Manado, Sulutnews.Com - DPRD Sulut selasa, 23 April 2019 menggelar Rapat Paripurna DPRD Sulut dengan agenda Penutupan Masa sidang pertama tahun 2019,  Laporan Kinerja Alat Kelengkapan Dewan, Pembukaan Masa Persidangan kedua  tahun 2019, Laporan Hasil  Reses Pertama tahun 2019,  Penyampaian  penjelasan Gubernur  terhadap laporan keterangan  Pertanggungjawaban Gubernur Sulut tahun 2018.

Foto : Gubernur Olly Dondokambey saat memberikan laporan LKPJ dihadapan rapat paripurna DPRD Sulut

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, dan 3 Wakil Ketua masing masing, Drs.Vreke Runtu, Wenny Lumentut dan Marthen Manoppo.

Juga dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandow. Dalam pengantarnya Ketua Dewan Andrei Angouw menjelaskan paripurna ini didasarkan pada Rapat Badan Musyawarah yang sejalan dengan UU Pemerintahan Daerah .

Untuk laporan AKD baik Pimpinan dewan dan Komisi serta Reses, disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

Untuk Dapil Manado, Amir Liputo selaku juru bicara menyatakan harapan besar warga Kota Manado, agar ada sinergitas antara Pemkot Manado dan Pemerintah Sulut.

Agar pembagunan di Sulut dan Kota Manado terkoneksi baik, termasuk dengan aspirasi soal pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.

Foto :  Suasana Ruang Sidang Paripurna DPRD Sulut

Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw yang memimpin jalannya rapat paripurna menyampaikan bahwa agenda yang dilakukan seluruh kelengkapan dewan wajib disampaikan ke pimpinan untuk dipertanggungjawabkan.

Demikian dengan LKPJ Gubernur, jelasnya Laporan Pertanggungjawaban Gubenur, sesuai amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dimana menyebutkan kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam  penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan agenda Pilkada 2020, yang akan menyerap anggaran cukup fantastis dengan nominal Rp900 miliar.

Dengan anggaran yang cukup signifikan tersebut, Olly berharap jangan sampai menggerus dan berdampak terhadap kelangsungan pembangunan. Mengingat sejak semula, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Terkait dengan realisasi APBD 2018 yang diplot sebesar Rp2,5 triliun, lanjutnya sudah direalisasi sesuai dengan peruntukannya diantaranya program pro rakyat seperti kemiskinan, pendidikan,  pembangunan kesehatan, reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, peningkatan daya saing, investasi serta penanggulangan bencana.

Turut hadir, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Sekda Sulut Edwin Silangen SE, Sekretaris DPRD Drs Bartolomeus Mononutu, Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut, anggota DPRD, Wakil BPKP, BNN, perwakilan perbankan dan jajaran SKPD. (/Josh Tinungki)

Laporan Hanya Diserahkan

Manado, Sulutnews.Com - Gelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 1  tahun 2019 dan penyampaian laporan alat kelengkapan DPRD sekaligus pembukaan masa sidang II dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan reses I tahun 2019 serta penyampaian LKPJ Gubernur tahun 2018, Senin (23/4/2019), tak dapat menjadi acuan untuk mengetahui hasil kimerja 45 Anggota DPRD Sulut. Pasalnya pada rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw tersebut  seluruh laporan baik Pimpinan, Komisi-komisi dan Alat Kelengkapan Dewan juga hasil pelaksanaan reses hanya diserahkan tanpa dibacakan.

"Bisa saja hasil kinerja tidak sesuai yang ditargetkan, sehingga laporan hanya disampaikan tanpa dibaca," kata Taufik Tumbelaka pengamat politik Sulawesi Utara.

Juga kata dia, mengingat DPRD adalah lembaga politik representasi masyarakat dan menjadi lembaga yang menjadi jembatan aspirasi masyarakat, maka harusnya laporan kinerja harus dibaca, sehingga publik dapat langsung mengetahui."Bagaimana kinerja bisa kita nilai jika laporan hasil kinerja anggota dewan hanya diserahkan, atau jangan- jangan laporannya belum selesai disusun sehingga mereka bingung harus baca teks apa?"kata Tumbelaka.

Sementara itu saat membacakan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2018 Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap masyarakat sulut yang telah mensuport program kerja pemerintah, bahkan dalam sambutannya Dondokambey juga  menyampaikan Pesan Presiden Joko Widodo bagi masyarakat Sulut yang berjanji akan menjadikan Propinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan prioritas dalam pembangunan 5 tahun kedepan. " Bapak Presiden akan memprioritaskan pembangunan untuk Sulawesi Utara," u gkap Dondokambey. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Keberadaan kantor Sekertariat DPRD Propinsi Sulawesi Utara terus memberi magnet bagi pejabat dilingkup sekertariat DPRD Propinsi yang ada di Indonesia, Terbukti pada Senin (22/4/2019) Kepala sub bagian rumah tangga dan protokoler DPRD Propinsi DKI Jakarta bertandang ke kantor Sekertariat DPRD Sulut. Pada kunjungan tersebut Asril Pinayungen Kasubag Rumah Tangga dan Protokol Sekertariat DPRD DKI Jakarta merasa terkesima dengan interior dan penataan ruang kantor wakil rakyat  Sulawesi Utara tersebut. Menurutnya meski Propinsi DKI Jakarta memiliki pendapatan jauh lebih banyak dari Propinsi Sulut, tapi kalau soal bangunan kantor DPRD DKI Jakarta kalah jauh dari DPRD Sulut.

"Saya sangat kagum dengan Sekertaris DPRD Sulut karena mampu memberikan kenyamanan bagi Anggota DPRD dengan menata ruangan kantor yang sangat artistik," kata Asril Kasubag Rumah Tangga DPRD DKI Jakarta.

Juga kata pejabat asal Palembang tersebut, dengan bisa mengunjungi dan melihat langsung keberadaan Kantor DPRD Sulut, dia akan memberikan laporan agar penataan interior terutama ruangan paripurna agar dapat meniru Kantor DPRD Sulut."Kantor DPRD Prooinsi DKI Jakarta harus meniru penataan ruangan kantor DPRD Sulut karena sangat spesifik dan nampu menghadirkan kenyamanan bagi Anggita Dewan terutama dalam hal menyampaikan pendapat," ungkap Asril.

Pada kunjungan tersebut rombingan staf sekertariat DPRD DKI Jakarta didamoingi langsung sekertaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu, Kabag Umum Jacson Ruaw, Kasub Maxi Tenda dan beberaoa staf. (/Josh Tinungki)

Ketua KPU Sulut : Semua Pihak Diminta Menghargai Proses Perhitungan Suara Manual

Manado, Sulutnews.Com - Menjawab banyaknya klaim  Partai Politik dan juga calon Anggota Legislatif disemua tingkatan, yang menyatakan perolehan suara sudah mencapai quota dan masuk sebagai calon jadi, Ketua KPU Propinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh berharap agar semua pihak termasuk calon dan pendukung untuk menghargai proses perhitungan suara manual yang sementara berlangsung. Menurutnya mekanisme oentahapan yang dilakukan harus dihargai, sebab dengan melakukan klaim secara sepihak, bisa menimbulkan gejolak sebab yang diinformasuhkan bukan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sebagai pihak yang berkewenangan mensahkan perolehan suara hasil Pemilu.

"Proses rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang masih berlangsung, sehingga diharapkan semua pihak dapat menghormati dengan cara untuk tidak mengklaim perolehan suara,dan menyebar luaskan, " tegas Mewoh. Juga kata Dia,, dengan beredarnya klaim yang dilakukan oleh caleg dan juga Parpol ini bisa berdampak kurang baik dan bisa memicu gejolak, jika hasil perhitungan KPU secara manual berbeda." Diharapkan semua pihak dapat bersabar dan menunggu hasil rekapitulasi yang sementara dilakukan oleh KPU yang nantinya akan diumumkan secara terbuka," kata Mewoh.

Sebagaimana diketahui saat ini ada banyak sekali informasi beredar yang menyatakan soal klaim suara, padahal KPU sendiri belum mengumumkan secara resmi hasil perolehan suara yang didapat oleh calon Anggota Legislatif." Secara konstitusional belum ada calon anggota legislatif jadi di Sulut," pungkas Mewoh. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Sekprof Sulut Drs Edwin Silangen SE mengatakan sejak kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandow sudah menerapkan sistim pelayanan perijinan berusaha Online. Bahkan sampai Kabupaten dan Kota.

“Sistim ini penting untuk kecepatan pelayanan perijinan dan mengurangi kesalahan, dengan sistim ini maka akan cepat investor masuk urus ijin tanpa berbelit belit. Dan ini akan menunjang kemajuan daerah" Kata Sekprof Edwin Silangen saat membuka acara Workshop Pelayanan Perijinan Berusaha Sistim Digital Online di Hotel Swissbel Manado Senin 15 April 2019.

Acara dilaksanakan atas kerjasama Dinas Pelayanan Satu Atap Sulut dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat. Hadir ratusan peserta dari pejabat terkait dan dari Kabupaten dan Kota se Sulut.

Menurut Sekprof sistim online ini memang sudah seharusnya dilakukan, kalau tidak akan tertingal dan akan merugikan kita. Karena pasti banyak dikeluhkan kalau masi manual.

Namun kata Sekprof bukan berarti sudah sempurna, dalam praktek selama ini sering ada temuan dilapangan karena oknum oknum tertentu. "Jadi sistim ini harus diwaspadai atau tetap diawasi masalah perijinan sistim Online"Kata Sekprof

Sementara itu Ade Priyaman Staf Widyaswara dari BKPM Pusat dalam acara tersebut mengatakan kegiatan ini penting dalam memajukan daerah. Sistim Digital Online sudah harus diterapkan didaerah daerah.

Kepala Dinas Pelayanan Satu Atap Sulut Dr Frangky Manumpil mengatakan penerapan sistim digital sudah terkoneksi antara pusat dan Provinsi serta Kabupaten dan Kota."Jadi sangat mudah mengurus ijin dan cepat dan mudah"Kata Manumpil. Selama di Sulut banyak pengusaha dan masyarakat mengurus ijin senang karena mudah dan cepat. Dia berharap dengan acara ini semua Kabupaten dan Kota yang hadir akan lebih mengerti dengan sistim digital. Semua kendalah atau masalah kita carikan solusi.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.com - Wagub Sulut Steven Kandouw minta agar dana Desa dipakai dan dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat didesa. Bukan dipakai untuk kepentingan diri sendiri termasuk pengelola dan tenaga pendamping dana desa.

"Kalau terbukti disalahgunakan maka akan berhadapan dengan aparat hukum" Kata Wagub saat menghadiri acara Rakor Inovasi Desa di Aryaduta Hotel Rabu 10 April 2019.

Hadir Camat dan Kepala Desa se Sulut dan tenaga pendamping desa serta pejabat terkait lainnya.

Menurut Wagub pemanfaatan dana desa itu penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi harus dibangun berbagai kebutuhan didesa, namun harus sesuai jangan ada penyalahgunaan dana desa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Roy Mewo mengatakan Rakor inovasi desa ini untuk mengevaluasi program yang ada serta membahas program desa kedepan. Rakor juga untuk saling tukar informasi serta mengingatkan pentingnya mengola dana desa yang baik.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.com - Gubernur Sulut Olly Dondokambey Rabu 10 April resmikan gedung Asrama dan ruang praktek Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMK-PP) di Desa Kalasey Kabupaten Minahasa.

SMK PP dengan siswa sekitar 700 lebih saat ini telah memiliki Asrama dan semuanya dibangun oleh Pemda Sulut. Gubernur mengatakan dengan adanya Asrama dan ruangan praktek ini maka siswa tidak lagi mengalami kesulitan saat belajar karena ada Asrama dan ruang praktek."Saya optimis SMK PP ini bisa menghasilkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas dibidang pertanian."kata Gubernur.

Ia mengatakan sektor pertanian sangat penting karena menyumbang 70 persen PAD Sulut. Menurutnya SDM sangat dibutuhkan agar produk pertanian yang dihasilkan berkualitas. Apalagi saat ini kata Gubernur banyak sekali wisatawan yang datang yang tentunya banyak produk pertanian hortikultura masuk ke hotel hotel dan restoran, ini sangat baik dan harus terus didorong SDM bidang pertanian.

Kadis Pertanian dan Peternakan Nofri Wowiling mengatakan pihaknya terus miningkatkan jumlah SDM yang berkulitas dalam sektor pertanian.Karena itu sektor ungulan daerah ini siswa di SMK PP berasal dari 15 Kabupaten dan Kota di Sulut. Hadir dalam peresmian Kadis Pendidikam Sulut dr Grace Punuh dan pejabat penting lainnya.(/Fanny)

Manado, Sulutnews. Com - Guna melihat dari dekat proses pencoblosan kertas suara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, Komisi Pemilih Umum ( KPU) Provinsi Sulut melakukan monitoring ke Kabupaten/Kota untuk melihat langsung proses pemilihan dan perhitungan suara di TPS.

Terkait kegiatan yang diikuti langsung 5 komisioner tersebut, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan pantauan langsung dilakukan adalah untuk melihat langsung kegiatan di bilik suara, sebab dari beberapa informasih yang diterima ada banyak laporan yang masuk. "Pantauan langsung bertujuan untuk memantau dari dekat aktifitas pelaksanaan pencoblosan di setiap bilik suara," kata Ardiles.

Juga kata dia, dari oantauan disejumlah daerah, kami sangat memberi apresiasi karena antusias masyarakat sangat tinggi datang ke TPS, meski harus diakui masih ada beberapa persoalan seperti keterlambatan waktu mulai, juga masih ada masyarakat yang bingung memilih. " Berbagai temuan yang ada akan jadi bahan evaluasi untuk dikaji," kata Ardiles.

Dalam kunjungan monitoring tersebut, komisioner KPU yang ikut Ketua KPU Dr Ardiles Mewoh, Yessi Momongan, Lanny Anggrainy Ointu, Salman Saelangi dan Meydi Tinangon. (/Josh Tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Ketua Komisi IV DPRD Sulut James Karinda, mengatakan pelaksanaan tahapan sosialisasi kampanye calon Presiden dan Anggota Legislatif telah selesai dan saat ini sedang memasuki masa tenang jelang tahapan pencoblosan kertas suara, yang akan dilaksanakan serentak pada Rabu 17 April 2019. Terkait hal ini Karinda yang adalah salah satu calon Anggota DPR-RI menyatakan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan segenap masyarakat Sulawesi Utara yang telah merespon bahkan memberikan penyempurnaan terhadap Visi dan Misi yang sudah disampaikan dalam rangka untuk menjembatani aspirasi yang nantinya akan dibawa ke lembaga politik tingkat pusat DPR-RI.

"Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena proses sosialisasi dengan masyarakat bisa berlangsung dan juga bersyukur karena mendapatkan anugrah kesehatan, perlindungan, sehingga dapat menjalankan berbagai aktifitas dengan penuh sukacita," kata Karinda.

Juga kata Anggota DPRD Provinsi yang dikenal baik dan akrab dengan media dan staf dan selalu terbuka bagi masyarakat, dalam proses sosialisasi kampanye, visi misi dan perjuangan yang disampaikan banyak dimengerti oleh semua apakah itu dari kalangan intelektual, pengusaha, dosen Guru, Pemuda, organisasi Gereja dari kalangan P/KB, Panji Yosua, PMI, GMKI bisa merima bahkan memberikan masukan untuk lebih mempertajam visi misi yang nantinya akan diperjuangkan di DPR-RI. "Suport yang sudah diberikan patut diapresiasi, karena itulah kekuatan dan semangat yang mendasari perjuangan saya menuju kursi DPR-RI," kata Karinda yang beberapa kali mendapatkan anugerah DPRD terbaik.

Menjalani masa tenang jelang hari pencoblosan 17April Karinda juga mengajak seluruh wajib pilih untuk datang berbondong-bondong mendatangi TPS yang sudah ditentukan untuk menyalurkan hak pilihnya sesuai hati nurani, tanpa ada tekanan ataupun intimidasi dari pihak tertentu."Mari kita sama-sama mensukseskan pelaksanaan Pemilu Pilpres dan  Legislatif agar boleh berlangsung sukses, aman, bebas dan rahasia karena Pemilu adalah proses demokrasi untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintah 5 tahun kedepan sehingga, sebagai warga negara yang baik kita diajak untuk terlibat aktif dalam proses Pemilu 17 April 2019, "terang Karinda.(/Josh Tinungki)

MINAHASA, Sulutnews.Com - Menjalani penjabaran amanat undang-undang tentang pelaksanaan masa reses anggota DPRD, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut, SE Rabu (10/4/2019) menggelar reses di Desa Rumengkor Raya Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Dihadiri sedikitnya 350 warga pada kegiatan yang digelar di balai pertemuan tersebut berhasil menjaring aspirasi masyarakat antara lain akses jalan pertanian yang terkoneksi langsung dengan Desa Kaleosan dan Desa Sampiri di Kabupaten Minahasa Utara yang kondisi jalan belum diaspal permanen ini menyulitkan masyarakat desa di dua kabupaten tersebut untuk saling bepergian dan memasarkan produk perkebunan.

“Kami berharap pak Wenny Lumentut sebagai wakil rakyat dapat memperjuangkan agar jalan dimaksud dapat diaspal, karena ruas itu merupakan akses perhubungan vital masyarakat Minahasa dan Minahasa Utara,” kata Yerry Lengkong, warga Rumengkor.

Terkait aspirasi yang sudah disampaika, wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut mengatakan akan berupaya memperjuangkan aspirasi yang disampaikan, dan meminta agar rencana kegiatan dapat disampaikan secara tertulis lewat pengajuan proposal pembangunan jalan disertai data ukuran lebar dan panjang jalan.

“Nanti diserahkan kepada saya bawa di kantor DPRD. Saya akan perjuangkan karena pengalaman selama ini dari 10 proposal yang masuk terealisasi 11. Artinya, setiap aspirasi yang dimasukkan tertulis berupa proposal wajib saya perjuangkan,” tegas Lumentut yang pada Pileg 17 April 2019 kembali mencalonkan diri ke DPRD Sulut.

Pada gelar reses tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, kalangan milenial hingga kaum Lansia.(/Josh Tinungki)