Foto

Manado, SulutNews.Com - Nasib petani kopra yang memprihatinkan akibat harga kopra yang terus merosot, menjadi alasan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kopra Sulut mendatangi kantor DPRD Sulut Senin 26/11/2018) mereka menggelar demo menuntut DPRD Sulut bersama pemerintah agar dapat memproteksi harga kelapa Sulut.

Dalam aksi yang diwarnai aksi bakar ban tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut didampingi Anggota Rocky Wowor (PDIP), Billy Lombok (Demokrat), Audy Wongkar (PDIP), Netty Pantouw (Demokrat), berharap mahasiswa dapat memahami upaya yang sudah dan sementara dilakukan okeh DPRD bersama Pemerintah. " DPR Sulut bersama Gubernur sedang berupaya melakukan oroteksi harga Kopra dengan menghubungi pabrikan guna mencari solusi terkait harga koora yang sampai saat ini terus merosot," jelas Lumentut.

Juga kata politisi partai Gerindra Sulut ini, sejak anjloknya harga kopra, sehingga meresahkan petani di Sulut, DPRD Sulut sudah melakukan upaya dan samai saat ini sementara dilakukan." Kami di DPRD Sulut tidak hanya diam, kami bekerja untuk rakyat, kesedihan yang dialami oleh petani kopra juga menjadi kesedihan kami di DPRD," tegas Lumentut.

Pada aksi demo yang berlangsung selama 4 jam tersebut gabungan mahasiswa menyampaikan 5 tuntutan soal komoditi kelapa yakni 1.DPRD Sulut harus mendesak pemerintah sukut untuk segera menstabilkan harga kopra. 2.Pemerintah Sulut harus membuat regulasi (Perda) untuk mengontrol harga komoditi Kopra. 3.Pemerintah Sulut harus menghadirkan BUMD untuk mengelolah dan memproduksi koora sebagai bentuk industrialisasi disektor pertanian. 4.Pemerintah harus memberijan pendidikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi hasil produksi lokal dari hasil kopra. 5. Pemerintah harus mempertegas sistim bangsa dengan kembali kepada pasal 33 UUD 45.( Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Menyikapi masih banyak alat peraga kampanye Caleg yang masih terpasang dititik yang dinilai melanggar, Ketua Komisi Pemilihan Umun (KPU) Sulut Ardiles Mewoh menyatakan pihaknya sudah beberapa kali memanggil Parpol ataupun calon perseorangan, untuk melakukan sosialisasi, dimana terkait alat peraga kampanye harus sesuai dengan ketentuan atau dipasang dititik yang ditentukan oleh KPU lewat surat Keputusan.

"Terkait dgn temuan pelanggaran KPU akan menunggu rekomendasi Bawaslu selaku pihak yang berwenang melakukan penindakan dan akan diberlakukan sangsi secara bersama," jelasnya.

Juga kata dia soal untuk mekanisme pengadaan alat peraga kampanye, calon ataupun parpol bisa menerbitkan, namun sesuai ketentuan harus melewati verifikasi oleh KPU," Tidak bisa seenaknya karena sudah diatur, baik titik pemasangan dan juga materi harus lewat verifikasi, tegas Mewoh.

Tambahan, terkait pencitraan diri di mobil KPU menyatakan itu masuk kategori kampanye lainnya, namun yang diijinkan hanya di Mobil Pribadi atau plat nomor hitam.

Untuk tahapan kampanye Pemilu Legislatif dan Pilpres sementara tahapan kampanye yang berakhir pada bulan April 2019 mendatang. (Josh Tinungki)

Maumbi, Sulutnews.com - Buku berjudul "Sang Pembuka Gerbang" diwarnai dengan resepsi HUT Ke-57 Gubernurp DR Olly Dondokambey yang menjadi 'tokoh' sentral buku pengagas perubahan khusus  sektor pariwisata di seluruh wilayah Provinsi Sulut.  Acara berlangsung di Hotel Sutan Raja Maumbi, Minut, Sulawesi Utara, Minggu (18/11).

"Puji Tuhan semua berjalan seperti yang diharapkan. Saya berterima kasih untuk dukungannya. Mulai dari pemerintah hingga rakyat, terutama tentu buku ini dapat dilauncing hari ini," demikian sepenggal sambutan Gubernur DR Olly semalam di Acara ini.

Buku "Sang Pembuka Gerbang" terbitan Kepustakaan Populer Gramedia ini memberikan pemaparan kepada kita soal presepsi positif pemerintah Sulawesi Utara terhadap upaya Pemerintah pusat menjadikan Indonesia maju  bermartabat berkembang melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan berkelanjutan pada sektor Pariwisata.

DR Olly Dodokambey menitih kariernya sebagai politisi di DPR-RI, kemudian terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Utara bersama Wakil Drs Steven Kandouw pada Pilgub tahun 2016. Nawacita merupakan gagasannya nenjalankan roda pemerintahan. Maklum saja,  akhirnya Gubernur yang dekat di hati rakyat Sulut ini sukses membawa Sulut pada perubahan pendidikan SDM, terutama sebagai tokoh pembangunan sektor Pariwisata.

Olly Dodokambey memulai kebijakan pembangunan di sektor Pariwisata pada 5 bulan pasca dilantik menjadi Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Kebijakannya adalah Perizinan bebas Visa, Peresmian Kantor Bea Cukai, Ketersediaan Penerbangan jalur dalam dan luar negeri seperti Manado-Tiongkok. Semua syarat dibangun untuk siapkan persyaratan pariwisata. Tahun pertama setelah kebijakan ini ditempuh, kunjungan turis mancanagara naik hingga 46ribu orang, yang sebelumnya hanya kisaran 10-15 ribu orang. Tahun 2017 naik 86 Ribu orang turis, dan tahun 2018 naik menjadi 100 ribu orang, 2,6 juta diantaranya turis nusantara. Kemajuan demi kemajuan ini diakui beri sumbangan pertumbuhan ekonomi Sulut 6,23 persen lebih sedikit dari nasional.

Buku ini diangkat berdasarkan data-data. Ditulis Staf Ahli Gubernur Dino Gobel dan dieditor oleh Wakil Gubernur Sulut Ir Steven Kandow. Louncing dihadiri Forkopindo, Staf V BPK-RI Isma Tatun, Ketua TP-PKK Sulut Ny.Rita Tamuntuan, Wakil dr Kartika Tanos, Walikota, Bupati, Pejabat eselon dan undangan. (*/Yy)

Gubernur Pastikan 90 Persen Aspirasi Rakyat Terserap

Manado, SulutNews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan  terhadap APBD Propinsi Sulut tahun anggaran 2019.

Pada rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Senin (19/11/2018) tersebut ditandatangani rancangan perda APBD 2019 menjadi APBD, dimana anggaran pembagunan ditetapkan sebesar Rp. 4.986.577.970, dengan pembiayaan daerah  ditetapkan sebesar Rp 20 Miliar serta  Dana Perimbangan ditetapkan sebesar Rp 2.702.560.309  dan belanja daerah sebesar Rp 4,5 triliun.

Dalam sambutannya Gubernur Oly Dondokambey menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang menyetujui APBD, yang menegaskan jika aspirasi rakyat lewat anggota DPRD dipastikan sebesar 90 persen masuk dalam APBD 2019 dimana guna mempercepat kemandirian ekonomi kita tetapkan melalui 10 program pembangunan dengan memprioritaskan pada peningkatan sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur untuk tujuan peningkatan kesejahtraan masyarakat. " Penandatanganan Perda APBD sebagai landasan pijak berbagai program kerja pemerintah untuk kesejahtraan bersama," kata Olly, Juga kata dia, APBD tahun 2019 akan menjadi tahap selanjutnya dalam merealisasikan tujuan untuk membangun Sulawesi Utara menuju Sulut Hebat yang berdikari dalam ekonomi," tegasnya.

Sementara itu seluruh Fraksi- fraksi di DPRD Sulut, sebagaimana disampaikan juru bicara Badan Anggaran Ingrid JN Sondak saat membacakan laporan, menyatakan setuju pengesahan APBD Sulut 2019 dengam memberi 22 catatan yang menitik beratkan agar Pemerintah Provinsi mengefektifkan pelatihan tenaga pengajar untuk peningkatan kwalitas siswa, bantuan sarana dan prasarana untuk laboratorium, juga perhatian untuk anak Autis, membangun sekolah SMK Unggulan disetiap kabupaten Kota, mengatasi kendala pembayaran gaji guru honor SMA, SMK.

Juga mengusulkan dinas kesehatan membangunan Puskesmas di desa terpencil, juga untuk pasien BPJS kebih ditingkatkan agar tidak merugikan masyarakat, Memperbaiki ruas jalan provinsi yang saat ini kondisinya rusak juga membangun penerangan jalan dititik rawan terjadi kecelakaan dan potensi terjadi kriminalitas, pemerintah provinsi dapat memperhatikan saran peningkatan kebudayaan daerah, bidang pariwisata perlu menggunakan media one line untuk promosi, juga fasilitas olahrga perlu dibangun dan ditingkatkan untuk prestasi, peningkatan kegiatan penyuluhan pertanian di kabupaten dan kota, dan langkah pengembangan untuk menaikan harga kopra.

Pendapat akhir fraksi terhadap Panperda APBD 2019 menerima dan menyetujui ditetapkan menjadi Perda agar dokumen menjadi perencanaan untuk menjadi alat pelayanan sehingga anggaran tidak bisa diselewengkan untuk kepentingan pribadi. (*/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Dengan mengangkat tema, PKK menggerakan kehidupan berkoperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan, Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara menggelar Acara Temu Kader PKK Se-Sulut. Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua TP-PKK Sulut Ir Rita Dodokambey-Tamuntuan, Jumat (16/11) bertempat di Gedung Aula Kantor Gubernur Jln 17 Agustus Manado.

Dalam sambutannya Ir Rita Dodokambey-Tamuntuan mengharapkan PKK sebagai organisasi para istri penjabat walikota, bupati, pejabat eselon, camat hingga lurah harus pandai mengurus keluarga, suami disamping tahu beroganisasi. Peran istri sangat penting bagi kesuksesan suami itulah sebabnya juga seorang istri harus meningkatkan keterampilan serta ilmunya untuk dipraktekan dalam menjalankan tugasnya di dalam keluarga maupun betorganisasi.

Temu kader diwarnai Lomba Cerdas Tangkap dijuarai TP-PKK Kabupaten Minahasa, juara 2 Kota Manado dan juara 3 dari Kota Bitung. Berbagai pertanyaan seputar pengetahuan umum dan keluarga sejahtera yang dilontarkan panitia dan ditandai angka oleh tim juri diketuai Kadis Diknas Sulut dr Grece Punuh semuanya dapat dijawab dengan benar oleh peserta. Lomba diikuti semua utusan kota dan Kabupaten dari Tim Penggerak PKK Minahasa Induk, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolmut, Boltim, Kotamobagu, Tahuna, Sitaro.

Ketua TP-PKK Sulut Ny Ir Rita Dodokambey-Tamuntuan dan segenap pengurus TP-PKK sekota dan kabupaten di Sulut dengan baik menyaksikan lomba cerdas tangkap itu. Usai lomba Ketua Tim Penggerak PKK berkenan menyerahkan tropy tetap kepada masing-masing pemenang. Disamping itu Ketua TPPKK Kota Manado Ny Dra Imelda Bastiaan berkenan menyerahkan tropy kepada Jawara 2 Cerdas Tangkap TP-PKK Kota Manado.

Ketua Tim PKK Kabupaten Minahasa yang memperoleh juara 1 Dra Fenny Roring Ch.Lumanauw kepada wartawan menuturkan, sangat gembira memperoleh juara 1. Karena prestasi tak terduga ini adalah pertamakali disandang TP-PKK Minahasa setelah Bupati Roy Roring dilantik memimpin Minahasa untuk tahun 2018-2023.

"Saya sangat bangga kepada para kader terutama peserta Cerdas Tangkap. Dan berharap penuh di tahun mendatang TP-Pkk harus dapat lebih berprestasi lagi  untuk ikut serta dalam ajang PKK Jambore di Jakarta," katanya. Disamping itu pemerintah dan TP PKK akan menggelar ibadah syukur untuk kemenangan ini. Semua boleh hadir beribadah,  wartawan boleh hadir, ujarnya. (/*Yy).

Manado, SulutNews.Com - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Ayub Albugis mengatakan sudah saatnya seluruh bangunan kantor dan fasilitas yang dibangun di Sulut untuk menyediakan akses bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus, ini dinilai mendesak, karena sampai saat para penyandang cacat masih sangat kesulitan saat berhubungan dengan kantor-kantor pemerintah.

"Perlu ada kewajiban agar semua bangunan kantor atau fasilitas umum yang lebih dari satu tingkat diwajibkan membuat akses khusus bagi masyarakat penyandang cacat atau berkebutuhan khusus di Sulut," tegas Ayub pada rapat pembahasan APBD 2019, Jumat (16/11/2018).

Juga kata politisi PAN Sulut ini, pentingnya menyediakan akses khusus bagi masyarakat berkebutuhan khusus untuk bangunan kantor pemerintah maupun swasta serta fasilitas umum, karena itu adalah sebuah kewajiban," Fakta lapangan hampir semua bangunan yang ada di Sulut tidak menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.

Sementara itu menanggapi usulan tersebut Sekretaris Provinsi Edwin Silangen menyatakan untuk mengawalinya kantor Gubernur Sulut akan membangun seluruh WC akan dibangun bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan sebagai tindak lanjut akan dibuat Pergub keseluruh kabupaten Kota dan kalau perlu didukung dengan Perda. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Komitmen Fraksi Keadilan Sejahtra DPRD Sulut dalam perannya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat agar perbaikan kebijakan disemua sektor terutama Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Perikanan, prasarana jalan dan jembatan, juga dibidang Sosial, terus dilakukan. Terbukti pada pembahasan anggaran APBD tahun 2019, yang digelar Kamis (15/11/2018) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berbagai usulan mendapatkan respon dari Pemerintah dan masuk dalam program pembangunan.

Selain itu, Fraksi yang diketuai Amir Liputo ini mengingatkan pemerintah OD-SK agar menyikapi kelangkaan Gas, soal pemadaman Listrik agar tidak dilakukan oleh PLN karena menjelang perayaan Hari besar Keagamaan umat Kristiani. "Perlu ada proteksi teehadap pihak berkompoten, karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat," tegas Liputo.

Sehubungan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019 rencananya akan ditetapkan Jumat (16/11/2018) lewat paripurna DPRD Sulut. (Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Sejumlah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut menyorot kondisi dunia pendidikan Sulut khususnya tingkat SMA dan SMK yang saat ini dalam kondisin memprihatinkan, beragam laporan terkait keberadaan proses belajar mengajar termasuk fasilitas pendukung untuk peningkatan kwalitas guna menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal menjadi alasan agar pembenahan segera dilakukan.

"SMK di Nusa Tabukan kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini diperhadapkan dengan kekurangan Guru, bahkan kepala sekolah harus rela menjadi guru kelas, juga fasilitas pendukung juga sangat minim," ungkap Meiva Lintang pada rapat pembahasan APBD 2019 bersama TAPD Kamis (15/11/2018) di kantor DPRD Sulut.

Juga disampaikan Edwin Lontoh yang menyorot soal kwalitas pendidikan yang menurun, hal ini dibuktikan dengan proses penerimaan CPNS di Sulut yang tingkat kelulusan yang tidak mencapai 1 persen." Ini adalah bukti dan patut dipertanyakan  proses pendidikan di Sulut," kata Lontoh

Hal yang sama juga disampaikan Ingrid Sondakh yang meminta komitmen pemerintah provinsi untuk kiranya menindak lanjuti aspirasi terkait persoalan pendidikan agar apa yang disepakati dapat direalisasikan." Penting diperhatikan dan ada ska prioritas, sehingga tidak mendatangkan persoalan dimasa mendatang," tegas Sondakh.

Wakil Ketua DPRD Sulut Stevanus Vreke Runtu juga mengingatkan agar perlu dipertahankan untuk sekolah unggulan yang ada dikabupaten Kota, ini dimaksudkan agar sasaran menghasilkan SDM berkwalitas dapat dicapai." Pendidikan sangat penting untuk itu harus ada perhatian khusus, agar target yang ditetapkan dapat dicapai," kata SVR.

Sementara itu menjawab apa yang ditanyakan Pimpinan Banggar DPRD Sulut, Sekertaris Provinsi Edwin Silangen selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengatakan, untuk kekurangan guru akan mendapatkan prioritas dan dilengkapi dengan laboratorium, bantuan pendidikan akan ada penambahan alokasi anggaran, dana sekolah SMA dan SMK yang tersebar  di 15 kabupaten kota agar akan melakukan analisa lewat peran cabang dinas untuk cepat memberian informasi agar persoalan yang didapat langsung mendapatkan tindak lanjut,"Prioritas anggaran yang teralokasi untuk pendidikan, pasti akan diarahkan untuk membiayai, penanganan aspirasi yang sudah disampaikan," jelas Silangen.(Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Kesepakatan  internal fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (FRNK) DPRD Sulut  yang menyatakan posisi Ketua Fraksi hanya selama 2,5 tahun, dan setelah itu  diganti diduga menjadi celah menjalankan skenario yang dirancang untuk membungkam kekritisan Felly Runtuwene di DPRD Sulut.

Usulan Surat penggantian yang hanya ditandatangani oleh Sekertaris Fraksi Noldy Lamalo, tanpa didukung hasil keputusan rapat semakin mengundang tandatanya keputusan Ketua DPRD Andrei Angouw yang langsung membacakan penggantian dalam rapat paripurna. "Kesepakatan penggantian benar dan itu tidak masalah, namun harus lewat proses jangan hanya berdasarkan surat yang keabsahannya dipertanyakan langsung ditetapkan, ada apa ini, jika lembaga DPRD Sulut menetapkan keputusan tanpa kajian seperti ini patut dipertanyakan ada apa?" tegas Runtuwene yang mempertanyakan keputusan pimpinan DPRD.

Menanggapi pernyataan Runtuwene, Ketua DPRD Andrei Angouw menjelaskan, dirinya hanya menjalankan amanat aturan, dan keputusan yang diambil sudah sesuai mekanisme. "Proses penggantian sudah sesuai, dan itu telah menjadi kesepakatan bersama diinternal Fraksi, dan tidak ada skenario", jelas Angouw.

Sementara itu, Noldi Lamalo, mengatakan apa yang sudah ditetapkan adalah keputusan yang harus ditaati oleh semua, karena telah mengikuti prosedur dan tidak ada yang ilegal ataupun unsur kesenjangan dengan merancang hal-hal yang melanggar ketentuan. "FRNK adalah gabungan dari beberapa parpol yang secara bersama membangun komitmen untuk menjadi penyalur aspirasi rakyat yang diwakili," terang Lamalo.

Felly Runtuwene sendiri adalah Anggota DPR yang dikenal sangat kritis menyikapi setiap kebijakan pemerintah yang dinilai dapat membebani rakyat atau dinilai hanya memberikan keuntungan untuk kelompok tertentu. (Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Pelaksanaan paripurna DPRD Sulut dalam rangka pemandangan umum Fraksi-fraksi di DPRD Sulut yang digelar Rabu (14/11/2018), diwarnai perang interupsi.

Berawal saat Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw yang memimpin langsung paripurna memberikan kesempatan, kepada fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan (FRNK) untuk menyampaikan juru bicara langsung diinterupsi oleh Felly Runtuwene, yang menegaskan jika polemik penggantian pimpinan FRNK, perlu ditinjau kembali.

“Mekanisne penggantian perlu ditinjau kembali pimpinan, karena masih berpolemik, untuk itu pimpinan perlu memberikan penjelasan, sebab dalam tatib dengan jelas mengatur, ketika anggota fraksi dicabut keanggotaanya oleh Parpol pengusung, maka secara otomatis yang bersangkutan, tidak lagi menjadi bagian dari fraksi", tutur Runtuwene.

Interupsi juga disampaikan oleh Noldy Lamalo, yang menilai penggantian sudah memenuhi ketentuan dan sesuai mekanisme, karena sudah ada kesepakatan di internal fraksi." Penggantian sudah jelas, jadi sebaiknya tidak perlu dipersoalkan, "tegas Lamalo,

Merasa apa yang disampaikan Runtuwene, telah mencederai kesepakatan, Bart Senduk juga menginterupsi, jika penggantian pimpinan Fraksi FRNK sudah melalui rapat dan telah disetujui." Sudah ada kesepakatan, dan itu dihadiri oleh seluruh anggota fraksi dan telah disetujui dan ditandatangani lewat berita acara rapat," ungkap Senduk

Dalam paripurna yang diwarnai, aksi keluar ruangan oleh Forkopinda meski rapat belum selesai dilaksanakan itu, Wakil Ketua Wenny Lumentut, Stevanus Vreke Runtu, Marthen Manopo dan dua Anggita Dewan masing-masing Edwin Lontoh, Herry Tombeng juga menyampaikan interupsi yang menegaskan agar persoalan FRNK diselesaikan diinternal fraksi. (Josh Tinungki)