Manado, SulutNews.com - Suasana sepi aktifitas kini sedang melanda kantor DPRD Sulut, pasalnya sepanjang satu pekan kedepan seluruh Anggota DPRD Sulut sedang melaksanakan agenda kerja keluar daerah. Sebagaimana penjelasan pihak sekertariat DPRD melalui Kepala Bagian Persidangan Ronny Geru, jika agenda kunjungan kerja ke luar daerah sudah diagendakan dana dilaksanakan mulai Senin (02/07/2018).

"Untuk jadwal sudah ditetapkan dan telah disampaikan kepada pimpinan dimasing-masing komisi yang ada," jelas Geruh. Juga kata dia, persetujuan pelaksanaan agenda telah ditandatangani oleh Ketua Dewan, dan sudah ada komisi yang berangkat ke kota tujuan." Sudah ada komisi yang telah berangkat untuk melaksanakan agenda kunjungan kerja," ungkapnya.

Sebagaimana jadwal yang ada, Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan menuju ke Yogyakarta guna menggelar study komperatif  penerapan sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan akan dilanjutkan dengan agenda di Kementerian aparatur negara terkait rencana rekrutmen PNS.

Untuk agenda kerja luar daerah Komisi II Bidang Keuangan akan menggelar pertemuan bersama Dirjen Perikanan Tangkap terkait pengelolaan pelabuhan perikanan, sementara untuk Komisi III bidang Pembangunan akan menggelar kunjungan di Jakarta bersama Dirjen Cipta Karya dalam kaitan Instalasi pengelolaan limbah dan sanitasi, juga akan bertemu dengan Kementerian Perhubungan terkait penjajakan  membuka penerbangan langsung Manado - Jepang, sedangkan Komisi IV yang mebidangi Kesra akan menggekar kunjungan kerja ke Bandung terkait monitoring aktifitas mahasiswa Sulut yang ada di Bandung, juga akan menggelar pertemuan dengan Kementerian Kesehatan terkait dana Dekonsentrasi.(Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.com- Sekertaris Komisi 2 DPRD Sulut Rocky Wowor mengatakan, petani di Sulut diminta untuk cerdas dan tidak terfokus pada satu komoditi pertanian, menurutnya hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi anjloknya komoditi pertanian seperti kopra yang menjadi salah satu komoditi andalan masyarakat petani di Sulut." Pemerintah telah berupaya agar harga kopra bisa naik, namun kendali harga dipengaruhi oleh pasar internasional sehingga sangat sulit dikendalikan,"ungkap wowor.

Juga politisi PDIP ini mengatakan, saat ini ada banyak peluang yang diciptakan oleh pemerintah dengan meluncurkan berbagai bantuk program bantuan bagi petani, ini harus diambil agar petani dapat berkreasi tidak hanya terbatas pada satu komoditi pertanian tetapi menggunakan lahan yang dimiliki dengan menanam tanaman yang bermanfaat dan bernilai tinggi untuk menambah penghasilan disaat harga komoditi andalah anjlok."

Masyarakat petani harus cerdas mencari peluang pasar, jika harga kopra lagi anjlok lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk menanam komoditi yang lain karena jika kita hanya terpaku pada satu komoditi tentu kita akan kehilangan peluang karena hanya terfokus pada satu komoditi pertanian" kata Wowor.

Saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui dinas pertanian banyak melakukan terobosan agar petani tidak susah dengan memberikan berbagai bantuan seperti bibit dan alat pertanian agar dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani." Tinggal bagaimana kelompok tani yang ada dapat memanfaatkan program bantuan yang sudah ada, sehingga mereka dapat memanfaatkan lahan petanian mereka dengan berbagai macam tanaman," pungkasnya. (/Josh Tinungki)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Jumat (29/06/2018) siang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi tahun anggaran 2017 juga Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulut Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulut sekaligus Tanggapan/Jawaban Gubernur Sulut terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.

   

Pada rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Marthen Manopo tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, Forkopimda Sulut, pejabat eselon Pemprov dan undangan lainnya.

Meski hanya menyerahkan pemandangan umum secara tertulis, namun Enam Fraksi di DPRD masing - masing Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Demikrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan (FRNK) dan Fraksi Keadilan  menyetujui Perubahan Perda dibahas pada tahapan selanjutnya.

Sementara itu dalam sambutannya menanggapi pemandangan umum Fraksi-fraksi di DPRD Sulut, Wakil Gubernur Sulut Steven O E Kandouw memberi apresiasi terhadap respon Anggota Legislatif yang menyetujui agar pembahasan perubahan perda segera dibahas untuk kemudian ditetapkan." Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tahapan pembahasan selanjutnya dan pemerintah sangat mengapresiasi kerja anggota DPRD yang langsung merespon usulan yang disampaikan," kata Kandouw

Tahapan selanjutnya terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2017 akan dilanjutkan dengan rapat pembahasan Komisi-Komisi bersama dengan mitra kerja. Dan untuk Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulut  Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulut, akan dibahas lewat Pansus DPRD bersama eksekutif.(/Josh Tinungki)

Manado, SulutNews.Com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memberi apresiasi atas pelaksanaan Pilkada serentak yang berhasil digelar sehingga dapat berlangsung aman tertib, menurutnya ini menunjukan kedewasaan  berpolitik masyarakat Sulut telah menunjukan kemajuan yang baik.

"Pilkada sudah terlaksana dengan baik dan semua pihak harus menghargai hasilnya sampai keputusan KPU ditetapkan," kata Angouw saat mengawali sambutannya pada rapat paripurna Kamis (28/06/2018) siang. Juga kata politisi PDIP ini, dengan penyelenggaraan Pilkada yang aman juga patut diberi apresiasi kepada semua stakeholder KPU, Panwas, aparat keamanan juga semua pihak yang terlibat untuk sukses terselenggaranya Pilkada." Hasil yang diraih adalah awal yang baik untuk pelaksanaan berikut, karena kita masih akan menghadapi Pilpres dan Pileg tahun 2019 mendatang, dan suasana kondusif ini akan terus dipelihara," kata Angouw.

Sebagaimana hasil perhitungan cepat yang dirilis dari berbagai sumber untuk Pilkada di Kabupaten Minahasa dimenangkan oleh pasangan Bupati Roy Oktavianus Roring dan Wakilnya Robby Dondokambey yang diusung gabungan parpol PDIP, Demokrat, Gerindra dan Hanura, untuk Pilkada Mitra dimenangkan Pasangan Bupati James Sumendap dan Wakilnya Joke Langi, untuk Pilkada Kota Kotamobagu dimenangkan oleh calon Walikota Tatong Bara dan Wakilnya Nayodo Kurniawan, untuk pilkada Bolmut dimenangkan oleh calon Bupati Depri Pontoh dan Wakilnya Amin Lasena, untuk Pilkada Sitaro dimenangkan oleh calon Bupati Evangelian Sasingen dan Wakilnya Jhon Hein Palandung dan untuk Pilkada Talaud dimenangkan calon Bupati Ely Engelbert Lasut dan Wakilnya Mochtar Parapaga.(josh Tinungki)

Manaado, Sulutnews - Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sulut Senin (25/06/2018) kemarin menggelar rapat guna membahas sejumlah agenda kerja yang akan segera dituntaskan. Terkait rapat tersebut kepada wartawan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengatakan agenda rapat Banmus dilaksanakan untuk membahas sejumlah agenda penting dimana harus dilakukan penyesuaian.

"Ada sejumlah perubahan sebagaimana peraturan pemerintah pusat, sehingga dipandang perlu untuk menyusun kembali draf yang sudah ada agar terjadi kesesuaian," kata Angouw.

Menurutnya sejumlah penyesuaian yang dilakukan diantaranya, penyesuaian Tatib dengan aturan yang baru yang sebelumnya berdasarkan PP Nomor 16/2010 tentang Pedoman Tatib, dan sekarang berdasarkan PP Nomor 12/2018 tentang Pedoman Tatib.

Untuk Penyesuaian Tatib berdasaran aturan yang baru ini, disepakati akan dibentuk Pokja (Kelompok Kerja) DPRD.

Juga penetapan dua Ranperda yang baru, yakni Ranperda Pelaksanaan APBD 2017 dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 4/2016 tentang OPD." Terkait beberapa perubahan tersebut rencananya akan dilaksanakan paripurna penyampaian pada Kamis (28/6) dan besoknya dilanjutkan dengan Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, " jelas Angouw.

Juga Angouw memgatakan terkait JAMKRIDA, diinformasikan harus disesuaikan dengan peraturan baru dan akan dikonsultasikan bersama Pemprov ke lembaga terkait di Jakarta. Hadir pada rapat tersebit Wakil Ketua Stevanus Vreke Runtu (SVR), Marthen Manopo, dan sejumlah anggota Banmus diantaranya, Edison Masengi, Cindy Wurangian, James Tuuk, Fanny Legoh, Judy Moniaga, Billy Lombok, Dirk Makagansa, Nori Supit, Rita Lamusu.(Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews - Wakil Ketua DPRD Sulut Marthen Manopo, SH berharap, agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang serentak akan digelar 27 Juni 2018 ini, hendaknya tidak sampai dinodai dengan tindakan yang dapat mencederai tatanan demokrasi yang sudah berjalan, hal ini penting diperhatikan agar pelaksanaan Pilkada yang Aman, Damai, Bebas dan Rahasia benar-benar berlangsung.

"Pilkada merupakan momentum untuk menetapkan pemimpin daerah, sehingga harus kita jaga bersama agar dapat berjalan aman sesuai yang kita harapkan," kata Manopo.

Juga kata sekertaris DPD Partai Demokrat Sulut ini, perbedaan pilihan dalam sebuah pesta demokrasi Pilkada adalah hal biasa yang harus disikapi dengan bijaksana, agar tidak terjadi gesekan yang justru dapat memecah belah keutuhan hidup berbangsa dan bernegara."Sebagai warga negara yang baik kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan menjunjung tinggi perbedaan yang ada dengan mengedepankan demokrasi yang santun untuk saling menghargai satu dengan yang lain," tutur Manopo.

Sebagaimana diketahui, Propinsi Sulawesi Utara, akan menggelar pilkada serentak di Enam Kabupaten Kota yakni, Kabupaten Minahasa yang akan milih Bupati dan Wakil Bupati juga Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Talaud, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara.(/Josh Tinungki)

MANADO - Ketua Komisi I DPRD Sulut Ferdinan Mewengkang mengingatkan agar masa cuti yang diberikan kepada Bupati dan Walikota yang mengikuti Pilkada serentak akan berakhir 23 Juni 2018, terkait hal tersebut diharapkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberlakukan aturan sesuai dengan ketentuan.

"Jangan sampai pada saat masa cuti berakhir masih ada Kepala Daerah yang belum kembali melaksanakan tugas rutinya, harus dilaksanakan tepat waktu," ujar Mewengkang.

Juga kata Mewengkang, proses pengembalian masa jabatan usai menjalani masa cuti bagi kepala daerah yang mencalonkan diri adalah amanat aturan sehingga tidak ada alasan untuk menunda." Masa jabatan berakhir setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik," kata Mewengkang.

Sebagaimana data di Komisi Pemilihan Umun (KPU) selaku penyelenggara Pilkada, Bupati/ Walikota yang kembali mendaftar sebagai calon yakni James Sumemdap (Bupati Mitra), Tatong Bara (Walikota Kotamobagu), Sri Wahyuni Manalip (Bupati Talaud), Depri Pontoh (Bupati Bolmut). (Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Keputusan Presiden Jokowi yang ditindak lanjuti oleh Mendagri terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) ternyata juga berlaku di DPRD Sulut, terbukti sejak Senin ( 04/07/2018) politisi dilembaga DPRD Sulut telah menerima THR. Infomasi yang dirangkum pemberian THR untuk anggota dewan diperkirakan mencapai Rp 6 juta hingga Rp18 juta. Besaran tersebut disesuaikan dengan status anggota dewan yang setara dengan pejabat eselon 2, serta jabatan di lembaga terhormat tersebut.

Terkait pemberian THR, bagi Anggota DPRD Sulut tersebut, Sekretaris DPRD Bartolomeus Mononutu SH yang dikonfirmasi membenarkan bahwa dana THR sudah disalurkan ke nomor rekening masing-masing.

“Baik staf ASN maupun anggota dewan sudah semua. Sudah di rekening masing-masing,” aku dia, Selasa (5/6/2018). Terkait hal ini, sejumlah anggota dewan yang ditanyai wartawan memilih tak berkomentar banyak. Mereka irit bicara, berbanding terbalik saat mengeluh di-TGR dana reses oleh BPK.

“Belum tahu. Belum ada informasi,” ucap sejumlah anggota dewan yang enggan di-publish namanya. Sedangkan anggota dewan Herry Tombeng mengaku terkejut dengan dana THR.
“Kami kan tidak merayakan lebaran. Mengapa harus ada THR,” ucap dia.

“Tapi kalau memang aturan disalurkan sekarang, saya masih bingung,” tambah dia.
Seperti diketahui, pada beberapa waktu lalu, dana reses anggota dewan di-TGR. Mereka harus mengembalikan dana reses dengan kisaran Rp20 juta hingga Rp 40 jutaan per legislator. (Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Forum Kordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulawesi Utara, menggelar literasi digital sebagai upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di masyarakat,  di Hotel Aryaduta, Kamis, 07/05/18.

Kegiatan yang terselenggara atas kerjasama BNPT dan FKPT tersebut, mengangkat tema “Saring Sebelum Sharing” yang di buka oleh Drs.M.Onibala, M.Si mewakili Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE,  yang di hadiri oleh perwakilan Polda Sulut, Kodam XIII Merdeka, Mahasiswa,  Jurnalis dan Masyarakat penggiat media sosial.

Dondokambey, dalam sambutannya yang di bacakan Onibala pada kesempatan itu mengatakan aksi radikalisme dan terorisme yang terjadi akhir-akhir ini yang mengancam Indonesia termasuk Sulawesi Utara semakin mengharapkan peran dari segenap komponen pembangunan antara lain Seluruh Bupati/Walikota, dan seluruh masyarakat untuk terus mempererat dan meningkatkan persatuan sekaligus memantapkan tekad dan komitmen untuk menyikapi setiap ancaman, agar dapat meningkatkan pengamanan dengan melibatkan aparatur keamanan.

Dalam agenda yang di kemas dalam bentuk diskusi tersebut,  menghadirkan beberapa narasumber diantaranya DR.Max R.Rembang, M.Si sebagai akademsi, Letkol Setyo Pranowo, SH, M.MM dari BNPT dan Imam Wahyudi selaku anggota Dewan Pers.

Ketua FKT Sulut James Tulangouw, SE dalam laporannya menyampaikan terimakasih karena oleh dengan tuntutanannya FKPT Sulut bersama pimpinan dan staf BNPT dapat melaksanakan kegiatan seminar dialog Literasi Digital dalam upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di masyarakat khususnya di provinsi Sulawesi Utara.

“Visi FKPT Sulut adalah terwujudnya provinsi Sulawesi Utara yang bebas dari terorisme melalui berbagi pendekatan dengan memperhatikan faktor-faktor kearifan lokal untuk menuju masyarakat Sulawesi Utara yang beriman, bertaqwa aman damai berbudaya sejahtera serta berdaya saing global berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 45″ beber Tulangouw.

Manado, Sulutnews.com - Setelah tahapan dan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) tuntas, politisi Partai Golkar Hanafi Sako akhirnya resmi menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara periode 2014-2019. Ia menggantikan Marlina Moha-Siahaan yang mundur akibat tersandung kasus hukum.

Pelantikan Sako dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Andrei Angouw yang mengambil sumpah dan janji anggota dewan dalam rapat paripurna istimewa yang digelar, Selasa (5/6/2018) sore sekitar pukul 16.00 WITA.

“Saya berjanji akan memperjuangkan aspirasi rakyat,” ucap Sako dalam janjinya yang didampingi rohaniwan dari agama Islam.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Steven Kandouw mengingatkan Sako untuk menjadi pejuang bagi rakyat. 

“Harus lantang bicara untuk rakyat. Jangan jadi wowo (bisu, red). Karena kata parlemen diambil dari kata parli yang artinya bicara,” kata Kandouw.

Ia juga mengingatkan Sako agar tidak jadi penghianat bagi rakyat.

“Harus berjuang untuk rakyat,” tambah dia.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut para Wakil ketua DPRD, Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut dan sejumlah anggota dewan. Turut hadir juga Forkopimda dan jajaran Pemprov Sulut, serta Sekretariat DPRD Bartolomeus Mononutu.

Kepada wartawan usai dilantik, ia menyatakan sudah siap  bekerja untuk rakyat hingga periode 2014-2019 berakhir.

“Saya sudah siap bekerja dan mengabdi untuk rakyat,” ucap dia. (***)