DPRD Sulut

DPRD Sulut (185)

Manado, Sulutnews.Com - Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sulut Ronald Sampel mengatakan perhatian untuk wilayah daerah kepulauan Nusa Utara dari pemerintah bisa dikatakan sudah maksimal namun sejauh ini masih belum menjangkau hingga kepelosok pedesaan, hal ini dibuktikan sampai saat ini masih banyak desa yang masih terisolir.

"Pembangunan fasilitas jalan dan jembatan masih sangat dibutuhkan, namun perlu pemetaan wilayah agar langsung pada titik masalah," kata Sampel.

Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sangihe ini, juga mengatakan, mengingat wilayah Sangihe lebih banyak wilayah laut dan sektor perikanan menjadi andalan, maka perhatian untuk infrastruktur perikanan seperti pabrik juga infrastruktur pendukung untuk mendukung realisasi pengembangan untuk sasaran eksport perikanan agar lebih mendapatkan perhatian. "Kabupaten Sangihe masih butuh perhatian karena faktanya ada banyak yang perlu dibenahi," pungkas Sampel. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Anggota DPRD Sulut Vonny Paat menyatakan akan segera merealisasikan janji politiknya agar komitmen yang dibangun bersama masyarakat saat kampanye tidak hanya sekedar diucapkan tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya dalam upaya nenjembatani aspirasi rakyat akan memprioritaskan infrastruktur dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian.

"Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan itu wajib dilakukan," kata Paat.

Politisi PDIP yang diberi tugas sebagai Sekertaris Fraksi PDIP DPRD Sulut ini, juga mengatakan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada segenap masyarakat Sulut, terutama masyarakat Tomohon dan Minahasa  yang telah berprastisipasi dan mendukung PDIP pada Pemilu Legislatif 2019."Ini adalah amanah yang harus dijaga dan direalisasikan," pungkas Paat.

Untuk diketahui Vonny Paat telah dilantik menjadi Anggota DPRD Sulut pada 9 September 2019 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulut 6.(/Josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Ketua DPR Sulut Andrei Angouw mengatakan untuk pelaksanaan paripurna internal Dewan Provinsi terkait pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan dilaksanakan pada Jumat (13/9/2019), namun hal ini tergantung dari pembentukan fraksi. Menurutnya dasar untuk membentuk AKD harus mengacu pada pembentukan Fraksi.

"Tanpa fraksi tidak mungkin ada AKD, jadi kita menunggu hasil pembentukan Fraksi," kata Angouw.

Juga kata Dia, sebagaimana ketentuan untuk membentuk alat kelengkapan dewan, pimpinan sementara diberi waktu 30 hari pasca dilantik, namun untuk DPRD Sulut dipastikan akan terbentuk dalam waktu dekat." Kita telah melakukan persiapan dan laporan tinggal menunggu digelar paripurna," ungkapnya.

Untuk diketahui sejak Selasa- Rabu (10-11/9/2019) sejumlah fraksi telah menggelar rapat dan telah selesai menyusun komposisi Anggota yang akan dimasukan dalam AKD, dimana dalam masa periode 2019-2024 DPRD Sulut membentuk 5 Fraksi yakni Fraksi PDIP, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi gabungan yang menamakan diri Fraksi Nyiur Melambai. (/Josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Setelah resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Sulut Nick Adicipto Lomban menyakan segera melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terutama komitmen politik dengan masyarakat yang disampaikan saat kampanye, hal ini dikatakan Lomban keoada wartawan saat nasuk kerja hari pertama Selasa (10/9/2019).

Menurut Politisi muda Partai Nasdem yang saat ini dipercayakan  oleh partai sebagai ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD Sulut ini, hal utama yang nantinya akan dilaksanakan dalam mengemban amanat rakyat yakni akan fokus bagaimana lebih mendorong bidang Ekonomi Kerakyatan lebih diberdayakan termasuk didalamnya sektor perikanan yang menjadi sektor unggulan Kota Bitung. "Janji politik dengan mensejahtrakan rakyat lewat ekonomi kerakyatan yang mengedepankan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas," kata Lomban.

Juga kata politisi muda ini, sebagai generasi muda yang telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, ada misi yang penting dan pasti akan diselesaikan yakni akan mengolkan perda Inisiatif terkait Pemuda." Sudah ada komitmen bersama teman-teman Anggota DPRD, perda tentang Pemuda pasti akan ditetapkan," tegas Putra Walikita Bitung. (josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Sekertariat DPRD Sulut bakal mengelontorkan anggaran Rp 280 juta guna membiayai acara Paripurna Istimewa terkait pelantikan Anggota DPRD Sulut periode 2019 - 2024.

Terkait anggaran paripurna pelantikan anggota DPRD Sulut tersebut, Sekertaris DPRD Sulut Bartholimeus Mononutu melalui Kepala Bagian Persidangan Ronny Geru menjelaskan, anggaran Rp 280 juta tersebut sudah mencakup semua kebutuhan, mulai pakaian dan Pin yang akan digunakan oleh Anggita DPRD saat acara pelantikan, juga Makan Minum, perlengkapan Alat Tulis Kantor (ATK) dan kebutuhan lain terkait pelantikan. "Keseluruhan biaya tersebut untuk semua item kegiatan acara pelantikan," kata Geruh tanpa merinci anggaran oer item.

Sementara itu terkait acara Paripurna Istimewa pelantikan anggota DPRD Sulut yang baru periode 2019-2024 nanti akan digelar pada Senin (9/9/2019) pukul 14:00 witta bertempat diruang paripurna kantor DPRD Sulut."Mengingat keterbatasan tempat dan untuk tertibnya pelaksanaan acara pelantiikan, nanti akan ada pembatasan undangan, yakni seriap Anggota hanya akan mendapatkan 10 orang  termasuk Istri atau Suami," jelas Geruh. (Josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 2019-2024 akan memiliki Pimpinan baru hal ini dipastikan setelah masing-masing Partai Politik peraih kursi terbanyak 1-4 telah memasukan Surat Keputusan ke Sekertariat DPRD.

"Dari empat parpol peraih suara terbanyak dan berhak untuk jatah satu kursi Pimpinan Dewan telah menyampaikan siapa yang direkomemdasikan untuk ditetapkan," ungkap Bartholomeus Mononutu Sekertaris DPRD Sulut.

Sebagaimana mekanisme dan aturan yang berlaku, empat kursi Pimpinan DPRD Sulut ditetapkan secara berurut.

Ketua DPRD :

Menjadi milik PDIP dan sesuai hasil keputusan Andrei Angouw dipastikan akan kembali dipercayakan menjadi Ketua.

Wakil Ketua 1 :

Untuk posisi ini, yang sebelumnya menjadi milik Partai Golkar, kali ini digeser oleh Partai Nasdem dan sebagaimana SK partai yang disampaikan menunjuk Victor Mailangkay sebagai Wakil Ketua.

Wakil Ketua 2 :

Posisi ini sudah jelas akan diisi oleh Partai Golkar dan dari SK yang diserahkan Partai berlambang Pohon Beringin Kuning ini telah menunjuk James Arthur Kojongian (JAK).

Wakil Ketua 3 :

Posisi akhir urutan Pimpinan Dewan Propinsi menjadi milik Partai Demokrat dan sesuai SK yang sudah disampaikan DPP Partsi telah menunjuk Billy Lombok untuk menjadi Wakil Ketua. (josh Tinungki)

Foto : Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut pada acara Coffee Morning

Manado, Sulutnews.Com - Wakil Ketua DPRD Sulut, Wenny Lumentut mengatakan,komitmen menjaga kerukunan di Wilayah Sulawesi Utara yang digagas Pangdam XIII Merdeka lewat kegiatan coffee morning dengan tajuk "Bersatu menuju sulut HEBAT" patut diberi apresiasi, menurutnya, menjaga kondisi yang kondusif dengan tingkat toleransi yang tinggi untuk saling mengargai perbedaan dan keyakinan masing-masing setuju untuk terus dipelihara, karena Sulawesi Utara Sulit di Sulut.

"Gagasan menjaga kerukunan  oleh aparat keamanan bersama tokoh Agama dan Pemerintah Sulut patur diapresiasi karena ini upaya dalam rangka menjaga kerukunan dan kedamaian yang sudah terbina selama ini," kata Lumentut.

Pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Power point Manado tersebut juga dilakukan pernyataan bersama para tokoh Agama dari Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, yang menolak segala bentuk tindakan yang menimbulkan perpecahan yang mengancam keutuhan NKRI dan merongrong Pancasila. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Menyikapi dugaan keterlibatan Anggota DPRD Sulut dalam kasus asusila, Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulut Fanny Legoh menyatakan, belum dapat bersikap karena kasusnya masih bersifat dugaan dan belum ada pembuktian secara hukum, tapi jika ditanyakan sikap Badan Kehormatan soal ini, lebih cenderung kepada moralitas dari yang bersangkutan, apalagi posisi dari yang bersangkutan sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut dalam status mendekati demisioner atau akan segera mengakhiri masa jabatannya.

"Soal pemberian sangsi sudah tidak mungkin lagi dilakukan karena masa keanggotaan yang bersangkutan di DPRD Sulut tinggal menghitung hari," kata Legoh.

Juga dikatakan politisi yang sukses kembali menjadi anggota DPRD Sukut 5 tahun kedepan, berharap kiranya kedepan tidak ada lagi kasus yang sama ataupun kasus hukum yang melibatkan Anggota DPRD."DPRD adalah lembaga politik yang wajib menjaga sikap agar tidak terlibat dengan kasus hukum apalagi yang terlibat kasus asusila." Untuk sangsi biarlah sangsi moral dari nasyarakat yang berlaku jika itu terbukti, yang jelas DPRD sudah tidak lagi berkepentingan," tegas Legoh.

Sebagaimana diberitakan oknum Anggota DPRD Sulut dilaporkan ke Polres Kota Tomohon dengan dugaan terlibat kasus asusila dan saat ini sedang ditangani aparat kepolisian.(/Josh tinungki)

Sulutnews.Com - Menindak lanjuti surat usulan Gubernur Olly Dondokambey terkait nama Sekertaris DPRD Sulut yang baru, Pimpinan DPRD Sulut menggelar rapat. Pada pertemuan yang digelar khusus diruangan Ketua DPRD Senin (26/8/209) ini Ketua DPRD Andrei Angiuw bersama para Wakil Ketua masing-masing Stevanus Vreke Runtu, Wenny Lumentut dan Marthen Manopo, melakukan kajian terhadap tiga nama yang diusulkan.

"Sudah ada kesepakatan satu nama yakni Gledy Kawatu, untuk direkomemdasikan menjadi Sekawan," kata Wenny Lumentut. namun soal siapa yang ditetapkan itu dikembalikan kepada Gubernur. "Yang berhak menetapkan Sekwan adalah Gubernur, kami hanya merekomendasikan semua tergantung Gubernur," lanjut Lumentut.

Sementara itu menanggapi usulan tiga nama untuk ditetapkan menjadi Sekertaris DPRD Sulut, pengamat politik Sulut Taufik Tumbelaka, menilai, ketiga pejabat yang diusulkan memiliki kemampuan dan sangat kayak, tetapi jika rekomendasi DPRD menetapkan Gledy Kawatu, maka ini merupakan sejarah baru untuk DPRD Sulut, yang memiliki Sekwan seorang perempuan."Kawatu akan menjadi perempuan pertama menjabat sekertaris DPRD Sulut dan ini sejarah baru," kata Tumbelaka.

Sebagaimana diketahui 3 nama yang diusulkan Gubernur untuk menjadi Sekwan yakni, Gledy Kawatu, Jemmy Ringkuangan dan Jemmy Kumendong.(josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Sulut Kamis (22/8/2019) menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja Dalam Negri (KKDN) Sespimti Polri angkatan 28.Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut yang menerima peserta mewakili Ketua DPRD Sulut memberi apresiasi atas kunjungan para peserta yang adalah Perwira Tinggi.

"Kami memberi apresiasi dan menyambut baik dipilihnya DPRD sebagai salah satu lembaga untuk memenuhi program Sespim angkatan 28, karena tingkat kerukunan masyarakat Sulut yang tinggi," ungkap Lumentut.

Sementara itu juru bicara peserta KKDN Kombes (Pol) Tumbul KS mengatakan kedatangan timnya ke Sulut adalah untuk mengkaji sistem keamanan maupun pertahanan di wilayah Sulut sebagai daerah perbatasan.

"Sulut daerah yang  masuk kategori rawan karena berbatasan langsung dengan Piliphina, negara yang tingkat terorisnya tinggi termasuk jalur peredaran narkotik karena kondisi pulaunya yang banyak," kata Kumbul KS.

Hal yang juga menjadi masukan peserta Sespimti, yakni terkait sinergitas antara aparat keamanan dan memberdayakan masyrakat di perbatasan sehingga tumbuh kepedulian dan nasionalisme.(/Josh Tinungki)