DPRD Sulut

DPRD Sulut (345)

Tetap Lakukan Work From Hom di Kondisi New Normal

MANADO,Sulutnews.Com - Meski pemerintah telah memberlakukan New Normal, namun Anggota DPRD Sulut masih menerapkan sistim Work From Home (bekerja dari rumah, guna menerima aduan dan aspirasi publik yang disampaikan.

Seperti yang dilakukan Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) Kamis (9/7/2020) politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menerima aspirasi masyarakat baik yang disampaikan langsung atau lewat sosial media."Work from home akan tetap dilakukan, karena masyarakat lebih mudah menyampaikan."Kerja politik untuk rakyat adalah kewajiban bagi setiap Anggota DPRD, dan agar lebih efektif, koordinasi bersama rekan-rekan anggota DPRD dan Mitra kerja Komisi IV terkait urusan internal dan kerja pelayanan kepada publik, juga penting dilakukan." tegas MJP

Adapun aspirasi dan aduan yang disampaikan melalui akun sosial media MJP yakni terkait perhatian terhadap tenaga kesehatan khususnya dokter residen yang mengurus pasien Covid 19, berupa dampak paparan virus Covid 19 terhadap peserta program Pendidikan Dokter Spesialis di RSUD Prof. R.D Kandou Manado yang terkendala soal pelayanan, juga permohonan dan tindak lanjut terkait penundaan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) dalam masa pandemic Corona Virus Desease." Kami akan segera menindaklanjuti aspirasi ini, dan berkoordinasi dengan beberapa pihak guna mendapatkan solusi bagi para tenaga kesehatan dan dokter residen.(josh tinungki)

DPRD Sulut Telah Sampaikan Surat Penolakan ke Pemerintah Pusat

MANADO, Sulutnewa.Com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengatakan, usulan penolakan terhadap kebijakan dua Mentri yakni Mentri Perdagangan dan Mentri Keuangan yang akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi produksi Pertanian termasuk Cengkih, Pala dan Kopra yang menjadi komoditi andalan rakyat Sulut, telah disampaikan ke Pemerintah Pusat, dan saat ini masih menunggu, karena draf Undang- undang atas kebijakan tersebut sementara digodok oleh DPR-RI.

Menurutnya jika PPN diberlakukan terhadap hasil komoditi pertanian, maka untuk transaksi diatas 4,8 ton, Pengusaha akan Kena Pajak dan itu wajib pungut." Tidak akan ada pengusaha yang berani mengambil resiko dan ini jelas menjadikan harga komoditi seperti Cengkih, Pala dan Kopra akan terus merosot turun dan tentunya merugikan petani," kata Angouw.

Politisi PDIP ini juga mengatakan, kebijakan PPN kalau diberlakukan harusnya ditujukan untuk kelompok pengusaha besar yang mengelola Sawit dan Karet, karena dilakukan oleh perusahaan yang memiliki modal besar." Selain tidak diproduksi dalam skala kecil, Sawit dan Karet juga tidak dikelolah langsung oleh petani sehingga tidak mempengaruhi ekonomi masyarakat," tegas Angouw.

Seperti diketahui, jika PPN jadi diberlakukan maka dampaknya akan dirasakan oleh petani, karena harga jual hasil produksi pertanian terutama Cengkih, Pala, Kopra dan Fanili akan anjlok dan merugikan petsni kecil.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh menegaskan, mengingat tidak bisa diprediksi sampai kapan Pandemic Covid 19 akan berlangsung, maka diharapkan pemerintah Kabupaten Kota dapat menjalani era New Normal dengan mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) 40 tahun 2020 tentang tatanan New Normal.

"New Normal sama dengan, beradaptasi dengan kondisi yang baru dengan regulasi yang baru. Sehingga membuka berbagai aktifitas masyarakat tidak sekedar dibuka tetapi wajib memberlakukan protokol kesehatan, seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan serta melakukan pengukuran suhu badan dengan alat yang disesiakan," kata Kaloh.

Juga kata politisi PDIP ini, jika pemerintah setempat melakukan proteksi yang berlebihan sehingga terkesan mengabaikan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, maka dikuatirkan akan menimbulkan persoalan baru yang justru lebih berbahaya dari virus Covid 19." Secara pshikologis jika orang terlalu dikekang dengan aturan yang seharusnya tidak perlu, pasti akan timbul rasa stres, dan itu akan lebih berbahaya dan bisa menimbulkan dari virus baru seperti lapar," tegas Kaloh.

Seperti diketahui, Kapolri telah mencabut maklumat terkait larangan orang berkumpul, juga Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan Pergub tentang tatanan New Normal, serta organisasi Gereja telah mengeluarkan edaran tentang tata cara beribadah." Semua sudah jelas dan telah diatur, tergantung bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan dalam menjalani tatanan hidup New Normal,"pungkas Kaloh.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Anggota DPRD Sulut Kristo Ivan Lumentut menyambut baik kebijakan Pemerintah Kota Manado, yang telah memberi ijin oprasional Mall dan aktifitas beribadah di Gereja, Mesjid, Wihara dan tempat ibadah umat beragama di Kota Manado. Menurutnya dengan kebijakan tersebut maka harapan masyarakat yang berharap dapat menjalani era baru atau New Normal dengan kembali beraktifitas bisa terjawab.

" Sebagai wakil rakyat kami memberi apresiasi keoada Pemerintah Kota Manado, namun demikian bagi pengelola Mall dan juga pengurus Gereja, Mesjid, wihara dan tempat tempat ibadah yang ada, tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena dengan begitu, selain mendukung himbauan pemerintah, kita juga dapat memproteksi penyebaran virus secara mandiri," kata politisi muda partai Demokrat Sulut ini.

Juga Sekertaris Komisi II bidang Ekonomi Keuangan DPRD Sulut ini mengatakan, meski telah mendapatkan ijin, tapi jika ditemukan ada pihak yang melanggar protokol kesehatan, maka perlu diberikan sangsi dengan mencabut ijin dan menghentikan semua aktifitas yang dilakukan."Perlu ada sangsi, agar semua dapat terhindar dari pandemi virus Covid 19," tegas Kristo Lumentut.

Sebagaima diketahui, Maklumat Kapolri terkait larangan orang berkumpul dan menggelar ivent telah dicabit dan Pemerintah Provinsi pun telah mengeluarkan Pergub tentang petujuk pelaksanaan aktifitas new Normal, bahkan organisasi Gereja lewat Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa telah mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan ibadah.(josh tinungki)

Manado,Sulutnews.Com - Meski ditengah situasi Pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Wilayah Sulawesi Utara, namun ini tak menjadikan Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut yang didampingi Sekertariat DPRD untuk memikirkan nasib rakyat.

Terbukti sejumlah agenda penting terus dilaksanakan, seperti Rapat Paripurna, Rapat Pimpina, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Penyusunan Ranperda, Rapat Pembahasan Pertanggung-jawaban APBD, Rapat Dengar Pendapat bahkan kunjungan lapangan. Melihat dan menyapa dan mendengar suara rakyat.

Dalam pelaksanaan semua kegiatan DPRD tetap menerapkan protokol Covid 19.

"Semua pelaksanaan agenda turun lapangan, maupun kegiatan rapat di kantor, DPRD tetap menerapkan Protokol Covid 19, ini dilakukan agar aman dari virus," jelas Angouw

Dalam peran pelaksanaan Fungsi legislasi, Penganggaran dan Pengawasan tetap dijalankan. "Komitment bersama rakyat, tetap dilaksanakan agar dalam menghadapi Era new normal dan semoga akan semakin sejahtera dalam naungan Tuhan Pencipta semesta," pungkas Angouw.(Josh/ADV)

MANADO, Sulutnews.Com - Persoalan akurasi data yang menghambat realisasi pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang ada di 24 Desa di Kabupaten Minahasa akhirnya tuntas dan akan segera direalisasikan pencairannya. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Sulut Royke Mewoh.

Menurutnya, pihak Bank SulutGo selaku penanggungjawab pencairan dana telah menerima usulan data penerima yang ril dan sudah dilakukan verifikasi." Pencairan terhambat bukan ketidak siapan pihak bank, tetapi akibat akurasi data yang dimasukan, dan jumlah desa bukan 24 tetapi tinggal 15 Desa," ungkap Mewoh.

Sebagaimana Rapat Denga┼Ľ Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut bersama Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang digelar Selasa (9/6/2020) siang, penyaluran BLT dari alokasi Dana Desa sudah dilaksanakan, dan sudah akan memasuki tahap ke dua, namun di Kabupaten Minahasa masih ada tersisa 24 Desa yang belum disalurkan karena keterbatasan petugas dari Bank Sulut sebagai Bank penyalur." Berdasarkan laporan yang disampaikan penyaluran BLT Dana Desa di 15 Desa di Kabupaten sudah tidak masalah dan siap untuk dilaksanakan,' kata Mewoh.

Sebagaimana data realisasi Dana Desa secara keseluruhan untuk tahun 2020 ini sebesar Rp 1,225 Triliun lebih yang terbagi di 11 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kota Kotamobag. (josh tinungki)

Manado,Sulutnews.Com -Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Kamis (11/6/2020) memimpin rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sulut, secara virtual lewat aplikasi ZOOM.

Rapat virtual yang dilaksanakan di ruang kerja Ketua DPRD ini diikuti pimpinan DPRD dan anggota Banmus lainnya, juga Sekertaris DPRD Glady Kawatu dan jajaran pejabat Sekretariat DPRD.

"Rapat digelar secara virtual, dan ini berjalan cukup baik karena ini sudah biasa dilakukan," jelas Angouw.

Sejumlah agenda yang berhasil dibicarakan antara lain, Rencana Paripurna dalam rangka pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ta. 2019. Rencana Paripurna dalam rangka Penyampaian, Pembahasan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman KUA PPAS APBD Ta. 2021 (menunggu surat penyampaian dari eksekutif). Rencana Paripurna dalam rangka Penyampaian, Pembahasan dan Penandatanganan nota Kesepahaman KUA PPAS Perubahan APBD Ta. 2020 (apabila telah masuk surat penyampaian dari eksekutif). Rencana Paripurna dalam rangka Penyampaian, Pembahasan dan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD Ta. 2020 (apabila telah masuk surat penyampaian dari eksekutif). Rencana Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Ranperda Usul Prakarsa/Inisiatif DPRD menjadi Ranperda Prakarsa/Inisiatif DPRD, seperti Ranperda tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar, Ranperda Perlindungan dan Pengendalian Pohon, Ranperda Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD. Selanjutnya akan dilaksanakan Paripurna dalam rangka Penyampaian, Pembahasan dan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Prakarsa DPRD dan Rencana Paripurna Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD 2021.

Agenda Paripurna yang telah mendapat kesepakatan anggota Banmus, siap untuk dilaksanakan sembil menunggu surat penyampaian dari eksekutif.(josh tinungki)

Minut, Sulutnews.Com - Ditengah warga tengah berharap dan menunggu bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah provinsi yang telah dialokasikan lewat APBD, anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) bersama tim menggelar aksi pembagian sembako secara dor to dor kepada warga di Kabupaten Minahasa Utara.

Pada kegiatan yang dilaksanakan Rabu, (27/5/2020) pada pukul 14.20 - 18.20 ini adalah bentuk Solidaritas bagi masyarakat mengingat situasi sosial ekonomi masyarakat saat ini yang lagi sulit, terutama buruh harian dan kelompok masyarakat yang bekerja serabutan tanpa penghasilan tetap.

"Mari sama-sama kita bergandengan tangan dan berdoa agar semua bisa segera kembali normal serta disiplin menerapkan social distancing atau membatasi interaksi sosial," ungkap MJP

Anggota DPRD Sulut asal daerah pemilihan Minut - Bitung ini berkomitmen akan terus melayani dan memberi bantuan kepada masyarakat semaksimal mungkin sebagai bagian dari rasa solidaritas bagi warga yang saat ini dalam masa sulit. "Peduli terhadap warga ditengah pandemic Covid 19, adalah bentuk tanggungjawab sebagai wakil rakyat, untuk bagaimana dapat mengimplementasikan kerja secara nyata tidak hanya lewat ucapan tetapi juga tindakan yang intinua dapat meringankan beban warga,"tegas MJP.

Bansos untuk warga akan terus diupayakan agar semua dapat terlayani, terutama mereka yang ada diwilayah daerah pemilihan.(josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Rencana pemberlakuan protokol Covid 19 secara ketat dengan melakukan pembatasan arus Orang dan Barang yang masuk dan keluar Kota Manado, mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut Kristo Ivan Ferno Lumentut, terbukti saat dikakukan persiapan Selasa (26/5/2020), politisi muda Partai Demokrat Sulut ini, dibantu Forum Kota Sehat Manado (FKSM) Kota Manado, ikut turun lapangan bersama Walikota Manado GSV Lumentut memantau jalanya persiapan sekaligus membagikan 1000 masker bagi pedagang dan pembeli yang ada di pasar Pinasungkulan Karombasan Manado.

"Pembagian Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker secara gratis sebagai bentuk kepedulian serta untuk memproteksi warga agar terhindar dari penyebaran virus Covid 19, dan sekaligus persiapan untuk turut mensukseskan rencana pemberlakuan protokol Covid 19 secara ketat bagi arus Orang dan Barang di Kota Manado," kata Lumentut yang didampingi Koordinator Manado Forum Kota Sehat James Karinda.

Disamping membagikan masker Ivan Lumentut juga turut memantau jalanya kerja bakti sosial yang dilaksanakan FKSM Kota Manado yang di pimpin langsung Ketua FKSM Jems Karinda SH MH, dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lapak jualan serta edukasi kepada para pedagang terkait penyebaran virus Covid 19." FKSM rutin membantu pemkot Manado, untuk melakukan penyemprotan serta edukasi kepada masyarakat dan hampir semua kecamatan di Kota Manado telah dikunjungi,"jelas Karinda.

Sebagainana informasih mulai 27 Mei - 10 Juni Pemerintah Kota Manado, akan memberlakukan protokol Covid 19 secara ketat terutama untuk keluar masuk Orang dan Barang di wilayah Kota Manado.(josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Anggota DPRD Sulut dari Fraksi Demokrat Kristo Ivan Lumentut memberi apresiasi atas langkah Pemerintah Kota Manado yang melakukan Rapid Test kepada Pedagang dan Petugas pasar Pinasungkulan. Menurutnya kebijakan tersebut akan dapat meminimalisasi semakin seriusnya situasi di pasar Pinasungkulan, pasca teridentifikasinya pasien positif Covid 19.

"Saya berharap agar semua pedagang dan petugas pasar dapat mengikuti rapid test ini, mengingat pasar tradisional saat ini penting karena banyak masyarakat yang bergantung pada keberadaan pasar untuk memenuhi ketersediaan sembako," kata Politisi yang selalu peduli soal rakyat ini.

Dalam kaitan penanganan penyebaran virus, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut ini juga berharap agar semua yang melakukan aktifitas di lokasibpasar dapat mematuhi dan menerapkan protokol penanganan virus Covid 19."Saya mengharapkan demi kebaikan semua, pedagang maupun pembeli wajib mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan ketat serta disiplin, menjaga jarak, mengunakan masker dengan benar setiap saat, pastikan masker menutup mulut dan hidung termasuk ketika sedang berbicara, dan sering mencuci tangan."tegasnya.(josh tinungki)