Manado, SulutNews.Com - Ketua Komisi I DPRD Sulut Ferdinand Mewengkang mengatakan, guna melaksanakan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan DPRD, maka pihaknya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja komisi.

Pada RDP yang digelar Senin, (28/1/2019), Komisi yang membidangi Hukum dan Pemerintahan ini, meminta penjelasan realisasi program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana terungkap dari 1 507 Desa di Sulut dan 80 kelurahan , anggaran sebesar Rp 5 Miliar yang dialokasikan pada thn 2018,, terealisasi sebesar 4 persen.

"Anggaran dinas sebaiknya dapat direalisasikan 100 persen, jika terjadi penghematan ini patut dipertanyakan, karena dinas bukan perusahaan swasta yang mencari keuntungan, sehingga jika terjadi penghematan akan dapat apresiasi, tapi kalau kantor dinas pemerintah lebih banyak pada pelayanan publik yang intinya untuk mensejahtrakan masyarakat, ' kata Sako.

Juga disampaikan anggota Komisi Netty Agnes Pantouw yang berharap agar dinas dapat mengoptimalkan, setiap pelaksanaan program agar pada tahun 2019 realisasinya  bisa mencapai 100 persen. " DPRD sulut berharap pihak dinas dapat efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lewat program yang sudah ditetapkan, sehingga penyerapan anggaran bisa dicapai sesuai target," kata Pantouw.

RDP antara Komisi 1  dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektorat, Biro Hukum, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pemerintah Propinsi, dilaksanakan untuk mengetahui realisasi orogram anggaran tahun 2018.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews. Com - Menyikapi persoalan PT Bank Sulut Gorontalo (BSG) dari ancaman pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sejumlah Kabupaten Kota yang menjadi pemegang saham, Anggota DPRD Sulut Hanafie Sako menilai perlu segera diselesaikan.

Menurutnya timbul persoalan tersebut adalah akibat kepemimpinan direktur Utama Jefrie AM Dendeng dan Komisaris Utama Sanny J Parengkuan yang dinilai gagal membangun komunikasi dengan para pemegang saham.

"Jajaran management BSG perlu meningkatkan pelayanan dan memperbaiki kwalitas komunikasi terhadap para pemegang saham, ini harus dilakukan," tegas Sako.

Juga kata politisi yang juga praktisi perbankkan yang pernah bekerja di PT Bank SulutGo ini berharap agar kondisi ini cepat diselesaikan karena bisa mempengaruhi keberlangsungan PT Bank SulutGo." Ancaman kehilangan pendapatan yang akan memperlambat ekspansi kredit, adalah hal serius yang segera diselesaikan, agar eksistensi BSG tetap terjaga," kata Sako.

Sebagaimana diketahui, Indikasi kebuntuan komunikasi mulai terlihat saat pemkab Bolmong melakukan pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) senilai Rp 1,2 triliun dari Bank SulutGo ke Bank BNI mulai April 2018 lalu.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulultnews.com - Wakil Gubernur Sulut Steven Kandow minta agar regulasi bidang perikanan harus ada perbaikan sesuai kondisi daerah. Hal itu dikatakan Wagub kepada pers usai membuka Seminar dengan Topik Sulut Menjadi Provinsi Tuna dikantor Gubernur Sulut Jumat, 25/01/2019.

Wagub menilai Sulut kaya akan ikan termasuk ikan Tuna tapi kita sering sulit karena aturan atau regulasi yang tumpang tindih. Kedepan pusat dan daerah harus ada koordinasi dalam membuat aturan terkait penindakan pencuri ikan Wagub dukung pemerintah pusat agar ikan kita tidak dicuri nelayan kita saat ini suda bagus.

Dalam seminar dilantik juga organisasi Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) dengan Ketuanya Dr Ir Frangky Manumpil yang juga Menjabat Kepala Biro Ekonomi Pemda Sulut. Dr Manumpil mengatakan pihaknya akan membantu sektor perikanan agar maju dan nelayan sejahtra.(/Fanny)

Manado, SulutNews.Com - Menindak lanjuti aspirasi yang masuk agar kantor sekertariat DPRD dapat membangun akses jalan masuk menuju ruangan kantor DPRD bagi penyandang disabilitas, langsung ditindak lanjuti, terbukti pihak sekertariat telah membangun jalur khusus agar warga yang memiliki kebutuhan khusus tidak lagi sulit masuk ke ruangan Anggota Dewan ataupun ruangan rapat yang ada di kantor DPRD Sulut.

Terkait hal itu Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengatakan, pembuatan jalur khusus adalah kebutuhan dan itu harus dilakukan. "Kantor DPRD adalah rumah rakyat dan siapa saja boleh datang termasuk mereka yang berkebutuhan khusus," kata Angouw.

Sementara itu Sekertaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu, menjelaskan, pembangunan akses bagi warga penyandang disabilitas atau mereka yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa melewati tangga biasa telah disediakan jalur khusus, ini dilakukan agar disaat mereka datang ke kantor DPRD Sulut tidak lagi mengalami kesulitan."Kantor DPRD telah menyiapkan jalur khusus, dan saat ini pembangunannya sementara dirampungkan," jelas Mononutu.

Juga dikatakan Mononutu, selain akses bagi penyandang disabilitas, jalur khusus ini juga diperuntukan ketika ada penanganan darurat gangguan kesehatan bagi Anggota DPRD ataupun staff yang membutuhkan jalur khusus juga ibadah pesemayaman jenazah yang berhubungan dengan kantor DPRD." Kesulitan membawa petih jenazah seperti pengalaman sebelumnya, kedepan tidak lagi karena sudah disediakan jalur khusus," ungkap Mononutu.

Mulai tahun 2019 pihak sekertariat DPRD Sulut telah melakukan beberapa penyempurnaan, mulai dari pengamanan, juga ruang lingkup kantor yang saat ini susanannya deperti dalam ruangan hotel karena diperdengarkan musik instrumen sehingga suasana kerja semakin bersemangat. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara melalui Komisi I DPRD Sulut melakukan kunjungan ke Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XIII Merdeka.

Kunjungan tersebut dilakukan selain untuk bersilahturahmi juga dalam tujuan membangun kemitraan dengan jajaran TNI agar sinergitas tetap terus berjalan sehingga DPRD dalam peran dan tanggungjawabnya dapat selalu berkoordinasi. "Stabilitas keamanan daerah yang sudah terbina selama ini serta dalam rangka sukses pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Anggota DPD-RI, DPR-RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota pada 17 April 2019 mendatang, itu dapat dilaksanakan dengan baik, "jelas Ferdinan Mewengkang yang memimpin langsung rombongan Komisi I DPRD Sulut.

Pada pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XIII Merdeka di jalan Samratulangi Manado pada Selasa (22/1/2019) tersebut, rombongan Komisi I DPRD Sulut yang datang diantaranya Wakil Ketua Kristoporus Decky Palinggi, Sekertaris Jenny Mumek Anggota James Tuuk, Netty Pantouw, Eva Sarundajang dan Syenny Kalangi disambut langsung oleh Panglima Daerah Militer XII Merdeka Mayjen (TNI) Tiopang Aritonang.

Sementara itu menurut Jackson Ruaw Kepala Bagian Umum kantor Sekertariat DPRD Sulut, pertemuan di Makodam merupakan lanjut agenda Komisi I DPRD Sulut setelah sebelumnya pada Selasa (21/1/2019) Kapolda Sulut Irjen (Pol) Remigius Sigid Tri Hardjanto juga telah mengunjungi kantor DPRD Sulut. " Setelah pertemuan rombongan komisi I DPRD Sulut juga berkesempatan meninjau rumah dinas Kapolda dan SPN Karombasa yang meruoakan pusat pendidikan calon anghota Polri di Sulut,," kata Ruaw. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut dalam upaya membangun kemitraan bersama jajaran Kepolisian Daerah, pada Senin (21/1/2019) siang mendapat kunjungan dari Kapolda Sulut Irjen (Pol) Remigius Sigid Tri Hardjanto.

Pada kunjungan yang berlangsung di ruangan Ketua DPRD Sulut tersebut kapolda bersama empat Pimpinan Dewan Propinsi dan Ketua Komisi I DPRD Sulut Ferdinand Mewengkang membicarakan berbagai topik termasuk soal keamanan daerah juga terkait kondisi politik daerah jelang Pilpres dan Pileg 2019.".Pertemuan hanya sekedar silaturahmi sekaligus perkenalan, juga untuk membicarakan kondisi politik daerah menjelang Pilpres dan Pileg, " ungkap Ketua Andrei Angouw.

Senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut, jika kunjungan Kapolda Sulut ke DPRD adalah untuk mengenal lebih dekat  lembaga politik DPRD Sulut, sekaligus untuk perkenalan." Kunjungan Kapolda sangat positif dan ini sudah diagendakan, termasuk membicarakan masalah keamanan," kata Lumentut.

Pada kunjungan kali ini Kapolda diterima oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Wakil Ketua Wenny Lumentut, Stevanus Vreke Runtu, Marthen Manopo, dan Anggota Komisi I diantaranya. Nety Pantouw, Jeany Mumek, Syenny Kalangi dan Kristoporus Decky Palinggi, James Tuuk dan Simon Sako. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Kapolda Sulut minta  Pilpres dan Pileg 17 April 2019 di daerah Sulut harus damai dan sejuk. Hal itu dikatakan Kapolda Sulut Irjen Pol DR Remigius Sigit Try Haryanto, Jumat(18/01/2019)  di Aula Mapolda Sulut dalam pertemuan dan KPU. TNI dan Polri Bawaslu Tokoh tokoh Agama Pimpinan Parpol.pemerintah dan pers.

Sementara itu Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Mengatakan semua masyarakat harus mendukung Pemilu damai dan sejuk. Pemilu penting karena memilih pemimpin kita dan angota dewan.Sulut pasti akan lancar dalam Pemilu.

Gubernur mengatakan  kedepan akan mengumpul semua kepala desa untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Kapolda. “Kita harus sukseskan Pemilu”, tegas Gubernur.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.com – Wakil Gubernur Drs. Steven Kandouw hadiri acara Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Utara dari Drs. Murdjito Sasto, M.Si kepada Efendy B. Peranginangin, SH MH di Ruang CJ. Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (16/01/19).

Pada kesempatan itu Wagub Steven Kandow minta Kanwil Hukum dan HAM Sulut yang baru Bapak Efendy untuk tingkankan kerja sama dengan pemda Sulut. “Sebagai instansi Vertikal kita harus lakukan itu”, katanya.

"Atas nama Pemerintah dan segenap lapisan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, saya mengucapkan terimakasih yang tulus disertai penghargaan yang tinggi kepada Bapak Drs. Murdjito Sasto, M.Si atas segala karya, karsa dan kerjasama yang terjalin indah selama menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut"

Efendy mengatakan akan melalukan kerja sama yang baik, ini penting untuk tugasnya kedepan akan lakukan pengawasan ketat terutama orang asing atau wisatawan asing yang cukup banyak di sulut. Saya akan tingkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tindak pelaku korupsi.(/Fanny)

MANADO, SulutNews.Com - Meski ada kewajiban untuk hadir dalam setiap pelaksanaan rapat paripurna, namun masih ada anggota DPRD yang tak hadir. Terbukti pada rapat paripurna perdana yang digelar Rabu (16/1/2019) sehubungan penutupan masa persidangan 3 tahun 2018 dan pembukaan masa persidangan pertama tahun 2019 ada empat anggota DPRD Sulut yang tidak hadir.

"Paripurna sebagaimana tata tertib seluruh anggota dewan wajib hadir dalam setiap pelaksanaan rapat paripurna, jika ada anggota yang tidak hadir itu berarti melanggar tatatertib," kata Taufik Tumbelaka.

Juga ditambahkannya, sesuai tatib juga dijelaskan jika anggota DPRD yang tidak hadir enam kali secara berturut-turut pada rapat paripurna dapat dikenai sangsi berupa pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW)." Jelas untuk pelaksanaan rapat paripurna setiap anggota dewan wajib hadir," tegasnya.

Sebagaimana pantauan sulutnews.Com pada pelaksanaan paripurna yang digelar Rabu (16/1/2019) kemarin empat anggota DPRD Sulut yang absen yakni Bart Senduk Ketua Fraksi Restorasi, Bily Lombok Anggota Fraksi Demokrat tidak hadir alasan  mendampingi orang tua yang sedang sakit, Audy Wongkar dan Eva Sarundajang Anggota Fraksi PDIP. (/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, menggelar sidang Paripurna terkait capaian hasil kinerja sepanjang Tahun 2018, pada rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Rabu (16/1/2019) juga disampaikan laporan hasil masa reses 3, dan penutupan masa persidangan ke 3 tahun 2018 serta pembukaan masa persidangan pertama tahun 2019.

Pada paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Steven O E Kandouw tersebut juga disampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD, Laporan kinerja Komisi Komisi, Laporan Kinerja Badan Pembuat Peraturan Daerah (Baoemoerda) dan laporan Badan Kehormatan.

"Laporan disampaikan untuk mengevaluasi kinerja, dan ini biasa dilaksanakan berdasarkan amanat undang undang," kata Angouw.

Sementara itu, wakil Gubernur Steven OE Kandouw saat menyampaikan sambutannya menegaskan, apa yang telah disampaikan oleh masyarakat lewat anggota DPRD akan segera ditindak lanjuti. Menurutnya hasil reses tidak akan lewat, tapi akan dibahas lebih lanjut oleh Gubernur bersama SKPD dan apa yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi pasti akan ditindak lanjuti, juga yang kewenangan pemerintah Kabupaten kota " Sekecil apapun aspirasi yang berhasil dijaring pasti akan langsung ditindak lanjuti," tegas Kandouw.

Sejumlah aspirasi yang berhasil dijaring yakni untuk Kota Manado, yakni terkait penyaluran KIS dan dana BOS diharapkan tepat manfaat, juga di Dapil Nusa Utara, Soal harga BBM dan Gas LPG yang dijual diatas harga HET, juga anjloknya harga Pala yang menjadi komoditi unggulan masyarakat, dan Dapil Minsel Mitra terkait pelebaran jalan, serta pelestarian lingkungan hidup menjadi harapan rakyat yang disampaikan saat Reses Anggota DPRD Sulut.(/Josh Tinungki)