Utama

Utama (1209)

MANADO, Sulutnews.com - Pengusaha muda David Herson mengatakan bisnis Properti di Sulawesi Utara memiliki peluang yang cukup menjanjikan, bahkan dalam kondisi sulit akibat krisis ekonomi global pun tidak dapat mempengaruhi usaha properti yang setiap tahun terus bergerak naik dibandingjan usaha yang lain.

" Berinvestasi di bisnis Property sangat aman dan menjanjikan bahkan lebih aman ketika kita menyimpan uang kita di Bank, sebab nilai investasi property tanpa dikelolah pun setiap tahunnya bisa memcapai 15 % dari total modal yang kita miliki," ungkap David Herson.

Klaim bisnis yang menjanjikan ini David Herson mengajak masyarakat Sulut untuk tidak enggan berinvestasi property karena di Sulut sudah ada Tribeca Park Manado yang siap memberikan lokasi dengan harga terjangkau dan sangat strategis, dekat dengan Bandara Sam Ratulangi, tempat perbelanjaan moderen juga pasar tradisional bahkan akses transportasi yang mudah dijangkau." Tribeca Park Manado siap memfasilitasi bisnis property di Sulut dengan aman dan menjanjikan," ungkap David Herson.

Apapun yang dikerjakan dan diusahakan, tetapi bisnis Property adalah bisnis yang sangat menjanjikan dan memiliki nilai ekonomi yang tidak terpengaruh oleh apapun." Property dibutuhkan sepanjang masa bahkan memiliki nilai yang setiap tahun terus bergerak naik," ungkap David Herson yang juga pemilik sejumlah usaha Perhotelan dan juga restoran.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal dilakukan, kewat regulasi, maka produk legislasi berupa Perda terus dimantapkan. Seperti yang dilakukan oleh Panitia Khusus DPRD pembahas Ranperda Pengendalian Pohon Pada Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang melakukan study komperatif terkait perampungan Perda Pohon. Sebagaimana disampaikan Sekertaris DPRD Sulut melalui Kepala Bagian Persidangan Jerry Khirstofel Hamonsina, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut terus berupaya agar regulasi terkait kepentingan masyarakat dapat cepat diselesaikan.

" Pelaksanaan Study Komoaratif oleh Pansus akan berlangsung selama Lima hari mulai 23 sampai dengan 27 Agustus 2022,”ungkap Khristofel.

Juga Hamonsina menjelaskan, sebagaimana Surat Tugas, Pimpinan dan Anggota Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan mengunjungi dua Kementerian yakni diKementerian Perhubungan dan Kementerian Kehutanan dalam rangka koordinasi.“ Pertama melakukan study komparatif ke dinas lingkungan hidup Kota Tangerang, kemudian melakukan koordinasi di Kementeria Perhubungan dan kementerian Kehutanan terkait pembahasan Ranperda tersebut,” jelas Hamonsina.

Sebagaimana diketahui, untuk perampungan pembahasan Perda Pohon oleh Pansus akan digenjot hingga dapat cepat ditetapkan, bersamaan dengan sejumlah Ranperda Inisiatif yang saat ini dalam tahapan finalisasi untuk kemudian ditetapkan lewat rapst Paripurna.(josh tinungki)

CNR : Semua Dokumen Ranperda Wajib Lewati Finalisasi Untum Dapatkan Harmonisasi

MANADO, Sulutnews.Com - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut Careq Naikel Runtu optimis jika 12 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang saat ini digodok oleh DPRD Sulut melalui Panitia Khusus dapat tuntas tepat waktu. Menurutnya khusus Ranperda inisiatif DPRD ditargetkan selesai sebelum APBD tahun 2023 ditetapkan.

“Target kita semua Ranperda Inisiatif DPRD akan selesai sebagaimana yang kita tetapkan yakni sebelum APBD Tahun 2023 ditetapkan," kata CNR

Juga dijelaskan Politisi partai Golkar yang dikenal sangat gigih melakukan terobosan dalam merancang Peraturan Daerah sebagai regulasi yang mengatur kepentingan masyarakat ini, akan terus mengawal pembahasan yang dilakukan Pansus dalam menyelesaikan Ranperda." Sampai dengan hari ini baru Ranperda BPJS Naker dan Captikus juga Pertanggungjawaban Anggaran serta APBD Perubahan sudah pasti selesai," ungkap CNR kepada wartawan diruang kerjannya Rabu (24/8/2022)

Persoalan yang menjadi kendala di Bapemperda sehingga belum semua Ranperda dibahas, termasuk yang menjadi usulan dari eksekutif karena sampai hari ini belum masuk dan diterima oleh DPRD." Terus terang sampai hari ini ada draf Ranperda usulan eksekutif belum kami terima, baik penjelasan maupun naskah akademiknya,”jelas CNR.

Dalam hal menjalankan tugas dan fungsi DPRD, Bapempeprda, dilaksanaka atas legitimasih Pimpinan, sehingga mekanisme penetapan Ranperda menjadi Perda wajibi melewati tahapan finalisasi sehingga terjadi harmonisasi untuk kemudia ditetapkan menjadi Perda.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Anggota Komisi III DPRD Sulut Boy Tumiwa mengatakan ada persoalan penting yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah terhadap keberadaan masyarakat nelayan di Sulawesi Utara yakni terkait infrastruktur pendukung yang sampai hari ini masih terus dikeluhkan. Menurutnya pabrik Es, juga tempat pengisian BBM khusus bagi nelayan masih menjadi sebuah mimpi karena belim sepenihnua mendapatkan perhatian.

“Disaat hasil tangkapan sedang bagus, kendala yang dihadapi yakni ketersediaan infrastruktur pendukung justru masih terabaikan padahal sangat dibutuhkan Masyarakat," kata Tumiwa

Politisi PDIP yang sangat konsen menyuarahkan kepentingan rakyat dilembaga DPRD Sulut ini, juga mengatakan dalam setiap turun reses apalagi diwilayah pesisir pantai yang sering dikeluhkan adalah soal ketersediaan infrastruktur penunjang." Harus mendapatkan perhatian dan untuk merealisasikan hal ini, perlu ada keseriusan pihak Dinas untuk melakukan inovasi orogram kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat, jangan setiap tahun hanya mengurusi program rutin yang kebih banyak pada kebutuhan administrasi kantor," kata Tumiwa.

Pemberdayaan masyarakat nelayan harus dilakukan secara serius, dan ini akan terlaksana ketika OPD terkait akan terus melakukan berbagai inovasi yang dihasilkan dari kajian teknis dari hasil pantauan lapangan." Kebutuhan nelayan harus bersumber dari data tinjauan langsung di lapangan, bukan dari laporan yang diterima dibelakang meja kerja," kata Tumiwa, sambil berharap keberadaan masyarakst nelayan jangan sampai terabaikan.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Merasa penanganan kasus yang nenyebabkan keluarga mereka meninggal dunia terlalu lama diproses, Adik bersama Anak korban mengadu ke DPRD Sulut. Dihadapan Ketua Komisi I Raski Mokodompit yang menerima langsung Selasa (23/8/2022) Marchelino Mewengkang selaku pengacara menceritakan jika korban Serly Nayoan mendapat perlakuan penganiayaan hingga menyebabkan kematian yang diduga dilakukan oleh FT yang tak lain adalah suaminya sendiri.

" Kasus ini sudah di tangani oleh Polres Minut, namun karena penanganan lambat dan pelaku masih bebas berkeliaran, maka kami datang mengadu ke DPRD Provinsi Sulut dengan harapan dapat difasilitasi untuk memdapatkan keadilan," ungkap Mewengkang.

Juga diceritakan kasus penganiayaan sejak kejadian sudah masuk bulan ketiga sejak korban meninggal, bahkan bukti-bukti foto serta olah kejadian di TKP sudah sangat jelas bahkan hasil otopsi juga sudah menyatakan Adanya tindak kekerasan.“ Bukti foto kejadian yang dialami korban sehingga menyebabkan kematian, ada luka lebam dan sayatan di tubuh korban," Jelas Kuasa Hukum korban sambil menunjukan foto kepada Ketua Komisi I.

Atas aspirasi yang sudah masuk ini, sebagai Ketua Komisi I, saya akan segera menyampaikan kepada pihak berwenang apalagi kasus ini sudah sementara berproses di Polres Minut." Tentu saya akan membantu mengawal kasus ini tanpa bermaksud untuk mengintervensi prosesnya tentu mari kita sama-sama memberikan kepercayaan kepada aparat kepolisian untuk bekerja profesional," kata Mokodompit kepada pengacara juga keluarga korban saat menggelar pertemuan diruang kerjanya.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnewa.com - Panitia Khusus (Pansus) yang dipimpin Nick Adicipta Lomban, melakukan pembahasan lanjutan untuk Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah. Senin (22/8/22) siang.
Saat pertemuan baik Pansus DPRD dan eksekutif melakukan Pembahasan pasal demi pasal.
Dikatakan Nick Lomban, Pansus akan memacu sehingga Ranperda bisa tuntas bulan September mendatang.
“Pasalnya ada banyak, ada sekitar 197 pasal. Jadi pansus kerja ekstra untuk menuntaskan Ranperda ini. Tentu Ranperda pengelolaan keuangan daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,”jelas Lomban yang juga ketua Fraksi Partai Nasdem ini.
“Setelah pembahasan pasal demi pasal, akan dilakukan finalisasi. Sekali lagi, kami akan pacu agar bisa selesai secepatnya,” tandasnya.
Hadir dalam rapat pembahasan tersebut, kepala Bappeda Sulut, Jenny Karouw Kaban Keuangan dan aset daerah, Femmy Suluh serta Kepala Biro Hukum Setdaprov Sulut, Flora Krisen.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Polemik yang mendera institusi Kepolisian RI atas berbagai kasus termasuk pembunuhan Brigradir Jhosua yang menggemparkan, membuat DPRD Sulut melalui Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum memberikan tanggapan. Sebagaimana disampaikan Rasky A Mokodompit, SH Ketua Komisi 1 saat menggelar konfrensi pers Senin (22/8/2022) mengatakan saat ini institusi kepolisian sementara berupaya menuntaskan kasus penting, di antara kasus FS alias Sambo. Meski kasus ini pelik, masyarakat dihimbau jangan sampai kehilangan kepercayaan terhadap Polri.

“ Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk mendukung dan mempercayakan upayà kepolisian dalam menuntaskan kasus pelanggaran hukum yang terjadi," kata Mokodompit.

Politisi partai Golkar ini juga berharap agar interprestasi ditengah masyarakat terhadap penanganan kasus Sambo tidak keluar dari substansi yang dikuatirkan justru mendatangkannpersoalan baru yang bisa mencederai keutuhan berbangsa dan bernegara
“Mari kita memberikan kepercayaan kepada Polri bekerja profesional agar kita tetap aman dan terjaga, dari isu provokasi yang beredar,”kata Sekertaris DPD I Golkar Sulut ini.

Ditempat yang sama pegiat antikorupsi Sulut Risat Sanger juga mengatakan masyarakat agar tidak terjerat dalam lingjaran informasi yang bersifat provokasi, sehingga menjadikan kita tidak kuat dan gampang termakan isu yang kebenarannya tidak bisa dipercaya. Apalagi saat ini kita dalam persiapan menghadapi Pemilu. “Demi kepentingan yang besar, jangan sampai kita terbawa ke konflik yang justru dapat memecah belah keutuhan NKRI di menjelang Pilpres nanti. Mar kita percaya kepada Polri untuk menuntaskan kasus yang saat ini sementara ditangani kepolisian” kata Sanger Aktifis yang dikenal vokal Risat.

Baik Mokodompit maupun Sanger keduanya memuji kinerja Kapolri dibawa kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tidak mempedulikan kedekatannya dengan pihak tertentu yang lebih memilih penegakan hukum tanpa pandang bulu siapapun yang bersalah pasti diproses termasuk dalam oenanganan kasus FS.“Kita tidak dilarang berpartisipasi untuk membela integritas seseorang tetapi jangan sampai menjadikan keutuhan bangsa dan negara, termasuk merusak citra Polri yang menjadikan kita tidak percaya lagi. Dan ini semua akan berdampak pada ekses politik yang membahayakan bagi keutuhan bangsa,” pungkas Sanger.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.com - Setelah mendapatkan keberatan karena telah melalukan perubahan kondisi tanah dilokasi Jembatan Tiran ruas jalan Manado Outer ringroad I, akhirnya pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulut meminta maaf kepada Wakil Walikota Tomohon, dalam pernyataannya kepada Sulutnews.com Senin (22/8/2022) Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio, M.K, ST.MT menjelaskaan pihaknya telah meminta maaf kepada Pak Weny atas kelalaian yang dilakukan karena tidak meminta ijin untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin fasilitas umum pembuatan saluran pasang batu mortal dilokasi jembatan tiran ruas jalan manado outer ringroad I.

" Kami telah menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Wenny atas pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan peralatan excavator yang melewati tanah hak milik Pak Wenny. Sayangnya PPK ini tak meminta ijin dulu,”jelas Satrio.

Kabalai juha menjelaskan dilokasi Jembatan Tiran jika terjadi hujan deras airnya mengerus tanah yang ada dibawah, sehingga untuk mengantisipasi agar jembatan tidak rusak kami membuat seluncuran air sehingga tanah dibawa jembatan tidak tergerus.." Atas kekhilafan ini sudah ada kesepakatan dan kami telah membuat surat pernyataan yang bertandatangan diatas metrai," ungkap Satrio.

Sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang dibuat dihadapan petugas Kepolisian kami pihak BPJN akan memperbaiki lokasi tanah milik Pak Wenny lebih baik dari sebelumnya.(josh tinungki).

MANADO, Sulutnews.com - Sekertaris Komisi IV DPRD Sulut Priskilla Cindy Wurangian mengatakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sulawesi Utara sangat hebat dan sosok Kepala Dinas Devy Tanos adalah perempuan hebat yang menginspirasi perempuan Sulut sehingga kita bisa melakukan kerja positif untuk membantu pemenuhan ekonomi keluarga. Menurutnya program pelatihan yang digerakan oleh Dinas perlu diberdayakan dengan memberikan solusi terutama bagaimana memasarkan hasil karya dari perempuan-perempuan hebat di Sulit.

" Keberadaan perempuan di DPRD Sulut ada 13 Anggota dan 46 persen duduk di komisi IV, satu hal menarik Ibu Kepala Dinas adalah perempuan hebat yang mengaspirasi perempuanuan Sulut sehingga kita tidak hanya bergantung kepada suami atau orang lain tetapi kita bisa melakukan sendiri kegiatan positif untuk memenuhi kebutuhan keluarga," ungkap Wurangian

Srikandi Partai Golkar Bitung ini juga mengatakan program pemberian pelatihan ya g dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak akan terus didukung sehingga tujuan menekan angka kemiskinan dapat diminimalisir." Pemberian pelatihan dan bantuan perlu ada sinergitas dengan dinas instansi terkait agar tujuan program dapat diberdayakan tetapi yang menjadi penting adalah ketika menghasilkan sesuatu tetapi bisa terjual agar roda ekonomi bisa berputar," ungkap Wurangian memberikan solusi.

Dari total 7 program 21 Kegiatan dan 43 sub kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi IV sangat memberikan apresiasi karena laporang disampaikan secara terstruktur dan mudah dipahami sehingga DPRD dalam hal ini komisi IV sangat mendukung jika ada OPD yang menerapkan program yang langsung menyentuh masyarakat." Masyarakat saat ini sangat merindukan jika ada bantuan yang bisa diterima dan memberi dampak positif bagi mereka," kata Wurangian sambil berharap program pemberdayaan kaum perempuan dapat terus dilanjutkan.(josh tinungki),

MANADO, Sulutnews.Com - Partai Golkar Sulawesi Utara, menggekar Konsolidasi bersama Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Ir Akbar Tandjung, Sekertaris Anwar Arifin dan Anggota Chris anton juga Baharudin Aritonang. Pada giat yang digelar Jumat (19/8/2022) di kantor Sekertariat DPD I Golkar Sulut, diawali sambutan Ketua DPD I Christinia Euqinia Paruntu

Dalam arahannya Ketua DPD Partai Golkar Sulut Christinia Euqinia Paruntu melaporkan capaian yang dilaksanakan oleh DPD I Golkar Sulut yang memaparkan bagaimana kepemimpinan di Sulut kedepan Golkar harus bisa maju dan bisa memenangkan Pilkada, juga rekrutmen KTA untuk Sulut sudah selesai atau bisa dikatakan Sulut masuk daerah kuning." Target 20 persen bisa dicapai dimana setiap Kabupaten berhasil mencatat 100 KTA dari total 400 ribu termasuk rekrutmen fungsionaris caleg DPR RI, DPRD Sulut DPRD Kab Kota mampu bisa memenangkan diri masing masing dengan menonjolkan popularitas yang didukung finansial, dengan target akhir pemenangan Aerlangga Hartato sebagai capres sudah dilakukan sosialisasi," ungkap CEP dalam laporannya.

Sementara itu Ketua Dewan Kehormatan DPP Ir Akbar Tandjung saat nenyampaikan sambutannya mengatajan, Misi utama yang saat ini sementara dipersiapkan Partai Golkar yakni bagaimana menyongsong pemilu 2024 dimana kami dewan kehormatan memiliki satu tekat yang memnginginkan agar Partai Golkar dapat menaikan jumlah suara dan menaikan jumlah kursi, syukur - syukur kita jadi pemenang sebagaimana yang sempat dialami Partai Golkar tahun 2004." Kita memiliki komitmen yang kuat untuk menaikan perolehan Suara dan Kursi karena Golkar ada perubahan yakni mengembang misi paradigma baru sebagai parpol yang selalu bersama berjuang bersama sama rakyat," tegas Akbar Tanjung.

Dalam perjalanan politiknya Partai Golkar akan terus melakukan perubahan yang memeprlihatkan kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga Partai Golkar akan kembali mendapatkan kepercayaan dari seluruh rakyat." Komitmen Partai Golkar terhadap gerakan politik baru yang memiliki pandangan idiologi yang menjamin kesejahtraan rakyat Indonesia, dengan membangun Golkar Baru Menyongsong Pemilu 2024" kata Akbar Tandjung.

Hadir Pengurus DPD I, para Ketua DPD II Partai Golkar se Sulawesi Utara, Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut yang Hadir Rasky Mokodompit, Priskilla Cindy Wurangian dan Ingrid JNN Sondakh, juga Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kota se Sulawesi Utara.(josh tinungki)