." Penghentian oprasional pabrik di bitung turut mempengaruhi naiknya angka pengangguran," ungkap Kandouw.

Sebagaimana data yang disampaikan Ketua BPK-RI Sulut DR Arie Ashar Aziz Opini WTP bagi pemerintah Sulut sudah yang ke empat kalinya. Khusus untuk anggaran 2017, dicatat  indikator kemakmuran dapat dicapai, dimana Perekonomian Sulut tumbuh mencapai angka 6,68 persen, lebih tinggi dari angka rata rata pertumbuhan ekonomi nasional juga presentasi penduduk miskin menurun diangka 8,10 persen dari nilai Nasional sebesar 10, 5 persen, indeks pembangunan Manusia sebesar 71,6 jauh kebih baik dari angka nasional yang hanya 70,8 persen pengangguran lebih tinggi dri nasional 7,18 diatas 5,50 persen, 0,394,  rasio nasional 0,391 nasional.(Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Seiring dengan perkembangan iklim usaha yang baik terutama di bidang perbankan, berbagai produk tektil yang kaya akan budaya peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia seperti batik telah mampu memikat perhatian dan menghasilkan daya beli masyarakat.

Sebut saja Batik Kaeng Minahasa yang dikenal pencinta batik karena lukisan tangan (catting) para pengrajinnya adalah contoh. 

Menurut Pemimpin Industri tektil Kaeng Manado Ferdy Umbas, sejak berdiri pada tahun 2014 telah diakui masyarakat sebagai salah satu kaeng batik tebaik yang mampu bersaing di tanah air.

"Batiknya menjadi kesukaan penggemar batik di Indonesia, bahkan berkat promosi sejak berdiri tahun 2014 Kaeng Minahasa sudah mampu bersaing di pasar global di Eropa yakni di Italia, Inggris, Belanda dan Amerika, " demikian menurut Ferdy Umbas kepada sulutnews,com, baru-baru ini di Manado.

Debby Mondigir, salah satu pengrajin batik Kaeng Minahasa menambahkan, pasar global Kaeng Minahasa masih didominasi busana seragam di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sulawesi Utara, Jakarta dan Surabaya. 

Permainan warna sangat menentukan kebaikan sebuah kain batik. Warna merah lebih disukai pasar luar negeri dan dalam negeri, kata Debby Mondigir.

Harga Kaeng Minahasa masih cukup mahal. Satu paket batik panjang kain 2,5 meter dilukis menggunakan tangan dijual dengan harga Rp2 juta hingga Rp 5 juta. Sedangkan produksi batik cetakan dijual dengan harga lebih murah namun tak mengurangi keindahan motif batiknya, hanya Rp300-500/paket. 

Bagi mereka yang ingin mendapatkan Kaeng Minahasa dapat mengunjungi outlet batik di Kompleks MCC Bahu Mall dan di Jalan Sea serta di semua toko sovenir Manado di Jakarta.

Herdy Umbas mengharapkan semoga Kaeng batik Minahasa akan menjadi pemersatu masyarakat dan dilestarikan para generasi muda dengan mencintainya guna mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.(/Yy).