Utama

Utama (580)

Fokus Pada Tugas Kepentingan Rakyat, Bukan Pada Pelanggaran Etika dan Moral

MANADO, Sulutnews.Com - Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulut Shandra Rondunuwu meworning Anggota DPRD Sulut untuk mendukung kinerja Badan Kehormatan untuk lebih Fokus pada Tugas dan Tanggungjawab yang menjadi amanah rakyat bukan pada pelanggaran Kode Etik yang melibatkan Anggota DPRD Sulut. Hal ini disampaikan Rondonuwu pada rapat paripurna Terkait laporan kinerja masa persidangan pertama di masa persidangan I tahun 2021 akan kami sampaikan secara tertulis dan akan diserahkan.

" Kiranya kita semua dapat memahami tentang kinerja dan tanggung jawab sebagai Anggota DPRD yang lebih fokus pada realisasi kinerja yang menjadi amanat rakyat bukan membebankan tugas Badan Kehormatan pda pelanggaran Kode Etik," tegas Rondonuwu.

Rondonuwu juga menegaskan Badan Kehormatan sudah melaksanakan tugas fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi kami sungguh sangat berharap kiranya rekan-rekan anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara dapat bersama-sama dengan kami Badan Kehormatan dapat mengurangi beban kerja Badan Kehormatan." Kami tidak lari dari tanggungjawab tetapi mari kita dapat bertanggungjawab atas kewajiban sebagai wakil rakyat," ungkap Rondonuwu.

Dalam pelaksanaan tuhas BK DPRD Sulut telah memproses pelanggaran Kode Etik yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian (JAK) yang viral di medsos.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Meski ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat seperti Bawang, Rica,Tomat stoknya cukup namun harga jual ditingkat pedagang dipasarkan bervareasi. Sperti disampaikan Ketua Komisi II DPRD Sulut Pricilya Cindy Wurangian usai komisi yang membidangi Keuangan tersebut melaksanakan pantauan ketersediaan stock di Pasar Girian dan Pasar Winenet serta sejumlah Supermarket yang ada di Kota Bitung, stock bahan pokok cukup hingga jelang perayaan Idul Fitri.

" Stock barang cukup tersedia namun harga dijual bervareasi, meski demikian permintaan ditinfkat masyarakat terus meningkat," ungkap Wurangian.

Juga dikatakan politisi Partai Golkar ini, untuk mengantisipasi ketersediaan stock barang, Komisi II akan terus memantau termasuk upaya menggelar Oprasi Pasar." Jika dibutuhkan oprasi pasar akan digelar dengab berkoordinasi dengan disperindag," tambah Wurangian.

Dari pantauan yang dilakukan Komisi II Komoditi Cabe dijual dengan harga berfareasi mulai Rp 80.000 hingga Rp 100.000,  Bawang Merah Rp 40.000, Bawang Putih Rp 30.000 sedangkan Tomat dijual dengan harga Rp 14.000.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Keuskupan Manado, Sabtu (17/4/2021) mentabiskan 8 Imam Baru. pada giat yang dilaksanakan lewat prosesi Misa pentabisan bertempat di Gereja <span;>Paroki Hati Tersuci Maria Katedral Manado yang dipimpin langsung Uskup Manado MRG <span;>Benedictus Estephanus Rolly Untu Msc tersebut turut disaksikan perwakilan umat katolik di Keuskupan Manado Wenny Lumentut. Saat menyampaikan sambutannya mengatakan selamat atas penthabisan suci Delapan Imam dilingkup gereja Katolik sambil mengajak umat untuk mendoakan para Imam agar dalam menjalankan tugas pelayanan dapat dilakukan dengan penuh suka cita.

" Menjadi Imam bukanlah perkara gampang karena melewati berbagai tantangan cobaan bahkan godaan, namun ketika Tuhan berkenan tidak ada yng mustahil sehingga 8 orang muda dan gagah ini bisa menjadi pelayan altar Tuhan." kata Lumentut

Wakil Walikita Tomohon ini juga mengatakan sebagai perwakilan umat saya juga berharap dukungan umat secara nyata kepada para Imam yang baru dithabiskan sehingga mereka dapat melaksanakan pelayanan dimanapun mereka ditempatkan." Kita telah menyaksikan penthabisan mereka dan kewajiban kita sebagai umat mendukung pelayanan mereka lewat tindakan nyata serta memberikan motifasi agar para Imam dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik," Kata Lumentut.

Setelah ditahbiskan Delapan Imam ini akan ditugaskan kesejumlah daerah di Indonesia untuk melaksanakan pelayanan sebagaimana amanat gerejawi.(josh tinungki)

Delapan Imam yang dithabiskan yakni :
1. Frater Diakon Stevanus Micky Kojongian, PR. 2. Frater Diakon Cheryl Angelo Ferdy Tanod, PR. 3. Frater Diakon Nicholaus Jamrewav, MSC. 4. Frater Diakon Jackry Marsiano Tamboto, MSC
<span;>5. Frater Diakon Aloysius Sever Leftubun, MSC. 6. Frater Diakon Yovianus Tarukan, MSC. 7. Frater Diakon Advento Masinda, MSC dan 8. Frater Diakon Petrus Katan Piran, MSC

Serahkan Bantuan Untuk Warga Miskin dan Lansia Dengan Dana Pribadi

NUSA UTARA,Sulutnews.Com - Anggota DPRD Sulit asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sangihe, Sitaro dan Talaud Ronal Sampel menggelar masa reses I tahun 2021 guna menjaring aspirasi masyarakat yang ada diwilayah kepulauan. Sebagaimana saat menjaring aspirasi di Kampung Petta  yang diterima langsung Kepala Kampung Petta Timur, warga mengeluhkan soal penerangan Lampu jalan dan Talud Penahan Ombak.

" Karena wilayah kampung kami berada dipesisir pantai maka talud penahan ombak sangat dibutuhkan sebab jika tidak lahan permukiman warga akan tergerus habis oleh air laut, ini sangat kami butuhkan dan perlu direalisasikan," ungkap warga Petta.

Juga aspirasi masyarakat yang ada di Kampung Bengketang Kecamatan Tabukan Utara yang mengeluhkan soal pembuatan saluran Air Bersih dan pembangunan Talud Penahan Banjir. Dan Asmara di Kampung Pokol Kecamatan Tamako,warga berharap Pembangunan Talud Pengaman Sungai, Talud Pesisir Pantai, Bantuan Peternakan juga bantuan kepada Nelayan dan Petani serta untuk  warga Lansia." Perhatian pemerintah Provinsi sangat lambat bagi pembangunan yang ada diwilayah kepulauan,, dan kami sangat berharap agar aspirasi yang disampaikan direses kali ini dapat terealisasi, karena kami sudah lama menanti perhatian dari pemerintah OD-SK," kata Warga.

Saat melaksanakan kegiatan menyerap aspirasi di Kampung Balane Kecamatan Tamako, politisi Partai Demokrat ini juga menjaring Asmara terkait Air Bersih, pemanfaatan kartu BPJS  juga Bantuan kepada Lansia menjadi hal mendesak, sedangkan Asmara di Kampung Ulung Peliang Kecamatan Tamako, juga terkait pembuatan jaringan pipa Air Bersih dan Perbaikan Jembatan serta Bantuan kepada Lansia." Warga di Wilayah Kepulauan yang sebagian besar berada diwilayah pesisir pantai membutuhkan talud penahan Ombak, juga pembuatan saluran untuk Air Bersih," kata warga.

Sementara itu menjawab semua Asmara yang disampaikan Anggota DPRD Sulut Ronald Sampel mengatakan siap menjading penyambung lidah masyarakat sehingga semua aspirasi akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi lewat lembaga DPRD Sulut." Mekanisme penyampaian aspirasi di DPRD Sulut nantinua akan dimasukan lewat daftar Pokok Pikiran (Pokir) yang nantinya dirumuskan lewat Badan Anggaran DPRD Sulut kemudian disampaikan ke pemerintah provinsi," jelas Sampel.

Pada setiap pelaksanaan reses, seluruh Kepala Kampung hadir bersama Tokoh Masyarakat serta LSM, juga diserahkan Bantuan kepada kelompok Lansia dengan menggunakan anggaran pribadi.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Pengurus Daerah Partai Demokrat Sulut bergerak cepat untuk memulihkan kondisi pasca digoyang KLB Deli Serdang yang tidak diakui pemerintah, dengan melakukan konsolidasi kepengurusan Partai Demokrat di tingkat Kabupaten Kota. Terkait hal ini Sekertaris Partai Demokrat Sulut Billy Lombok mengatakan konsolidasi dilakukan guna menggerakan semangat untuk bersama membangun kebesaran partai.

" Konsulidasi bertujuan untuk menggelorakan semagat melaksanakan tugas kepartaian secara nasional yang telah diinstruksikan oleh Ketua Umum AHY," tegas Lombok.

Wakil Ketua DPRD Sulut ini juga mengatakan khusus di Sulawesi Utara ada garis bawah tebal di mana Partai Demokrat terus mengawal pemerintahan OD-SK dengan baik, dan mengapresiasi sinegritas dengan pemerintah pusat yang sudah maksimal dan <span;>mengharapkan seluruh kader dapat menyambut baik kegiatan konsolidasi dengan menyesuaikan dari pola lama ke  pola yang baru terkait ada penunjukan Plt yang sitetapkan DPP." Terkait ada riak riak kecil itu biasa, yang penting bagaimana dapat menyatukan persepsi untuk siap menghadapi kegiatan politik yang membutuhkan kesolitan bersama seluruh kader," kata Lombok.

Untuk kegiatan konsolidasi yang sudah dilakukan diantaranya di Kabupaten B<span;>oltim, Kota Tomohon Kabupaten Bolmut selanjutnua akan dilaksanakan di wilayah Kepulauan di Kabupaten Sangihe dan Sitaro.(josh tinungki)

Sumber Air Bersih dan Satwa Dilindungi Terancam Punah

MANADO, Sulutnews.Com - Gelar reses I tahun 2021 yang dilaksanakan Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho mengungkap fakta mengejutkan. Dimana lahan diwilayah Kecamatan Tabukan Tengah Selatan Tenggara terancam rusak karena oleh Pemerintah Pusat lewat kementeian Pertambangab dan Energi telah memberikan ijin eksploitasi pertambangan Emas kepada PT Tambang Emas. Terkait hal ini, Dewan Adat bersama Ormas Pemuda menolak Ijin Pertambangan PT Tambang Emas tersebut.

" Perwakilan Badan Adat Sangihe menolak adanya tambang emas lewat PT Tambang Emas Sangihe, karena aktifitas mereka dikuatirkan akan merusak ekosistim alam yang didalamnya terdapat sumber air bersih dan juga mengancam keberadaan satwa yang dilindungi," ungkap Salindeho menjelaskan aspirasi yang disampaikan saat reses.

Juga diungkapkan Salindeho terkait tambang emas, masyarakat mengharapkan ijin untuk PT Tambang Emas diganti dengan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan lokasi jauh dari hutan lindung." Kearifan pemerintah dalam mengutamakan kepentingan masyarakat sangat diharapkan, sebab nasyarakat lebih memahami lokasi mana yang boleh dijadikan lokasi tambang dan mana yang tidak," ungkap Bupati Sangihe periode 2004-2007.

Sejumlah wilayah pertambangan yang mendapatkan ijin meliputi Kecamatan Tabukan Selatan dan Kecamatan Tabukan Selatan Tengah yang didalamnya masuk Gunung Sahandarumang yang menjadi sumber mata air, juga berdiam satwa yang dilindungi.( josh tinungki)

 

 

Pemprov Sulut Segera Berlakukan Pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional

MANADO, Sulutnews.Com - Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan DPRD Sulut, menginhatkan Biro Orpeg Pemerintah Provinsi Sulit agar menyiapkan dengan baik rencana pengalihan jabatan Struktural ke Fungsional ini dinilai penting  agar rencana kerja Pemerintahan OD-SK di periode ke 2 ini yang sarat dengan sejumlah program prioritas dan memiliki sifat penting dapat dilaksana dengan baik. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Sulut Vonny Paat saat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Organisasi dan kepegawaian Pemprov Sulut, Selasa (13/4/2021). Menurutnya rencana pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah diajukan kiranya benar- benar menempatkan pejabat yang memiliki kopetensi serta sesuai dengan tupoksi.

" Pengisian jabat yang saat ini lowong kiranya benar- benar didasarkan pada penilaian yang memperhatikan kopetensi dan keahlian sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat dikerjakan sesuai dengan harapan," kata Paat.

Senada di katakan Fabian Kaloh yang berharap agar Biro Orpeg Pemprov Sulut dalam pelalsanaan tugas kewenangannya dapat berkoorsinasi dengan Biro Kepegawaian mengingat tupoksi terkait penempatan pejabat struktural menjadi domain dari Biro kepegawaian," Perlu ada koordinasi ini penting dilakukan agar ketika ada penetapan, pejabat yang ditugaskan benar- benar dapat menjalankan tugasnya dengan baik," kata Kaloh.

Sebagaimana rencana terkait pengalihan jabatan Struktural ke jabatan fungsional, Pemerintah Provinsi melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian telah menyusun laporan dimana jumlah keseluruhan jabatan eselon III sebanyak 295 yang terisi 243 dan dialihkan 45 dipertahankan 249 sementara jabatan eselon IV jumlah keseluruhan 796 yang terisi 668 dialihkan 588 dan dipertahankan 208. (josh tinungki)

 

 

Pemprov Sulut Segera Berlakukan Pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional

MANADO, Sulutnews.Com - Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan DPRD Sulut, menginhatkan Biro Orpeg Pemerintah Provinsi Sulit agar menyiapkan dengan baik rencana pengalihan jabatan Struktural ke Fungsional ini dinilai penting  agar rencana kerja Pemerintahan OD-SK di periode ke 2 ini yang sarat dengan sejumlah program prioritas dan memiliki sifat penting dapat dilaksana dengan baik. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Sulut Vonny Paat saat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Organisasi dan kepegawaian Pemprov Sulut, Selasa (13/4/2021). Menurutnya rencana pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah diajukan kiranya benar- benar menempatkan pejabat yang memiliki kopetensi serta sesuai dengan tupoksi.

" Pengisian jabat yang saat ini lowong kiranya benar- benar didasarkan pada penilaian yang memperhatikan kopetensi dan keahlian sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat dikerjakan sesuai dengan harapan," kata Paat.

Senada di katakan Fabian Kaloh yang berharap agar Biro Orpeg Pemprov Sulut dalam pelalsanaan tugas kewenangannya dapat berkoorsinasi dengan Biro Kepegawaian mengingat tupoksi terkait penempatan pejabat struktural menjadi domain dari Biro kepegawaian," Perlu ada koordinasi ini penting dilakukan agar ketika ada penetapan, pejabat yang ditugaskan benar- benar dapat menjalankan tugasnya dengan baik," kata Kaloh.

Sebagaimana rencana terkait pengalihan jabatan Struktural ke jabatan fungsional, Pemerintah Provinsi melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian telah menyusun laporan dimana jumlah keseluruhan jabatan eselon III sebanyak 295 yang terisi 243 dan dialihkan 45 dipertahankan 249 sementara jabatan eselon IV jumlah keseluruhan 796 yang terisi 668 dialihkan 588 dan dipertahankan 208. (josh tinungki)

Tanggul Pemecah Ombak dan Tanggul Penahan Banjir Mendesak di Realisasikan

MINSEL, Sulutnews.Com - Pelaksanaan reses hari terakhir atau ditik ke Enam oleh Anggota DPRD Sulut Stella Runtuwene dilaksanakan di Kecamatan Tumpaan. Sejumlah aspirasi berhasil dijaring dan mendapat perhatian khusus oleh politisi Partai Nasdem ini, mengingat apa yang disampaikan oleh masyarakat adalah kebutuhan mendesak dan prioritas.

"Pembangunan tanggul pemecah ombak sepanjang pantai Desa Tumpaan 1,  Desa Tumpaan 2 hingga Tumpaan sepanjang 700 meter, juga tanggul penahan longsor, dàn pembangunan bronjong menjadi aspirasi mendesak untuk direalisasikan, mengingat itu adalah untuk menjaga ekosistim lahan permukiman masyarakat," ungkap Runtuwene.

Juga aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Rumoong Bawah terkait  tanggul penahan air DAS Sungai Ranoyapo yang mendesak untuk segera dibangun sebab kalau tidak kalau, tanah yang menjadi lokasi pemukiman masyarakat bisa tergerus habis atau hanyut terbawah oleh air sungai."Daerah seputar DAS Sungai Ranoyapo banyak permukiman warga, dan jika tidak segera dibuatkan tanggul pengaman, ancaman terbesar yakni masyarakat akan kehilangan tempat tinggal," tegas Runtuwene.

Dan aspirasi dari masyarakat Desa Lopanan terkait pembuatan jalan kebun sepanjang 1 kilo meter, mereka berharap dapat segera direalisasikan." Ini tentu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan ini akan dikoordinasikan agar segera ditindak lanjuti," kata Runtuwene.

Terkait pelaksanaan Reses I masa persidangan tahun 2021, Sekertaris Komosi III ini telah selesai menggelar dienam titik sesuai dengan target.(josh tinungki)

TOMOHON, Sulutnews.Com - Pelaksanaan masa Reses I tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Sulut Herol Vresly Kaawoan (HVK) di Dapil Minahasa-Tomohon, pekan lalu, berhasil menjaring sejumlah aspirasi tetapi itu menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa, meski demikian dirinya akan memfasilitasi aspirasi yang sudah masuk dengan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon

Saya sudah sampaikan langsung kepada bupati Minahasa Dr. Ir Roy roring Msi, Asisten 1 Denny Mangala, juga kepada Wakil walikota Tomohon Bapak Wenny Lumentut SE dan jajarannya,” ungkap Kaawoan.

Juga politisi Partai Gerindra ini memgatakan, aspirasi yang kami temui saat reses soal infrastruktur, penggunaan jaring soma di danau Tondano, bantuan alat pertanian kultifator petani desa Parepei, pembuatan jalan pertanian, kelangkaan pupuk, jalan lingkar danau desa kaima sampai desa Sendangan, Revitalisasi bendungan/irigasi sedap mata desa sendangan tompaso, balai desa sinuian, musrembang tahun tahun kemarin di kelurahan kampung jawa Tomohon belum terealisasi." Warga sangat berharap agar apa yang menjadi aspirasi segera ditindak lanjuti," ungkap Kaawoan.

Adapun sejumlah lokasi reses yang dilaksanakan diantaranya, kabupaten Minahasa empat titik yaitu desa Kaima, desa Sinuian, desa Parepei Kecamatan remboken desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso. Sementara untuk Kota Tomohon Dua titik di kelurahan Woloan Satu kecamatan Tomohon Barat, kelurahan Lansot kecamatan Tomohon Selata.(josh tinungki)