DPRD Sulut

DPRD Sulut (163)

Manado, Sulutnews.Com - PT. Meares Soputan Maining (MSM), mendukung penuh program pengembangan pariwisata yang telah dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.. Seperti diisampaikan Manager Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Meares Soputan Maining (MSM) Yustianus H Setiawan saat gelar konfrensi pers berkaitan dengan penyerahan 25 penerima Bea Siswa PT MSM yang belajar di China pada Rabu ( 17/7/2019) di kantor DPRD Sulut menyatakan jika, sudah menjadi patron baku bagi setiap unit usaha Rajawali Corpora, untuk meperhatikan kesejahteraan termasuk peningkatan SDM di wilayah operasional tambang.

Foto :  bersama pimpinan PT MSM, pihak BI dan BRI, juga siswa penerima program beasiswa dengan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw di Kantor DPRD Sulut

"Program pengembangan SDM yang diluncurkan PT MSM/TTN, harus berkelanjutan, agar ketika masa produksi perusahaan berakhir atau pasca tambang, masyarakat disekitar lingkar tambang, dapat mandiri, karena sudah dibekali SDM yang handal," katanya.

Juga kata Setiawan, 25 penerima beasiswa yang diserahkan adalah  badge 1 dan sudah dilanjutkan dengan badge 2 dengan tujuan china sebanyak 33 siswa dan badge 3 sebanyak 20 siswa ke Taiwan, dimana terdapat 9 orang pada badge 1 yang kembali mendapatkan beasiswa dari pemerintah China, dan rencananya kembali pada bulan September 2019. Oleh ketua DPRD Sulut, Andrei Anggouw, mereka ini, disiapkan menjadi Duta duta pelajar dan pariwisata."Para penerima beasiswa menuntut ilmu di Jiangsu Agri Husbandri and vocational college di china dan Taiwan Shoufu University. Dimana gelombang 1, 2 masih lingkar tambang dan gelombang 3 lingkar tambang 70 sisa dari propinsi," jelas Setiawan didampingi Manager Communicaton PT. MSM dan PT. TTN Inyo Rumondor yang juga menambahkan jika selain belajar soal pariwisata, penerima beasiswa yang berprestasi, akan mengikuti pelatihan khusus untuk mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Global Sustainable Tourism Council (GSTC) yang berlaku secara International dan dilakukan Hermawan Kartajaya, pendiri Mark Plus.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memberi apresiasi yang tinggi atas upaya PT MSM yang turut berpartisipasi membangun Sulawesi Utara lewat sektor pariwisata."Program beasiswa oleh PT MSM lewat CSR sangat baik dan patut diapresiasi,," kata Angouw saat memberikan sambutannya.

Penetapan wilayah Likupang yang akan dilgenjot menjadi kawasan khusus pariwisata, sangat tepat, dimana kehadiran Sumber Daya Manusia yang dihasilkan oleh Program PT MSM tidak mubasir." Kita mengincar turis yang berasal dari China dan kehadiran siswa - siswi yang baru menyelesaikan studi D3 pariwisata di China, harapanya bisa memberikan kontribusi untuk Sulawesi Utara." Beber Angouw.

Hadir juga pada acara penyerahan tersebut dari BI dan BRI selaku partner pendukung program Beasiswa PT MSM. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Implementasi dari aturan perundang undangan yang mewajibkan 20 persen Anggaran untuk Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih belum mampu disanggupi oleh Pemerintahan OD-SK, maka Ketua Komisi IV DPRD Sulut James Karinda mengatakan dapat disiasati dengan penerbitan Peraturan Gubernur. Menurutnya kwalitas dan mutu Pendidikan di Sulawesi Utara sampai saat ini terus menurun bahkan jauh dibawah target, dan kondisi ini harus segera dicarikan jalan keluar.

"APBD kita belum mampu mengalokasikan 20 persen anggaran sebagaimana amanat undang-undang, sehingga perlu diterbitkan Pergub untuk mengatasi kekurangan dalam membiayai sektor pendidikan, agar target program belajar mengajar dapat menghasilkan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) berprestasi dapat tercapai,"kata Karinda saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Dinas dan sejumlah Kepala Sekolah di Kota Manado.

Juga kata dia, saat ini ada banyak bidang prestasi di Sekolah-sekolah di Sulut yang tak bisa berkembang karena kekurangan anggaran, sehingga target prestasi tidak dapat dilaksanakan."Pergub diterbitkan untuk mejadi acuan bagi pihak sekolah dalam melakukan pungutan sehingga tidak menyalahi aturan," ungkap Karinda.

Sebagaimana diketahui, dari hasil evaluasi, penurunan prestasi pendidikan di Sulut bukan pada sistim pendidikan tetapi lebih pada kurangnya anggaran, sementara pihak sekolah harus dilematis karena berhadapan dengan fakta program pendidikan gratis dari pemerintah, sementara kemampuan biaya dalam membiayai penyelengaraan pendidikan sangat terbatas.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnesw.Com - Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut mengatakan agar realisasi program kerja yang ditetapkan oleh Balai Jalan selaku penanggungjawab pekerjaan jalan dan jembatan di Wilayah Propinsi Sulawesi Utara tidak menghambat rencana pengembangan program Pariwisata yang saat ini sementara dilaksanakan oleh pemerintah OD-SK. Hal ini ditegaskan Lumentut dalam kaitan mengingatkan pihak Balai untuk dapat menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi jalan Manado -Tomohon.

"Sesuai janji pekerjaan selesai dilaksanakan akhir bulan Juli 2019" ungkap Lumentut kepada sejumlah wartawan.

Menurut politisi yang selalu peduli dengan persoalan rakyat ini, percepatan pelaksanaan rehabilitasi jalan Manado - Tomohon adalah salah satu upaya turut mensukseskan pelaksanaan ivent Internasional TIFF yang akan digelar pada bulan Agustus 2019."Balai jalan harus menepati janji selesai sebelum TIFF, jika tidak Balai Jalan menghambat pertumbuhan pariwisata di Sulut," tegas Lumentut.

Sebagaimana diketahui, ruas jalan Manado - Tomohon menjadi jalur utama dan seharusnya diperlukan pembangunan menyeluruh, sehingga menjadikan jalan ini layak, pasalnya selain jumlah kendaraan yang melawati jalan ini sangat padat sehingga sering terjadi kemacetan tetapi juga kondisi jalan juga rawan bencana. (/Josh Tinungki)

Mewengkang : Ada Anggota Pansus Rajin Ikut Konsultasi Tapi Malas Ikut Rapat Pembahasan

Manado, Sulutnews.Com - Proses penetapan Ranperda Pertambangan yang menjadi usulan Pemerintah sudah pada tahap perampungan, dimana pada Senin (1/7/2019) sudah menyelesaikan pembahasan pasal per pasal untuk kemudian melakukan uji materi.

Meski sudah memasuki tahap penyelesaian untuk ditetapkan, namun Wakil Ketua Pansus Ferdinan Mewengkang mengkritikan soal kehadiran Anggota DPRD yang masuk dalam Pansus.

"Ini perlu dicatat, saat konsultasi dikementrian terkait Perda semua anggota pansus, termasuk Pimpinan Dewan hadir, sementara saat rapat pembahasan hanya 6 orang yang aktif dalam rapat pembahasan," kata Ferdinand Mewengkang Wakil Ketua Pansus Pertambangan.

Bahkan dia juga mengkritik kehadiran Kepaka SKPD terkait yang malas hadir pembahasan." Sangat disayangkan Kepala SKPD hanya Kepala Dinas SEDM dan Kepala Biro Hukum yang aktif hadir pembahasan, sedangkan kepala Dispenda, KLH, PU malas hadir," ungkap Mewengkang sambil mengatakan padahal semangat dari pembuatan Perda ini adalah untuk kepentingan masyarakat.

Mengamati rapat pembahasan Ranperda Pertambangan sejak diajukan oleh Pemerintah Propinsi terbagi atas tiga kategori yakni Kategori Rajin, Malas dan Tak Pernah Hadir. Dan mereka yang masuk kategori Rajin yakni Wakil Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang, Anggota James Tuuk, Nety A Pantouw, Edison Masengi, Amir Liputo, Boy Tumiwa dan Ayub Alli, dan mereka yang masuk kategori Malas diantaranya Ketua Pansus Adriana Dondokambey, Marvel Makagansa, Billy Lombok, dan Rasky Mokodompit. Sedangkan personil Pansus Ranperda Pertambangan yang tidak pernah ikut pembahasan yakni, Kristoporus Decky Palinggi, Judy Moniaga, Bart Senduk dan Felly Runtuwene, padahal mereka rajin ikut ketika ada agenda Pansus yang melaksanakan konsultasi luar daerah.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengapresiasi kehadiran klub sepakbola Sulut United yang kini mulai berlaga di devisi II, menurutnya kemunculan Sulut United sudah sangat ditunggu - tunggu oleh masyarakat yang sudah lama mengharaokan ada lagi klub sepak bola yang bisa kembali mengharumkan nama Sulut dikancah Nasional.

“Selamat atas Launching Klub Sepakbola Sulut United. Harapan saya, semoga Sulut United  bisa menjadi kebanggaan Masyarakat Sulawesi Utara, dan semakin memotivasi masyarakat Sulawesi Utara untuk berprestasi dalam bidang Olahraga khususnya Sepak Bola.” Kata Angouw disela acara Launching team diaula mapalus kantor Gubernur Sulut, senin (01/07/2019)

Menurutnya kehadiran Sulut United diharapkan akan menjawab kevakuman Propinsi Sulut yang sudah lama tidak lagi berkiprah dibidang olah raga sepak bola, “saya kira sudah 7 tahun tidak ada klub sepakbola  di Sulut, semoga dengan adanya Sulut United bisa menjadi perekat persatuan masyarakat Sulawesi Utara. Besok pertandingan home perdana di stadion klabat, mari kita datang dan support mereka, ' ungkap Angouw berharap.

Secara kelembagaan DPRD Sulut memberikan suport atas program yang dilakukan pemerintah OD-SK yang kembali menggairahkan olah raga khususnya sepak bola dan ini jiranya menjadi era kebangkitan sepak bola Sulut. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews. Com -- Ketua DPD PDIP Sulut Olly Dondokambey menegaskan seluruh Ketua - ketua DPD PDI Perjuangan sudah menyatakan sikap untuk kembali menetapkan Megawati Soekarno Putri untuk kembali menjadi Ketua Umum DPP PDIP. Hal ini disampaikan Dondokambey usai memimpin rapat DPD PDIP Sulut Selasa (25/6/2019) kemarin.

Menurutnya agenda Kongres yang rencananya akan dilaksanakan pada 8 Agustus 2019 mendatang terkait mekanisme pemilihan ketua umum, dimana yang memiliki hak suara yakni KSB DPC dan DPD serta DPP. " Sebelumnya akan ada musyawara anak cabang dan musyawara pengurus Daerah untuk mengusulkan pengurus, yang nantinya akan menjadi peserta kongres," jelas Dondokambey.

Kesepakatan untuk kembali menetapkan Ibu Megawati, karena figurnya adalah roh dari PDIP yang terbukti berbagai kebijakan yang dihasilkan menjadikan PDIP dicintai oleh rakyat Indonesia." Kepemimpinan Ibu Megawati sudah terbukti, tidak hanya membesarkan PDIP, tetapi juga mensejahtrakan rakyat Indonesia,"tegasnya.

PDI Perjuangan Sulawesi Utara, dalam menghadapi pelaksanaan Kongres di Bali, akan hadir tidak hanya untuk menjadi peserta Kongres, tetapi lebih dari itu juga adalah untuk bagaimana menjadikan perjuangan yang diamanatkan masyarakat Sulut kepada PDIP dalam tujuan kesejahtraan dan menjadikan Sulut Hebat benar-benar tercapai. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews. Com - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas Perda Pertambangan memberi apresiasi kepada Pemerintah Propinsi lewat Dinas Pertambangan yang telah merampungkan naskah akademik sehingga draf Perda tinggal menunggu untuk ditetapkan.

Dalam rapat pembahasan antara Pansus, Dinas Pertambangan bersama Biro Hukum Selasa (25/6/2019) dibahas pasal yang mengatur Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar diberijan ijin sehingga tidak ada lagi PETI yang beroprasi di Sulut."Perda ini akan lebih berpihak bagi kepentingan masyarakat khususnya para pelaku pertambangan untuk diatur lewat oemberian ijin," jelas Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang.

Juga terkait pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dalam Perda ini juga diatur tentang kewajiban perusahaan tambang yang harus  memberikan 10 persen dari keuntungan untuk PAD." Pembagian hasil 10 persen tidak lagi lewat pemerintah pusat tetapi langsung kepada daerah, ini bertujuan untuk peningkatan PAD," terang Kepala Dinas Pertambangan Sulut BA Tinungki.

Perda Pertambangan yang nantinya ditetapkan ini, bakal menjadi Perda pertama di Indonesia yang mengacu pada Peraturan Mentri (Permen) terbaru." Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak kementrian dan draf yang kita ajukan mendapatkan apresiasi dan dinilai sangat konfrehensip," ungkap Tinungki sambil menjelaskan jika draf Perda Pertambangan Sulut adalah yang terbaik. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Anggota Komisi II DPRD Sulut Edwin Lontoh mendesak pihak Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Pertanian untuk segera merealisasikan penyaluran bantuan bagi kelompok masyarakat yang sudah masuk dalam alokasi anggaran 2018. Hal ini disampaikan Lontoh saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Sulut bersama kedua Dinas yang di gelar Senin (24/6/2019).

Menurutnya ada bantuan untuk kelompok yang materialnya sudah disampaikan kepada pihak penyalur namun karena belum dibayarkan oleh Dinas terkait sehingga bantuan tersebut tidak bisa disalurkan kepada masyarakat lewat kelompok. "Dinas harus menyampaikan secara terbuka apa kendala sehingga bantuan yang seharusnya sudah bisa disalurkan namun tidak bisa direalisasikan." ungkap Lontoh.

Senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut Noldy Lamalo yang meminta pihak dinas dalam pengalokasian anggaran bantuan agar diberikan secara merata kepada kelompok masyarakat yang memang membutuhkan." Bantuan kepada kelompok masyarakat harus sesuai kebutuhan, jangan karena ada kepentingan maka penyaluran dilakukan, padahal tidak sesuai," kata Lamalo.

Terkait realisasi bantuan kepada kelompok nelayan, Kepala Dinas Perikanan Kelautan Sulut Ronal Sorongan menyatakan harusnya sudah direalisasikan, namun terkendala soal pembayaran, ini diakibatkan pihak penyalur belum memenuhi semua kebutuhan kelompok, sehingga pembayaran belum dilakukan." Kontrak pengadaan barang belum sesuai kontrak sehingga realisasi pembayaran belum dapat dilakukan," jelas Sorongan.

Terkait bantuan Hibah maupun Bansos tahun anggaran 2019 sudah diproses, Surat Keputusan menunggu ditandatangani oleh Gubernur dan direncanakan pertengahan bulan Juli 2019 untuk proses lelang. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Meski perolehan Kursi di DPRD Sulut Hasil Pemilu Legislatif 17 April 2019 lalu berkurang dan hanya berhasil mendapatkan 7 kursi, namun Fraksi Partai Golkar bertekat akan membuat gebrakan dengan lebih kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan mengedepankan kepentingan rakyat. 

"Evaluasi dari hasil Pileg 2019, masyarakat mengharapkan kerja nyata yang hasilnya dapat langsung dirasakan, bukan janji yang hanya diucapkan tapi tidak dilaksanakan," kata Rasky Mokodomoit Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut. Juga menurut politisi muda asal daerah Pemilihan Bolaang Mongondow Raya ini, ada banyak PR yang harus dituntaskan dalam tugas sebagai wakil Rakyat di lembaga DPRD Sulut, untuk itu setelah dilantik maka bagi segenap personil Fraksi Golkar yang akan melaksanakan tugasnya untuk periode 2019-2023 akan ditargetkan untuk merealisasikan aoa yang menjadi harapan masyarakat Sulut. "Tupoksi di DPRD Sulut sudah jelas apa yang akan dilaksanakan, dan semua anggota Fraksi akan bekerja maksimal sesuai tupoksi dan target yang ditetaokan secara bersama," terang Raski yang kembali terpilih untuk periode 2019-2023 di DPRD Sulut.

Sebagaimana hasil pleno KPUD Sulut untuk hasil Pileg 2019 Partai Golkar di bawa komando Christinia Euqinia Paruntu selaku Ketua DPD Golkar Sulut, hanya mendapatkan 7 Kursi dari total 9 kursi hasil Pemilu 2015 lalu. (/Jos Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh mengatakan tidak ada keputusan yang memerintahkan akan ada penghitungan suara ulang di Minahasa Selatan. ini ditegaskan Mewoh terkait adanya hasil putusan gugatan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Terkait putusan gugatan sengketa Pilkada khusus untuk caleg DPR-RI dapil Sulut 1, tidak ada penghitungan suara ulang," ungkap Mewoh.

Dari hasil konfirmasi, untuk hasil gugatan sengketa terkait dugaan pelanggaran Pilkada karena terjadi penggelembungan hasil suara sebagaimana yang disangkakan oleh Bawaslu dikabulkan, namun KPU menyatakan tidak ada penghitungan suara ulang." Sampai hari ini belum ada keputusan penghitungan suara ulang di Minahasa Selatan," tegas Mewoh.

Sebagaimana diketahui caleg Anggota DPR-RI dari Partai Golkar Jerry Sambuaga telah melayangkan gugatan ke Bawaslu RI, dan hasil rapat pleno yang dipimpin Ketua Bawaslu RI Abhan diputuskan telah terjadi pelanggaran administrasi hasil rekapitulasi pemilu anggota DPR RI di Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dan diperintahkan untuk melakukan perbaikan Formulir DA1-DPR RI. (/Josh Tinungki)