Utama

Utama (1209)

MANADO, Sulutnews.com - Dalam upaya melakukan sosialisasi dan edukasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat serta partisipasi publik terhadap Rancangan Kitab Undang- Undang Hukun Pidana. Kementrian Kominfo menggelar dialog Publik. Pada giat yang digelar di Hotel Four Point Manado Sulawesi Utara Selasa (20/9/2022) tersebut menampilkan pembicara Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Prf Dr Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar Unibersitas Negri Semarang Prof Dr R Benny Riyanto dan Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Dr Yenti Gamesih

" Dialog publik RUU KUHP sebagai upaya Pemerintah yang akan menggantikan KUHP yang saat ini merupakan produk Kolonial Belanda, dan lebih memberikan penyegaran terhadap produk UU KUHP yang relevan dengan kondisi terkini masyarakat Indonesia," Ungkap Bambang Gunawan Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Kementrian Kominfo.

Ada 14 isu krusial yang banyak mendapatkan restitensi dari masyarakat yakni Living Law atau hukum adat karena masyarakat adat dianggap sebagai satu pengakuan terhadap hukum adat yang masih diakui dalam satu komunitas masyarakat yang jika melanggar akan diberikan sangsi pidana 2. Pidana Mati yang dirumuskan lewat masa percobaan dan ketika napi mati berkelakuan baik maka akan ada pengurangan
3. Kebebasan berpendapat jika tidak dibatasi naka orang dengan bebas menghina siapa saja, setiap orang bisa menyebarkan berita hoax, santet, 4. Penghinaan terhadap Presiden bertujuan untuk menghormati Pimpinan Negara yang dipilih oleh kita dan itu juga berlaku bagi pemimpin negara lain. 5 Meletakan sangsi bagi Dokter at Dokter Gigi yang menjalankan praktek tanpa izin.6. Memberikan sangsi bagi unggas yang merusak kebun tanah yg telah ditaburi benih.7 Tindak pidana gangguan dan penyesatan tindak pidana terhadap Agama (penodaan agama) ajaran kebencian, menghasut untuj mendikte Agama yang lain. 8.Tindak pidana penganiayaan hewan kecuali untuk konsumsi.9 Tindak pidana mempertunjukan alat pencegah kehamilan.kecuali untuk pendidikan.10 Tindak pidana Penggelandangan, Aborsi dan bentuk pelanggaran yang merugikan pihak lain.

Hadir pada acara yang dimoderatori.... yakni Kelompok Pemuka Agama, Pejabat Kementrian Hukum dan Ham, Jurnalis, BEM Mahasiswa Suluttenggo.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Dipercaya sebagai salah satu juri pada pemilihan Nyong dan Noni Sulut yang digelar akhir pekan lalu, menjadi pengalaman menarik bagi legislator DPRD Sulut Cindy Priscilla Wurangian, MBA.

Dengan pengalaman yang mumpuni saat melakukan sesi wawancara kepada Finalis Nyong dan Noni Sulut tahun 2022, menjadikan kwalitas para finalis benar- benar diuji sehingga hasil yang didapatkan menjadi bekal berharga bagi para finalis." Komitmen yang diucapkan para peserta finalis yang disampaikan dihadapan juri dan masyarakat kiranya dapat direalisasikan. Dari banyak hal yang disampaikan sangat baik dan berkwalitas," ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut ini.

Finalis Nyong Noni terpilih sangat tepat menyandang gelar tersebut, dan mereka memiliki kemampuan lebih dari para finalis yang lain." Saat tanya jawab, Ibu Wagub menanyakan tentang apa yang bisa dilakukan untuk menunjang pariwisata Sulut ditengah pandemi dan dijawab sangat baik dan wah dari berbagai aspek dielaborasi secara baik diantaranya Sls ustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan serta bagaimana dia mengadvokasi masyarakat agar memiliki kesadaran menjaga objek wisata dan situs situa budaya,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

Sebagaimana yang diumumkan oleh Dewan Juri hasil untuk pemilihan Nyonng dan Noni Sulut tahun 2022 untuk Nyong diiraih oleh I Made Junior Dewantara Malingkas, sedangkan Noni Sulut 2022, dimenanfkan oleh Finalis Yvette Eunike Rondonuwu.(josh tinungki)

TONDANO, Sulutnews.com - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh menyaksikan langsung pelantikan Ketua DPD Kabupaten Minahasa Braien Waworuntu (BW), Selasa (19/9/2022) di Lapangan Sam Ratulangi Tondano.Dihadapan Ketua Umum serta jajaran pengurus DPP Anggota DPRD Sulut ini menyatakan komitmennya ketika dipercayakan sebagai Ketua Nasdem Minahasa.

"Kalau hari ini di DPRD Minahasa Nasdem 3 kursi, atas kepercayaan Ketum, saya siap membuat fraksi utuh dan siap menangkan Nasdem di pilkada," tegasnya berapi- api saat menyampaikan sambutan politiknya

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut ini juga melaporkan jika kepengurusan DPD Nasdem Minahasa mulai merapihkan struktur pengurusu sampai di tingkat bawa dan untuk kepengurusannya diisi generasi muda yang berkualitas. "Minahasa adalah tanah leluhur dan merupakan induk dari Provinsi Sulut. Dari kabupaten Minahasa ini lahir kabupaten Kota yang lain. Cepat atau lambat kita siap menangkan Nasdem dan kuasasi Minahasa. Kita 'birukan' kantor yang ada di depan kita,(kantor Bupati- red)," tegas Wowowruntu disambut tepuk tangan meriah ribuan masa yang memadati lapangan Sam Ratulangi Tondano..

Sementara itu dalam orasi Politiknya Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan kepentingan terbesar yang diperjuangkan Nasdem yaitu Indonesia Berbudaya, Bersatu, Berdaulat dan menjaga keanekaragaman kita, pluralisme Ada Istiadat yang satu dalam Indonesia."Para kader, saya katakan kepentingan kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan kita menjaga perstauan Nasdem. Nasdem boleh rusak, boleh tidak ada. Tapi Indonesia harus tetap terjaga. Itulah sesunggunya tekad dan semangat kita," kata Paloh

Tak ada artinya kemenangan itu. Ketika kita masih bisa bersukaria di atas tangisan saudara kita. Nasdem tidak mau pemimpin karakter seperti itu. Kita ingin maju, hebat, dihargai, tapi harus dilakukan dengan proses yang tetap berada dalam etika kepantasan dan kepatutan."Kita menangkan pemilu yang akan datang.Saya mau datang kembali ke Minahasa setelah selesai pertandingan, untuk mendapatkan laporan bahwa Nasdem berhasil dalam berkompetisi sebagai pemenang di Minahasa," tutup Paloh sambil menitipkan pesan semangatnya untuk membawa masa depan partai Nasdem kedepan dengan tetap menjunjung etika dan idealisme. Lakukan apa saja sepanjang kepantasan dan kepatutan itu tetap terjaga.

Nampak hadir dalam pelantikan,Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem yang juga adalah Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Ketua Komisi IV DPR RI Felly Runtuwene, jajaran pengurus DPP, Ketua DPW Nasdem Sulut Viktor Mailangkay, Sekretaris DPW Nasdem Sulut Vicky Lumentut, Bupati Tatong Bara, Bupati Syarul Mamonto serta anggota DPRD Provinsi, kabupaten/kota dari Nasdem..(josh tinungki)

MANADO, Sulutnewa.Com - Ketua Komisi Daerah Pelayanan Pria Pantekosta (PELPRIP) Sulawesi Utara Drs. Meki M. Onibala, M.Si. didampingi Sekretaris Drs. Max R. Raintung, M.Si. Menggelar Safari Pelantikkan komisi Pelpri Wilayah.Giat yang dilaksanakan di beberapa tempat tersebut menjadi kesaksian bagi kelompok pelayanan Pria Pantrkosta untuk Bangkit dan menjadi terang.

" Bagi kita yang telah menerima janji kiranya dapat terus bangkit dan menjadi terang dan tetap teguh berpegang pada kebenaran Firman Tuhan," ungkap Onibala saat menyampaikan sambutan pelantikan.

Dalam kesemoatan setiap acara pelantikan pengurus kelompok Pria Pantekostas Onibala juga berharap seluruh Pelpri di Wilayah pelayanan untuk terus bergerak menjalankan tugas amanat Agung Tuhan Yesus Kristus mencari domba yang hilang untuk bersama sama hadir dalam persekutuan yang memuji dan mengagungkan nama Tuhan." Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadam," ungkap onibala mengutip ayet firman Tuhan Yohanes 15:16.

Sejumlah Wilayah yang Komisariat PELPRI telah dilantik yakni,Komisariat Minahasa Satu, Komisariat Minahasa Utara,Komisariat Minahasa Selatan,Komisariat Kota Manado,dan Komisariat Bolmong Raya sedangkan untuk Komisarita PELPRI di Wiilayah Kepulauan akan menyusul sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.(josh tinungki)

MANADO,Sulutnews.com - Sikap Direktur Rumah Sakit Daerah OD-SK yang meninggalkan ruangan rapat saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD akan membahas anggaran Rumah Sakit, dalam APBD Perubahan tahun 2022, dinilai sebagai tindakan yang melecehkan bahkan menganggap APBD lebih penting dari perjalanan dinas luar daerah. Atas sikap tersebut Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian meminta dilakukan evaluasi kinerja terhadap sikap yang meremehkan pembahasan APBD.

" Anggaran adalah nafas dalam melaksanakan semua program, kegiatan dan jika seorang penanggungjawab kegiatan lebih memilih keluar ruangan dan pergi melaksanakan perjalanan ke luar daerah ini adalah sikap yang patut dipertanyakan dan saya berharap ada evaluasi kalau perlu dilakukan pergantian," tegas JAK.

Politisi yang selalu kritis dan getol berjuang untuk kepentingan rakyat ini, juga mengatakan apapun alasannya ini adalah pembahasan Anggaran dan mewajibkan semua Kepala SKPD dapat mengikutinya sehingga kebijakan alokasi anggaran yang dialokasikan benar- benar dapat mengakomodir kebutuhan." Bisa dibayangkan kebutuhan anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit, pasti akan berpengaruh terhadap pelayanan rumah sakit bagi pasien yang membutuhkan perawatan dan jika ini terjadi akibat Direktur yang dinilai tidak bertanggungjawab, maka akan berdampak buruk bagi pengembangan RS OD-SK," kata JAK.

Untuk diketahui Badan Anggaran DPRD dalam pembahasan APBDP Sulawesi utara tahun 2022, yang digelar.Rabu (15/9/2022) mengingatkan Pemerintah Provinsi hati-hati dalam menetapkan kebijakan anggaran karena ancaman inflasi sementara mendera dunia akibat keisis ekonomi, juga akibat dampak Covid 19, juga akibat Perang Ikraina dan juga akibat gesekan ekonomi Amerika dan China.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven O E Kandouw menegaskan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun 2022 masih mempertimbangkan adanya perubahan yang berkaitan dengan kerangka ekonomi keuangan nasional serta memperhatikan evaluasi hasil capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, termasuk realisasi APBD Provinsi Sulawesi Utara sampai pada triwulan II  tahun 2022.

"Belanja daerah juga mengalami perubahan akibat  dampak atas penyesuaian target pendapatan daerah, sehingga belanja perlu disusun kembali sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,”ungkap Kandouw saat menyampaikan KUA PPAS pada Rapat Paripurna DPRD Sulut Rabu (15/9/2022) siang di Kantor DPRD Sulit.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang diatur dalam Perubahan KUA tetap memperhatikan hal-hal pokok seperti sisa waktu pelaksanaan APBD, upaya percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan capaian target dalam prioritas pembangunan tahun.“Kebijakan perubahan perencanaan belanja daerah disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang diarahkan antara lain kepada: dukungan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi  di daerah; serta penyesuaian atas pembiayaan untuk mengakomodir penerimaan pinjaman PEN dan SILPA hasil audit BPK,”jelas Kandouw

KUA PPAS APBD Perubahan Tahun 2022 ini, juga  mempertimbangkan dampak inflasi akibat kebijakan Pemerintah pusat terhadap penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak dimana pemerintah daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial yang digunakan, untuk Pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta nelayan; Penciptaan lapangan kerja; dan Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com -- Keseriusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan amanat rakyat agar bisa memberikan dampak positif masih harus terganjal. Ini diakibatkan tidak seriusnya Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang dinilai tidak serius mendukung kinerja Legislatif. Seperti disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut Careig Naichel Runtu, (CNR) dalam laporan kinerja Bapemperda saat paripurna DPRD Sulut Rabu ( 14/09/2022) yang menyebutkan ada Empat Ranperda yang menjadi usulan Gubernur sampai hari ini Naskah Akademiknya belum diserahkan ke DPRD.

“ Ini patut jadi catatan dan pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada Gubernur dari 7 Ranperda yang disampaikan eksekutif, sampai saat ini ada 4 Ranperda belum diterima penjelasannya maupun naskah akademik,”tegas CNR.

Personil Fraksi Golkar ini juga menegaskan, keinginan untuk menuntaskan semua produk legislasi yang sangat bermanfaat untuk rakyat adalah wajib dan target minimal tahun 2022 ini semua Ranperda yang diusulkan dapat dituntaskan." Kami minta SKPD serius mendukung proses penyelesaian ranperda sehingga niat baik OD-SK untuk menjabarkan program kerakyatan benar- benar dilaksanakan, lewat peran serta DPRD." Kata CNR.

Untuk diketahui Empat Ranperda yang terhambat pembahasannya yakni tentang Ranperda PT Jamkrida, Ranperda Rencana Umum Energi Daerah, Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. ( josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian (JAK) memberi perhatian khusus pada proses pembahasan dan penetapan APBD. Baik APBD induk 2023, maupun APBD Perubahan tahun 2022 yang KUA-PPAS-nya baru disampaikan Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam rapat paripurna, mendapatkan perhatian khusus dari Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian (JAK). Politisi partai Golkar ini mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar postur APBDP tahun 2023 harus melihat kepentingan masyarakat.

"Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sangat berdampak kepada masyarakat dengan mengalokasikan dana bantuan sebagai jaringan pengaman sosial kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kota” ungkap JAK kepada wartawan Rabu (14/9/2023) diruang kerjanya.

Ketua harian DPD I Partai Golkar Sulut ini juga meminta Pemprov melakukan evaluasi terhadap SKPD yang capaian targetnya tidak maksimal, sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan kinerja." Sekprov diminta dapat melakukan perampingan anggaran yang muaranya terjadi penghematan sehingga kebutuhan SKPD sesuai dengan pelalsanaan Program yang twntunya benar-benar berpihakpada kepentingan masyarakat," kata JAK.

Kebijakan pemangkasan anggaran sudah pasti dilakukan mengingat kondisi saat ini sedang terjadi goncangan ekonomi global yang menjadikan kita harus tetap hati- hati melakukan kebijakan anggaran.“Penghematan anggaran di APBD 2023 untuk SKPD sudah pasti dilakukan, tetapi jangan sampai menghambat pelaksanaan program kerakyatan yang menjadi cita-cita pemerintahan OD-SK," kata JAK sambil berharap Sulut tetap semakin hebat.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut Hendry Walukow Meminta Pemerintah dan DPRD dapat menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan lima kelompok demo yang menuntut penolakan kenaikan BBM. Menurutnya kita harus mampu menjembatani aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat.

" Sebagai wakil rakyat kita harus mampu menjembatani aspirasi yang masyarakat sampaikan ditempat ini, kata Walukouw dihadapan Rapat Paripurna yang juha dihadiri Wakil Gubernur Steven O E Kandouw.

Politisi muda yang selalu peduli dengan keluhan rakyat kecil ini juga mengusulkan terkait aspirasi kiranya DPRD bersama Pemerintah Provinsi dapat menggelar pertemuan terbuka bersama perwakilan pendemo untuk membahas aspirasi dengan oemerintah Pusat lewat zoom meatting." Ini bukti keseriusan kita, supaya aspirasi ini tidak terkesan dibiarkan seperti kata pendemo bahwa aspirasi tak ada tindak lanjut,” ungkapnya

Selain itu juga, dirinya mengingatkan pemerintah soal penanganan inflasi akibat kenaikan harga BBM yang berdampak juga naiknya harga bahan pokok masyarakat." harga yang ada sudah mengalami kenaikan 30 persen. Ini harus ada tindakan konkrit dan nyata yang harus dilakukan pemerintah dan kita semua,” tegasnya politisi asal daerah pemilihan Minut - Bitung.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Komisi IV DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama pimpinan perguruan tinggi swasta yang ada di Sulawesi Utara. Pada pertemuan yang dihadiri langsung Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen tersebut menjadi ajang curhat bagi Pimpinan PTS mereka meminta agar DPRD Sulut dapat memfasilitasi mereka dengan bantuan pendidikan memgingat keberadaan PTS dibawa Asisiasi Penyelengara Perguruan Tinggi Swasta Manado kurang mendapstkan perhatian dari pemerintah.

" Kami DPRD bisa merasakan kesulitan yang dihadali oleh PTS di Sulut dan kami akan berusaha lewat APBDP yang akan segera dibahas untuk bagaimana memikirkan apa yang menjadi aspirasi karena kami peduli dengab pendidikan, sebab jika penyelenggaraan pendidikan baik maka akan menghasilkan SDM yang juga berkwalitas," kata Silangen.

Dalam dialog yang juga dihadiri Ketua Komisi IV Vonny Paat, Anggota Agustin Kambey dan Yusra Alhabsy diterima aspitasi agar DPRD dapat melobi pemerintah pusat lewat Kementrian Pendidikan agar di Sulawesi Utara dapat berdiri Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) yang nantinya dapat memberikan multiplier effect bagi penyelenggaraan PTS di wilayah Sulut." Kami meminta agar DPRD dapat mengawal aspirasi kami agar LLDikti dapat berdiri di Sulut, selain dapat mengalokasikan bantuan pendidikan," kata Yan Polii Ketua STIE Swadaya Manado.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Sulut Vonny Paat.mengatakan Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan bantuan pendidikan sehingga telah mengalokasikan lebih dari 20 persen dari APBD." Sudah banyak bantuan bagi PTS meskipun belum semua karena pemerintah sangat pesuli dengan Pendidikan," kata Paat.

RDP yang digelar Selasa (13/9/2022) tersebut dihadiri sekitar 30 PTS di Sulut dibawa koordinasi asosiasi badan penyelenggara PT Swasta di Sulut.membahas keterpurukan keuangan, Aset bahkan Sumner Daya Manusia yang saat ini dihadapi oleh hampir semua PTS di Sulut yang menampung 1.124 Dosen dan kurang lebih 30.000 mahasiswa.(josh tinungki)