TAHUNA, Sulutnews.com - Gubernur Sulut Olly Dondokambey minta agar program Me'daseng yang dilakukan Pemda Kabupaten Sangihe harus dilakukan terus dimasa datang. Karena sangat baik dimana pemerintah dan masyarakat sangat dekat dan berbaur.

"Program Me'daseng ini baik dan harus dilakukan terus menerus."Kata Gubernur Olly saat menghadiri acara Me"daseng di Kampung Pananaru Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe Sabtu 16 Maret.

Olly mengatajan Me"daseng memperlihatkan kehadiran pemerintah dimasyarakat dan melayani masyarakat. Program ini konteksnya sangat melekat dengan nilai budaya dan juga sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat luas. "Saya mengapresiasi kegiatan ini karena itu harus dilanjutkan terus,"Kata Olly.

Sementara itu Bupati Sangihe Jabes Gaghana menyatakan banga atas kehadiran Gubernur Olly Dondokambey di Kampung Pananaru, karena Gubernur hadir disaat Me"daseng ke.19, ini sangat baik. Program ini karena sejak kami dilantik sebagai Bupati beberapa tahun lalu kegiatan ini kami lakukan dan sudah banyak manfaat karena mendengar aspirasi dan langsung dituntaskan bila ada masalah.

Program ini merupakan kultur budaya lokal yang besar manfaatnya. Acara ini sesuai data dilakukan disemua Kecamatan.Dan Kepala Daerah tingal dua hari dikampung dan makan ubi dan sayur tanpa nasi dan berdialog bernyanyi bersama masyarakat.

Dalam acara tersebut turut hadir Sekprov Edwin Silangen Bupati Sangihe Jabes Ghagana Wakil Bupati Helmut Hontong dan ratusan masyarakat.(/Fanny)

Manado, Sulutnews. Com - Puluhan masa yang tergabung dalam Kualisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Sulut, Senin (18/03/2019) menggelar aksi di Kantor DPRD Sulut, mereka menuntut agar Rancangan Undang undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera ditetapkan.

Dalam orasinya mereka mendesak agar DPRD Sulut selaku lembaga perwakilan rakyat dapat menyampaikan rekomendasi mereka untuk dibawah ke DPR-RI agar aspirasi tersebut dapat disahkan."Desakan pengesahan RUU PKS menandakan jika kasus kekerasan seksual di Sulut sudah sangat meresahkan dan memprihatinkan untuk itu dapat segera disahkan," tegas Linvia Gunde perwakilan AJI Sulut.

Foto : Dialog bersama Ketua Komisi IV James Karinda soal tuntutan oengesahan RUU PKS

Juga disampaikan Nur Hasanah dari Suara Parampuang Sulut yang menjelaskan tujuan mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS menjadi Undang undang tidak sekedar mengatur terkait proses pelanggaran dan menghukum seberat beratnya pelaku, tetapi lebih dari itu adalah menjawaban kekuatiran para korban pelecehan seksual atas apa yang mereka alami. "Desakn mengesahkan RUU PKS karena bentuk kekerasan seksual sudah sangat masif dan meresahkan sehingga perlu penanganan serius oleh semua pihak," ungkapnya.

Menanggapi rekomendasi tersebut James Karinda Ketua Komisi IV DPRD Sulut saat berdialog dengan kualisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Sulut di ruangan rapat komisi IV kantor DPRD Sulut mengatakan penanganan kasus kekerasan seksual sudah lama dibicarakan dan telah mendapat perhatian namun penanganannya tidak serius sehingga ini perlu lebih diberikan perhatian. Pengesahan RUU PKS secara pribadi sangat mendukung dan tuntutan lewat aspirasi yang disampaikan akan menjadi dasar bagi DPRD Sulut untuk menyampaikan ke DPR-RI dan pemerintah pusat yang memiliki kewenangan pengesahan RUU PKS."Pekan depan rekomendasi tuntutan pengesahan RUU PKS akan disampaikan ke DPR-RI, dan saya menjamin ini akan diterima juga oleh Pemerintah pusat," tegas Karinda.

Untuk diketahui ada lima alasan yang dituntut agar RUU PKS segera disahkan yakni, Angka kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia meningkat, Penyelesaian kasus kekerasan seksual selama ini sering merugikan perempuan Tidak adanya sistim pemidanaan dan penindakan terhadap beberapa jenis kekerasan seksual, Korban dan Keluarga akan medapatkan dukungan  proses pemulihan dari negara, Pelaku kekerasan seksual akan mendapatkan akses proses rehabilitasi untuk pelaku non fisik dan dibawah udia 14 tahun. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - DPRD Sulut dalam upaya agar mega proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ilo-ilo yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dapat segera direalisasikan dan mulai dibangun terus dilakukan, terbukti pada Kamis 14 Maret sampai Jumat 15 Maret 2019 pekan lalu Komisi III DPRD Sulut bidang oemvangunn menggelar pertemuan dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Prasarana Rakyat (PUPR) guna memantapkan proses lelang proyek yang seharusnya sudah berjalan sejak tahun 2018 lalu.

Foto : Rapat koordinasi Komisi III DPRD Sulut di Kementrian PUPR Jakarta

"Komisi III DPRD Sulut telah melakukan pertemuan dengan Kementrian PUPR, ini dilakukan untuk menindak lanjuti serta mencari kejelasan lelang proyek TPA Ilo-ilo," kata Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw

Juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Sulut Stevanus Vteke Runtu koordinator Komisi III yang memimpin langsung kunjungan tersebut, pihak Kementrian PUPR telah mengambil langkah dengan melaksanakan proses tender baru dengan melibatkan sejumlah preusahaan profesional yang nantinya akan ditetapkan sebagai pelaksana untuj pembangunan mega proyek TPA yang berlokasi di wilayah Kecamatan Wori Minahasa Utara. "Pihak Kementrian sudah melaksanakan proses tender baru dan dalam waktu dekat akan ditetapkan pemenang tender, untuk kemudian segera melaksanakan oekerjaan," ungkap SVR.

Pada pertemuan yang dilaksanakan di kantor kementrian PUPR Jakarta tersebut Ketua Komisi III DPRD Sulut Adrianan Dondongkambey, bersama Wakil Ketua Amir Liputo, Sekertaris Edison Masengi dan Anghoya Boy Tumiwa, Yongki Limen, Ayub Ali, Bart Senduk, Judy Moniaga, Billy Lombok diterima oleh Kepala Sub Bidang Kementrian PUPR, Ismail selaku penanggungjawab proyek. TPA ilo - ilo.

Selain itu, Komisi III DPRD Sulut juga melakukan kunjungan di Kementrian Perhubungan, untuk mengecek pembangunan sejumlah proyek Pelabuhan di Wilayah Sulut, termasuk pembangunan pelabuhan minsel yang masih terkendala akibat belum disahkannya Badan khusus yang menangani bidang oelabuhan laut. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Gubernur Sulut Olly  Dondokambey mengajak Jemaat GMIM untuk menjaga  persatuan kerukunan dan pelihara persaudaraan serta  membantu pemerintah dalam pembabgunan. Hal itu dikatakan Gubernur Olly Dondokamvey saat menghadiri Ibadah HUT ke 52 Jemaat GMIM Eben Haezer Bumiberingin Manado dan peresmian Pastori, Minggu(17/03/2019)

Hal yang sama dikatakan Gubernur saat menghadiri HUT 68 Jemaat GMIM Nasaret Tuminting Manado. Menurut Gubernur  peran Jemaat dalam menunjang pembangunan daerah penting terutama bersama pemerintah menjaga kerukunan dan menunjang program pengentasan kemiskiban dan pengangguran.

Olly memuji kemajuan Jemaat Eben Hezer dan Nasaret. Dalam bagian lain Olly menjelaskan program pembangunan daerah terutama infrastruktur dan pendidikan kesehatan serta orogram lainnya. Jemaat juga diminta jauhi narkoba. Olly juga mengatakan banyak program pemerintah pusat ke Sulut, program Jokowi seperti pembangunan jalan waduk Kuwil Jalan Tol Manado-Bitung  dan dana desa, program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan dan program BPJS. Olly berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat kepada Sulut,

Hadir Wakil Gubernur Steven Kandow, Ketua Sinode GMIM Pdt Dr Hein Arina, Sekprof Edwin Silangen, Ketua DPRD Sulut Andrei Angow dan pejabat eselon II lainya dan ratusan Jemaat di dua Jemaat Eben Heizer dan Nasaret.(/Fanny)

 

Manado, Sulutnews.com - Dirjen Pelayanan Kesehatan Departemen Kesehatan dr Bambang Wibowo mengatakan saat ini kawasan Indonesia timur dengan 17 Provinsi hanya ada 10 RS tipe A. Ini sangat memprihatinkan karena ini pasti berdampak pada mutu pelayanan kesehatan seperti di Papua.

Sementara Indonesia barat mencapai 61 RS tipe A. Hal itu dikatakan Dirjen saat menghadiri Pelantikan Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSIS) Sulut di Aryaduta Hotel Manado Kamis 14 Maret. Ketua PERSIS Sulut periode 2019.2022 Dr dr Jemmy Panelewen yang juga Dirut RS Prof Kandow.

Pelantikan dilakukan Ketua Umun PERSIS Pusat  dr Kuncoro dihadiri Asisten II Pemda Sulut Rudi Mokoginta SE. Menurut Dirjen meski hanya sedikit RS tipe A bukan berarti mutu pelayanan kurang baik. Pelayanan  tetap ditingkatkan terus, semua pelayanan terhadap pasien harus baik. Saat ini ada sekitar 2.800 RS di Indobesia, pihaknya terus memantau agar kualitas pelayanan semakin baik.

PERSIS pusat dan daerah harus menjadi mitra yang baik kedepan. Gubernur Sulut Olly Dondokambey menilai RS itu penting dalam menunjang pembangunan kesehatan di Sulut, seperti disampaikan lewat Asisten Ii Rudi Mokoginta. Kesehatan warga penting agar bisa membangun bersama daerah ini.

Ketua Umum PERSIS Pusat dr Kuncoro berharap PERSIS daerah melakukan inovasi yang baik dalam tugas, kita harus terus melakukan koordinasi yang baik sesama RS didaerah.

Ketua PERSIS Sulut Dr Jemmy mengatakan pihaknya akan meningkatkan pelayanan RS didaerah, kerja sama dengan BPJS dan pemerintah daerah akan kita tingkatkan.(/Fanny)

Manado, SulutNews.Com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, berharap para penggiat pendidikan di Sulawesi Utara, terus melakukan upaya, agar mutu pendidikan yang didukung prasarana pendidikan yang memadai dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang dapat bersaing desegala sektor. Menurutnya sejak lama orang Sulawesi Utara dikenal memiliki Sumber Daya Manusia yang sangat diperhitungkan dan ini sudah terbukti, namun akhir-akhir ini sedang mengalami penurunan prestasi dan ini patut mendapatkan perhatian bersama.

"DPRD Sulut sudah berupaya mengalokasikan anggara 20 persen untuk pendidikan sebagaimana amanat undang- undang, lewat APBD tinggal bagaimana pihak terkait melaksanakan program pendidikan untuk mencapai target yang hendak dicapai," kata Angouw.

Juga kata Politisi PDIP Sulut ini, upaya yang sementara dilaksanakan oleh pemerintah OD-SK, khusus sektor Pendidikan dengan berbagai program bantuan pendidikan sangat gencar dilaksanakan, ini menunjukan keseriusan dari pemerintah saat ini dan DPRD sangat mendukungnya. "Dari 10 prioritas program, sektor Pendidikan terus mendaoatkan perhatian dan ini menjadi komitmen dari Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw," kata Angouw menambahkan.

Dalam mendukung pengembangan dunia pendidikan di Sulawesi Utara, Angouw yang selalu perhatian terhadap kemajuan pendidikan ini mengatakan dalam setiap alokasi anggaran, DPRD Sulut akan terus mengawal, dengan menerapkan polutik anggaran yang cukup, sehingga pendidikan disemua tingkatan bisa maju dan propinsi Sulawesi Utara akan menjadi andalan. "Kejayaan sulawesi utara yang dikenal memiliki kwalitas manusia dengan kemampuan diatas rata-rata dapat selalu dipertahankan," pungkasnya. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Angota Perlemen atau DPRD dan DPR RI harus dekat dengan rakyat. Hal itu dikatakan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutan yang disampaikan Kasat Pol PP Stevan Liow Ssos MSi yang mewakili Gubernur saat membuka acara Legislativ Expo dan Pemilu Expo 2019 Selasa(12/03/2019) di Mantos 3.

Acara dihadiri ratusan angota DPRD di Sulut dan Provinsi Gorontalo, STAN pameran diikuti semua Kantor DPRD dan dari Sekretariat DPR RI, juga dari KPU dan Bawaslu Sulut.

Gubernur menambahkan peran DPRD dan DPR RI sangat penting dalam membuat aturan dan juga pengawasan. Dan harus melakukan kemitraan yang baik dalam mengawasi pembangunan dan tugas lainnya.

Olly menilai acara saat ini baik dan penting agar warga bisa melihat kinerja dan melakukan dialog dengan warga. Panitia pelaksana Yanny Kopalit mengatakan acara yang akan dilakukan hinga 15 Maret itu akan diisi dengan berbagai pertunjukan dan simulasi Pemilu dan dialog, ini sudah ketujuh kali. Tahun depan Gorontalo bersedia menjadi pelaksana.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.com - Gubernur Sulut Olly Dondokambey minta Bank Sulut harus tingkatkan kinerja terutama majukan ekonomi daerah dan harus tingkatkan laba dan pelayanan. Hal ini dikatakan Gubernur usai memimpin RUPS Bank SulutGo di Grandkawanua Kairagi Manado, Selasa (12/03/2019

RUPS berlangsung sekitar 15 jam Sejak Senin siang dihadiri pemegang saham dari Kabupaten dan Kota dan Pemprov Sulut dan Gorontalo serta dari Bank Mega.

Dalam RUPS telah diterima hasil kinerja tahun lalu sebanyak Rp 247 miliar dan juga pembagian tantim deviden dan untuk karyawan Bank SulutGo sehat namun harus ada pembenahan terus.

Dalam Acara tersebht dilanjutkan RUPS luar biasa yakni mengusulkan juga tiga nama untuk menganti Rustam Akili yang mundur menjadi caleg, tiga nama akan ikut tes di OJK dan akhir april baru RUPS ulang dan akan dibahas juga anggota Direksi. Akhir April akan kita lihat kinerja apakah bagus atau tidak Gubernur sebagai pemegam saham pengendali akan menilai kagi dan sejumlah pemegang saham lainnya turut mendukung dukung.(/Fanny)

RUPS Luar Biasa, Isyaratkan Penggantian

Manado, SulutNews.Com - Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa Bank SulutGo, menetapkan akan melakukan evaluasi program kerja bisnis yang dilakukan jajaran Direksi dan Komisaris selang tiga bulan, terhitung Januari sampai Maret 2019, pernyataan ini disampaikan juru bicara pemegang saham Bank SulutGo James Sumendap. Menurutnya evaluasi program bisnis akan digelar minggu ke empat bulan Maret 2019, dan hasilnya akan menjadi acuan terhadap keputusan atas kinerja dewan Komisaris dan Direksi.

Foto : Jajaran Direksi dan Komisaris Bank SulutGo

"Pelaksanaan tugas Direksi dan Komisaris selama tiga bulan akan dievaluasi, dan hasilnya bisa mempengaruhi keputusan RUPS luar biasa yang akan digelar minggu ke tiga bulan Maret 2019 ini," tegas Sumendap.

Juga kata dia, RUPS luar biasa yang digelar Senin (11/03/2019) mulai jam 10:00 pagi dan berakhir pukul 00: 38 pagi tersebut juga memutuskan besaran dana Tantim Bank SulutGo untuk Direksi sebesar 5 persen diturunkan menjadi 3,5 persen dimana 1,5 persen diberikan kepada jasa produksi dan pegawai." Termasuk juga soal RKUD Bolmong akan dikembalikan setelah hasil evaluasi pelaksanaan kinerja direksi selama tiga bulan," kata Sumendap.

Pada RUPS yang dihadiri seluruh pemegang saham tersebut juga diputuskan soal pengganti salah satu Direksi yang mengundurkan diri, dimana akan disaring tiga nama yang ditetapkan lewat Fit and Proper Test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk selanjutnya ditetapkan satu nama."Semua calon wajib mendaftar dan ikut FPT OJK," jelas Sumendap sambil menegaskan jika penetapan calon pengganti akan dilaksanakan profesional untuk menjaga kredibilitas Bank SulutGo yang menjadi kebanggaan masyarakat Sulut dan Gorontalo. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Rencana Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara yang akan membangun mega proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ilo - ilo berbandrol Rp 153 Milyar yang telah mendapat persetujuan DPRD Sulut  terancam gagal dibangun hal ini disebabkan proses lelang batal dilakukan.

Terkait hal ini Komisi III DPRD Sulut, Senin (11/03/2019) memanggil Dinas Pekerjaan Umum, Balai Prasarana dan Pemukiman serta Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BPPJK) Wilayah Sulawesi untuk menjelaskan, penyebab gagalnya proses lelang.

"Komisi III menggelar pertemuan guna meminta penjelasan soal gagal lelang pembangunan TPA ilo ilo sehingga dana APBN yang sudah dialokasikan akan ditarik kembali, dan ini merugikan Sulawesi Utara, jadi harus kita kejar.," ungkap Amir Liputo, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut.

Juga dikatakan Liputo, kekuatiran gagal proyek TPA Ilo - ilo masih bisa diselamatkan karena ternyata pemerintah Pusat telah membentuk Balai  Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BPPJK) yang berfungsi sebagai balai yang menangani proyek TPA Ilo ilo. "Sudah ada balai baru dan proses lelang sudah melewati mereka," ungkap Liputo sambil menjelaskan jika, sejumlah perusahaan yang mengikuti proses lelang tahun 2018 lalu dianggap tidak memenuhi syarat. "Kita akan mengejar dana pembangunan TPA Ilo-ilo agar tidak mubazir atau tidak kembali ke pusat, karena kalau dana tersebut kembali ke pusat kita yang rugi, sementara TPA Sumompo tidak mampu lagi menampung sampah," jelas Liputo.

Sebagaimana rencana TPA Ilo-ilo akan dibangun di Desa Wori, Kabupaten Minahasa Utara dan akan digunakan juga oleh pemerintah Kota Manado. (/Josh Tinungki)