DPRD Sulut

DPRD Sulut (149)

Manado, Sulutnews.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menggelar rapat paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas LKPJ Gubernur tahun anggaran 2018.

 

Foto : Penyerahan Laporan Pansus terkait pembahasan LKPJ Oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw kepada Wakil Gubernur

Dalam laporannya Pansus yang dibacakan langsung Ferdinan Mewengkang sebagai Ketua memberikan 119 catatan dan rekomemdasi yang meminta agar Pemerintah Propinsi lewat Satuan Kerja Pemerintah Daerah harus lebih selektif  dan selalu berinofasi dalam membuat program kerja sehingga alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dapat terserap secara optimal dengan melakukan perencanaan yang matang agar pencapaian sesuai target yang ditetapkan."Rekomendasi dan catatan yang diberikan adalah evaluasi Pansus yang didasarkan pada kajian dari hasil turun lapangan," kata Mewengkang

Hal mendasar dari 119 catatan dan rekomemdasi DPRD atas LKPJ Gubernur yang paling disorot yakni sektor Pendidikan yang mengalami penurunan rangking, juga sektor kesehatan khususnya untuk pembangunan infrastruktur Rumah Sakit dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Menanggapi laporan Pansus LKPJ, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengapresiasi kinerja pansus yang menurutnya apa yang ditunjukan adalah bukti kapabilitas Dewan Sulut sangat baik." Saya angkat jempol atas kinerja Dewan karena semua SKPD diberikan catatan dan ini pasti akan ada tindak lanjut," tegas Kandouw.

Hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2018 ini merupakan produk terakhir yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sulut periode 2015-2019, karena akan segera mengakhiri masa keanggotaan mereka di DPRD Sulut terhitung mulai bulan September 2019.(/Jos Tinungki)

Dinilai Bermasalah Dan Melanggar Kesepakatan

Manado, Sulutnews.Com - DPRD Sulut lewat Panitia Khusus pembahas LKPJ Gubernur tahun 2018 memberikan pernyataan menolak pembangunan Rumah Sakit Ratumbuisan, dan meminta untuk tidak dilanjutkan, hal ini disampaikan Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang saat rapat bersama Dinas Kesehatan bersama BAPEDA Sulut terkait hasil cek on the spot lokasi pembangunan RS Ratumbuisan beberapa waktu lalu.

"Sikap politik DPRD jelas menolak, karena pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kesepakatan yang sudah ditetapkan," tegas Mewengkang saat membacakan rekomemdasi Pansus dalam rapat yang digelar Senin (20/5/2019) di kantor DPRD Sulut.

Dalam rekomendasinya Pansus memberikan beberapa catatan yang menjadi alasan yakni terkait lokasi tidak sesuai kesepakatan dan juga soal anggaran disepakati sebesar Rp 40 Milyar sampai selesai dan ini dilanggar, karena pembangunan belum selesai anggaran yang terpakai sudah mencapai angka Rp 43 Milyar. "Telah terjadi penlanggaran kesepakatan, dan ini bisa berdampak buruk terhadap proses pembangunan di Sulut, kami di DPRD tidak mau terlibat dengan hal yang jelas merugikan keuangan daerah, tegas Mewengkang.

Rapat pansus LKPJ dalam rangka singkronisasi hasil kunjungan lokasi tersebut juga membahas soal kondisi Bank Sulut terkait penarikan dana pemkab Bolmong. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Momentum bulan suci Ramadhan yang sementara dijalankan oleh umat muslim, kiranya dapat dimaknai untuk lebih mempererat Kerukunan dan Kebersamaan antar umat beragama, demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Andrei Angouw saat mengikuti acara buka puasa bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE menggelar buka puasa di halaman kantor Gubernur Sulut, Sabtu (18/5/2019).

"Kerukunan yang sudah terbina di bumi Nyiur Melambai ini harus terus dijaga dan dirawat, karena hal itu merupakan aset yang harus dipertahankan." kata Angouw

 

Kegiatan buka puasa yang digelar pada Bulan Ramadhan 1440 Hijriah, menjadi wujud  mempererat tali silaturahmi maupun persaudaraan dari seluruh masyarakat Sulut.

Gelar kegiatan buka puasa yang dilaksanakan oleh Gubernur bersama jajaran pemerintah Propinsi Sulut, Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan umat muslim ini merupakan bukti bahwa masyarakat Sulut hidup berdampingan dan tidak mempersoalkan perbedaan.(/Josh Tinumgki) )

Manado, Sulutnews.Com - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Andrei Angouw menghadiri acara Penamatan Siswa SMA N 4 Manado angkatan ke 39. Kehadiran politisi PDIP ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap peran tenaga pengajar serta siswa yang mampu membangun kebersamaan sehingga proses belajar mengajar dalam tujuan menghasilkan lulusan yang berkwalitas  bertempat di SMA 4  Manado, Jumat (03/05/19).

Saat menyampaikan sambutannya Angouw berpesan agar lulusan siswa SMA 4 menjadi orang yang hebat, orang-orang yang berhasil di bidangnya, dan menjadi pekerja keras," kata Angouw

Juga kata dia, diharapkan lulusan SMA 4 menjadi yang terbaik dibidangnya, jadilah ahli dan hidup jujur. "Sebagai pimpinan Lembaga Politik di Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan banyak trimakasih kepada ibu bapak sekalian atas pelaksanaan Event Politik, Pemilu dan Pilpres yang telah berlangsung dengan baik." kata Angouw sambil berharap semua pihak dapat mendukung hasil dari Pemilu dan Pilpres yang rencanan akan tetapkan oleh KPU pada 22 Mei 2019."Siapapun yang di tetapkan, itulah yang secara Konstitusi terpilih sebagai pemimpin kita, " pungkas Angouw. (*/Josh tinungki) .

Manado, Sulutnews.Com - Diam- diam ternyata kondisi PT Bank SulutGo saat ini sedang mengalami goncangan, hal ini diakibatkan oleh penarikan RKUD sejumlah Kabupaten Kota. Sebagaimana terungkap pada rapat pembahasan bersama Panitia Khusus (Pansus) pembahas LKPJ Gubernur Jumat (3/5/2019) dilaporkan jika potensi kredit macet di PT Bank SulutGo meningkat.

Foto : Direktur Utama bersama jajaran saat mengikuti rapat pembahasan di kantor DPRD Sulut

Menurut Jefrry Dendeng Direktur Utama PT BSG, jika kredit macet yang dialami oleh PT Bank SulutGo yang diakibatkan oleh penarikan RKUD berjumlah Rp 480 Milyar lebih dari total 2800 PNS. "Potensi kredit macet sudah terjadi, namun kami sudah melakukan langkah pendekatan langsung  dengan nasabah dan ini sudah dimaksimalkan, sehingga saat ini sudah ada1.682 pegawai yang telah menandatangani surat kuasa penagihan utang dengan memotong langsung dananya lewat gaji ," jelas Dendeng. Juga kata dia sebenarnya persoalan kredit macet bisa diselesaikan dengan cara pemerintah menerbitkan surat penagihan utang secara menyeluruh." PT Bank Sulut dalam kondisi aman karena dana yang tersedia sangat cukup, namun persoalan kredit macet juga mempengaruhi kinerja," ungkap Dendeng.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Kota yang telah menarik RKUD yakni Bolmong, Kota Kotamobagu dan Kota Manado, catatan khusus untuk Kota Manado dan Kota Kotamobagu tidak terjadi kredit macet karena mereka langsung menerbitkan penagihan hutang. (/josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Memasuki hari ke 2 pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Gubernur tahun 2018 terkesan tak serius, hal ini terbukti disaat pembahasan bersama Sekertaris Propinsi dengan sejumlah SKPD diantaranya Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perbatasan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan, Dinas PTSP, Biro Infrastruktur pengadaan barang dan jasa Hanya Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang (Fraksi Gerindra) bersama Anggota Teddy Kumaat, Rocky Wowor, Audy Wongkar (Fraksi PDIP), Edison Masengi (Fraksi Golkar) dan Ayub Ali (FRNK) yang hadir.

"Percuma masuk pansus jika tidak hadir dalam pembahasan, dan ini tentu mempengaruhi hasil, yang bisa saja tidak optimal," kata Taufik Tumbelaka oengamat politik Sulut.

Mengingat pentingnya pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2018 yang bertepatan masa keanggotaan DPRD Sulut periode 2015-2019 tinggal enam bulan lagi, harusnya para wakil rakyat kita terutama yang masuk dalam panitia khusus pembahas LKPJ dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan optimal agar ketika tidak lagi sebagai anggota DPRD Sulut mereka meninggalkan kesan dan hasil yang baik. " Anggota DPRD wajib hukumnya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan hanya mengurus dirinya " tegas Tumbelaka.

Untuk diketahui Panitia Khusus dibentuk untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah lewat LKPJ dengan jumlah 15 orang yang sampai hari kedua tidak pernah hadir pembahasan yakni James Karinda, Billy Lombok, (Fraksi Demokrat) Rasky Mokodompit (Fraksi Golkar) dan Amir Liputo (Fraksi Amanat Keadilan). (/Josh Tinumgki)

Laporan Hanya Diserahkan

Manado, Sulutnews.Com - Gelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang 1  tahun 2019 dan penyampaian laporan alat kelengkapan DPRD sekaligus pembukaan masa sidang II dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan reses I tahun 2019 serta penyampaian LKPJ Gubernur tahun 2018, Senin (23/4/2019), tak dapat menjadi acuan untuk mengetahui hasil kimerja 45 Anggota DPRD Sulut. Pasalnya pada rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw tersebut  seluruh laporan baik Pimpinan, Komisi-komisi dan Alat Kelengkapan Dewan juga hasil pelaksanaan reses hanya diserahkan tanpa dibacakan.

"Bisa saja hasil kinerja tidak sesuai yang ditargetkan, sehingga laporan hanya disampaikan tanpa dibaca," kata Taufik Tumbelaka pengamat politik Sulawesi Utara.

Juga kata dia, mengingat DPRD adalah lembaga politik representasi masyarakat dan menjadi lembaga yang menjadi jembatan aspirasi masyarakat, maka harusnya laporan kinerja harus dibaca, sehingga publik dapat langsung mengetahui."Bagaimana kinerja bisa kita nilai jika laporan hasil kinerja anggota dewan hanya diserahkan, atau jangan- jangan laporannya belum selesai disusun sehingga mereka bingung harus baca teks apa?"kata Tumbelaka.

Sementara itu saat membacakan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2018 Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap masyarakat sulut yang telah mensuport program kerja pemerintah, bahkan dalam sambutannya Dondokambey juga  menyampaikan Pesan Presiden Joko Widodo bagi masyarakat Sulut yang berjanji akan menjadikan Propinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan prioritas dalam pembangunan 5 tahun kedepan. " Bapak Presiden akan memprioritaskan pembangunan untuk Sulawesi Utara," u gkap Dondokambey. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Keberadaan kantor Sekertariat DPRD Propinsi Sulawesi Utara terus memberi magnet bagi pejabat dilingkup sekertariat DPRD Propinsi yang ada di Indonesia, Terbukti pada Senin (22/4/2019) Kepala sub bagian rumah tangga dan protokoler DPRD Propinsi DKI Jakarta bertandang ke kantor Sekertariat DPRD Sulut. Pada kunjungan tersebut Asril Pinayungen Kasubag Rumah Tangga dan Protokol Sekertariat DPRD DKI Jakarta merasa terkesima dengan interior dan penataan ruang kantor wakil rakyat  Sulawesi Utara tersebut. Menurutnya meski Propinsi DKI Jakarta memiliki pendapatan jauh lebih banyak dari Propinsi Sulut, tapi kalau soal bangunan kantor DPRD DKI Jakarta kalah jauh dari DPRD Sulut.

"Saya sangat kagum dengan Sekertaris DPRD Sulut karena mampu memberikan kenyamanan bagi Anggota DPRD dengan menata ruangan kantor yang sangat artistik," kata Asril Kasubag Rumah Tangga DPRD DKI Jakarta.

Juga kata pejabat asal Palembang tersebut, dengan bisa mengunjungi dan melihat langsung keberadaan Kantor DPRD Sulut, dia akan memberikan laporan agar penataan interior terutama ruangan paripurna agar dapat meniru Kantor DPRD Sulut."Kantor DPRD Prooinsi DKI Jakarta harus meniru penataan ruangan kantor DPRD Sulut karena sangat spesifik dan nampu menghadirkan kenyamanan bagi Anggita Dewan terutama dalam hal menyampaikan pendapat," ungkap Asril.

Pada kunjungan tersebut rombingan staf sekertariat DPRD DKI Jakarta didamoingi langsung sekertaris DPRD Sulut Bartholomeus Mononutu, Kabag Umum Jacson Ruaw, Kasub Maxi Tenda dan beberaoa staf. (/Josh Tinungki)

MINAHASA, Sulutnews.Com - Menjalani penjabaran amanat undang-undang tentang pelaksanaan masa reses anggota DPRD, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut, SE Rabu (10/4/2019) menggelar reses di Desa Rumengkor Raya Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Dihadiri sedikitnya 350 warga pada kegiatan yang digelar di balai pertemuan tersebut berhasil menjaring aspirasi masyarakat antara lain akses jalan pertanian yang terkoneksi langsung dengan Desa Kaleosan dan Desa Sampiri di Kabupaten Minahasa Utara yang kondisi jalan belum diaspal permanen ini menyulitkan masyarakat desa di dua kabupaten tersebut untuk saling bepergian dan memasarkan produk perkebunan.

“Kami berharap pak Wenny Lumentut sebagai wakil rakyat dapat memperjuangkan agar jalan dimaksud dapat diaspal, karena ruas itu merupakan akses perhubungan vital masyarakat Minahasa dan Minahasa Utara,” kata Yerry Lengkong, warga Rumengkor.

Terkait aspirasi yang sudah disampaika, wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut mengatakan akan berupaya memperjuangkan aspirasi yang disampaikan, dan meminta agar rencana kegiatan dapat disampaikan secara tertulis lewat pengajuan proposal pembangunan jalan disertai data ukuran lebar dan panjang jalan.

“Nanti diserahkan kepada saya bawa di kantor DPRD. Saya akan perjuangkan karena pengalaman selama ini dari 10 proposal yang masuk terealisasi 11. Artinya, setiap aspirasi yang dimasukkan tertulis berupa proposal wajib saya perjuangkan,” tegas Lumentut yang pada Pileg 17 April 2019 kembali mencalonkan diri ke DPRD Sulut.

Pada gelar reses tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, kalangan milenial hingga kaum Lansia.(/Josh Tinungki)

MANADO, sulutnews.Com - Ketua DPRD Sulawesi Uara Andrei Angouw menggelar kegiatan reses atau serap aspirasi, Selasa, 9 April 2019 di Kelurahan Tumumpa 1 Kecamatan Tuminting, kota Manado. Kegiatan kali ini mendapat respon masyarakat karena juga dilaksanakan pemeriksaan Kesehatan, Pemeriksaan mata dan pembagian kacamata secara gratis.

Foto : Bersama masyarakat usai melaksanakan jaring aspirasi

Sejumlah warga yang diminta tanggapan memberi apresiasi positif atas pelaksanaan reses yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, karena langsung merasakan manfaat.

"Harusnya kegiatan reses dilakukan seperti ini, dimana kami tidak oerlu mengeluarkan uang untuk memeriksa kesehatan seperti Kolestrol, asam urat juga prmeriksaan nata," ujar Marson Bogara, Warga Tumumpa 1

Juga diungkapkan Donny Araro, yang merasa senang karena bisa menyampaikan secara langsung aspirasi yang selama ini menjadi harapan masyarakat." Saya pribadi sangat senang bisa menyampaikan aspirasi mewakili yang lain," ungkap Araro.

Pada kegiatan yang mulai dilaksanakan pada jam 08:00 pagi tersebut berhasil menjaring aspirasi terkait harapan masyarakat soal pemberian Asuransi bagi nelayan Pajeko, kemudahan pengurusan surat melaut bagi nelayan, serta permintaan pembangunan talud setinggi 10 meter di wilayah Kelurahan Tumumpa 1 Lingkungan 4.

Ketua DPRD Sulu Andrei Angouw pada pelaksanaan reses tersebut menjelaskan pemeriksaan kesehatan sekaligus pengobatan diharapkan agar masyarakat semua sehat, bahkan bisa sehat sampai hari pemungutan suara 17 April 2019, dapat datang ke TPS dan menyalurkan hak politiknya.

"Semua aspirasi yang sudah disampaikan, pasti akan dimasukan dalam program Pemerintah ODSK," kata Angouw, yang akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Sulut dari Partai PDI Perjuangan Nomor urut 1

Pada reses yang dihadiri ratusan warga tersebut, Ketua DPRD Andrei Angouw didampingi calon DPRD Kota Manado Zakharia Tatukude dan sejumlah masyarakat serta pemerintah setempat berjalan kaki menuju lokasi Tempat Pelelangan Ikan  TPI dan melihat situasi dan kondisi disana.(/Josh Tinungki ).