Pemkot

Pemkot (207)

Tomohon,Sulutnews.com- ranperda tentang perubahan kedua atas perda nomor 1 tahun 2014 tentang penyertaan modal daerah kota tomohon kepada PDAM melaksanakan pembahasan bersama dgn Perangkat daerah terkait. Kamis 18/10/2018.

Raperda ini menyangkut PDAM yang termasuk dalam  penggunaan dana penyertaan modal yang juga bagian dari kebutuhan dan target yang akan dicapai sehingga perda ini bisa menjadi solusi bagi peningkatan pelayanan PDAM kota Tomohon dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Rapat dipimpin oleh ketua pansus Erens Kereh didampingi wakil ketua Hudson bogia. Rapat dihadiri oleh dirut PDAM Marthen Gosal, sekretaris badan keuangan daerah dan jajaran, sekretaris dinas PUPR dan jajaran , dan dari bagian hukum setda.(/Prise)

Tomohon, Sulutnews.com - Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis dan fokus kepada kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia indonesia.

Hal ini di katakan Asisten III Setda Kota Tomohon Ir. Corry Caroles saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi dan Bantuan Hukum dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia mewakili Walikota Tomohon Jimmy F. Eman, SE.Ak yang dilaksanakan di Rumah Dinas Walikota Tomohon, 17/10/18.

Caroles saat  mengatakan bahwa Pemerintah  mengeluarkan kebijakan resmi yakni dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 39 tahun 1999 yang mengamanatkan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi serta menegakan dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM). Implementasinya tertuang pada pasal 72 bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi langkah-langkah implementasi secara efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan negara dan bidang lainnya.           Berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tersebut maka pemerintah menetapkan rencana aksi nasional hak asasi manusia (ranham) yang dituangkan dalam peraturan presiden nomor 75 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 33 tahun 2018.

“Strategi implementasi RANHAM terdiri 6 (enam) meliputi penguatan institusi pelaksana RANHAM; penyiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrumen internasional HAM; penyiapan regulasi harmonisasi perda dan evaluasi peraturan perundang-undangan menurut perspektif HAM; pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM; penerapan norma dan standar HAM serta pelayanan komunikasi masyarakat.” Ujar Caroles

“Dalam  pasal 92 undang-undang nomor 5 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah  wajib memberikan bantuan hukum bagi aparatur sipil negara yang dalam melaksanakan tugasnya berhadapan atau mengalami masalah hukum.” tambahnya.

“Pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada para pegawai tidak berarti memberi peluang kepada ASN untuk melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan, termasuk tindakan melawan hukum seperti korupsi, akan tetapi harapan kita semua tidak ada ASN kita yang tersangkut kasus hukum atau kasus korupsi, karena adanya upaya kriminalisasi dari pihak-pihak tertentu.” kunci Caroles.

Turut hadir dalam kegiatan ini sebagai narasumber Kabag Bantuan Hukum dan HAM Setda Prov. Sulut Frangky Tambuwun, SH, Pengacara Ibu Jean Maengkom, SH,  Kabag Hukum Setda Kota Tomohon Denny Mangundap, SH serta jajaran pemerintah Kota Tomohon.(/Prise)

Tomohon,Sulutnews.com-Walikota Tomohon Jimmy F. Eman, SE.Ak melayat serta turut memberikan penghiburan dan penguatan kepada Keluarga Mintje-Taroreh atas berpulangnya Ibu Sartje Taroreh ibu mertua dari Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir. Harold V. Lolowang, MSc, bertempat di Amurang Minahasa Selatan, Senin 15/10.

Ibadah penghiburan jajaran Pemerintah Kota Tomohon dipimpin oleh Ketua FKUB Kota Tomohon Pdt. Vonny Roring, MTh.

Diusainya perayaan ibadah, Walikota dalam sambutanya menyampaikan atas nama pribadi dan keluarga serta atas nama Pemerintah Kota Tomohon turut merasakan duka yang mendalam atas berpulangnya ibu Sartje Taroreh, kiranya peristiwa dukacita ini hendaknya diimani sebagai karya agung Tuhan yang maha kuasa, yang hendak disaksikan oleh manusia, bahwa Allah memiliki rencana tersendiri bagi kehidupan setiap orang termasuk almahrumah, oleh karena itu bagi Keluarga yang ditinggalkan, serahkanlah semua pergumulan ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sang juru selamat, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan penghiburan dan ketabahan iman bagi keluarga yang ditinggalkan.

Turut hadir Anggota FKUB Kota Tomohon, para Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat berserta jajaran Pemerintah Kota Tomohon lainnya.(/Prise)

Tomohon,Sulutnew.com- Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SE.Ak. menghadiri sekaligus menutup kegiatan Penyerahan Bantuan Sarana Usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Pelatihan Wirausaha Teknologi Tepat Guna (TTG) serta Penyerahan Hasil Padat Karya Infrastruktur Tahun 2018.Senin, 15 Oktober 2018 yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon.

Walikota Tomohon mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tomohon dalam upaya mengatasi penggangguran di Kota Tomohon melaksanakan program pemberdayaan pengangguran yang diimplementasikan dengan kegiatan antara lain pelatihan Tenaga Kerja Mandiri dan Wirausaha Teknologi Tepat Guna.

Kegiatan ini dapat menunjang perluasan lapangan pekerjaan karena sasaran yang hendak dicapai adalah bagaimana upaya kedepan dapat menciptakan lapangan kerja produktif yang sebesar-besarnya sehingga semakin mengurangi pengangguran di Kota Tomohon."harap walikota"

Pada kegiatan ini Walikota Tomohon menandatangani prasasti kegiatan padat karya infrastruktur pembuatan jalan di kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara dan Kelurahan Woloan Dua Kecamatan Tomohon Barat serta Walikota Tomohon menyerahkan sarana usaha untuk kelompok keripik pisang goroho TKM kelurahan Lansot, kelompok seruni florist TKM kelurahan Kakaskasen Tiga, kelompok talikuran TTG pembuatan Virgin coconut oil kelurahan Taratara dan kelompok bersinar TTG pembuatan virgin coconut oil kelurahan Taratara Dua.

Dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon Jeane Bolang, SH. MH., para peserta padat karya infrastruktur, peserta pembuatan kripik, peserta merangkai bunga dan peserta pembuatan Virgin Coconut Oil.(/Prise)

Tomohon,sulutnews.com- Kadis Perhubungan Kota Tomohon Steven Waworuntu SSTP menegaskan Kota Tomohon sebagai salah satu Kota yang 65 persen mata pencaharian penduduknya masih berada di sektor pertanian harus mampu mensejahterakan masyarakatnya lewat sektor pertanian, hal ini dikatakan Waworuntu saat menyampaikan sambutan Walikota Tomohon dalam kegiatan pembinaan kelompok tani penerima bantuan, lingkup bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan prasarana dan sarana pertanian, peternakan dan perikanan di Kota Tomohon tahun 2018, yang dilaksanakan di Aula Dinas Pertanian dan Perikanan Kelurahan Woloan satu Kota Tomohon, jumat (12/10/18).

"Tujuan utama pembangunan pertanian secara umum adalah untuk mensejahterakan petani, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten atau Kota melalui berbagai program yang ada", ujar Waworuntu.

"Marilah kita sebagai bagian dari masyarakat Kota Tomohon bersama-sama mendukung berbagai program Pemerintah Kota Tomohon yang semakin maju, berdaya saing, tangguh dan mandiri", tutupnya.

Sementara itu Kadis Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon Ir Vonny Pontoh menjelaskan bahwa untuk kelompok-kelompok tani yang akan memperoleh berbagai bentuk bantuan, penyerahanya direncanakan dilakukan pada acara pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103 pada senin 15 oktober 2018 pekan depan di Stadion Babe Palar Walian Tomohon.

Selain para anggota kelompok tani, ikut hadir dalam kegiatan anggota DPRD Kota Tomohon Hudson Bogia, hadir pula unsur Jajaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon.(/Prise)

Tomohon,Sulutnews.com-ketua dprd Ir Miky Wenur, menghadiri dan memberikan materi pada kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Peraturan Daerah Kota tomohon nomor 7 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum. Rabu,(10/10/2018) di ruang DPRD kota Tomohon.

Sambutan Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak mengatakan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentuan masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota Tomohon yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tomohon yang berlaku.

‘’Pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya mempertahankan atau memelihara sesuatu yang baik tentang kota dan berupaya merencanakan pertumbuhan dan perubahannya. Bentuk konkrit pengaturan tersebut adalah dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban umum,’’ kata wali kota.

Ruang Lingkup Perda Nomor 7 Tahun 2017 lanjutnya adalah tertib jalan dan angkutan jalan raya tertib fasilitas umum meliputi tertib sungai, saluran dan kolam, tertib lingkungan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu.

Kemudian tertib sosial, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan, peran serta masyarakat dan pembinaan dan pengawasan.

Kabag Hukum Setdakot Tomohon Denny Mangundap SH mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan Kota Tomohon yang tentram dan tertib serta menumbuhkan rasa disiplin berperilaku dalam masyarakat Kota Tomohon.

Selaku narasumber pada kegiatan ini Ketua DPRD Kota Tomohon Ir Miky JL Wenur MAP. Turut hadir Asisten Umum Ir Corry Caroles, Asisten Perekonomian Max M Mentu SIP MAP, para kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian,  para camat dan lurah se-Kota Tomohon.(/Prise).

Tomohon, Sulutnews.com - Jimmy Feidie Eman SE Ak membuka Dialog Pemerintah Kota Tomohon Linmas dan Perangkat Kelurahan Kecamatan Tomohon Utara dan Selatan di Aula Anugerah Hall, Kamis (11/10/2018).

Walikota Eman  membuka kegiatan secara resmi mengatakan bahwa menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, data penduduk yang belum melakukan perekaman E-KTP, hasil verifikasi KPU berjumlah 3.495 jiwa dan sudah divalidasi oleh Dinas Dukcapil Kota Tomohon berjumlah 1.885.

“Untuk itu diminta kepada para lurah agar data pemilih potensial yang belum merekam agar diajak atau dimotivasi untuk melakukan perekaman, mengingat pemilu tahun 2019, pemilih yang belum masuk pada DPT akan menggunakan hak suara dengan menggunakan KTP Elektronik, sehingga akan menyebabkan dampak sosial bagi penduduk yang tidak dan belum melakukan perekaman E-KTP sampai pada akhir bulan Desember 2018 akan diblokir data kependudukannya dan nanti akan dibuka pemblokirannya setelah yang bersangkutan melakukan perekaman E-KTP” ujar nya.

“Sebagai pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon perlu bersyukur karena telah memiliki Mall Pelayanan Publik, yang didalamnya telah terintegerasi berbagai pelayanan baik perijinan maupun non perijinan, oleh karena itu, marilah kita menghimbau kepada seluruh warga Kota Tomohon untuk memanfaatkan Mall Pelayanan Publik ini, karena segala pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat diperoleh di Mall Pelayanan Publik ini, namun yang perlu diperhatikan juga mengenai prosedurnya, khususnya mengenai waktu penyelesaian, jika saat diterima dokumen sudah dinyatakan lengkap dan benar, maka pelayanannya juga akan cepat, sebaliknya jika menuntut pelayanan yang cepat namun dokumen atau berkas yang diperlukan tidak dilengkapi, maka belum bias dilayani” tambah Walikota.

Eman juga mengatakan bahwa ini menjadi tugas aparatur pemerintah, terlebih para lurah untuk senantiasa menyediakan berbagai informasi mengenai persyaratan-persyaratan yang diperlukan masyarakat baik mengenai administrasi kependudukan maupun pelayanan perizinan dan non perizinan sehingga masyarakat lebih dimudahkan dalam memperoleh pelayanan.

Selanjutnya juga Dandim 1302 Minahasa Letkol Infantri Nixon Purnama STh dalam penyampainnya, mengingatkan bahwa pada hari Senin(15/10/2018) akan dilaksanakan pembukaan Rakor TMMD 2018 bertempat di Stadion Babe Palar diharapkan kehadiran dan partisipasi dari Pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon.

Kesempatan ini juga diserahkan insentif kepada linmas dan perangkat kelurahan oleh Walikota Tomohon dan Ketua DPRD Kota Tomohon Ir Miky Wenur.

Tampak hadir Kepala Satuan Pol PP Kota Tomohon AKBP Nico Pangemanan, Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Tomohon Ronald Kalesaran SE, Camat Tomohon Utara Vonny Montolalu, Camat Tomohon Selatan Syske Wongkar SPd, serta para linmas dan perangkat kelurahan terkait.(/Prise)

Tomohon,Sulutnews.com - Sekretaris Kota Tomohon Ir Harold Lolowang MSc mewakili Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak, hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Bitung dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-28 Kota Bitung tahun 2018. Rapat Paripurna dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kota Bitung, rabu (10/10/18).

Di Kesempatan itu pula turut hadir anggota DPRD Erens Kereh mewakili unsur DPRD Kota Tomohon.

Rapat dipimpin ketua DPRD Kota Bitung Laurensius Supit, didampingi Wakil Ketua DPRD, dan dihadiri Walikota Bitung Maximiliaan Lomban dan Wakil Walikota Maurits Mantiri.

"Pemerintah Kota Tomohon, Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak bersama Wakil Walikota Syerly Adelyn Sompotan, serta masyarakat Kota Tomohon menyampaikan selamat hari jadi ke-28 Kota Bitung, semoga Pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Bitung terus diberkati, dan sukses selalu dalam program-programnya", ucap Sekot Lolowang disela kegiatan.

Hadir mewakili Gubernur Sulut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulut Edison Humiang. Tampak hadir juga para anggota DPRD Kota Bitung, para Muspida, Jajaran Pemkot, tokoh agama dan masyarakat, serta unsur pelajar.(/Prise)

Tomohon,Sulutnews.com-Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak membuka Dialog Pemerintah Kota Tomohon bersama linmas dan perangkat kelurahan di Aula Anugerah Hall, Rabu (10/10).

Walikota Eman mengatakan bahwa menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, data penduduk yang belum melakukan perekaman E-KTP, hasil verifikasi KPU berjumlah 3.495 jiwa dan sudah divalidasi oleh Dinas Dukcapil Kota Tomohon berjumlah 1.885.

“Untuk itu diminta kepada para lurah agar data pemilih potensial yang belum merekam agar diajak atau dimotivasi untuk melakukan perekaman, mengingat pemilu tahun 2019, pemilih yang belum masuk pada DPT akan menggunakan hak suara dengan menggunakan KTP Elektronik, sehingga akan menyebabkan dampak sosial bagi penduduk yang tidak dan belum melakukan perekaman E-KTP sampai pada akhir bulan Desember 2018 akan diblokir data kependudukannya dan nanti akan dibuka pemblokirannya setelah yang bersangkutan melakukan perekaman E-KTP” ujar nya.

“Sebagai pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon perlu bersyukur karena telah memiliki Mall Pelayanan Publik, yang didalamnya telah terintegerasi berbagai pelayanan baik perijinan maupun non perijinan, oleh karena itu, marilah kita menghimbau kepada seluruh warga Kota Tomohon untuk memanfaatkan Mall Pelayanan Publik ini, karena segala pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat diperoleh di Mall Pelayanan Publik ini, namun yang perlu diperhatikan juga mengenai prosedurnya, khususnya mengenai waktu penyelesaian, jika saat diterima dokumen sudah dinyatakan lengkap dan benar, maka pelayanannya juga akan cepat, sebaliknya jika menuntut pelayanan yang cepat namun dokumen atau berkas yang diperlukan tidak dilengkapi, maka belum bias dilayani” tambah Walikota.

JFE juga mengatakan bahwa ini menjadi tugas aparatur pemerintah, terlebih para lurah untuk senantiasa menyediakan berbagai informasi mengenai persyaratan-persyaratan yang diperlukan masyarakat baik mengenai administrasi kependudukan maupun pelayanan perizinan dan non perizinan sehingga masyarakat lebih dimudahkan dalam memperoleh pelayanan.

Kesempatan ini juga diserahkan insentif kepada linmas dan perangkat kelurahan oleh Walikota Tomohon dan Ketua DPRD Kota Tomohon Ir Miky Wenur. Juga penyerahan laporan kegiatan satuan perlindungan masyarakat semester 1 (Januari-Juli) dari Kepala Satuan Pol PP Kota Tomohon AKBP Nico Pangemanan kepada Asisten Perekonomian Sekda Kota Tomohon Max M Mentu SIP MAP.

Tampak hadir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon Dr Juliana D Karwur MKes MSi, Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Tomohon Ronald Kalesaran SE, Camat Tomohon Tengah Sjerly Bororing SP MM Sip, Camat Tomohon Timur Josias F Makalew SPt dan Camat Tomohon Barat Laurensius Kawuwung serta jajaran Pemkot Tomohon serta para linmas dan perangkat kelurahan terkait.(/Prise)

Tomohon, Sulutnews.com - Pemerintah Kota Tomohon melalui Bagian Hukum Setda Kota Tomohon menggelar kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Perda Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum yang di laksanakan di Kantor DPRD Kota Tomohon, rabu,10/10/18.

Walikota Tomohon Jimmy F. Eman, SE.Ak hadir dalam kegiatan tersebut dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan ini mengatakan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentuan masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota Tomohon yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat kota tomohon.

“Pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya mempertahankan atau memelihara sesuatu yang baik tentang kota dan berupaya merencanakan pertumbuhan dan perubahannya. Bentuk konkrit pengaturan tersebut adalah dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban umum.” papar Walikota.

Dijelaskannya, berdasarkan Perda Nomor & tahun 2017, terdapat 10 ruang lingkup ketertiban umum di kota tomohon, antara lain ; tertib jalan dan angkutan jalan raya; tertib fasilitas umum; tertib sungai, saluran dan kolam; tertib lingkungan; tertib tempat usaha dan usaha tertentu; tertib sosial, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan; peran serta masyarakat dan pembinaan dan pengawasan.

“Kegiatan ini dimaksudkan tidak hanya sebagai paying hukum bagi penyelenggaraan ketertiban umum, tetapi juga sebagai instrument untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan peraturan daerah ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi masyarakat kota tomohon.” Kunci Walikota

Diawal kegiatan, Kabag Hukum Setda Denny Mangundap, SH dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan kota tomohon yang tentram dan tertib serta menumbuhkan rasa disiplin berperilaku dalam masyarakat kota tomohon.

Selaku narasumber pada kegiatan ini Ketua DPRD Kota Tomohon Ir. Miky J.L Wenur, MAP.

Turut hadir pada kegiatan ini Asisten Umum Ir. Corry Caroles, Asisten Perekonomian Max M. Mentu, SIP. MAP, para kepala SKPD, Kepala Bagian,  para Camat dan Lurah se-Kota Tomohon.(/Prise)