DPRD Sulut

DPRD Sulut (350)

MINUT, Sulutnews.Com - Ketua Komisi III DPRD Sulut Berti Kapojos Rabu (2/12/2020) melaksanakan masa reses 3 tahun 2020 dengan menggelar kegiatan serap aspirasi masyarakat di Desa Mapanget Kabupaten Minahasa Utara. Pada kegiatan yang dipusatkan dikompleks perumahan Gryah Indah 2 tersebut berhasil dijaring aspirasi warga yang mengusulkan agar pekerjaan jalan yang sementara dilaksanakan yang dibiayai APBD Sulut agar dapat memperhatikan kenyamanan pejalan kaki,

" Pekerjaan pelebaran jalan sudah sangat baik, namun kami berharap ada pembuatan trotoar dibahu jalan agar pejalan kaki merasa nyaman," kata Agus Wulur warga jaga IV.

Juga disampaikan Eva Kaparang yang mengusulkan pemasangan lampu jalan serta pemenuhan kebutuhan Air Bersih bagi warga serta Bea Siswa," Lampu jalan dan ketersediaan air bersih kiranya juga perlu mendapatkan perhatian, karena kami disini sering mati air dan juga saat malam, jalan yang ada dikompleks perumahan kondisinya sangat gelap,dan juga pengusulan dana Bea Siswa apakah masih ada dan bagaimana cara pengajuan," ujar Kaparang yang disambung oleh penyampaian aspirasi terkait pencairan dana Bansos, UMKM yang terkendala, sehingga dibutuhkan kejelasan.

Selain itu hal yang juga patut mendapatkan perhatian dari pemerintah yakni terkait pemasangan paving untuk jalan lorong serta pembuatan drainase," Kondisi kompleks perumahan rawan banjir sehingga dibutuhkan drainase yang memadai agar saluran air terutama saat hujan tidak meluap hingga kebadan jalan dan menyebabkan banjir," ungkap Masye Panekenan.

Terkait aspirasi yang berhasil dijaring Kapojos mengatakan semua program pemerintah OD-SK mencakup dan mengakomodir aspirasi yang disampaikan, dan ada hal prioritas yang direalisasikan tentunya sudah tertata dalam anggaran sehingga pasti ada realisasi," Rancangan program pembangunan sudah disusun dengan baik dan jika aspirasi yang disampaikan masuk dalam anggaran pasti terealisasikan," tegas kapojos.

Direncanakan untuk pelalsanaan masa reses III bilan Desember tahun 2020 oleh Ketua Komosi III bidang Pembangunan DPRD Sulut ini masih akan dilaksanakan disejumlah titik diwilayah Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara dan Kota Bitung.(josh tinungki)

Manado, Sulutnews.com - DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun anggaran 2021 diruang rapat paripurna. Selasa, 24/11/2020.

(*/Adv/Josh)

MANADO, Sulutnews.Com -Komisi II DPRD Sulut memberikan catatan khusus bagi pengelolaan mata anggaran APBD 2019 di Dinas Pertanian Peternakan Provinsi Sulut, hal ini dilakukan setelah komisi yang membidangi Perekonomian tersebut mendapati sejumlah prosedur penggunaan anggaran yang dinilai tidak wajar. Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Rabu (19/8/2020) terungkap jika penyaluran proyek bantuan indukan ternak Babi Betina maupun Jantan, tidak terealisasi dengan baik bahkan menimbulkan persoalan yang terindikasi penyimpangan.

"Dari sisi urgensi dinas berada diposisi sulit yang beresiko terjadi penyimpangan meskipun tujuannya baik, tapi dana digunakan tidak sesuai dengan ketentuan," tegas Wurangian.

Terungkap dalam RDP yang dihadiri Sekertaris Komisi II DPRD Sulut Ivan Lumentut dan Anggota James Tuuk, Ingrid Sondakh, Alfian Bara dan Syeny Kalangi tersebut, menyebut Kepala Dinas bersama Kepala UPT peternakan, mengambil kebijakan dengan melakukan transaksi jual beli atas objek ternak Babi, yang hasilnya direalisasikan untuk membeli pakan, namun laporannya tidak tersaji dalam penggunaan mata anggaran resmi."Sesuai ketentuan dana hasil jual beli ternak masuk PAD, tapi pada kenyataannya tidak disetor ke rekening daerah," jelas Wurangian.

Atas fakta tersebut, Komisi II DPRD Sulut berencana akan menjadwalkan ulang RDP bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi untuk menjelaskan penjelasan Kepala Dinas terkait kebijakan yang berindikasi penyimpangan tersebut."Komisi II akan menjadwalkan ulang RDP' bersama Dinas, karena hari ini Kadis tidak hadir."tutup Wurangian (josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos bersama anggota Netty Agnes Pantouw (NAP), Hengky Honandar dan Ayub Ali Albugis patut mendapatkan apresiasi, pasalnya dalam menjalankan fungsi DPRD terkait Pengawasan benar- benar dilakukan tanpa kompromi, terbukti saat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Jumat (10/7/2020), ke Empat politisi ini menunda RDP dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) karena pihak Dinas, tidak menunjukan rincian kegiatan dan besaran anggaran pada laporan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid 19.

" Hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja komisi dalam membuat laporan tidak merinci kegiatan apa saja dan berapa besar anggaran yang digeser untuk penanganan Covid 19, ini sangat penting mengingat ini adalah anggaran APBD yang pertanggungjawabannya harus jelas" tegas NAP.

Senada dikatakan Hengky Honandar yang juga menyorot laporan yang disampaikan dalam RDP kurang jelas bahkan tidak terukur, karena hanya dilaporkan secara global dan tidak terperinci." Agar laporan dapat diketahui, maka setiap kegiatan harus dicantumkan bersama besaran anggaran, sehingga tidak terkesan asal jadi,"kata Honandar.

Sedangkan Ayub Ali Albugis menanyakan soal Anggaran Dinas ESDM yang meski tidak melaksanakan kegiatan tapi ada pengeluaran biaya." Disaat pandemi Covid 19, semua aktivitas perkantoran diliburkan dan tidak ada kegiatan, tapi dalam laporan ada pembiayaan untuk kegiatan perkantoran, ini patut dipertanyakan," kata Ayub Ali.

Terkait laporan kegiatan yang tidak terperinci, Kepala Dinas ESDM Provinsi Fransiskus Maindoka, menjekaskan, jika laporan kegiatan ada rincian dan berapa besar anggaran dari masing masing kegiatan, tapi itu ada di kantor." Kalau bisa saya mohon ijin untuk diambil dan disrahkan kepada Pimpinan dan anggota DPRD, " jelas Maindoka.

Untuk diketahui, pergeseran anggaran Dinas ESDM untuk penanganan Covid 19, bersumber dari alokasi anggaran APBDtahun 2019 sebesar Rp.3,4 Miliar.(josh tinungki)

Tetap Lakukan Work From Hom di Kondisi New Normal

MANADO,Sulutnews.Com - Meski pemerintah telah memberlakukan New Normal, namun Anggota DPRD Sulut masih menerapkan sistim Work From Home (bekerja dari rumah, guna menerima aduan dan aspirasi publik yang disampaikan.

Seperti yang dilakukan Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) Kamis (9/7/2020) politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menerima aspirasi masyarakat baik yang disampaikan langsung atau lewat sosial media."Work from home akan tetap dilakukan, karena masyarakat lebih mudah menyampaikan."Kerja politik untuk rakyat adalah kewajiban bagi setiap Anggota DPRD, dan agar lebih efektif, koordinasi bersama rekan-rekan anggota DPRD dan Mitra kerja Komisi IV terkait urusan internal dan kerja pelayanan kepada publik, juga penting dilakukan." tegas MJP

Adapun aspirasi dan aduan yang disampaikan melalui akun sosial media MJP yakni terkait perhatian terhadap tenaga kesehatan khususnya dokter residen yang mengurus pasien Covid 19, berupa dampak paparan virus Covid 19 terhadap peserta program Pendidikan Dokter Spesialis di RSUD Prof. R.D Kandou Manado yang terkendala soal pelayanan, juga permohonan dan tindak lanjut terkait penundaan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) dalam masa pandemic Corona Virus Desease." Kami akan segera menindaklanjuti aspirasi ini, dan berkoordinasi dengan beberapa pihak guna mendapatkan solusi bagi para tenaga kesehatan dan dokter residen.(josh tinungki)

DPRD Sulut Telah Sampaikan Surat Penolakan ke Pemerintah Pusat

MANADO, Sulutnewa.Com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengatakan, usulan penolakan terhadap kebijakan dua Mentri yakni Mentri Perdagangan dan Mentri Keuangan yang akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi produksi Pertanian termasuk Cengkih, Pala dan Kopra yang menjadi komoditi andalan rakyat Sulut, telah disampaikan ke Pemerintah Pusat, dan saat ini masih menunggu, karena draf Undang- undang atas kebijakan tersebut sementara digodok oleh DPR-RI.

Menurutnya jika PPN diberlakukan terhadap hasil komoditi pertanian, maka untuk transaksi diatas 4,8 ton, Pengusaha akan Kena Pajak dan itu wajib pungut." Tidak akan ada pengusaha yang berani mengambil resiko dan ini jelas menjadikan harga komoditi seperti Cengkih, Pala dan Kopra akan terus merosot turun dan tentunya merugikan petani," kata Angouw.

Politisi PDIP ini juga mengatakan, kebijakan PPN kalau diberlakukan harusnya ditujukan untuk kelompok pengusaha besar yang mengelola Sawit dan Karet, karena dilakukan oleh perusahaan yang memiliki modal besar." Selain tidak diproduksi dalam skala kecil, Sawit dan Karet juga tidak dikelolah langsung oleh petani sehingga tidak mempengaruhi ekonomi masyarakat," tegas Angouw.

Seperti diketahui, jika PPN jadi diberlakukan maka dampaknya akan dirasakan oleh petani, karena harga jual hasil produksi pertanian terutama Cengkih, Pala, Kopra dan Fanili akan anjlok dan merugikan petsni kecil.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh menegaskan, mengingat tidak bisa diprediksi sampai kapan Pandemic Covid 19 akan berlangsung, maka diharapkan pemerintah Kabupaten Kota dapat menjalani era New Normal dengan mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) 40 tahun 2020 tentang tatanan New Normal.

"New Normal sama dengan, beradaptasi dengan kondisi yang baru dengan regulasi yang baru. Sehingga membuka berbagai aktifitas masyarakat tidak sekedar dibuka tetapi wajib memberlakukan protokol kesehatan, seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan serta melakukan pengukuran suhu badan dengan alat yang disesiakan," kata Kaloh.

Juga kata politisi PDIP ini, jika pemerintah setempat melakukan proteksi yang berlebihan sehingga terkesan mengabaikan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, maka dikuatirkan akan menimbulkan persoalan baru yang justru lebih berbahaya dari virus Covid 19." Secara pshikologis jika orang terlalu dikekang dengan aturan yang seharusnya tidak perlu, pasti akan timbul rasa stres, dan itu akan lebih berbahaya dan bisa menimbulkan dari virus baru seperti lapar," tegas Kaloh.

Seperti diketahui, Kapolri telah mencabut maklumat terkait larangan orang berkumpul, juga Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan Pergub tentang tatanan New Normal, serta organisasi Gereja telah mengeluarkan edaran tentang tata cara beribadah." Semua sudah jelas dan telah diatur, tergantung bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan dalam menjalani tatanan hidup New Normal,"pungkas Kaloh.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Anggota DPRD Sulut Kristo Ivan Lumentut menyambut baik kebijakan Pemerintah Kota Manado, yang telah memberi ijin oprasional Mall dan aktifitas beribadah di Gereja, Mesjid, Wihara dan tempat ibadah umat beragama di Kota Manado. Menurutnya dengan kebijakan tersebut maka harapan masyarakat yang berharap dapat menjalani era baru atau New Normal dengan kembali beraktifitas bisa terjawab.

" Sebagai wakil rakyat kami memberi apresiasi keoada Pemerintah Kota Manado, namun demikian bagi pengelola Mall dan juga pengurus Gereja, Mesjid, wihara dan tempat tempat ibadah yang ada, tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena dengan begitu, selain mendukung himbauan pemerintah, kita juga dapat memproteksi penyebaran virus secara mandiri," kata politisi muda partai Demokrat Sulut ini.

Juga Sekertaris Komisi II bidang Ekonomi Keuangan DPRD Sulut ini mengatakan, meski telah mendapatkan ijin, tapi jika ditemukan ada pihak yang melanggar protokol kesehatan, maka perlu diberikan sangsi dengan mencabut ijin dan menghentikan semua aktifitas yang dilakukan."Perlu ada sangsi, agar semua dapat terhindar dari pandemi virus Covid 19," tegas Kristo Lumentut.

Sebagaima diketahui, Maklumat Kapolri terkait larangan orang berkumpul dan menggelar ivent telah dicabit dan Pemerintah Provinsi pun telah mengeluarkan Pergub tentang petujuk pelaksanaan aktifitas new Normal, bahkan organisasi Gereja lewat Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa telah mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan ibadah.(josh tinungki)

Manado,Sulutnews.Com - Meski ditengah situasi Pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Wilayah Sulawesi Utara, namun ini tak menjadikan Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut yang didampingi Sekertariat DPRD untuk memikirkan nasib rakyat.

Terbukti sejumlah agenda penting terus dilaksanakan, seperti Rapat Paripurna, Rapat Pimpina, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Penyusunan Ranperda, Rapat Pembahasan Pertanggung-jawaban APBD, Rapat Dengar Pendapat bahkan kunjungan lapangan. Melihat dan menyapa dan mendengar suara rakyat.

Dalam pelaksanaan semua kegiatan DPRD tetap menerapkan protokol Covid 19.

"Semua pelaksanaan agenda turun lapangan, maupun kegiatan rapat di kantor, DPRD tetap menerapkan Protokol Covid 19, ini dilakukan agar aman dari virus," jelas Angouw

Dalam peran pelaksanaan Fungsi legislasi, Penganggaran dan Pengawasan tetap dijalankan. "Komitment bersama rakyat, tetap dilaksanakan agar dalam menghadapi Era new normal dan semoga akan semakin sejahtera dalam naungan Tuhan Pencipta semesta," pungkas Angouw.(Josh/ADV)