TOMOHON, Sulutnews.Com - Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut, mewakili Walikota Carol Senduk, Rabu (18/3/2022) menghadiri upacara penarikan mahasiswa Unsrat angkatan 130 yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Terpadu (KKT) di wilayah Kota Tomohon. Pada giat yang dilaksanakan di Posko Terung Kawasaran tersebut dalam sambutannya Lumentut mengatakan KKT adalah proses untuk membentuk karakter,, sebab hidup tidak akan berarti jika kita ridak melewarinya dengan menempuh jenjang pendidikan.

" Banyak orang yang bisa nenghasilkan karya bermutu, tetapi satu orang guru bisa nenghasilkan banyak orang yang bermutu. Apa yang didapat lewat pengalaman di lapangan yang dipadu dengan Ilmu pengetshuan yang diterima difalkultas niscaya akan mendewasakan kita dalam mengambil sebuah keputusan baik lewat profesi masing- masing untuk tujuan banyak orang." kata Lumentut.

Mewakili Walikota dan segenap jajaran Pemerintah Kota Tomohon saya memberikan apresiasi terhadap dosen pembimbing yang telah menempatkan mahasiswa Unsrat melaksanakan KKT di Kota Tomohon ." Pemerintah Kota Tomohon dengan tangan terbuka menerima mahasiswa yang akan melaksanakan KKT sehingga potensi yang dimiliki Mahasiswa dapat diberdayakan untuk kepentingab Masyarakat Kota Tomohon dan untuk kemajuan dunia pendidikan." Semoga apa yang telah didapat dari pelaksanaan KKT dapat berguna bagi mahasiswa dan juga bagi seluruh masyarakat kota Tomohon dan kiranya apa yang sudah dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan," ungkap Lumentut.

Selepas dari KKT, Lumentut berharap agar mahasiswa dapat terus berkarya melakukan hal - hal positif unruk kesejahtraan masyarakat." Teruslah berkarya nenghasilkan hal positif yang bermanfaat bagi kepentingan banyak orang," tutup Lumentut.

Pada upacara penarikan tersebut dilaksanakan pemberian cendra mata kepada mahasiswa yang disaksikan sejumlah Dosen pembimbing dan Pemerintah Kecamatan Tomohon Tengah.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Sekertaris DPRD Sulut Glady Kawatu mengatakan, dalam memenuhi amanat undang undang, maka mulai 19 - 22 Mei 2022, seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut akan mengikuti pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Terkait giat yang bekerja sama dengan universitas katolik Widya Mandira Kupang tersebut dilaksanakan atas petunjuk Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

" Memilih tempat pelaksanaan di luar daerah atas rekomemdasi dari kemendagri dan mengharapkan kehadiran seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut," jelas Kawatu.

Dalam kaitan pelaksanaan kegiatan yang akan memberikan wawasan baru bagi Anggota DPRD ini sangat bermanfaat karena nanti akan menfhadirkan para nara sumber yang memiliki kwalitas serta pengalaman yang ditunjuk atau dipilih oleh pihak Kemendagri." Nanti akan ada sekitar lima materi yang akan dibawakan pada Bimtek Anggota DPRD Sulut anggaran tahun 2022," ungkap Kawatu.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPRD Sulut setiap tahunya sebagaimana aturan dilaksanakan paling sedikit Emoat kali dan ini sangat positif karena lewat Bimtek Anggita DPRD akan dibekali dengan berbagai pengetahuan yang tentunya menambah wawasan yang berhubungan dengan kerja politik DPRD.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Anggota Komisi 3 DPRD Sulut Boy Tumiwa menilai, lambatnya progres pihak Balai jalan wilayah Sulawesi Utara dalam menyelesaikan seluruh proyek Nasional, sehingga setiap tahun menjadi catatan BPK-RI dalam pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, kiranya mendapatkan perhatian kementrian PU agar melakukan restrukturisasi pejabat dilingkup Balai. Menurutnya ini penting dilakukan mengingat upaya pemerintah Sulut mendapatkan WTP yang sudah ke Delapan kali selalu dihiasi catatan akibat pekerjaan pembangunan jalan yang tidak kunjung selesai.

" Alokasi anggaran pembangunan sudah jelas tersedia, tetapi eksekusi lapangan yang dilakukan pihak Balai selalu tidak tepat waktu dengan berbagai alasan yang mereka tidak mampu carikan jalan keluar," tegas Tumiwa.

Kinerja buruk dari pertanggungjawab kegiatan khusus Balai jalan Sulawesi Utara adalah bukti ketidak mampuan pejabat untuk melaksanakan pekerjaan." Hampir semua satker diisi oleh pejabat yang tidak mampu melakukan perubahan padahal sudah sekian tahun kinerja mereka yang mendatangkan catatan sehingga menodai kerja keras pemerintah daerah dalam mempertahankan WTP yang sangat didambahkan oleh setiap daerah," ungkap Tumiwa.

Dari laporan yang disampaikan oleh Balai jalan wilayah Sulawesi Utara kepada DPRD Sulut hampir semua pekerjaan proyek Nasional baik Jalan dan Jembatan yang ada diwilayah Sulawesi Utara tidak selesai tepat waktu bahkan ada ditemui dilapangan, kwalitas pekerjaan tidak sesuai peruntukan anggaran yang disediakan.

Sementara itu Kepala BPJN Wilayah Sulawesi Utara yang baru Hendro Satrio M K kepala balai BPJN Sulut, mengakui adanya catatan LHP BPK, atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, tetapi kendala pembebasan lahan menjadi salah satu faktor utama yang ditemui dilapangan.(josh tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara  tahun 2021 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI). Hasil laporan ini disampaikan Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang dihadapan Rapat Paripurna DPRD Sulut Jumat (13/3/2021) di kantor DPRD Sulut.

Caption ; Sambutan Ketua VI BPK- RI Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA

Dalam sambutannya Lustrilanang menyampaikan pemberian Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. "Pemeriksaan terhadap laporan keuangan tetapi bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan," ungkap Lustrilanang.

Caption : Foto Bersama Jajaran Forkopimda Sulut

Juga dikatakan Ketua VI BPK- RI ini, jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundangundangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP." BPK mengapresiasi usaha perbaikan yang telah dilakukan okeh pemerintah daerah  atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 sehingga teejadi perbaikan pada penyajian laporan keuangan," kata Lustrilanang.

Caption : Penandatanganan LHP BPK-RI atas LKPD Sulut tahun 2021

Opini terhadap.LKPD merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran oleh pemeriksa yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatutan teehadap peraturan perundang undangan dan efektifitas sistim pengensalian interen, sehingga atas kesesuaian kriteria maka BPK menyimpulkan bahwa penyususnan Laporan keuangan pemerintah Sulut tahun 2021 telah sesuai dengan SAP berbasis aktual dan diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidak patutan yang mempengaruhi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, Informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Caption : Penyerahan LHP BPK- RI kepada Ketua DPRD Sulut

Terkait opini WTP yang telah diraih atas LHP LKPD 2021, BPK masih menemukan adanya permasalahan yang kiranya menjadi perhatian OD-SK agar tidak kembali terjadi antara lain:

1.Pengelolaan pajak dan retribusi yang belum tertib.  2.Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih perlu perbaikan terutama dalam hal masih ditemukannya beberapa realisasi BOS tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.3.Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan yang terjadi setiap tahun.

 

Caption : Gubernur Sulut Olly Domdokambey saat menyampaikan sambutan pada Paripurna LHP BPK- RI

Sementara itu terkait LHP BPK terhadap LKPD tahun 2021 dan ....Gubernur menyampaikan terima kasih kepada pimpinan BPK- RI bersama jajaran yang dari tahun ke tahun secara optimal melakukan audit terhadap LKPD, bahkan tahun anggaran 2021 BPK ridak pernah putus melakukan koreksi terhadap kelemahan ataupun kekurangan." Pemerintah Sulut bersama segenap jajaran sangat bersyukur dan berbahagia karena LKPD 2021 memperoleh opini WTP." Raihan WRP sudah ke delapan kali secara berturut turut dimana Enam kali dimasa pemerintahan OD-SK," ungkap OD.

 

Caption : Ketua DPRD Sulut Fransiskus A Silangen saat memimpin sidang paripurna LHP BPK- RI

Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen juga bersyukur karena pemerintah Sulut dibawa kepemimpinan OD-SK kembali berhasil mendapatkan opini WTP, ini tentu sebuah prestasi yang terus dipertahankan." DPRD dalam fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan khususnya terhadap catatan yang diberikan oleh BPK dalam LHP LKPD," kata Silangen.

 

Caption : Kerua VI BPK-RI bersama Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pimpinan DPRD Sulut

Atas raihan opini WTP Delapan kali berturut- turut, Anggota Komisi I DPRD Sulut Arthur Kotambunan juga memberikan apresiasi  dan berharap agar apa yang sudah dicapai kiranya lebih memotifasi kinerja pemerintah, sebab dengan delapan kali berturut- turit akan makin banyak tantangan yang harus dilewati, lebih berhati- hati dan lebih meningkatkan kinerja." Raihan delapan kali Opini WTP telah menjadi besik yang tidak mudah untuk dipertahankan," kata Kotambunan.

 

Caption : Sekertaris DPRD.Sulut Glady Kawatu diantara Pimpinan DPRD

Sukses pelalsanaan rapat paripurna dalam rang penyerahan LHP BPK- RI atas LKPD tahun 2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja atas efektifitas upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan disyukuri oleh Sekertaris DPRD Gledy Kawatu karena gelar paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut.Fransiskus A Silangen didampingi Wakil Ketua Vicktor.Mailangkai dan Wakil Ketua Billy Lombok tersebut berjalan dengan baik." Berayukur kepada Tuhan atas tuntunannyalah acara paripurna LHP BPK terhadap LKPD Sulut bisa sukses," ungkap Kawatu.(* ADV/Josh Tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Panglima Panji Yosua P/KB Sinode GMIM Jems Sumendap SH, MH menegaskan kehadiran panji Yosua tidak hanya sekedar menjaga jalanya ibadah agar berjalan khususk tetapi bagaimana Panji Yosua dapat menghadirkan rasa aman dan menjaga GMIM secara kelembagaan. Untuk tujuan tersebut, maka Panji Yosua harus dikenal tidak hanya di lingkup wilayah pelayanan GMIM yang ada di tanah Minahasa tetapi kalau boleh bisa dikenal oleh masyarakat dunia.

" Panji Yosua adalah pasukan khusus yang dibentuk untuk menjaga dan mengamankan dan mengawal eksistensi GMIM agar dapat dikena tidak hanya dilingkup GMIM tetapi juga hingga keseluruh belahan dunia," kata Sumemdap

Dalam kaitan Panji Yosua go Internasional, direncanakan Komisi PKB Sinode GMIM akan mengagendakan pembentukan dan oelantikan Panji Yosua dijemaat GMIM yang ada di Amerika, Jepang, Australia, dan negara - negara yang ada jemaat GMIM dibentuk." Dunia harus mengenal Panji Yosua GMIM, untuk itu komisi PKB Sinode GMIM harus membentuk dan melantik Panji Yosua jemaat GMIM di luar negri," kata Sumendap pada acara rapat Konsultasi Panji Yosua se Sinode GMIM yang digelar di Jemaat GMIM Bukit Karmel Manado Sabtu (14/3/2022).

Cakupan pelayanan GMIM saat ini telah merwmbah hingga keluar negri dan sudah selayaknya Komisi PKB Sinode GMIM untuk terus mengembangkan tugas pelayanan melalui kelompok panji Yosua sehingga dapat menjangkau keseluruhan 1.050 jemaat GMIM.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Panji Yosua Sinode GMIM menggelar Rapat Koordinasi di jemaat GMIM Bukit Karmel Batu Kota Manado Sabtu (14/3/2021). Pada giat yang dihadiri utusan komondan Rayon, Wilayah dan Jemaar diawali dengan Ibadah yang dipimpin oleh Pdt Jefri Saisab, Sth dimana dalam hotbahnya Panji Yosua harus melindungi dan menjaga tanah Minahasa kita harus lindungi dan jaga lewat Kibarkan Kobarkan Kabarkan tentang Tuhan Yesus Kristus sang jurus slamat dunia,. Panji Yosua antara lain bagaimama memgelola PKB melalui stu wadah pendukung tujuan kalau boleh Panji Yosua sadiki alifuru kase baju pangkat . Misi Allah yang diberikan kepada Yosua untuk merebut benteng kota jerikho.

"Menyiapkan dengan menguduskan dan menyucikan diri untuk sehati sepikir satu tujuan sebagaimana firman allah serta melatih dengan pujian - pujian kepada Tuhan." Panji yosua harus menguduskan diri dan satu tujuan dan memuji Tuhan sehingga kekuasaan tuhan," khotbanya.

Gubernur dalam sambutannya yang diwakili oleh Kadis Koprasi Sulut Pnt Ronal Sorongan
mengatakan PY kiranya tetap eksis melayani diwilayah pelayanan Sinode GMIM, dan PY kiranya dapat berkarya lewat unit pelayanan Koperasi sebagai usaha bersama untuk peningkatan ekonomi jemaat lewat PY." PY jaga kebersamaan dan menjaga program kerja agar dapat terlaksana dengan baik," ungkap Sorongan

Sementara itu Asisten III Pemkot Manado Pnt Harke Tulenan kehadiran Panji Yosua untuk mereflesikan amanat Allah yang tidak pernah kompromi dengan pelanggaran yang mengakibatkan dosa , diharapkan pengurus utk dapat py menjadi pelopor pelayanan untuk membawa anggota jemaat yang belumnrajin beribadah dan py memoerkokoh jati diri ditengah keluarga jemaat dan masyarakat.

Acara rapat ko sultasi dibuka langaung Panglima Tertinggi Panji Yosua GMIM Pnt Moris Mantiri MM didamping Panglima Tinggi Panji Yosua James Sumenda, SH, MH dan Sekertaris PKB Sinode GMIM Pnt Reza Rumambi.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Keberhasilan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw yang kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut Rocky Wowor merupakan berkah bagi masyarakat Sulawesi Utara. Menurutnya pemberian opini WTP ini menunjukan sistim pengelolaan administrasi keuangan daerah pertanggungjawabannya jelas.

Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi karena pasangan Gubernuri Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw berhasil mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dengan baik," kata Wowor usai mengikuti paripurna LHP BPK-RI terhadap LKPD Sulut tahun 2021, Jumat (13/3/2022) siang.

Juga kata politisi muda PDIP ini, bukan hal yang berlebihan jika pujian disampaikan, karena laporan pertanggungjawaban keuangan OD-SK memdapatkan penilaian WTP ini menandakan jika OD-SK mampu menjaga ritme pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang angkutabel dan terbuka sehingga dalam menjalankan tanggungjawab kerja benar- benar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.“Memang harus diakui, kinerja jajaran ASN dalam menopang program ODSK sangat mumpuni dan bisa bekerja sama sehingga target yang ditetapkan daoat dicapai” kata Wowor.

Dengan mendapatkan opini WTP delapan kali berturit- turut diharapkan kedepan, prestasi OD-SK akan semakin hebat lagi menuju masyarakat Sulut Sejahtra dan semakin Hebat.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Klaim jaminan Hari Tua (JHT) yang harusnya menjadi hak peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh kantor BPJS justru dipersoalkan padahal sesuai ketentuan setoran yang diserahkan ke BPJS dipotong langsung dari gaji pekerja. Seperti yang dialami oleh pekerja di PT Azravi Manado. Saat pekerja yang bergelut di perusahaan media massa itu hendak melakukan klaim tidak bisa direalisasikan karena tersandung masalah hutang perusahaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami tidak bisa melakukan klaim karena perusahan tempat kami bekerja masih menggantung kepesertaan kami di BPJS, dan memiliki masalah hutang yang belum tahu kapan akan selesai," ucap Yinthze dan Vivi, peserta BPJS Naker dari PT Azravi, Kamis (12/5/2022).

Menurut keduanya, Permenaker nomor 4 tahun 2022 yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah menjelaskan, pekerja tetap dapat mengajukan klaim manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) meskipun terdapat terdapat tunggakan pembayaran iuran JHT oleh perusahaan." Tunggakan iuran wajib ditagih oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengusaha. Jadi, hak pekerja atau buruh atas manfaat JHT ini tidak akan hilang," mengutip Permenaker nomor 4 tahun 2022 pasal 20, yang menuliskan, peserta yang mengajukan permohonan pembayaran manfaat JHT, dan telah memenuhi persyaratan dokumen tetapi masih terdapat tunggakan iuran, maka BPJS Ketenagakerjaan dapat membayar manfaat JHT kepada peserta sebesar iuran yang telah dibayarkan oleh pemberi kerja dan peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara terkait Permenaker, pihak BPJS Ketenagakerjaan mengaku belum tahu soal aturan itu. Bahkan pak Idham (Petugas Pengawas Pemeriksa, red) menegaskan harus ada pemutusan kepesertaan BPJS Naker dari perusahaan, dimana perusahaan harus datang melapor ke kantor BPJS terlebih dulu. Karena memang masih ada hutang yang harus dituntaskan,"Perusahaan harus melunasi dulu hutang BPJS baru bisa diproses BPJS Naker," terang Idham.

Terkait dengan kondisi ini, pihak Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Widodo yang dimintai tanggapan menyampaikan harusnya BPJS Ketenagakerjaan mengabulkan klaim JHT.
"Apalagi jika sudah lengkap dokumen yang dimintakan. Dicairkan sesuai dengan Permenaker 4 tahun 2022 pasal 20, bahwa adalah merupakan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan untuk menagih hutang ke perusahaan. Tapi klaim JHT harus dicairkan," ucapnya.

Hal serupa disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Yang meminta BPJS Ketenagakerjaan Manado Sulut segera mencairkan klaim JHT."Sangat tidak mungkin kalau kepala BPJS Ketenagakerjaan Manado tidak tahu soal Permenaker ini. Kepalanya harus diedukasi. Aturannya sudah jelas. Urusan hutang perusahaan, yang nagih adalah BPJS. Bahkan kalau sudah berhasil dibayarkan, BPJS harus membayarkan selisih JHT kepada peserta," terang Timboel.

Sedangkan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Manado Fransiskus Marcelino Talokon yang didampingi Ketua Divisi Tenaga Kerja Ronni Sepang yang dimintai tanggapan mengatakan bahwa masalah ini akan terus dikawal, agar pekerja, khususnya jurnalis bisa mendapatkan hak-haknya."Akan kita kawal. Karena jurnalis saja bisa kesulitan mendapatkan hak-haknya, apalagi pekerja-pekerja lainnya yang juga bisa berhadapan dengan masalah yang sama, tanpa ada yang mengawal dan memperjuangkan hak mereka," tegas keduanya.
"Kasus ini harus dikawal agar tidak menjadi preseden buruk di seluruh Indonesia, terutama bagi pekerja pers," tutup keduanya. (josh tinungki)

MANADO, Sulutnewa.Com - Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Manado Rabu (11/3/2022) mendatangi kantor DPRD Sulut guna melihat langsung kesiapan sekertariat DPRD Sulut terkait rencana pelaksanaan paripurna penyerahan LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 dan penyerahan IHPD 2021 .Ikhtisar hasil pemeriksaan LKPD Pemprof Sulut .

" Kami harus meninjau langsung persiapan, mengingat agenda paripurna ini sangat penting terkait LHP BPK RI terhadap LKPD tahun 2021 yang hasilnya sangat berkesan," ungkap Hubmas BPK RI di Manado Nur.

Sementara itu Sekertaris DPRD Sulut Gledy Kawatu mengatakan yang akan menyerahkan LHP terhadap LKPD Provinsi adalah ANGGOTA VI BPK RI Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA." Kami akan mempersiapkan semua kebutuhan terkait pelaksanaan paripurna agar pelalaksanaan dapat berjalan sesuai rencana," jelas Kawatu saat mendapingi Tim yang meninjau langsung tempat pelaksanaan paripurna di Kantor DPRD Sulut.

Untuk pelaksanaan Paripurna rencananya akan digelar Jumat (13/3/2022) jam 10 Pagi.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Anggota Komisi 3 DPRD Sulut Boy Tumiwa mengatakan dalam semangat untuk terus memproteksi masyarakat lewat Peraturan Daerah yang saat ini sementara dan sedang dilakukan oleh DPRD sebagai pelaksanaan tanggungjawab justru ada Ranperda yang sudah sejak tahun 2020 telah diusulkan justru tidak masuk dalam Propemperda DPRD Sulut tahun 2022

" Ranperda Pohon yang menjadi usulan DPRD dan saat ini kita bicarakan kenapa tidak dimasukan dalam kalender Propemperda tahun 2021, ini sangat membingungkan," kata Tumiwa saat hearing bersama Biro Hukum, Tim Pakar dan Sekertaris DPRD Sulut Selasa (10/05/2022)

Menurutnya sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini ketika ada Rancangan peraturan daerah yang menjadi inisiatif DPRD paling tidak wajib masuk Prolega." Kami minta Sekwan selaku Sekretaris Bappemperda dapat menjelaskan kenapa Ranperda Pohon ini tidak masuk atau hilang di Propemperda tahun 2021, padahal sudah ada persetujuan Gubernur,” tegas Tumiwa.

Menjawab apa yang ditanyakan Sekwan DPRD Sulut Glady Kawatu menjelaskan tidak Masuknya Ranperda Pohon karena berdasarkan kajian Biro hukum dianggap belum memenuhi syarat menjadi sebuah Perda karena kewenangan mengatur pohon menjadi tupoksi pemerintah Kabupaten dan Kota, namun demikian Kawatu mengatakan akan kembali berkoordinasi dengan biro hukum untuk melakukan revisi terhadap usulan Ranperda Pohon." Paling tidak judul dapat ditambahkan menjadi pengendalian pohon pada ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik” ungkap Kawatu.

Terkait Perda Pengendalian Pohon, DPRD akan membentuk Pansus, dimana personil yang akan melakukan pembahasan dapat diisi oleh personil komisi 3 bersama Bapemperda.(josh tinungki)