Manado, SulutNews.Com - Momentum peringatan proklamasi 17 Agustus 2018 menjadi hari spesial dan memiliki makna tersendiri bagi Militya Heavenly Tenda, pasalnya diperingatan tujuh blasan tahun 2018 ini, militia boleh terpilih menjadi mayoret dan memimpin barisan SD Kristen Sonder, pada pegelaran pawai bocah yang diikuti ratusan Siswa SD dan Paud se Kecamatan Sonder, Kamis (9/8) siang.

"Saya adalah Indonesia dan saya bangga menjadi mayoret, untuk mengisi kemerdekaan di peringatan pawai bocah dalam rangka peringatan 17 Agustus," kata Militya penuh semangat.

Perasaan bahagia dan senang dari putri kedua pasangan Bertje Tenda dan Fenny Najoan ini, terus dirasakan karena dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga apalagi pelaksanaan pawai bica yang digelar rutin setiap tahun jelang peringatan detik-detik proklamasi itu, turut disaksikan oleh  Muspika Kecamatan dan warga sekitar yang berjejer sepanjang jalan yang dilewati oleh peserta pawai.(/Josh tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, pemda Sulut menyiapkan dana Rp 26 miliar untuk menyekolahkan sekitar 100 mahasiswa keluar negeri terutama disalah satu Universitas di Amerika Serikat hingga selesai studi  strata tiga (S3) atau Doktor. Hal itu dikatakan Gubernur Sulut kepada wartawan "Sulutnews.com" Selasa (07/08) di disela-sela acara pertemuan ilmiah sekitar 300 calon peneliti muda setingkat Siswa SMA dari 26 Negara.

Pertemuan ilmiah ini diikuti  Dosen dan Guru serta peneliti dari 26 Negara di Asia dan Eropa, dimana pertemuan akan berlangsung hingga 8 Agustus.

Gubernur menambahkan, pendidikan menjadi prioritas selain sektor lain. Karena itu, Pemda tidak tanggung-tanggung menyiapkan dana Rp 26 miliar. ini untuk memajukan pendidikan kedepan, tegasnya. 

Jadi mereka yang memenuhi syarat kita akan kirim studi di AS hingga doktor."Kita akan kontrak dengan salah satu Universitas terbaik di AS", kata Gubernur. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulut dr.Greace Punu, S.Km dan Drs. Cres Sumampouw, M.Pd Kepala Bidang Pendidikan Menegah di Dinas Pendidikan Sulut mengatakan, saat ini banyak anak-anak lulusan SMA yang mampu. Namun terbatas dana. Mereka yang kita bantu", katanya.

Terkait pertemuan Ilmiah di Sulut yang diikuti 300 peserta dari 26 Negara, itu sangat baik karena sejak 2008 dilaksanakan di Indonesia Jakarta dan saat ini Sulut menjadi tuan rumah. Ini kebangaan, dan 20 dari 40 peserta Indonesia berasal dari Sulut. 

Sementara itu Prof. Johanes Surya yang menjadi pelaksana dari Jakarta menilai, pertemuan di Manado  ini sangat baik karena menyatukan para calon ilmuwan dibeberapa negara peserta. Ini akan bertukar pikiran mengenai, berbagai disiplin ilmu yang ada. Baik itu, matematikan, fisika, astronomi dan bidang lainnya. 

Kedepan diharapkan, akan menghasilkan ilmuwan yang berkualitas dan mampu menciptakan hal yang baru bagi bangsa dan daerah. Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Prof Dr. Ir Ellen Kumaat DEA, menilai pertemuan Ilmiah di Manado ini akan memberikan manfaat besar bagi kemajuan pendidikan di Sulut. Ia mengatakan, Unsrat membantu para siswa yang akan studi lanjut keluar negeri karena itu untuk memajukan pendidikan di Sulut kedepan.(/Fanny)

Manado, SulutNews.Com - Sejumlah personil Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas Peraturan daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengingatkan pemerintah propinsi agar dalam rangka perubahan SKPD, agar dapat menyiapkan infrastruktur pendukung guna efektifitas pelaksanaan tugas.

Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang yang berharap kesiapan struktur badan perbatasan sudah harus disiapkan termasuk kesiapan infrastruktur bangunan kantor yang memadai guna efektifitas pelaksanaan tugas badan.

"Jangan sampai disaat Perda ditetapkan, justru harus terkendala oleh perangkat organisasi dan fasilitas kantor tidak siap," tegas Mewengkang. Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota pansus Noldy Lamalo yang mempertanyakan soal lokasi kantor perbatasan, yang sampai hari ini tidak jelas." Penetapan lokasi kantor sangat oenting guna efektifitas pelayanan, publik agar bidang tugas yang ditangani dapat berjalan maksimal," ujar Lamalo.

Juga dikatakan Anggota Pansus James Tuuk yang menuding perubahan nomenklatur Biro perbatasan menjadi Badan Perbatasan dan naik menjadi tipe A, ibarat seperti naik turunya celana seenaknya diturunkan dan seenaknya dinaikan, namun yang menjadi persoalan bukan soal itu tetapi yang penting adalah bagaimana pengelolaan badan perbatasan tidak mati suri, tetapi harus lebih jelas tupoksinya dan pejabat yang ditunjuk harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. "Apapun namanya, yang penting pelaksanaan tugas pokok dilakukan sesuai ketentuan dan efektif," kata Tuuk.

Menjawab penjelasan dari Pimpinan dan Anggota Pansus Sekertaris Provinsi Sulut Edwin Silangen menyatakan, perubahan yang dilakukan semuanya mengacu pada peraturan perundang - undangan melalui Peraturan menteri dalam negeri, sehingga pelaksanaanya sudah jelas. "Menyangkut pembentukan badan, juga organisasi perangkatnya serta kantor penunjang akan disipakan sesuai tupoksinya," jelas Silangen.

Untuk diketahui, dengan terjadinya perubahan tersebut, untuk efektifitasnya Pelaksanaan Perda nanti akan berlaku mulai tahun 2019.(/JOS)

Manado, SulutNews.Com - Menghadapi pelaksanaan agenda politik Nasional Pileg dan Pilpres 2019, Partai Golkar akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), terkait keguatan yang akan dilaksanakan mulai Kamis sampai dengan Sabtu (9-10/8) tersebut, mewajibkan seluruh anggita Fraksi Golkar dari DPRD Kabupatren, Kota, Provinsi dan DPR-RI.

"9 Anggota Fraksi Golkar di DPRD Sulut akan ikut serta dalam kegiatan ini, dan siap turut serta mensukseskan acara tersebut," ungkap Hanafi Sako, Anggota Fraksi Golkar DPRD Sulut. .

Juga kata personil Komisi I DPRD Sulut ini, diharapkan dari pelaksanaan Bimtek tersebut akan diterima informasih baru dari DPP, juga memberi arah bagi anggota Fraksi Golkar dalam menjabarkan sikap partai terhadap kebijakan pemerintah serta arah kebijakan dalam menghadapi Pilpres dan Pileg 2019.. " Diharapkan ada penambahan perolehan kursi di DPRD di Pileg 2019," ungkap Sako.

Seperti diketahui personil Fraksi Golkar di DPRD Sulut yakni Razky Mokodompit (Ketua) dan Anggota Stevanus Vreke Runtu, Edison Nasengi, Hanafi Sako, Ingrid JN Sondakh, Jongky Limen, Kristoporus Decky Palinggi, Cindy Wurangia dan Meiva Salindeho Lintang.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Ketua panitia khusus (Pansus) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPRD Sulut Meiva Lintang optimis jika pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) OPD akan tuntas atau selesai dibahas dalam dua pekan kedepan,, hal ini ditegaskan Lintang usai menggelar rapat perdana Pansus pada Senin (6/8) siang. Menurutnya untuk Perda OPD ada yang unik karena terdapat empat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengalami perubahan eselon.

"Dengan perubahan tersebut SKPD terkait akan lebih diberi ruang termasuk hak bugjeting bisa secara otonom mengajukan langsung kepemerintah pusat untuk pengusulan penambahan anggaran," ungkap Meiva.

Juga kata politisi yang pada Pileg 2018 mendatang kembali mencalonkan diri lewat DPD-RI, ini, untuk proses pembahasan Perda OPD, akan dipercepat sehingga dapat langsung diberlakukan." Target kita untuk Perda OPD akan selesai paling lambat dua pekan," tegas Meiva.

Terkait proses pembahasan perda OPD, direncanakan mulai Selasa (7/8) ini, Pansus akan menggelar pembahasan dengan mitra kerja SKPD dengan pansus.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Upaya menjadikan Sulawesi Utara maju dan berkembang, terutama dibidang pariwisata terus dilakukan, hal ini dibuktikan dengan akan segera dibangunnya wisata kelas dunia Disneyland di Provinsi Sulawesi Utara.

Terkait hal ini, Jumat (03/07) siang, PT Gudang Garam Group bersama pengelola Manado Skyline Tetempangan Hill yang berlokasi di Desa Koha Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa  telah menggelar pertemuan  dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk menyatakan kesiapannya membangun lokasi hiburan super mewah diatas lahan 125 hektar tersebut.

Atas rencana tersebut, Gubernur Olly Dondokambey menyambut positif dan diharapkan rencana tersebut dapat menunjang sektor pariwisata serta peningkatan perekonomian di Sulut."Agar tidak mubasir, nantinya dilokasi tersebut juga akan dibangun fasilitas lengkap seperti Hotel, Restaurant, Wahana bermain serta olahraga Paralayang dan lain-lain yang terpenting juga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Bulan depan sudah mulai berjalan prosesnya," Tegas Olly.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut, Wenny Lumentut yang juga sekaligus pemilik lokasi MSTH mengatakan, pihaknya telah menginvestasi anggaran sebesar Rp 2 triliun dan dipastikan akan membawa keuntungan besar bagi pemerintah dan warga secara langsung karena penyerapan lapangan pekerjaan dan pendapatan ekonomi rumah tangga.

"Keberadaan wahana Dislneyland. Untuk target pembangunannya dikerjakan selama 2 tahun," Ungkap Lumentut.

Juga kata dia, kelebihan dari lahan puncak tetemoangan Hill yakni dapat melihat langsung pemandangan keindahan Kota Manado juga semenanjung pesisir pantai yang membentang luas menggambarkan keindahan wilayah Nyiur Melambai sulawesi Utara.

"Pembangunan wahana Disneyland akan kita percepat agar tahun 2020 sudah bisa dinikmati oleh masyarakat," ungkap Lumentut.(JOS Tinungki)

MANADO, SulutNews.Com - Dekan Fakultas Hukum Unsrat Flora Kalalo menyatakan kecewa dengan sikap DPRD yang memanggil hearing dirinya sehubungan dengan vidio viral terkait polonco mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat yang berbau porno.

Pada rapat dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua Stevanus Vreke Runtu bersama Wakil Ketua Wenny Lumentut dan Anggota Komisi I bidang hukum dan pemerintahan Decky Palinggi, James Tuuk, Hanafi Sako Jeane Mumek, juga personil Komisi IV bidang pendidikan Meiva Lintang, Lucya Tarore, Muslima Mongilong, Nory Supit dan Siska Mangindaan tersebut, Kalalo menyatakan kecewa karena anggota DPRD justru lebih memperhatikan persoalan yang hanya lucu-lucuan, sementara persoalan serius yang saat ini nendera Unsrat seperti dugaan korupsi yang menjadikan mahasiswa menggekar demo justru tidak disentuh.

"Saya kecewa dengan sikap anggota Dewan yang terkesan mempolitisasi persoalan yang sudah selesai, sementara untuk persoalan yang memunculkan resistensi justru tidak pernah mendapatkan perhatian serius," kata Kalalo dengan nada kecewa.

Sementara itu menanggapi apa yang disampaikan Dekan Faktas Hukum Unsrat ini, Wakil Ketua DPRD Sulut Stevanus Vreke Runtu menegaskan, lembaga DPRD adalah lembaga yang menamoung aspirasi rakyat, sehingga dalam melaksanakan rapat dengar pendapat harus berdasarkan substansi dan tidak asal. "Jika dekan merasa kecewa silahkan tinggalkan kekecewaan ditempat ini, tapi yang  pasti DPRD akan selalu peduli dan siap membela kepentingan masyarakat," tegas, "SVR.

Hearing yang sedianya membahas soal video ospek mahasiswa Fakultas unsrat yang sempat viral katena mengandung pornografi, berubah menjadi pertemuan silaturahmi, karena substansi sudah diselesaikan.(JOS)

Manado, SulutNews.Com - Menindak lanjuti tuntutan, Asosiasi Nelayan Pajeko (Asneko) Sulawesi Utara, Komisi II DPRD Sulut menggelar rapat dengar pendaat, Selasa (31/7). Bersama  stekholder terkait

Aspirasi mandeknya proses perizinan di pusat terkait peralihan kewenangan dan penerapan sistem izin online yang menjadikan puluhan kapal pajeko di Sulut tak bisa melaut buntut habis masa perizinan melaut, persoalannya meski sudah mengajukan perizinan ke Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI, izin belum bisa diproses. "

Lucky Sariowan, Ketua Asneko Sulut mengatakan, persoalan ini memantik persoalan baru lagi jika tak segera di selesaikan.

Kata Lucky, para pekerja nelayan di Manado jumlahnya ribuan. Ia tak ragu banyak di antaranya adalah preman yang menggantungkan hidupnya dari hasil melaut.

Jika tak bekerja malah bisa hal ini bisa menimbulkan pengangguran dan mengarah ke tindak kriminal

"Situasi sulit sangat dirasakan oleh pengusaha dan nelayan dan jika masalah ini dibiarkan pasti berdampak pada terjadinya gangguran kantibmas." kata Sariowan sambil memberikan solusi agar masalah perizinan tak merembet ke mana-mana maka pemerintah daerah lewat Gubernur mengambil langka  dengan mengeluarkan rekomendasi agar kapal Pajeko bisa beroperasi sambil menunggu sistem OSS rampung untuk perpanjangan perizinan.

"Pasal 98 ayat ke 2, PP 24 yang baru keluar Juni 2018 lalu itu diatur Menteri, pimpinan lembaga, Gubenrur, Bupati, Wali Kota berwenang menetapkan keputusan dan atau melakukan tindakan yang diperlukan sepanjang sesuai asas umum pemerintahan yang baik," jelas Sariowan

Pada rapat yang dipimoin Ketua Komisi II Cindy Wurangian, dan Anggota Noldy Lamalo, Ferdinand Mangumbahang, Jongky Limen, Afan Mokodongan yang juga dihadiri Assisten I Pemprov, Bakamla, Polairut, DKP, tersebut DPRD Sulut mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah Propinsi melalui Gubernur  dapat menerbitkan Pergub yang memberikan ijin sementara bagi kapal nelayan untuk dapat nemangkap ikan lewat Dinas Perikanan Kelautan berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Terkait kebijakan Mentri Sisu Pujiastuti tersebut saat ini ada kurang lebih 158 kapal dan 6 (enam) ribu ABK terancam tidak bisa menangkap ikan, dan kehilangan pekerjaan. (JOS)

Manado, SulutNews.Com - Menyikapi masih anjloknya harga Kopra di Sulawesi Utata, Anggota DPRD Sulut Billy Lombok, mengatakan agar pemerintah segera mengambil langkah guna melakukan interfensi terhadap pelaku pasar ini dioerlukan agar penurunan harga yang terjadi dapat dideteksi penyebabnya. Menurutnya guna membedah persoalan harga komoditi pertanian semua pihak yang berkompeten perlu duduk bersama mencari jalan terbaik.

" DPRD perlu menggelar Forum Group Diskusi, dengan melibatkan Pemerintah juga pelaku usaha dan petani, untuk mencari pemecahan persoalan guna memproteksi harga kopra ditingkat petani," ungkap Lombok.

Juga kata politisi Demomrat asal daerah pemilihan Minsel Mitra ini, jika persoalan anjloknya harga Kopra terus dibiarkan tentunya akan membuat petani semakin terpuruk." Kondisi ditingkat petani sudah sangat memprihatinkan karena tidak lagi bisa mengandalkan komoditi kopra untuk itu perlu ada tindakan khusus agar petani bisa lagi menikmati hasil panen yang mereka usahakan," pungkas Lombok. (JOS)

Manado, SutNews.Com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memberi apresiasi yang tinggi terhadap peran dan tugas TNI khususya Angkatan Darat dalam menjaga keamanan wilayah Propinsi Sulawesi Utara. Kehadiran politisi PDI Perjuangan tersebut pada uoacara penyerahan satuan Kodam XIII Merdeka Kamis (27/7) pagi, sebagai bumti dukungan DPRD turut serta membntu TNI AD di Wilayah Sulut.

Menurutnya peran TNI yang menjadikan Propinsi Sulawesi Utara sebagai pusat penhembangan tugas Kodam XIII Merdeka memberi bukti betapa pentingnya kehadiran markas komando Kodam XIII Merdeka. " Terima Kasih Pak Madsuni dan Selamat Bekerja Pak Aritonang di Sulawesi Utara," kata Angouw saat menghadiri upacara penyerahan komandan satuan kodam XIII/merdeka Kamis (27/07).

Juga kata dia, koordinasi dan sinergitas dengan jajaran forkopimda dengan baik, sehingga program kegiatan untuk menjaga stabilitas keamanan daerah dapat berlangsung dengan baik, hal ini dibuktikan dengan terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban wilayah Sulawesi  Utara yang aman dan nyaman.." Semoga kedepan kondisi Sulawesi Utara ini akan tetap terjaga dalam kepemimpinan Pangdam XIII/Merdeka yang baru," ngkap Angouw

Untuk dimetahui komando Pangdam XII Merdeka saat ini dijabat oleh Mayjen TNI Tiopan Aritonang.  yang menggantikan  Maijen TNI Madsuni. (Josh Tinungki)