Manado, SulutNews.Com - Sejumlah personil Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas Peraturan daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengingatkan pemerintah propinsi agar dalam rangka perubahan SKPD, agar dapat menyiapkan infrastruktur pendukung guna efektifitas pelaksanaan tugas.

Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang yang berharap kesiapan struktur badan perbatasan sudah harus disiapkan termasuk kesiapan infrastruktur bangunan kantor yang memadai guna efektifitas pelaksanaan tugas badan.

"Jangan sampai disaat Perda ditetapkan, justru harus terkendala oleh perangkat organisasi dan fasilitas kantor tidak siap," tegas Mewengkang. Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota pansus Noldy Lamalo yang mempertanyakan soal lokasi kantor perbatasan, yang sampai hari ini tidak jelas." Penetapan lokasi kantor sangat oenting guna efektifitas pelayanan, publik agar bidang tugas yang ditangani dapat berjalan maksimal," ujar Lamalo.

Juga dikatakan Anggota Pansus James Tuuk yang menuding perubahan nomenklatur Biro perbatasan menjadi Badan Perbatasan dan naik menjadi tipe A, ibarat seperti naik turunya celana seenaknya diturunkan dan seenaknya dinaikan, namun yang menjadi persoalan bukan soal itu tetapi yang penting adalah bagaimana pengelolaan badan perbatasan tidak mati suri, tetapi harus lebih jelas tupoksinya dan pejabat yang ditunjuk harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. "Apapun namanya, yang penting pelaksanaan tugas pokok dilakukan sesuai ketentuan dan efektif," kata Tuuk.

Menjawab penjelasan dari Pimpinan dan Anggota Pansus Sekertaris Provinsi Sulut Edwin Silangen menyatakan, perubahan yang dilakukan semuanya mengacu pada peraturan perundang - undangan melalui Peraturan menteri dalam negeri, sehingga pelaksanaanya sudah jelas. "Menyangkut pembentukan badan, juga organisasi perangkatnya serta kantor penunjang akan disipakan sesuai tupoksinya," jelas Silangen.

Untuk diketahui, dengan terjadinya perubahan tersebut, untuk efektifitasnya Pelaksanaan Perda nanti akan berlaku mulai tahun 2019.(/JOS)

Manado, SulutNews.Com - Menghadapi pelaksanaan agenda politik Nasional Pileg dan Pilpres 2019, Partai Golkar akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), terkait keguatan yang akan dilaksanakan mulai Kamis sampai dengan Sabtu (9-10/8) tersebut, mewajibkan seluruh anggita Fraksi Golkar dari DPRD Kabupatren, Kota, Provinsi dan DPR-RI.

"9 Anggota Fraksi Golkar di DPRD Sulut akan ikut serta dalam kegiatan ini, dan siap turut serta mensukseskan acara tersebut," ungkap Hanafi Sako, Anggota Fraksi Golkar DPRD Sulut. .

Juga kata personil Komisi I DPRD Sulut ini, diharapkan dari pelaksanaan Bimtek tersebut akan diterima informasih baru dari DPP, juga memberi arah bagi anggota Fraksi Golkar dalam menjabarkan sikap partai terhadap kebijakan pemerintah serta arah kebijakan dalam menghadapi Pilpres dan Pileg 2019.. " Diharapkan ada penambahan perolehan kursi di DPRD di Pileg 2019," ungkap Sako.

Seperti diketahui personil Fraksi Golkar di DPRD Sulut yakni Razky Mokodompit (Ketua) dan Anggota Stevanus Vreke Runtu, Edison Nasengi, Hanafi Sako, Ingrid JN Sondakh, Jongky Limen, Kristoporus Decky Palinggi, Cindy Wurangia dan Meiva Salindeho Lintang.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Ketua panitia khusus (Pansus) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPRD Sulut Meiva Lintang optimis jika pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) OPD akan tuntas atau selesai dibahas dalam dua pekan kedepan,, hal ini ditegaskan Lintang usai menggelar rapat perdana Pansus pada Senin (6/8) siang. Menurutnya untuk Perda OPD ada yang unik karena terdapat empat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengalami perubahan eselon.

"Dengan perubahan tersebut SKPD terkait akan lebih diberi ruang termasuk hak bugjeting bisa secara otonom mengajukan langsung kepemerintah pusat untuk pengusulan penambahan anggaran," ungkap Meiva.

Juga kata politisi yang pada Pileg 2018 mendatang kembali mencalonkan diri lewat DPD-RI, ini, untuk proses pembahasan Perda OPD, akan dipercepat sehingga dapat langsung diberlakukan." Target kita untuk Perda OPD akan selesai paling lambat dua pekan," tegas Meiva.

Terkait proses pembahasan perda OPD, direncanakan mulai Selasa (7/8) ini, Pansus akan menggelar pembahasan dengan mitra kerja SKPD dengan pansus.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Upaya menjadikan Sulawesi Utara maju dan berkembang, terutama dibidang pariwisata terus dilakukan, hal ini dibuktikan dengan akan segera dibangunnya wisata kelas dunia Disneyland di Provinsi Sulawesi Utara.

Terkait hal ini, Jumat (03/07) siang, PT Gudang Garam Group bersama pengelola Manado Skyline Tetempangan Hill yang berlokasi di Desa Koha Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa  telah menggelar pertemuan  dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk menyatakan kesiapannya membangun lokasi hiburan super mewah diatas lahan 125 hektar tersebut.

Atas rencana tersebut, Gubernur Olly Dondokambey menyambut positif dan diharapkan rencana tersebut dapat menunjang sektor pariwisata serta peningkatan perekonomian di Sulut."Agar tidak mubasir, nantinya dilokasi tersebut juga akan dibangun fasilitas lengkap seperti Hotel, Restaurant, Wahana bermain serta olahraga Paralayang dan lain-lain yang terpenting juga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Bulan depan sudah mulai berjalan prosesnya," Tegas Olly.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut, Wenny Lumentut yang juga sekaligus pemilik lokasi MSTH mengatakan, pihaknya telah menginvestasi anggaran sebesar Rp 2 triliun dan dipastikan akan membawa keuntungan besar bagi pemerintah dan warga secara langsung karena penyerapan lapangan pekerjaan dan pendapatan ekonomi rumah tangga.

"Keberadaan wahana Dislneyland. Untuk target pembangunannya dikerjakan selama 2 tahun," Ungkap Lumentut.

Juga kata dia, kelebihan dari lahan puncak tetemoangan Hill yakni dapat melihat langsung pemandangan keindahan Kota Manado juga semenanjung pesisir pantai yang membentang luas menggambarkan keindahan wilayah Nyiur Melambai sulawesi Utara.

"Pembangunan wahana Disneyland akan kita percepat agar tahun 2020 sudah bisa dinikmati oleh masyarakat," ungkap Lumentut.(JOS Tinungki)

MANADO, SulutNews.Com - Dekan Fakultas Hukum Unsrat Flora Kalalo menyatakan kecewa dengan sikap DPRD yang memanggil hearing dirinya sehubungan dengan vidio viral terkait polonco mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat yang berbau porno.

Pada rapat dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua Stevanus Vreke Runtu bersama Wakil Ketua Wenny Lumentut dan Anggota Komisi I bidang hukum dan pemerintahan Decky Palinggi, James Tuuk, Hanafi Sako Jeane Mumek, juga personil Komisi IV bidang pendidikan Meiva Lintang, Lucya Tarore, Muslima Mongilong, Nory Supit dan Siska Mangindaan tersebut, Kalalo menyatakan kecewa karena anggota DPRD justru lebih memperhatikan persoalan yang hanya lucu-lucuan, sementara persoalan serius yang saat ini nendera Unsrat seperti dugaan korupsi yang menjadikan mahasiswa menggekar demo justru tidak disentuh.

"Saya kecewa dengan sikap anggota Dewan yang terkesan mempolitisasi persoalan yang sudah selesai, sementara untuk persoalan yang memunculkan resistensi justru tidak pernah mendapatkan perhatian serius," kata Kalalo dengan nada kecewa.

Sementara itu menanggapi apa yang disampaikan Dekan Faktas Hukum Unsrat ini, Wakil Ketua DPRD Sulut Stevanus Vreke Runtu menegaskan, lembaga DPRD adalah lembaga yang menamoung aspirasi rakyat, sehingga dalam melaksanakan rapat dengar pendapat harus berdasarkan substansi dan tidak asal. "Jika dekan merasa kecewa silahkan tinggalkan kekecewaan ditempat ini, tapi yang  pasti DPRD akan selalu peduli dan siap membela kepentingan masyarakat," tegas, "SVR.

Hearing yang sedianya membahas soal video ospek mahasiswa Fakultas unsrat yang sempat viral katena mengandung pornografi, berubah menjadi pertemuan silaturahmi, karena substansi sudah diselesaikan.(JOS)

Manado, SulutNews.Com - Menindak lanjuti tuntutan, Asosiasi Nelayan Pajeko (Asneko) Sulawesi Utara, Komisi II DPRD Sulut menggelar rapat dengar pendaat, Selasa (31/7). Bersama  stekholder terkait

Aspirasi mandeknya proses perizinan di pusat terkait peralihan kewenangan dan penerapan sistem izin online yang menjadikan puluhan kapal pajeko di Sulut tak bisa melaut buntut habis masa perizinan melaut, persoalannya meski sudah mengajukan perizinan ke Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI, izin belum bisa diproses. "

Lucky Sariowan, Ketua Asneko Sulut mengatakan, persoalan ini memantik persoalan baru lagi jika tak segera di selesaikan.

Kata Lucky, para pekerja nelayan di Manado jumlahnya ribuan. Ia tak ragu banyak di antaranya adalah preman yang menggantungkan hidupnya dari hasil melaut.

Jika tak bekerja malah bisa hal ini bisa menimbulkan pengangguran dan mengarah ke tindak kriminal

"Situasi sulit sangat dirasakan oleh pengusaha dan nelayan dan jika masalah ini dibiarkan pasti berdampak pada terjadinya gangguran kantibmas." kata Sariowan sambil memberikan solusi agar masalah perizinan tak merembet ke mana-mana maka pemerintah daerah lewat Gubernur mengambil langka  dengan mengeluarkan rekomendasi agar kapal Pajeko bisa beroperasi sambil menunggu sistem OSS rampung untuk perpanjangan perizinan.

"Pasal 98 ayat ke 2, PP 24 yang baru keluar Juni 2018 lalu itu diatur Menteri, pimpinan lembaga, Gubenrur, Bupati, Wali Kota berwenang menetapkan keputusan dan atau melakukan tindakan yang diperlukan sepanjang sesuai asas umum pemerintahan yang baik," jelas Sariowan

Pada rapat yang dipimoin Ketua Komisi II Cindy Wurangian, dan Anggota Noldy Lamalo, Ferdinand Mangumbahang, Jongky Limen, Afan Mokodongan yang juga dihadiri Assisten I Pemprov, Bakamla, Polairut, DKP, tersebut DPRD Sulut mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah Propinsi melalui Gubernur  dapat menerbitkan Pergub yang memberikan ijin sementara bagi kapal nelayan untuk dapat nemangkap ikan lewat Dinas Perikanan Kelautan berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Terkait kebijakan Mentri Sisu Pujiastuti tersebut saat ini ada kurang lebih 158 kapal dan 6 (enam) ribu ABK terancam tidak bisa menangkap ikan, dan kehilangan pekerjaan. (JOS)

Manado, SulutNews.Com - Menyikapi masih anjloknya harga Kopra di Sulawesi Utata, Anggota DPRD Sulut Billy Lombok, mengatakan agar pemerintah segera mengambil langkah guna melakukan interfensi terhadap pelaku pasar ini dioerlukan agar penurunan harga yang terjadi dapat dideteksi penyebabnya. Menurutnya guna membedah persoalan harga komoditi pertanian semua pihak yang berkompeten perlu duduk bersama mencari jalan terbaik.

" DPRD perlu menggelar Forum Group Diskusi, dengan melibatkan Pemerintah juga pelaku usaha dan petani, untuk mencari pemecahan persoalan guna memproteksi harga kopra ditingkat petani," ungkap Lombok.

Juga kata politisi Demomrat asal daerah pemilihan Minsel Mitra ini, jika persoalan anjloknya harga Kopra terus dibiarkan tentunya akan membuat petani semakin terpuruk." Kondisi ditingkat petani sudah sangat memprihatinkan karena tidak lagi bisa mengandalkan komoditi kopra untuk itu perlu ada tindakan khusus agar petani bisa lagi menikmati hasil panen yang mereka usahakan," pungkas Lombok. (JOS)

Manado, SutNews.Com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memberi apresiasi yang tinggi terhadap peran dan tugas TNI khususya Angkatan Darat dalam menjaga keamanan wilayah Propinsi Sulawesi Utara. Kehadiran politisi PDI Perjuangan tersebut pada uoacara penyerahan satuan Kodam XIII Merdeka Kamis (27/7) pagi, sebagai bumti dukungan DPRD turut serta membntu TNI AD di Wilayah Sulut.

Menurutnya peran TNI yang menjadikan Propinsi Sulawesi Utara sebagai pusat penhembangan tugas Kodam XIII Merdeka memberi bukti betapa pentingnya kehadiran markas komando Kodam XIII Merdeka. " Terima Kasih Pak Madsuni dan Selamat Bekerja Pak Aritonang di Sulawesi Utara," kata Angouw saat menghadiri upacara penyerahan komandan satuan kodam XIII/merdeka Kamis (27/07).

Juga kata dia, koordinasi dan sinergitas dengan jajaran forkopimda dengan baik, sehingga program kegiatan untuk menjaga stabilitas keamanan daerah dapat berlangsung dengan baik, hal ini dibuktikan dengan terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban wilayah Sulawesi  Utara yang aman dan nyaman.." Semoga kedepan kondisi Sulawesi Utara ini akan tetap terjaga dalam kepemimpinan Pangdam XIII/Merdeka yang baru," ngkap Angouw

Untuk dimetahui komando Pangdam XII Merdeka saat ini dijabat oleh Mayjen TNI Tiopan Aritonang.  yang menggantikan  Maijen TNI Madsuni. (Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Meninggalnya almarhumah Syamas Wilma Mangumbahang Sakul istri dari Anggota DPRD Sulut Ferdinand Mangumbahang membawa duka cita bagi keluarga besar DPRD Sulut.

Peran serta mendampingi suami tercinta selama hidup almarhumah adalah bagian penting yang tak terpisahkan dalam mengawal aspirasi rakyat.

"Sebagai pimpinan dewan, kami turut merasakan duka yang dialami oleh Pak Ferdinand saat ini. Kami juga sudah mengetahui sakit yang dialami Ibu Wilma sejak bulan April, karena saya bersama istri pernah berkunjung saat almarhuma dirawat di Malaysia," tutur Andrei Angouw Ketua DPRD Sulut saat membawakan sambutan saat ibadah pemakaman istri Ketua DPC Gerindra Sangihe, Rabu (25/7) di Perum Kopergub Minanga Malalayang Dua. Sambil berharap anggota DPRD Sulut Ferdinand Mangumbang tetap kuat menghadapi gumul duka.

" Apa yang Tuhan buat baik adanya. Keluarga tetap kuat, pimpinan dewan, anggota dewan, Ibu-Ibu KIAD serta Sekretariat DPRD Sulut turut berduka cita," ungkap Angouw.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua Dewan Wenny Lumentut saat ibadah penghiburan Senin (23/7/2018).

Wenny Lumentut yang sempat menyumbangkan sebuah lagu untuk keluarga dalam sambutan ibadah penghiburan menyatakan, kita semua sebagai orang percaya sangat meyakini apa yang Tuhan buat baik adanya.

"Hidup ini adalah kesempatan. kami yakini itu karena apa, setiap mahluk hidup di dunia tidak luput dari kematian. Semua kita akan melalui jalan kematian. Hidup adalah kesempatan karena itu  berbuatlah seturut kehendak Tuhan, maka kita akan menerima janji Tuhan kehidupan kekal di sorga,"tutur Lumentut dalam sambutannya. (Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) paripurnakan Peraturan daerah (Perda) Pertangungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (DPRD) Sulut tahun 2017, di ruangan paripurna, Rabu (18/7).

Diketahui, rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andre Angouw dan dihadiri oleh Gubernur dan Wagub, masing-masing Olly Dondokambey dan Steven Kandouw, unsur Pimpinan dan anggota Dewan terhormat, Forkompimda Sulut, Sekprov Edwin Silangen dan pejabat eselon serta undangan.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengatakan, rapat paripurna ini dilaksanakan setelah sebelumnya dilaksanakan pembahasan komisi-komisi DPRD dengan Mitra kerja serta rapat sinkronisasi antara pimpinan komisi-Komisi dan Badan anggaran (Banggar) sudah selesai dilaksanakan.

“Rapat paripurna ini merupakan pembicaraan tingkat II dalam bentuk, penyampaian laporan hasil sinkronisasi komisi-komisi dengan Banggar DPRD, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, kesimpulan dan putusan dan Sambutan Gubernur Sulawesi Utara,” ujar dia.

Lanjut dia, setelah penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi selesai, selaku pimpinan rapat paripurna menyimpulkan bahwa Ke Enam fraksi telah memberikan pendapatnya menerima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

“Dan dokumen-dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” terang dia. 

Diketahui, kegiatan selanjutnya adalah penandatanganan persetujuan dan penyerahan terhadap Ranperda tersebut dan diakhiri dengan sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey. (Josh Tinungki)