Ratahan, Sulutnews.com - Warga Lowu Raya,  Ratahan,  Mitra mengeluhkan tak menikmati air bersih. Sudah sekian lama,  warga merana karena tak tersedianya air yang merupakan kebutuhan utama mereka.

Hal itu dikeluhkan warga Lowu pada Anggota DPRD Mitra Marty Ole SMn,  disaat reses ke II,  di Nataan,  Ratahan,  tadi siang (29/8).

"Masalah air bersih di Lowu kami pertanyakan kenapa tidak jalan sampai saat ini," tanya Enus Goni dan Jufri Kowimbin.  Menurut mereka, waktu belum ada pekerjaan drainase,  air bersih sempat jalan dan dinikmati,  tapi setelah itu sudah tidak lagi.

"Kami minta masalah air bersih ini harus diperhatikan dengan serius. Ini menjadi kebutuhan pokok kami," keluh Goni,  yang diaminkan Kowimbin.

Sementara itu,  Ole yang memberikan jawaban, mengaku sudah beberapa kali menyampaikan hal ini ke Direktur Utaman (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mitra Meidy Uguy.

"Saya sudah sampaikan hal ini,  tapi sayangnya belum ada penyelesaiannya. Bahkan,  saya pun menghubungi untuk kiranya hadir di reses saya,  atau jika berhalangan hadir silahkan hadirkan staf lain untuk menjelaskan ke warga soal air ini,  namun tidak ada yang datang," terang Ole.

Wakil rakyat yang dikenal sangat bersahaja ini, menilai,  Uguy gagal dalam mengelolah PDAM. "Ya Pak Dirut (Uguy, red)  gagal dalam tugasnya. Makanya,  saya minta kepada bupati untuk kiranya mengevaluasi jabatan dirut yang tidak mampu menjalankan tugas," tegas Ole.

Memang lanjutnya,  Uguy terlalu sulit dihubungi. "Bayangkan saja, ada 4 nomor telpon dari Dirut PDAM pada saya,  tapi tidak tahu mana yang dipakai. Susah sekali menghubunginya," sesal Ole.

Di tempat terpisah, Uguy yang coba dikonfirmasi terkait berita ini, belum berhasil. Pasalnya, saat dihubungi di nomor telponnya 085213413xxx, sempat diangkat telponnya,  namun tidak terdengar jawaban. Yang terdengar adalah suara keras dari belakang.

Begitupun saat di sms untuk meminta waktu untuk mengkonfirmasi,  namun gagal,  sebab pesan sudah terkirim namun tidak ada balasan.(/Reagen Pantow)

Ratahan, Sulutnews.com - Anggota DPRD Mitra Dari PDIP Marty Ole SMn, menyatakan siap untuk memperjuangkan semua aspirasi rakyat Kecamatan Ratahan.

Hal itu disampaikan politisi perempuan PDIP yang dikenal kritis, usai menerima masukan warga Kelurahan Nataan,  dan Lowu saat menggelar masa reses II, di Nataan,  tadi siang (29/8).

Menurut Ole,  semua masukan dan usulan sudah dia tampung dan siap untuk dibacakan saat rapat paripurna penyampaian hasil reses nanti.

"Ada pertanyaan soal infrastruktur,  seperti jalan perkebunan,  soal air bersih,  dan pendidikan,  serta soal bantuan lansia. Nah,  semua ini saya siap untuk memperjuangkannya. Dan ini memang sudah saya lakukan selama ini," ujar Ole

Wanita berdarah Lowu, Ratahan, yang kembali menjadi Calon DPRD Mitra pada periode ke dua, 2019-2024, dari partai berlambang Banteng Moncong Putih ini,  menambahkan, usulan ini akan dikawal sampai ke dinas terkait.

"Makanya saya menghadirkan SKPD terkait,  seperti dinas pekerjaan umum, dinas sosial, dinas pendidikan dan dinas pemuda dan olahraga saat reses kali ini,  agar mereka pun langsung mendengar keluhan warga. Maka,  saya pun siap untuk mengawalnya," pungkas Marty, wanita yang akrab dengan siapa saja.

Selain SKPD terkait, acara ini juga dihadiri Sekretaris Kecamatan Ratahan Albert Manurip SE,  Lurah Nataan, dan Kepala Puskesmas Ratahan,  serta ratusan warga.(/Reagen Pantow)

Manado, SulutNews.Com - Pelaksanaan masa reses II Anggota DPRD Sulut James Karinda kembali dilaksanakan, setelah menggelar Jaminan dilokasi berbeda, kali ini Ketua Komisi IV DPRD Sulut ini menggelar di Puskesmas Karame Kota Manado.

Pada kegiatan yang digelar Selasa (28/8/2018) pagi tersebut, persoalan pelayanan kesehatan lewat Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menjadi program andalan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai tak mampu membantu meringankan beban pasien miskin." Meski sudah didata, tapi kami tidak diakomodir,” ungkap warga karame.

Hal menarik yang juga disampaikan seorang kader kesehatan bernama Meila yang berharap agar politisi Partai Demokrat itu bisa memperjuangkan BPJS yang ditanggung pemerintah dikarenakan pendapatan mereka minim."

Kepala Puskesmas Wawonasa Nelly Tubagus berharap para tenaga kesehatan mendapatkan tunjangan resiko tinggi, mengingat mereka petugas kesehatan sangat beresiko tertular.“Antisipasi resiko harusnya tenaga kesehatan mendapatkan tunjangan resiko tinggi,” ucap Tubagus.

Terkait aspirasi yang masuk, Karinda menjelaskan soal KIS, diakui memang banyak masalah, namun itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.“Sulut banyak masalah, salah satunya soal data warga miskin yang kurang falid, meski sudah dilaporkan jumlah warga miskin, namun bertambah terus, entah betul miskin atau tiba tiba muncul jadi miskin,” ungkap dia.

Terkait tenaga kesehatan mendapat tunjangan resiko, kami berharap agar tenaga kesehatan meminta referensi dari daerah lain termasuk payung hukum, sehingga tidak bermasalah jika nanti masuk dalam APBD,” Perlu ada konfirmasi agar tidak bermasalah jika ada usulan dari daerah, "tukas bakal calon anggota DPR RI ini.

Pada reses yang digelar di Puskesmas Karame Kec Singkil Manado ini, juga dihadiri Camat Singkil Marsyid Panglima dan lurah juga kepala lingkungan, tenaga-tenaga dan kader kesehatan serta warga masyarakat setempat.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Utata menggelar Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara.

Pada kegiatan yang dilaksanakan di kantor KPU Sulut, Senin (27/8/2018) yang dihadiri oleh bakal calon DPD RI Dapil Sulut tersebut dilakukan sebagai tahapan dalam rangka  untuk memastikan jika syarat calon sudah sesuai termasuk fas foto yang akan dipakai untuk Daftar Calon Tetap yang akan dicetak oleh KPU selaku penyelenggara Pemilu."Penyampaian berita acara untuk memastikan jika pencetakan nama atau foto yang akan dicetak sudah sesuai," jelas Yesi Momongan Komisioner KPU Sulut.

Juga kata Ketua Divisi teknis KOU Sulut ini mengatakan, selesai penyerahan berkas verifikasi hasilnya akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

"Usai penyerahan berkas verifikasi adminstrasi dan verikasi faktual hasilnya akan disampaikan kepada KPU Pusat," tegas Tinangon disela - sela kegiatan di kantor KPU Sulut.

Sementara itu Bakal Calon Anggota DPD RI James Salibana menyatakan menerima berkas verifikasi adminstrasi dan verifikasi faktual perbaikkan syarat dukungan serta syarat calon perseorangan peserta pemilu Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Usai penyerahkan berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon perseorangan peserta pemilu DPD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Bakal calon DPD RI menandatangi kesepakatan nama dan pas foto bakal calon yang nantinya akan dicetak pada Daftar calon sementara (DCS) anggota DPD RI.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNes.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Utara akhirnya mencoret nama Ramoi Markus Luntungan (RML) dari daftar bakal calon anggota DPD RI, ini dilakukan setelah hasil verifikasi faktual yang dilaksanakan yang bersangkutan terdapat data yang tidak sesuai.

"KPU telah memberitahukan sebelumnya untuk melakukan perbaikan berkas, namun sampai batas akhir yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan," jelas Plt Ketua KPU Sulut Meidi Tinangon.

Tinangon juga menjelaskan, dengan tidak lengkap berkas sebagaimana yang disyaratkan maka status RML, Tidak Memenuhi Syarat, meski demikian KPU akan terus melakukan pantauan sebab calon bersangkutan masih berpeluang melakukan uoaya hukum lewat mediasi ataupun sidang adjukasi, lewat Bawaslu. "Tergantung yang bersangkutan apakah akan menempuh uoaya hukum," kata Tinangon.

Untuk diketahui, penetapan TMS kepada Ramoi Markus Luntungan dari daftar bakal calon dimana hasil verifikasi KPU ditemukan nama di Kartu tanda Penduduk dengan Ijazah berbeda, dan yang bersangkutan tidak memasukan surat keterangan sebagai syarat untuk memberikan klarifikasi jika  nama yang ada di KTP adalah pemilika ijazah tidak dilakukan.(/Josh Tinungki)

APBD Sulut 2018 Dialokasikan Sebesar Rp 3,8 Triliun

Manado, SulutNews.Com — DPRD Provinsi Sulut Senin (20/8/2018) menggelar paripurna dalam rangka mendengarkan laporan Gubernur terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA)  dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun anggaran 2018.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, dilaksanakan sebagai implementasi amanat permen No. 49 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa pembahasan rancangan KUA PPAS dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD. "Masih akan dibahas lebih lanjut sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah," jelas Angouw.

Sementara itu dalam laporannya Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan jika APBD Perubahan 2018 berada di angka Rp3,8 triliun. Nilai total belanja APBD 2018 ini mengalami kenaikan Rp248,39 miliar dibanding target belanja APBD Induk senilai Rp3,57 triliun. Sementara Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan tahun anggaran APBD-P 2018  Rp 4,181,699,disampaikan oleh Gubernur  Olly Dondokambey, tahapan perubahan dan penyesuaian KUA-PPAS dalam proses membangun Sulawesi Utara lebih dititiberatkan pada pembangunan infrastruktur dasar, dalam rangka tercapaian target program pemerintah.

“Dinamika perkembangan dan perubahan yang terjadi amat sangat cepat, akan terus diupayakan sehingga untuk memaksimalkan pencapaian target prioritas pembangunan daerah yang belum tercapai atau terealisasi sesuai yang diharapkan di sisa tahun anggaran berjalan, dapat segera dioptimalkan,” jelas Dondokambey.

Dari ringkasan APBD Perubahan yang disampaikan pada paripurna kali ini, menyebutkan, meski PAD hanya dinaikkan sebesar Rp9,5 miliar, namun secara total jumlah pendapatan bertambah Rp155,23 miliar atau naik 4,3 persen.

Sementara belanja tidak langsung yang memuat sejumlah belanja rutin seperti belanja pegawai yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 1.246.295. 245.612 mengalami perubahan Rp 1. 279. 014. 789. 000. bertambah sebesar Rp 32.179.543. 388.

Terkait KUA PPAS Perubahan tahun anggaran 2018, masih akan dibahas lebih lanjut antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran  DPRD Sulut untuk kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah.(/Josh tinungki)

DPRD Sulawesi Utara menggelar 2 Rapat Paripurna yakni Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo jelang peringatan HUT Republik Indonesia Ke-73  pada Pukul 10.40 Wita dan Pidato Presiden tentang RAPBN tahun 2018, pukul 15.00 Wita di Ruang Paripurna  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andre Angouw dan Wakil Ketua, Drs. Vreke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut yang dihadiri oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandow.

Dalam rapat paripurna ini, Presiden RI dalam Pidato kenegaraannya jelang HUT Kemerdekaan RI ke 73 ini mengajak semua elemen masyarakat di manapun berada untuk senantiasa mengedepankan persatuan dan kesatuan, dan menjaga martabat bangsa, jelas Presiden,  jika bangsa Indonesia mau tetap bersatu, berbagi, dan peduli pada sesama anak bangsa, maka Indonesia bukan lagi hanya sekadar nama ataupun gambar sederetan pulau di peta dunia, melainkan menjadi sebuah kekuatan yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Presiden yakin dengan semangat persatuan, peduli, dan berbagi, ditambah dengan kerja bersama, Maka Indodonesia akan mampu menghadapi seluruh tantangan masa depan, mencapai prestasi bangsa: Indonesia maju yang gemilang.

Semangat Persatuan dan kesatuan, ini pun di sampaikan juga oleh Ketua DPRD Sulut, Andre Angouw dan Pimpinan dewan lainnya  dalam memaknai HUT Kemerdekaan RI. Jelasnya

“Kemerdekaan itu bagaikan jembatan emas, yang menuju ke arah baik atau tidak baik. Karena itu kemerdekaan ini hendaknya diisi dengan hal hal yang baik, sebagaimana tujuan negara ini berdiri adalah kesatuan dan persatuan bangsa”, tegasnya.

Saling bergandengan tangan atau membantu, meski mengakui ada perbedaan pandangan politik.

Sementara Srikandi Dewan Sulut dari Partai Demokrat   Netty Agnes Pantouw pun berharap agar, nuansa kental politik yang dihadapi saat jni dan kedepan jangan sampai membuat bangsa ini terkotak kotak, namun tetap menghargai dan menghormati perbedaan untuk kesatuan. Jelasnya sesungguhnya dari kemerdekaan itu kita terbebas menyampaikan hal apapun tapi masih dalam kaidah aturan dan etika. Merdeka juga menjadi sesuatu yang berharga bagi anak bangsa untuk boleh berkarir, berprestasi dan melakukan apa saja. Arti kemerdekaan sesungguhnya juga adalah mengingat betapa besar pengorbanan pahlawan yang telah berkorban untuk membangun bangsa ini.

Pelaksanaan Paripurna dalam rangkaian HUT Kemerdekaan RI ke 73 ini,  juga penyampaian pengantar nota keuangan RAPBN tahun 2018,  yang di gelar dikantor DPRD Sulut tersebut, dihadiri oleh seribu lebih tamu, undangan dan masyarakat. Selain Gubernur dan Wakil Gubernur serta jajarannya juga Forkopimpa.(josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com -  Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw membacakan teks proklamasi pada peringatan upacara detik detik proklamasi 17 Aguatus 2018 di lapangn Koni Sario Manado. " Ini yang kedua kali saya membacakan teks proklamasi, dan scara pribadi adalah momentum yang paling berkesan karena bisa membacakan teks proklamasi di upacara detik-detik proklamasi," kata Angouw.

Juga kata politisi PDIP Sulut ini, semangat proklamasi ke 73 tahun 2018 ini, memiliki semangat lebih dibandingkan tahun sebelumnya, karena berbarengan dengan persiapan pelaksanaan Pemilu legislatif dan pemilu Presiden, dimana komitmen kembali memenangkan Pileg dan menjadikan Joko Widodo dapat kembali menjadi presiden. " Peristiwa heroik 17 Agustus adalah momentum yang menjadi dasar berpijak dalam melanjutkan perjuangan." Kita yang berjuang mengisi kemerdekaan, berjewajiban melakukan hal positif dan bermanfaat untuk kemaslahatan rakyat Sulawesi Utara, "ungkap Angouw.

Untuk diketahui, tugas membacakan teks proklamasi di upacara peringatan detik-detik proklamasi, bagi Andrei Angouw adalah kali kedua, setelah pada peringatan tahun 2017 lalu ditempat yang sama." Aku bangga jadi bangsa Indonesia, dan dapat mengisi kemerdekaan dengan menghasilkan karya positif dalam membangun daerah tercinta Propinsi Sulawesi Utara," pungkas Angiuw.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Pelaksanaan paripurna istimewa DPRD Sulut dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam kaitan peringatan hari kemerdekaan RI ke 73 tahun 2018, ternyata masih kurang menarik perhatian Anggota DPRD Sulut. Terbukti, pada rapat yang dioimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andrri Angouw dan dihadiri Gubernur Olly Dondokambey tersebut ada 18 Anggita Dewan yang mangkir alias tidak menghadiri rapat patipurna yang digelar diruang rapat patiourna utama kantor DPRD Sulit Kamis (16/8/2018).

Dari total 45 anggota DPRD, FPDIP 7 anggota tidak hadir, Fraksi Golkar 5 anggota, , Fraksi Gerindra 2 anggota, dan Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan 2 anggota tidak hadir.

Sementara berdasarkan data yang berhasil dihimpun 27 Anggota yang hadir diantarany Ketua Andrei Angouw, Wakil Ketua Stevanus Vreke Runtu, Marthen Manopo, Wenny Lumentut, dan Anggota yang hadir Boy Tumiwa, Nori Supit, Billy Lombok, Noldy Lamalo, Lucia Tarore,, Syenny Kalangi, Rita Lamusu, Siska Mangindaan, Jeane Mumek, Ingrid Sondakh, James Karinda, Ardyansa Imban, Amir Liputo, Teddy Kumaat, James Tuuk, Ayub Ali, Edison Masengi, Meiva Lintang, Netty Pantouw, Ferdinand Mewengkang, Edwin Lontoh, Bart Senduk, Judy Moniaga.(Josh Tinungki)

Minta Stakeholder Ambil Langkah Antisipasi

Manado, SulutNews.Com - Anggota DPRD Sulut Vanny Legoh menegaskan suatu saat kebudayaan Sulut akan hilang. Pernyataan ini disampaikan Legoh setelah berdasarkan hasil amatan beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Sulawesi Utara yang berada  di tiga etnis besar yakni Etnis Minahasa, Etnis Sangihe dan Etnis Bolaang Mongondouw,  sudah mencapai angka 85 persen masyarakatnya sudah tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Menurutnya kebiasaan meninggalkan bahasa daerah adalah awal hilangnya peradapan budaya.

"Bahasa adalah kunci rahasia peradapan dari satu kebudayaan, jika  kebudayaan rendah maka peradaban juga rendah, itulah awal dari sebuah kehancuran atau hilangnya budaya," tegas Legoh.

Juga politisi yang juga penggiat kebudayaan Sulut ini mengatakan, agar kebudayaan tidak hilang, maka harus ada tindakan penyelamatan dari pemerintah bersama pihak terkait dengan melibatkan masyarakat melakukan berbagai kegiatan untuk menggiatkan acara kebudayaan, termasuk mengkampanyekan kepada masyarakat terkait pentingnya menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. " Bukan saatnya kita memandang rendah kebudayaan, karena budaya adalah pencipta sebuah peradapan," pungkas Legoh.(/Josh Tinungki)