Manado, SulutNews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ProVinsi Sulawesi Utara menandai peringatan HUT ProVinsi Sulawesi Utara ke 54 tanggal 23 September 2018, dengan menggelar rapat Paripurna Istimewa, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw yang memimpin sidang  mengawali dengan membacakan historis penetapan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulut serta lembaran sejarah perjalanan Provinsi Bumi Nyiur Melambai Provinsi Sulut dimulai dari permulaan kemerdekaan RI. Dari perjalanan sejarah daerah ini, maka pada saat kepemimpinan Gubernur Frits Johannes Tumbelaka, Tanggal 23 September 1964 Daerah Tingkat I Sulawesi Utara menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964.

Dalam paripurna ini juga diperkenalkan para teladan yang berprestasi yang telah mengharumkan nama Sulut di Tingkat Nasional dan Internasional tahun 2018. Setelah selingan seni tari Budaya, sambutan Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Dirjen Otonomi Daerah Bapak DR. Sonni Sumarsono, MDM. Selesai sambutan diselingi pemutaran Video Teaser yang menampilkan giat pertanian yang dilakukan oleh Gubernur Sulut disela kegiatan kesehariannya sebagai Gubernur.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya menyampaikan berbagai program-program pembangunan Sulawesi Utara yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Gubernur dalam sambutannya banyak menyampaikan berbagai keberhasilan serta tantangan yang dihadapi untuk membangun daerah ini.

Hadir dalam Rapat Paripurna ini; Wakil Ketua MPR-RI yang juga mantan Gubernur Sulut Bapak E.E. Mangindaan bersama ibu, Anggota DPR-RI dan DPD-RI Dapil Sulut, Mewakili Mendagri Dirjen Otda DR. Sonni Sumarsono, Angt. DPR RI, Djenri Keintjem SH, MH, Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama Ibu Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Wagub Sulut Steven Kandouw bersama Ibu Kartika Devi Kandouw-Tanos, Para Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakikota, Konsul Jenderal Filipina dan Albania, Para Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut/yang mewakili, Para Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, Pejabat Forkompimda Sulut, Para Rektor PT, Sekprov dan Pejabat Eselon, Pimpinan BUMN dan BUMD, Para Pemuka Agama/Adat dan Tokoh Masyarakat, Generasi Muda, LSM dan Ormas, Pejabat TNI-Polri, Para Wartawan Cetak dan Elektronik serta undangan lainnya.(Advetorial)

Manado, Sulutnews.com - Berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 ayal (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Foto : Rocky Wowor

Manado, SulutNews.Com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut dalam peranya sebagai bagian dari perpanjangan rakyat dilembaga politik, agar berbagai harapan dan keinginan rakyat Sulawesi Utara dapat direalisasikan terutama dalam hal untuk menyampaikan aspirasi, tidak hanya saat pelaksanaan reses, tetapi disaat tidak sedang melaksanakan reses pun, F-PDIP selalu memberi waktu bagi seluruh masyarakat sulawesi utara untuk dapat menyampaikan apa yang hendak disampaikan.

Sebagaimana dikatakan Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut Rocky Wowor yang berharap agar segenap masyarakat Sulut untuk selalu dapat menyampaikan aspirasinya. "Kantor DPRD adalah kantor rakyat, sehingga siapapun bisa menyampaikan aspirasinya, dengan tentu mengikuti mekanisme yang ada disekertariat dewan," kata Wowor, Selasa(18/09).

Juga kata politisi yang sangat intens bicara soal kepentingan rakyat ini, dalam hal menerima atau menampung aspirasi rakyat adalah sebuah kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap wakil rakyat." Fraksi PDIP telah mendapatkan kepercayaan rakyat sehingga akan selalu berjuang bersama rakyat untuk tujuan kesejahteraan dan memberikan rasa nyaman bagi segenap rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," tegas Wowor.

Untuk diketahui sehubungan dengan masa keanggotaan sebagai wakil rakyat di DPRD Sulut periode 2015 - 2019 akan segera berakhir untuk kembali dipilih pada Pemilu yang akan dihelat bulan Juli 2019. (Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Ketua Komisi II DPRD Sulut Cindy Wurangian menyayangkan langkah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah melaksanakan tahapan pembangunan renovasi Anjungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Menurutnya DPRD Sulut dalam hal ini komisi II sangat setuju dan mendukung sepenuhnya rencana renovasi karena akan membantu kegiatan promosi pariwisata Sulut di Jakarta, namun yang perlu diingatkan acuan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar pembangunan sebagaimana amanat aturan harus ada, dan itu belum ditetapkan.

"Harusnya menunggu Perda ditetapkan dulu baru ada pekerjaan, kan Perda tinggal dibahas dan segera disahkan," kata Wurangian.

Pembangunan anjungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di TMII telah disetujui oleh DPRD Sulut, setelah dari hasil kajian, memang pantas untuk dilakukan renovasi, karena jika dibandingkan dengan anjungan milik Provinsi yang lain Sulut sangat memprihatin, tapi pelaksanaanya juga harus berdasarkan aturan karena ini menggunakan anggaran yang tidak sedikit apalagi itu dana bersama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota. "Masih bersyukur kalau tidak ada temuan pekerjaan yang menyimpang, jika ada siapa yang bertanggung jawab," tegas Wurangian. Untuk itu Perda harus ditetapkan dulu baru ada pekerjaan, " Imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pekerjaan renovasi anjungan pemerintah Sulut di TMII akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 60,5 Miliar yang untuk pekerjaan tahap pertama direalisasikan sebesar Rp 20 Miliar yang sumber anggaran dikumpulkan dari dana Pemerintah Kabupaten Kota masing - masing Rp 1 Miliar dan Pemprov Rp 5 Miliar selama tiga tahun.(Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (14/8/2018) menggelar Rapat Paripurna terkait enam agenda, yakni, penutupan masa persidangan kedua tahun 2018, penyampaian hasil laporan kinerja alat kelengkapan DPRD, pembukaan masa sidang ketiga  tahun 2018, penyampaian laporan pelaksanaan reses II tahun 2018, penyampaian/penjelasan Gubernur Sulut terhadap ranperda perubahan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2018  dan Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda perubahan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2018.

Paripruna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, didampingi pimpinan DPRD Sult, Stevanus Vreeke Runtu, Wenny Lumentut dan Marthen Manoppo juga turut dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama SKPD dan Anggota DPRD Sulut lainnya, Forkopimda dan tamu udangan.

Dalam penyampaian hasil reses kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey dimana Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw berharap kiranya hasil reses yang di serap seluruh anggota DPRD Sulut bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

Hasil reses agar bisa ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulut, bisa dianggarkan pada APBD Perubahan 2018, APBD Induk 2019, juga pada APBD di Kabupaten/Kota, juga melalui Gubernur Sulut Olly Dondokambey bisa diperjuangkan pada APBN 2019,” pungkas Angouw.(*Advetorial)

Manado, SulutNews.Com - Dugaan penyaluran benih kemasyarakat oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara disayangkan oleh Anggota DPRD Sulut Syenny Kalangi, saat rapat bersama Sekertaris Propinsi Edwin Silangen, Kamis (13/08/2018) siang, Kalangi menyampaikan keluhan masyarakat di desa Inobonto Kec Bolaang Kab Bolmong yang mengeluhkan soal bantuan bibit benih jagung yang justru tidak bisa ditanam.

" Ini laporan saat reses ternyata benih jagung yang disalurkan tidak bisa tumbuh saat ditanam," kata Kalangi.

Persoalan benih jagung diharapkan mendapatkan perhatian karna ini jelas merugikan petani, sehingga tidak bisa menanam akibat benih yang diterima tidak bisa bertumbuh." Sekprov perlu menyikapi soal ini, agar kedepan tidak lagi terjadi, "ungkap Kalangi.

Mennggapi hasil laporan tersebut, Sekertaris Propinsi akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan dinas pertanian untuk melakukan penelitian soal adanya temuan bibit jagung bagi petani yang justru tidak layak digunakan.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Anggota DPRD Sulut Hanafi Sako menilai kinerja Inspektorat pemerintah propinsi dibawa kendali Praseno Hadi selaku Kepala kurang optimal, hal ini dinyatakan Sako usai gelar rapat pembahasan terkait APBD 2018 dikantor DPRD Sulut. Menurut politisi partai Golkar ini, jika mengacu dari laporan yang disampaikan, pada rapat yang dilaksanakan Rabu (12/8/2018) siang, kinerja Inspektirat kurang optimal, karrna hingga bulan kedelapan tahun berjalan hasil pemeriksaan sangat kurang, dan belum mencapai setengah. apa setahun yg terealisasi dan perencanaan misalnya kerugian.

"Jika setiap tahun tidak bertambah atau tidak ada temuan berarti tidak benar pemeriksaan yang dilakukan, sebab optimalnya lebih banyak temuan maka kinerja inspektorat semakin baik karena bisa diukur," tegas Sako.

Dengan hasil ini, maka kinerja Inspektorat harus lebih dioptimalkan, jika tidak maka tugas dan fungsi Inspektorat seperti kehilangan roh." Inspektorat terlihat seperti tidak ada program, berjalan apa adanya dan kurang memberi warna yang tujuannya untuk mendukung optimalisasi program pasangan Gubernur Oly Dondokambey dan Wakil Gubernur Strven OE Kandouw ," kata Sako.

Sebagaimana pernyataan Kepala Insoektorat Praseno Hadi dalam rapat disampaikan untuk pemeriksaan SKPD belum mencapai sepertiga, sedangkan untuk SMU/SMK belum capai setengah dari total 200 sekolah Negeri maupun swasta.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw megatakan, rencana gelar pengucapan syukur yang akan dirayakan oleh segenap warga Kota Manado pada Minggu 9 September 2018 ini, hendaknya dapay dirayakan dengan penuh suka cita. Rasa syukur ketika merasakan berkat yang dikatuniakan oleh Tuhan sang oemberi kehidupan, hendaklah jangan hanya diisi dengan pesta pora, tetapi bagaimana warga kota dapat mengimplementasikan lewat kerja nyata membantu program pemerintah untuk menjadikan Kota Manado semakin Bersih dan terus menjaga kerukunan.

"Pengucapan syukur adalah momentum untuk bagaimana warganya bersama - sama pemerintah menjadikan Manado semakin bersih, maju dan dapat bersinergi membangun kebersamaan dalam persaudaraan yang rukun," kata Angouw.

Juga kata politisi PDIP yang menjadi Ketua DPRD Sulut dari Daerah Pemilihan (Dapil) Manado ini, mengatakan, keberadaan Kota Manado dari berbagai aspek, sudah baik, dan kedepan hal ini lebih ditingkatkan, terutama membangun sinergitas dengan Pemerintah Propinsi, sehingha sasaran pembangunan yang muaranya menjadikan masyarakat lebih sejahtra dan berintrgritas dapat dimaksimalkan. "Kita adalah Indonesia, yang tentunya bagaimana mengutamakan kepentingan semua dalam kaitan membangun Kota Manado kearah yang lebih baik," ungkap Angouw.

Dalam program pemerintsh Kota Mamado saat ini, untuk hari pengucapan syukur telah menjadi agenda tetap dan tanggal 9 September ini, akan dirayakan secars meriah oleh segenap warga Kota Manado, tanpa melihat golongan agama, karena acara ini dirangkaikan dengan kegiatan Manado Viesta.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Rabu (5/9/2018) menggelar rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Perubahan APBD Provinsi Sulut TA. 2018.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Andrei Angouw dan dihadiri Gubernur Oly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O. Kandouw, unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulut, Pimpinan Forkopimda Sulut, Sekprov Edwin Silangen dan pejabat eselon.

Pada rapat yang digelar sebagai amanat Berdadasarkan Pasal 16 ayat (6) PP No. 12/2018 dalam sambutannya Gubernur Sulut Olly Dondokambey menegaskan APBD Perubahan karen ada hal spesifik yang harus dilakukan perubahan yakni penyertaan modal dan penguatan Bank SulutGo agar tidak tergerus dgn kebijakan lain sehingga perlu dilakukan penguatan anggaran, juga percepatan pembangunan agar berjalan lebih baik, "Penyerapan lambat sehingga perlu direncanakan selama setahun agar dapat maksimal dan terlaksana dengan baik." urai Dondokambey.

Dengan ditandatanganinya KUA PPAS APBD 2018 ini maka berbagai kebijakan pembangunan akan segera dilakukan agar sasaran pembangunan untuk menuju Sulut Hebat dapat dicapai sesuai target.(/Josh Tinungki)

Manado SulutNews.Com - Gelar masa reses II Tahun 2018 Anggota DPRD Sulut Boy Tumiwa di Ranoyapo, Tengah dan Wawona, berhasil menjaring sejumlah aspirasi masyarakat. Persoalan yang penting dan harus mendapatkan perhatian yakni soal anjloknya harga kopra petani yang saat ini menjadi keluhan hampir oleh petani di Kabupaten Minsel.

"Kopra adalah komoditi andalan, jika harganya terus anjlok ini bisa menjadikan petani di Minsel rugi dan pasti berdampak kurang baik," ungkap Tumiwa.

Aspirasi yang juga disampaikan dari hasil pertemuan di tiga lokasi diantaranya persoalan infrastruktur jalan, Bendungan dan Irigasi serta bangunan Sekolah SMA masih mendominasi setiap pelaksanaan reses. bermasalah dan perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah.

"Aspirasi yang disampaikan sangat mendesak dan diharapkan mendapatkan perhatian," ungkap Tumiwa. Juga aspirasi yang disampaikan masyarakay di Desa Tawaang Kecamatan Tegah warga disana berharap Irigasi dan jalan propinsi juga mendesak diperbaiki dan juga di Desa Wawona akses jalan propinsi dari Wawona menuju Popareng hingga desa Pungkol juga diharapkan segera diperbaiki, karena menjadi jalur utama masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktifitas. " Sudah sejak reses tahun lalu aspirasi ini muncul, namun belum mendapatkan perhatian srhingga diharapkan pada alokasi APBD tahun 2019 ini bisa terakomodir." kata Tumiwa.(/Josh Tinungki)