Manado, Sulutnews. Com - Upaya dan komitmen yang mengedepankan akuntabilitas dan disiplin dalam penggunaan keuangan, berhasil mengantarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Foto  : Ketua DPRD Sulut menandatangani komitmen LHP

"Penyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2018, merupakan wujud dari kerja sama antara BPK RI perwakilan Provinsi Sulut sebagai aparat pengawas yang bebas dan Mandiri bersama DPRD, sebagai pengemban fungsi pengawasan juga diberi hak menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ketua DPRD Andrei Angouw  di ruang paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (27/5/2019).

Foto  : Sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey pada pariourna LHK di DPRD Sulut

Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK yang diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sudah sesuai kewenangannya serta disampaikan pula kepada Presiden, gubernur, bupati, walikota sesuai kewenangannya juga sesuai kesepakatan bersama BPK RI perwakilan Provinsi Sulut dengan DPRD Provinsi Sulut tentang tata cara penyerahan hasil pemeriksaan.

Foto  : Ketua BPK-RI Sulut saat membacakan hasil penilaian BPK terkait pengelolaan APBD  Sulut di Pariourna DPRD Sulut

Capaian quintrick atau yang kelima kalinya atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2018,  diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis kepada Gubernur Olly Dondokambey SE,

Menurut Harry capaian opini WTP untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut, dan ketiga kalinya di masa kepemimpinan Olly Dondokambey SE dan Drs Steven Kandouw (ODSK). Hal ini membuktikan pengelolaan keuangan oleh Pemprov Sulut dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Foto : Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut foto bersama Gubernur  dan Forkopimda Sulut

"Capaian WTP ini, tujuan akhirnya adalah untuk meningkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal itu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Sulut sebesar 6,01%, jumlah penduduk miskin turun 7,5% dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mencapai 72,2. Kesemuanya lebih baik dari rata-rata nasional," kata Harry.

Sementara itu, Gubernur Olly pada kesempatan yang sama menyampaikan ungkapan terima kasih kepada BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulut.

Foto : Anggota DPRD Sulut saat mengikuti paripurna LHK

"Secara khusus, saya ucapkan terima kasih dan berikan apresiasi kepada BPK RI. Tentunya hasil yang diberikan akan mendorong manajemen pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujar Olly.

Disamping itu, Gubernur Olly juga berjanji segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulut.

"Saya mengajak kita semua untuk tidak pernah puas dengan opini yang telah diraih selama ini, tetapi terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah," beber Olly.(*/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Anggota komisi IV DPRD Sulut Muslimah Mongilong, memberi apresiasi atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI terhadap pengelolaan keuangan daerah Propinsi Sulut tahun 2018.

Menurut politisi PDIP Dapil Bolmong Raya ini, Pengelolaan keuangan dengan predikat WTP, harusnya tidak diwarnai dengan sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian, sebab jika WTP meninghalkan banyak catatan ini juga pertanda kurang baik."Perlu ada evaluasi terhadap kinerja Pejabat, jika SKPD yang dipimpinnya turut memiliki andil terhadap adanya catatan dalam raihan WTP," kata Mongilong.

Juga kata dia, kalau catatan dalam laporan pengelolaan keuangan daerah harusnya tidak banyak sebab meski kita meraih predikat WTP, tapitidmasih kurang MusCatatan harus secepatnya diselesaikan WTP, dinas yang ada catatan sebaiknya ditinjau ulang kinerja, agar sehingga WTP kedepan tidak lagi ada catatan yg perlu dilengkapi, "Meskipun WTP jika ada catatan itu juga kurang memuaskan, seharusnya kalau WTP meski ada catatan tapi sedikit saja," kata Mongilong

Sebagaimana dari catatan BPK-RI yang disampaikan pada paripurna LHK APBD Sulut yang digelar, Senin (27/5/2019) Bidang Pendidikan mendapatkan catatan paling pertama terkait pemanfaatan Dana Bos, yang perlu dibenahi. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com-Sebanyak 5 Parpol dan 1 Caleg DPR RI mengajukan gugatan Pelanggaran Administrasi Pemilu (PAP) Pasca Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sulut dan Nasional.

Lima Parpol tersebut diantaranya partai Golkar,  PAN,  PSI dan Perindo di Bawaslu Minut, PDIP di Bawaslu Minsel dan PAN di Bawaslu Sulut. Sementara itu calon anggota DPR RI partai Golkar mengajukan gugatan PAP di Bawaslu RI.

Terkait PAP tersebut Komisio er KPU Sulut Meydi Tinangon mengatakan, Proses di Bawaslu Minut Jumat (24/5/2019), memasuki sidang Putusan untuk Partai Golkar dan Perindo. Sementara PAN dan PSI putusannya minggu depan. PDIP di Bawaslu Minsel sidang pertama Jumat (24/5/2019),PAN di Bawaslu Sulut sidang lanjutan senin depan.

"Intinya proses penangan PAP akan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan sehingga menghasilkan putusan yang benar- benar objektif," jelas Tinangon.

Sementara itu terkait gugatan caleg DPR-RI atas nama Jerry Sambuaga yang sedianya digelar Kamis (23/5/2019) ditunda pelaksanaanya pada Senin (27/5/2019) pekan depan karena situasi yang tidak kondusif di Bawaslu RI.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Momentum 23 Mei 2019 menjadi berkesan karena hari itu Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, merayakan Hari Ulang Tahun yang ke 48 tahun. Atas momentum tersebut Sekertaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu bersama staff kantor sekertariat DPRD Sulut memberikan suprise Kue Ulang Tahun kepada Angouw.

Diiringi lagu Happy Bridhay Sekwan didampingi Kabag Umum Jackson Ruow, Kasub Maxi Tenda dan Kasub Gled bersama staff masuk lewat pintu belakang ruangan kerja Ketua DPRD untuk memberi kesan jika sukacita ketambahan satu tahun usia politisi yang menjadi Ketua DPRD ini turut dirasakan oleh seluruh staff sekertariat.

"Ini adalah hari spesial bagi Bapak Ketua dan ini juga turut dinikmati oleh kami serta seluruh staff yang ada disekertariat DPRD Sulut," kata Mononutu usai berjabat tangan sebagai simbol ucapan selamat.

Dengan suprise yang lakukan oleh Sekwan bersama staff, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memberi apresiasi dan ucapan terima kasih yang tinggi karena telah mendapatkan ucapan selamat dari staf sekertariat DPRD Sulut." Intinya setiap saat merasa bersyukur karena apa yang dinikmati adalah karunia dari Tuhan yang selalu memelihara dan menjaga kita," kata Angouw.

Meski mengaku merayakan ulang tahun hanya dibatas usia 40 tahun, namun Angouw tetap bersyukur, sebab sampai hari ini masih diberikan kesehatan dan semua yang dimiliki adalah karunia terindah dari Tuhan. (Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Gubernur  Sulut Olly Dondokambey minta agar semua pihak baik masyarakat dan instansi terkait untuk dukung percepatan pembangunan jln Ring Rood 3 sepanjang 11.4 km yang menghubungkan Winangun hinga Malalayang.

 Bila ini rampung maka kemacetan tidak akan terjadi lagi didaerah Malalayang."Jadi tidak akan ada kemacetan lagi."Kata Gubernur Olly saat meninjau lokasi pembangunan jalan tersebut Selasa 21 Mei bersama Sekprof Edwin Silangen dan Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey serta pejabat terkait lainny.

Gubernur mengatakan proyek jalan ini sudah lama direncanakan dan baru akan dimulai pembangunan saat ini dan sudah ada pembebasan lahan Pemprov Sulut yang melakukan itu. Proyek jalan ini sudah dilaporkan kepada Menteri Bapenas dan Kementerian terkait."Jadi kami mau pacu agar cepat tuntas masalah ini."Kata Gubernur. Kita akan  percepat pembangunan jalan ini. Karena masyarakat sangat mengharapkan jangan ada kemacetan lagi di wilayah Malalayang.

Sejumlah warga mendukung keputusan Gubernur untuk mempercepat pembangunan jalan in"Saya mendukung agar tidak ada macet lagi."Kata Toar K warga Malalayang kepada Sulutnews.com Selada di Manado. Kemacetan terus terjadi saat ini. Kami berharap cepat teratasi masalah ini.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menggelar rapat paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas LKPJ Gubernur tahun anggaran 2018.

 

Foto : Penyerahan Laporan Pansus terkait pembahasan LKPJ Oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw kepada Wakil Gubernur

Dalam laporannya Pansus yang dibacakan langsung Ferdinan Mewengkang sebagai Ketua memberikan 119 catatan dan rekomemdasi yang meminta agar Pemerintah Propinsi lewat Satuan Kerja Pemerintah Daerah harus lebih selektif  dan selalu berinofasi dalam membuat program kerja sehingga alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dapat terserap secara optimal dengan melakukan perencanaan yang matang agar pencapaian sesuai target yang ditetapkan."Rekomendasi dan catatan yang diberikan adalah evaluasi Pansus yang didasarkan pada kajian dari hasil turun lapangan," kata Mewengkang

Hal mendasar dari 119 catatan dan rekomemdasi DPRD atas LKPJ Gubernur yang paling disorot yakni sektor Pendidikan yang mengalami penurunan rangking, juga sektor kesehatan khususnya untuk pembangunan infrastruktur Rumah Sakit dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Menanggapi laporan Pansus LKPJ, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengapresiasi kinerja pansus yang menurutnya apa yang ditunjukan adalah bukti kapabilitas Dewan Sulut sangat baik." Saya angkat jempol atas kinerja Dewan karena semua SKPD diberikan catatan dan ini pasti akan ada tindak lanjut," tegas Kandouw.

Hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2018 ini merupakan produk terakhir yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sulut periode 2015-2019, karena akan segera mengakhiri masa keanggotaan mereka di DPRD Sulut terhitung mulai bulan September 2019.(/Jos Tinungki)

Dinilai Bermasalah Dan Melanggar Kesepakatan

Manado, Sulutnews.Com - DPRD Sulut lewat Panitia Khusus pembahas LKPJ Gubernur tahun 2018 memberikan pernyataan menolak pembangunan Rumah Sakit Ratumbuisan, dan meminta untuk tidak dilanjutkan, hal ini disampaikan Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang saat rapat bersama Dinas Kesehatan bersama BAPEDA Sulut terkait hasil cek on the spot lokasi pembangunan RS Ratumbuisan beberapa waktu lalu.

"Sikap politik DPRD jelas menolak, karena pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kesepakatan yang sudah ditetapkan," tegas Mewengkang saat membacakan rekomemdasi Pansus dalam rapat yang digelar Senin (20/5/2019) di kantor DPRD Sulut.

Dalam rekomendasinya Pansus memberikan beberapa catatan yang menjadi alasan yakni terkait lokasi tidak sesuai kesepakatan dan juga soal anggaran disepakati sebesar Rp 40 Milyar sampai selesai dan ini dilanggar, karena pembangunan belum selesai anggaran yang terpakai sudah mencapai angka Rp 43 Milyar. "Telah terjadi penlanggaran kesepakatan, dan ini bisa berdampak buruk terhadap proses pembangunan di Sulut, kami di DPRD tidak mau terlibat dengan hal yang jelas merugikan keuangan daerah, tegas Mewengkang.

Rapat pansus LKPJ dalam rangka singkronisasi hasil kunjungan lokasi tersebut juga membahas soal kondisi Bank Sulut terkait penarikan dana pemkab Bolmong. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Momentum bulan suci Ramadhan yang sementara dijalankan oleh umat muslim, kiranya dapat dimaknai untuk lebih mempererat Kerukunan dan Kebersamaan antar umat beragama, demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Andrei Angouw saat mengikuti acara buka puasa bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE menggelar buka puasa di halaman kantor Gubernur Sulut, Sabtu (18/5/2019).

"Kerukunan yang sudah terbina di bumi Nyiur Melambai ini harus terus dijaga dan dirawat, karena hal itu merupakan aset yang harus dipertahankan." kata Angouw

 

Kegiatan buka puasa yang digelar pada Bulan Ramadhan 1440 Hijriah, menjadi wujud  mempererat tali silaturahmi maupun persaudaraan dari seluruh masyarakat Sulut.

Gelar kegiatan buka puasa yang dilaksanakan oleh Gubernur bersama jajaran pemerintah Propinsi Sulut, Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan umat muslim ini merupakan bukti bahwa masyarakat Sulut hidup berdampingan dan tidak mempersoalkan perbedaan.(/Josh Tinumgki) )

Manado, Sulutnews.Com - 45 kursi Anggota DPRD Sulut akhirnya terisi, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara menetapkan rekapitulasi perhitungan suara di Hotel Peninsula Manado, sejak 6-12 Mei 2019.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh didampingi para komisioner Salman Saelangi, Yessy Momongan, Meidy Tinangon dan Lanny Ointu, mengesahkan, total jumlah pemilih 1.986.055, sementara jumlah pengguna hak pilih 1.589.731.

Sesuai pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPRD Sulut dari setiap Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu tahun 2019 maka ditetapkan 45 nama Anggota DPRD Sulut periode 2019-2023

Dapil 1 Manado

  1. Andrei Angouw (PDIP)
  2. Kristo Ivan Lumentut (Demokrat)
  3. Richard Sualang (PDIP)
  4. Victor Mailangkay (Nasdem)
  5. Yongkie Limen (Golkar)
  6. Arthur Anthonius Kotambunan (PDIP)
  7. Ayub Ali (PAN)
  8. Amir Liputo (PKS)

Dapil 2 Minut-Bitung

  1. Hengky Honandar (PDIP)
  2. Nick Adicipta Lomban (Nasdem)
  3. Pricilya Cindy Wurangian (Golkar)
  4. Berty Kapojos (PDIP)
  5. Netty Agnes Pantouw (Demokrat)
  6. Fabian Kaloh (PDIP)
  7. Johny Panambunan (Nasdem)
  8. Melky Pangemanan (PSI)

Dapil 3 Nusa Utara (Sangihe, Talaud dan Sitaro

  1. Toni Supit (PDIP)
  2. Winsulangi Salindeho (Golkar)
  3. dr. Fransiskus Andi Silangen (PDIP)
  4. Ronald Sampel (Demokrat)
  5. Syerly Tjanggulung (Nasdem)

Dapil 4 Bolmong Raya

  1. Rocky Wowor (PDIP)
  2. Alfian Bara (Nasdem)
  3. Muslimah Mongilong (PDIP)
  4. Raski Mokodompit (Golkar)
  5. Nursiwin Dunggio (PAN)
  6. Yusra Alhabsyi (PKB)
  7. Mohammad Wongso (Nasdem)
  8. Julius Jems Tuuk (PDIP)
  9. Sjenny Kalangie (Gerindra)
  10. I Nyoman Sarwa (Nasdem)

Dapil 5 Minsel-Mitra

  1. Jein Rende (PDIP)
  2. James Arthur Kojongian (Golkar)
  3. Sandra Rondonuwu (PDIP)
  4. Billy Lombok (Demokrat)
  5. Boy Tumiwa (PDIP)
  6. Stela Runtuwene (Nasdem)

Dapil 6 Minahasa-Tomohon

  1. Melisa Gerungan (PDIP)
  2. Careigh Naichel Runtu (Golkar)
  3. Vonny Paat (PDIP)
  4. Braien Waworuntu (Nasdem)
  5. Wenny Lumentut (Gerindra)
  6. Imelda Novita Rewah (PDIP)
  7. Fanny Legoh (PDIP)
  8. Inggried Sondakh (Golkar)

Manado, -Sulutnews.com - PDIP kembali memperoleh suara terbanyak hasil perhitungan suara peserta Pemilu untuk DPRD Sulut yakni 19 kursi dan 3 kursi untuk DPR-RI. Partai dengan lambang banteng moncong putih ini berhasil membuktikan kerja keras merupakan kunci sukses di Pemilu 17 April dan PLU 27 April.

Berikut daftar 19 orang PDIP yang akan melenggang ke gedung Kerucut DPRD Sulut, dihari terakhir Kegiatan Rekapitulasi Suara Peserta Pemilu di Hotel Paninsula 7-8 Mei yang diumumkan KPU.

Dapil Manado

  1. Richard Sualang
  2. Andrew Angouw
  3. Arthur Kotambunan

Dapil Minut-Bitung

  1. Berty Kapojos
  2. Febian Kaloh
  3. Hengky Honandar

Dapil Nusa Utara

  1. Tonny Supit
  2. Andy Silangen

Dapil Tomohon-Minahasa

  1. Melisa Gerungan
  2. Fanny Legoh
  3. Imelda Rewah
  4. Vonny Paat

Dapil Minsel-Mitra

  1. Djien Rende
  2. Sandra Rondonuwu
  3. Boy Tumiwa

Dapil Bolmong Raya

  1. Rocky Wowor
  2. Hi Muslimah Mongilong
  3. Jemes Tuuk
  4. Ruslan Paputungan

Sedangkan 3 kursi untuk DPR-RI dapil Sulawesi Utara diraih

  1. Adrianne Dodokambey
  2. Herson Mayulu
  3. Vanda Sarundajang

Maka dengan diumumkannya hasil rekapitulasi suara pemenang Pemilu 2019 oleh KPU yang berhak memimpin DPRD Sulut adalah dari PDIP.  (*/Yuk).