Manado, SulutNews.Com - Setelah melaksanakan pemilihan yang dikuti oleh seluruh personil panitia Khusus, yang digelar Jumat (13/07/2018) siang akhirnya ditetapkan Boy Tumiwa terpilih sebagai Ketua Pansus Tata Tertib DPRD dan Meiva Lintang ditetapkan sebagai Ketua Pansus Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Terkait penetapan pimpinn Pansus tersebut Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut usai memimpin rapat pemilihan kepada wartawan mengatakan, dengan adanya penetapan pimpinn Pansus, diharapkan segera ada pembahasan guna mempercepat perampungan Perda agar segera ditetapkan dan dapat diberlakukan di Sulawesi Utara. " Pansus harus sudah mulai bekerja agar target penetapan dapat direalisasikan tepat waktu," ungkap Lumentut.

Juga kata dia, dengan akan ditetapkannya perda Tata Tertib DPRD, yang mengadop dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018, akan semakin menambah perbaikan kinerja Anggota DPRD, karena ada banyak kewenangan DPRD yang mengalami peningkatan termasuk akan menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur. "Anggota DPRD harus mampu menunjuman kinerja yang baik, karena jika tidak sebaiknya jangan menjadi anghota dewan," tegas Lumwntut.

Untuk diketahui, personil DPRD yang masuk dalam kelompok kerja penyusun pembahas peraturan tatatertib DPRD yakni Ketu Boy Tumiwa, Wakil Ketua Rasky Mokodompit, Sekertaris Billy Lombok, , Anggota lucya Tarore, Fanny Legoh, Ingrid Sondakh, Edison Masengi, James Karinda, Muslimah Mongilong, Judy Moniaga, Herry Tombeng,, Ayub Ali, Amir Liputo, Felly Runtuwene dan Bart Senduk, sementara itu untuk Pansus pembahas ranperda perubahan atas peraturan daerah No 4 2016 ,tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah prov sulut, Ketua Mevva Lintang, Wakil Ketua Novi Mewengkang, sekertaris James Tuuk, Angota Dicky Makagansa, Roky Wowor, Hanafi Sako, Jongky limen, Siska Mangindaan, Netty Pantouw, Syeny, Kalangi Rita Lamusu, Mursan imban, Moldy Lamalo, Nori Supit. (Jos Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Ketua Balegda DPRD Sulut Boy Tumiwa menjelaskan, Dewan Provinsi akan segera membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata tertib DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota.

Terkai hal ini, kepada wartawan Tumiwa menjelaskan jika kewenangan DPRD Provinsi akan lebih besar, seperti yang dijelaskan dalam revisi PP, yang mengamanatkan ketika terjadi persoalan sehingga sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan dan terjadi kekosongan maka akan dipilih oleh DPRD Sulut.

"Terjadi banyak perubahan dalam revisi PP 12, sebagaimana penjelasan pasal 23 ayat 2 DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda terus kemudian memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah atau kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, " jelas Tumiwa.

Juga kata politisi yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Sulut ini, untuk mempercepat penyusunan Perda ini, Bapemperda akan membahas Ranperda tersebut agar selesai tepat waktu." Sudah ada rapat pertemuan bersama tim ahli guna mempersiapkan kajian akademis, sebagai tahapan untuk penyempurnaan Perda," jelas Tumiwa.

Terkait agenda di DPRD Sulut saat ini Komisi-komisi di DPRD Sulut sementara membahas laporan pertanggungjawabn Gubernur terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun 2017, yang pembahasannya melibatkan mitra kerja komisi dari seluru SKPD dilingkup Pemerintah Propinsi. (Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Setelah sempat menggelar agenda kunjungan kerja keluar daerah, Komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara bakal menggelar agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja komisi sehubungan dengan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017.

Terkait agenda tersebut Sekretaris DPRD Sulut, Bartolomeus Mononutu melalui Kepala bagian (Kabag) Umum Sekretariat DPRD Sulut, Jackson Ruaw  mengatakan, Komisi II DPRD Sulut Bidang Perekonomian dan Keuangan akan melakukan RDP bersama mitra kerjadan sudah diagendakan, begitu juga dengan komisi lain.

“Untuk agenda RDP komisi II akan digelar mulai Kamis 12, 13 dan 16 Juli 2018. Dihari pertama bersama Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA, Dinas Kehutanan dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi,” jelas Ruaw.

Juga kata dia,untuk pembahasan hari kedua Komisi II bersama mitra kerja Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Penghubung, Badan pengelola Keuangan dan Aset, Biro Umum Setda Provinsi Sulut.

“Dihari terakhir, komisi II bersama Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pangan Daerah dan Bank Sulutgo,” terang dia

Komisi II DPRD Sulut, akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama 14 mitra kerja begitu juga dengan komisi I, III dan IV juga akan melaksanakan RDO namun diwaktu yang berbeda. (josh Tinungki)

Manado, SulutNews.com-Stefanus BAN Liouw resmi mendaftar kembali sebagai bakal calon Anggota DPD-RI daerah pemilihan Sulawesi Utara. Saat mendaftar di kantor KPU Sulut, Stefa yang saat ini masih terdaftar sebagai Anggota DPD-RI didampingi istri tercinta Miky Yunita Wenur bersama tim diterima langsung oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh bersama Komisioner Yessy Momongan.

Saat menyampaikan sambutannya Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, menyambut dengan baik atas kesiapan Stefanus BAN Liouw yang sudah mengikuti proses pendaftaran yang dilaksanakan guna memenuhi ketentuan." Proses pendaftaran ini berlangsung terbuka dan dapat disaksikan oleh semua pihak," kata Mewoh.

Sementara itu kepada wartawan Stefanus BAN Liouw menyatakan apresiasi yang tinggi atas penerimaan KPU dan Bawaslu yang telah memerima dirinya bersama tim saat mendaftar, dan hal ini singkron dengan dukungan yang sudah diberikan bagi dirinya untuk maju kembali sebagai calon anggota DPD-RI," Seluruh persyaratan sudah dipenuhi termasuk LHKPN dari KPK juga sudah dimasukan, skarang tinggal mengamankan dukungan yang sudah diberikan termasuk dari Ketua PKB Sinode GMIM, Ketua Kaum Bapa GEMIST dan dukungan dari teman teman Senator yang saat ini masih menjabat namun tidak lagi mencalonkan," ungkap Liouw.

Hingga hari kedua pendaftar sementara calon DPD-RI sebanyak 10 orang masing masing . Pricillya E.  Rondo, Johannis Christianus Salibana, Nouke Paat, Djafar Alkatiri, Philoteus Tuerah, Ramoy Markus Luntungan, Stevanus BAN Liouw, Jul Takaliuwang, Sharial Damopolii dan Wisye Rompis. (josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Nouke Paat pengusaha sukses asal Minut resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon (Bacalon) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, untuk Daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sulawesi Utara di Komisi Pemilihan Umum (KPU)Sulut, Senin (09/07/2018).

Saat mendaftar Nouke yang diantar oleh tarian Kabasaran mengaku jika keinginan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI didasarkan atas niat luhur untuk menjadi wakil rakyat Sulut yang berharap dapat berbicara lantang untuk menyuarahkan aspirasi rakyat dari timur Indonesia khususnya bicara soal budaya.

"Mendaftar sebagai calon DPD tidak hanya  sekedar ingin, tetapi bagaimana aspirasi rakyat Sulut yang selama ini dikekang dan kurang mendapatkan perhatian, dapat disuarahkan," ujar Nouke.  Juga kata dia meski DPD bukan lembaga pembuat Undang-undang seperti DPRD, namun sebenarnya DPD lebih bebas untuk mengeluarkan pendapat." Anggota DPD adalah calon perorangan yang tidak disusupi oleh kepentingan partai politik," ungkap Nouke.

Berkas pendaftaran diterima langsung oleh Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, didampingi Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon dan Salman Saelangi, menerima langsung berkas pendaftaran yang diserahkan oleh Nouke Paat setelah mengisi formulir pendaftaran.

“Nouke Paat merupakan  pendaftar ke tiga dari lima bakal calon DPD-RI Dapil Provinsi Sulut yang memdaftar pada hari pertama,” ujar Komisioner KPU Sulut, Meidy Tinangon.

Sementara itu, terkait proses pendaftaran bakal calon anggota DPD RI, KPU hanya memberikan waktu tiga hari mulai tanggal 9, 10 dan 11 Juli 2018." Tidak ada penambahan hari, KPU hanya memberikan kesempatan tiga hari untuk mendaftar, setelahnya masuk difase ferivikasi data dan jika ada kesalahan maka calon akan diberikan kesempatan untuk melengkapi data," jelas Ardiles.

Untuk diketahui pendaftaran bacalon DPD-RI Dapil Provinsi Sulut, Hari pertama dan kedua mulai Pukul 08.00 Wita – 16.00 Wita dan hari terakhir mulai Pukul 08.00 Wita - 12.00 Wita. (josh Tinungki)

DPRD Sulut Himbau Dinas Terkait Tak Persulit Kelompok Tani Manado, Sulutnews.com - Potensi lahan yang didukung oleh profesi petani dilingkup organisasi gereja khususnya komisi PKB GMIM, memiliki prospek baik untuk diberdayakan. Terkait hal tersebut Anggota Komisi 2 DPRD Sulut Ferdinand Mangumbahang berharap, dinas Pertanian dapat memberdayakan potensi tersebut dengan memfasilitasi kelompok pertanian dengan memberikan pendampingan. Menurutnya program bantuan yang ada sebaiknya diberdayakan lewat kelompok tani Pria Kaum Bapa. "Agar tepat sasaran, maka penyaluran bantuan sebaiknya diberikan kepada kelompok tani yang bernaung dibawah organisasi gereja, dan ini pasti berhasil sebab sudah banyak contoh yang mampu mengembngkan pertanian lewat kelompok yang bernaung dibawah organisasi gereja," kata Mangumbahang. Juga kata politisi Gerindra ini, luncuran program bantuan pemerintah pusat yang dikhususkan bagi bidang pertanian dapat menjadi solusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat untuk itu dharapkan penyalurannya tidak dipersulit." Bantuan bagi kelompok tani sangat dibutuhkan, guna membangun ekonomi rakyat, dan itu sinkron dengan tujuan nawacita presiden Jokowi yang membangun dari desa," kata Mangumbahang. Dalam kaitan program bantuan bagi kelompok pertanian, komisi 2 DPRD Sulut mendorong agar dinas terkait dapat menyalurkannya kepada kelompok tani yang benar-benar membutuhkan. (/josh tinungki)

Manado, SulutNews.com - Anggota Komisi 4 DPRD Sulut Ingrid JN Sondakh berharap, masa libur sekolah yang akan berakhir Minggu (8/07/2018) ini, diharapkan langsung diisi dengan proses belajar mengajar yang dapat mempersiapkan anak didik untuk belajar kurikulum atau matapelajari yang sudah disiapkan oleh sekolah, hal ini dinilai penting agar siswa peserta didik tidak merasa tertinghal usai menjalani masa libur panjang.

"Guru diharapkan tidak menambah hari libur, agar tidak mempengaruhi proses belajar mengajar dikelas, karena jika guru tidak hadir pasti kegiatan siswa untuk belajar tidak berlangsung," kata Sondakh. Juga kata politisi partai Golkar ini, kewajiban mengajar bagi guru adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan, sehingga jika dilalaikan, maka pasti akan mempengaruhi hasil yang akan dicapai." Prestasi ditentukan oleh kwalitas pendidikan, sehingga guru selaku pendidik juga dituntut disiplin," tegasnya

Sebagaimana diketahui, siswa prserta didik di Sulut baru saja menjalani masa libur panjang sehubungan perayaan hari besar keagamaan dan sudah akan berakhir.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.com - Proses Pemilu 2019, kini memasuki tahapan pendaftaran bakal calon (bacalon). Komisi Pemilihan Umun (KPU) selaku lembaga penyelenggara telah membuka pendaftaran calon yang ingin berpatisipasi lewat lembaga DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota, mulai 4 - 17 Juli 2018 dan segera berlomba berebut jatah kursi 2.500 yang disiapkan.

Terkait hal tersebut Ketua KPU Sulut Adiles Mewoh mengatakan, tidak ada perpanjangan waktu untuk tahapan pendaftaran, sehingga diingatkan bagi bakal calon segera mendaftar untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan uang sudah ditetapkan." Bagi pendaftaran Anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten harus oleh Ketua Partai politik, tidak bisa perorangan, dalam artian yang mendaftarkan ke KPU Harus Ketua Parpol," jelas Mewoh.

Juga kata dia, sebagaimana syarat pencalonan, untuk DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten  Kota harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dari Rumah Sakit, maksimal telah berumur 21 tahun saat penetapan Daftar Calon Tetap tanggal 20 September 2018,

soal domisili tidak mempengaruhi yang penting warga negara Indonesia, berijazah minimal SMA Sederajat, wajib dilegalisir, juga tidak sedang atau pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan hukum tetap paling tinggi 5 tahun, bukan mantan terpidana Bandar Narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan terpidana korupsi.

"Sebagaimana edaran KPU no. 620 tahun 2018, keterangan pemenuhan syarat calon, harus berdasarkan insyansi terkait yang berkompeten berhubungan dengan keterangan calon, sedangkan untuk Surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, harus dari rumah sakit atau dari BNN," tegasnya.

Untuk pendaftaran bakal calon sudah dalam posisi lengkap berkas agar hingga batas waktu oendaftaran ditutup, semua berkas bakal calon tidak lagi ditolak.(Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Agar pelaksanaan Pemilu 2019 dapat berlangsung sukses dan sesuai tahapan yang sudah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Utara, menggekar rapat koordinasi bersama stakeholder terkait untuk membahas berbagai syarat dan ketentuan untuk calon legislatif.

Pada kegiatan yang dilaksanakan di Kantor KPU Sulut, Selasa (03/07/2018), dibahas soal jadwal pengajuan daftar calonan anggota DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan Kota serta DPD daerah pemilihan Sulut.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menyampaikan untuk tahapan Pemilu 2019, sebagaimana Peraturan KPU No 5 tahun 2018, pengajuan daftar calon dilaksanakan mulai tanggal 4 - 17 juli 2018." Pengajuan daftar calon disampaikan oleh Pengurus parpol sesuai tingkatan , yakni untuk calon anggota DPRD Sulut dan DPD ke KPU Sulut, DPRD Kabupaten dan Kota ke KPU Kabupaten dan Kota," jelas Mewoh.

Juga kata dia, terkait pendaftaran calon Anggota DPD akan dibuka mulai 9-11 Juli 2018," Diharapkan bagi instansi terkait yang berwenang mengeluarkan dokumen sehubungan pencalonan,  dimohon untuk dapat menbantu menyiapkan dikumen yang dibutuhkan," kata Koordinator Devisi Teknis KPU Sulut Yessi Momongan.

Sebagaimana data yang ada untuk calon Anggota DPD sebanyak 25 orang, sedangkan bagi calon anggota DPRD propinsi sesuai jumlah kursi yang tersedia sebanyak 720 orang, dan jika ditotal secara keseluruhan calon Anggota DPD, DPRD Sulut dan DPRD Kabupaten Kota se Sulawesi Utara berjumlah 2.500 orang.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com -  Komisi 4 DPRD Sulut menggelar kunjungan ke asrama mahasiswa Sam Ratulangi yang berada di Kota Bandung Jawa Barat. kunjungan tersebut dilakukan dalam kaitan, memantau aktifitas mahasiswa asal Sulut yang mendapatkan program bea siswa dari pemerintah.

Kepada wartawan James Karinda Ketua Komisi 4 mengatakan, pantauan dilakukan sebagai komitmen pengawasan apakah progres alokasi anggaran APBD sebesar 20 persen untuk pendidikan benar- benar memberi manfaat atau tidak, dan ini penting dilakukan sehingga ada evaluasi.

“Implementasi dilapangan dari program beasiawa yang dialokasikan adalah bagian dari aspirasi, sehingga jika ini memberi manfaat, maka itu patut dipertahankan, apalagi anggaran pendidikan 20 persen adalah amanat undang-undang,”jelas Karinda.

Selain memantau aktifitas belajar dari mahasiswa kesempatan tersebut juga dilakukan untuk melihat kondisi asrama, sebab sebagaimana laporan yang masuk ke DPRD Sulut jika kondisi asrama kurang representatif.

“Dari hasil pantauan saat ini, memang benar kondisi asrama kurang nyaman ditempati, karena ada beberapa bagian bangunan yang sudah rusak dan perlu diperbaiki," ungkapnya.

Kunjungan Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Sulut sendiri dilaksanakn pada Selasa (03/07/2018) dan setelah kunjungan tersebut, pimpinan dan anggota komisi menggelar pertemuan dengan Kementerian Kesehatan terkait Dana Dekonsentrasi.(Josh Tinungki)