DPRD Sulut

DPRD Sulut (281)

Manado, Sulutnews.Com - Personil Komisi IV DPRD Sulut Melki Yakhin Pangemanan dalam laporan kerja harian menyampaikan sejak Kamis (23/01/2020) telah melaksanakan kunjungan dalam rangka konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Tenagakerja RI di Jakarta.

Dalam kunjungan kerja yang dipimpin langsung Ketua Komisi Braien Woworuntu bersama anggota Komisi IV DPRD diantaranya Richard Sualang, Careq Runtu, Melisa Gerungan tersebut diterima enam pejabat Kementrian diantaranya Aries H, Fenny Melisa, Fitroh, Yustianto, Rini Hardwiyanti dan Tri Wijayanto.

Adapun hasil penjelasan dan informasi yang disampaikan kepada Komisi IV DPRD Sulawesi Utara tentang Omnibus Law yang adalah aturan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global."Omnibus Law terdiri dari 11 kluster dan 3 kluster yang terkait dengan tenaga kerja yaitu, kluster 2 persyaratan investasi, kluster 3 ketenagakerjaan dan kluster 8 pengenaan saksi," jelas Pangemanan.

Pada pertemuan tersebut juga diungkap terkait program pelatihan vokasi, skilling bagi pencari kerja lewat pelatihan di BLK. Re-skilling; korban PHK, untuk pekerja yang ingin mendapatkan ketrampilan baru. Up-skilling; peningkatan keahlian dan pengembangan kompetensi SDM."Program pelatihan di BLK lewat magang dalam dan luar negeri,fasilitas ini mencakup biaya pelatihan dan insentif pasca training,"ungkap Pangemanan

Sebagaimana diketahui BLK yang ada di Sulawesi Utara terdiri dari BLK Bitung, BLK Tondano, BLK Minahasa Utara yang di koordinir oleh BLK Ternate sebagai BLK pemerintah pusat, karena di Sulawesi Utara belum ada BLK pemerintah pusat.(josh tinungki)

Sosialisasi Disampaikan "Murni Program Pemprov Sulut"

Manado, Sulutnews.Com - Temuan lapangan hasil kunjungan tiga personil Komisi IV DPRD Sulut asal daerah pemilihan Bolmong Raya, masing-masing Yusra Alhabsyi, Nursiwin Dunggio dan I Nyoman Sarawa saat menggelar dialog bersama jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondouw Kamis (23/01/2020) yang menyatakan mereka belum mengetahui jika ada program BPJS bagi pekerja sosial patut dipertanyakan, pasalnya BPJS Tenaga Kerja adalah program jaminan yang diselenggarakan secara Nasional oleh Pemerintah sejak tahun 2018 lalu dan sudah ada yang menerima uang pertangungan. .

"BPJS tenaga kerja adalah program pemberian jaminan yang diselenggarakan secara Nasional, dan ini murni program Pemerintah pusat sejak tahun 2018 dan bukan produk pemerintah daerah,"tegas Yusra.

Terkait program BPJS Tenagakerja bagi pekerja sosial keagamaan, adalah implementasi atas jaminan yang diperuntukan bagi Pendeta, Pelsus, Ustad, juga pekerja gereja dari semua denominasi gereja dan Pimpinan agama yang diakui oleh Pemerintah."Upaya pemberian jaminan bagi pekerja sosial keagamaan adalah program pemerintah propinsi Sulawesi Utara, dengan menggunakan dana APBD Sulut, bukan anggaran pribadi." ungkap Yusra menambahkan.

Realisasi program BPJS Tenaga kerja bagi pekerja sosial keagamaan di wilayah Bolaang Mongondouw hingga tahun 2019 sudah mengkaver kurang lebih 1.206 peserta pekerja sosial keagamaan yang tersebar di Wilayah Bolmong Raya."Sejak program ini diluncurkan tahun 2018, kami (Disnaker propinsi-Red) giat melakukan sosialisasi, tidak benar jika, program BPJS Tenaga kerja bagi pekerja sosial di wilayah Bolmong Raya ada yang tidak mengetahui," kata Erny Tirajoh Kadisnaker Sulut.

Sebagaimana data yang ada pelaksanaan program BPJS Tenaga kerja bagi pekerja sosial keagamaan di Sulut, hingga tahun 2020 ini telah mencapai 75.780 dengan total iuran sebesar Rp 3 Miliar per tahun .(josh tinungki)

Angouw : Dinas Kesehatan Harus Lakukan Deteksi

Manado, Sulutnews.Com - Tingginya kunjungan turis asal China ke Sulawesi Utara, patut juga diwaspadai pasalnya terdeteksi penyebaran Virus Corona saat ini sudah masuk ke wilayah Sulawesi Utara. Terkait hal ini, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw berharap agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lewat Dinas Kesehatan dapat melakukan antisipasi penyebaran virus Corona.

"Dinas Kesehatan harus segera melakukan deteksi dan jika sudah ada maka perlu diambil tindakan pencegahan," kata Angouw.

Politisi PDIP yang respek dengan persoalan rakyat ini mengatakan, bicara soal virus tentu adalah sesuatu yang membahayakan karena terbukti ketika wabah Virus Corona akan memicu kebangkitan penyakit SARS yang menular dan berbahaya bagi manusia."Tindakan pencegahan termasuk meningkatkan disinfeksi pesawat terbang dan pemeriksaan penumpang asal China yang menjadi pusat virus Corona perlu dilakukan," tegas Angouw. .

Corona adalah kelompok virus menyebabkan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) yang menyerang manusia dan pernah menjangkiti 8.098 orang di China dan sejak wabah itu meluas pada tahun 2002. Tercatat sudah 774 orang meninggal dunia.

Dan salah satu gejalanya adalah Panas, Gangguan Pernapasan, yang paling awal yang bisa dideteksi adalah dengan thermal scan.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Personil Komisi IV DPRD Sulut Richard Sualang mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan agar dapat dinaikkan. Menurutnya ini penting dilakukan mengingat kebutuhan serapan anggaran untuk menjamin kesejahtraan bagi para Pendeta, Pelsus dan Ulama masih sangat kecil dibandingkan dengan serapan nggaran disektor lain.

"Pemberian jaminan bagi para hamba Tuhan ini merupakan sesuatu yang memiliki nilai religius dan ini penting untuk dilakukan," kata Sualang saat Rapat Dengar Pendapat bersama BPJS Ketenaga Kerjaan, Senin (20/1/2020).

Politisi PDIP ini juga mengatakan, menaikan jaminan BPJS Ketenaga kerjaan tidak akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) habis." Kita patut memberi apresiasi kepada Gubernur Olly Dondokambey yang telah mengeluarkan kebijakan pemberian jaminan bagi pekerja sosial keagamaan dan hal ini perlu terus didorong untuk lebih ditingkatkan," tegas Sualang.

Usulan menaikan BPJS Ketenaga kerjaan bagi pekerja sosial keagamaan berlaku untuk semua golongan agama dan jika hal ini berlaku maka setiap tahun hibah APBD akan mengalokasikan dana sebesar Rp 5 Milyar, dengan nilai pertangungan sebesar Rp 42 Juta per orang.

Sebagaimana diketahui sejak tahun 2018 pemerintah propinsi telah mengalokasikan dana hibah lewat APBD sebesar Rp 3 Miliar guna membayar subsidi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan di Provinsi Sulawesi bagi 75.780 pekerja sosial lintas agama.(Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian (JAK) mensuport rencana pembangunan jalan lingkar Danau Tondano, hal ini disampaikan JAK saat komisi III DPRD Sulut melakukan RDP dengan Dinas Pemukiman Sarana dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) dan BPJN XV, Kamis (16/1/2020).

"Sejak masih Anggota DPRD Minahasa rencana pembangunan jalan lingkar Danau Tondano sudah disosialisasikan, dan ternyata hal ini masih akan dilaksanakan oleh Balai Jalan. Harapan kami proyek ini dapat terealisasi," kata Bendahara DPD Partai Golkar Sulut ini.

Juga dIingatkan kepihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) bahwa dalam membangun jalan lingkar Danau Tondano butuh perhatian serius karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dimana seputaran Danau Tondano sudah banyak berdiri rumah penduduk."Penduduk sekitar selain menggantungkan hidup dari hasil Danau Tondano, juga dari pertanian, sehingga perlu diperhatikan, agar tidak terkendala,"kata JAK.

Sebagaimana rencana pembangunan tahun 2020, pengerjaan jalan lingkar Danau Tondano akan segera direalisasikan dan saat ini tinggal menunggu progres. Dimana alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp.2,5 Milyar sudah tersedia. (josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Permintaan Anggota Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Sulut Imelda Novita Rewa (INR) yang ingin diberikan fasilitas Lemari Es (Kulkas) menjadi hal terlucu dalam sejarah DPRD Sulut.

Saat gelar rapat dengar pendapat dengan Sekretariat DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (15/1/2020). Imelda Rewa menyampaikan beberapa hal mulai dari administrasi dan dana reses, perjalanan dinas, agenda-agenda kerja, anggaran kehumasan, termasuk meminta pihak Sekertariat untuk memberikan fasilitas berupa lemari es untuk diletakkan di ruang kerja pribadi.

“Saya ingin bertanya apa hanya anggota Komisi I yang tidak difasilitasi kulkas di ruang kerja. Begitu juga dengan laptop,” ungkap politisi PDIP yang akrab disapa dengan INR itu.

Selain itu, ia juga mempertanyakan pengadaan botol minuman atau yang lebih dikenal dengan sebutan tumblr yang pernah disinggungnya saat rapat kerja perdana Komisi I dan Sekretariat DPRD di tahun 2019 lalu. INR juga meminta kue-kue yang ‘bermerek’ untuk disediakan di rapat-rapat kerja anggota dewan.

“Kalau kue kali ini (kue yang disajikan di rapat dengar pendapat Komisi I dan Sekretariat DPRD, red) bagus. Ada di dalam dus yang ada cap-nya. Sebelumnya tidak,” sorot Kebetulan kue-kue yang disajikan Sekretariat DPRD berada dalam dus dari brand kue ternama di Manado.

Ia juga mengingatkan agar staf komisi/staf pendamping dari Sekretariat DPRD agar sigap dalam mengurus perjalanan dinas dirinya dan anggota dewan lainnya.

Terkait dengan permintaan INR, Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu SH MSi menjelaskan bahwa untuk pengadaan laptop, tidak untuk anggota dewan. Karena untuk masalah administrasi, adalah pekerjaan staf Sekretariat DPRD.

“Untuk kulkas juga tidak. Anggota dewan yang ada kulkas di ruang kerja, itu beli sendiri,” jawab Kawatu.

Menanggapi permintaan fasilitas Kulkas oleh Anggota DPRD Sulut tersebut, pengamat politik Sulut Taufik Tumbelaka mengatakan, permintaan fasilitas adalah hal wajar dan tidak dilarang selama hal itu sesuai ketentuan, namun yang menjadi lucu ketika ada Anggota Dewan yang ingin Dibelikan Kulkas. "Anggota DPRD Sulut dipilih untuk memikirkan kebutuhan rakyat, bukan meminta kepentingan pribadi yang tidak masuk akal," tegasnya.

Pada rapat tersebut, tak hanya INR yang menyampaikan permintaan, sejumlah anggota Komisi I juga meminta penjelasan soal agenda reses dan penggunaan dana reses agar di kemudian hari tidak menyalahi aturan yang sudah ada. Mereka juga mempertanyakan soal mekanisme penggunaan asuransi kesehatan. Seperti yang disampaikan Muslimah Mongilong dan Winsulangi Salindeho, Fabian Kaloh serta lainnya.

Rapat dengar pendapat yang digelar di ruang rapat I itu dipimpin Ketua Komisi I, Vonny Paat dan dihadiri jajaran Sekretariat DPRD Sulut.(josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Anggota Komisi IV DPRD Sulut yang membidangi Pendidikan Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mengecam keras tindakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Sulawesi Utara yang melakukan penggantian jabatan Kepala Sekolah hanya dalam jedah waktu Dua Jam. Menurutnya jika alasan penggantian pejabat  hanya karena alasan pengeteikan nama ini patut dipertanggungjawabkan.

"Penggantian pejabat dengan alasan kesalahan pengetikan setelah dua jam dilantik, adalah sesuatu yang fatal apalagi ini menyangkut jabatan, BKD harus bertanggungjawab," tegas MJP.

Juga Anggota Fraksi PDIP ini mengatakan, jika benar alasan salah ketik nama menjadi pembenaran, maka ini menjadi preseden buruk dan ini menjadi pertanda sistem administrasi BKD propisi buruk dan ini bukan hal sepele tapi ini persoalan yang sangat penting dan krusial."Administrasi buruk seperti ini, bisa saja, berimplikasi pada hasil kinerja yang kurang baik." tegas MJP.

Hal yang sama juga disampaikan MJP kepada Dinas Pendidikan Daerah yang diminta untuk memberikan klarifikasi terkait apa benar terjadi ada salah pengetikan nama atau ada u sur politis yang sengaja disusupi." Proses penggantian jabatan telah melewati mekanisme dan analisa, jika terjadi salah pengetikan nama ini perlu ada penjelasan," kata MJP.

Sebagaimana diberitakan beberapa waktu lalu telah dilakukan pelantikan terhadap 65 kepala SMA dan SMK se-Sulawesi Utara oleh Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw dimana Kepala SMK Negeri 1 Bitung dan SMK Negeri 5 Bitung. Rompas Maxi Frans Absalon, pada pelantikan malam itu di Ruangan Mapalus Kantor Gubernur akan bergeser sebagai Kepala SMK 1 Bitung. Diapun telah berdiri dengan 198 pejabat lainnya yang dilantik untuk diambil sumpah dan janji.

Ironisnya, dua jam usai pelantikan dirinya dipanggil pihak BKD Sulut untuk dipindahkan ke tempatnya semula sebagai Kepala SMK Negeri 5 Bitung. Padahal dirinya dilantik berdasarkan SK Gubernur nomor 821.1/BKD/SK/3/2020 tertanggal 7 Januari 2020 menjabat Kepala SMKN 1 Bitung menggantikan kepsek yang lama, Treesia L Tengker yang saat ini telah menjadi pengawas.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Mengawali pelaksanaan tugas kegiatan di tahun 2020, pihak Sekertariat DPRD Sulut menggelar penandatanganan fakta integritas kepada seluruh pejabat yang ada di lingkup sekertariat DPRD Sulut.

Pada kegiatan yang digelar Kamis (09/01/2020) Sekertaris DPRD Sulut Gledy Kawatu menjelaskan penandatanganan fakta integritas adalah mekanisme yang wajib dilakukan oleh semua perangkat daerah sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo."Ini merupakan roadmap birokrasi nasional dengan substansi pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme." jelas Kawatu kepada wartawan.

Juga dijelaskan Kawatu, untuk sekertariat DPRD Sulut penandatanganan Fakta Integritas dilakukan kepada semua pejabat, agar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan target." Semua pejabat dilingkup sekertariat DPRD Sulut telah menandatangani fakta integritas dan siap melaksanakan tugas yang dipercayakan," pungkas Kawatu

Sejumlah pejabat sekertariat yang menandatangani fakta integritas masing-masing John H Paerunan Kabag Umum, Ronny Geru Kabag Persidangan, Damy R S Tendean Kabag Keuangan, Elisabet N Sualang Kasub Administrasi dan Kesekertariatan, Maxy Tenda Kasub Rumah Tangga dan Perlengkapan, Gladly st Talaiwo, Kasub Persidangan, Jouke C Pua Kasub perundangan dan aspirasi masyarakat, Meita N Moniung Kasub Verifikasi dan Pembayaran Ockta Lapian Kasub, penyusunan program Anggaran dan pelaporan.(Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Tahun 2020 adalah tahun politik yang tentunya bakal menimbulkan berbagai dinamika yang jika tidak disikapi dengan bijak akan berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan, terkait hal ini Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menyampaikan pesan damai bagi segenap masyarakat Sulawesi Utara agar menjaga persatuan.

Menurutnya pesta demokrasi Pilkada jangan sampai menghilangkan tali silaturahmi, sehingga menjadikan kita tidak saling tegur sapa antar sesama. "Mari kita jaga kebersamaan dalam kerukunan yang sudah terbina selama ini, agar kita tetap damai dalam kita mengisi pembangunan untuk menuju Sulut yang Hebat," kata Angouw.

Politisi PDIP ini juga mengatakan jika ingin terkenal jangan  menghina orang lain ataupun melakukan hal - hal yang menjatuhkan orang lain dengan cara yang tidak sepatutnya," Mari menonjolkan kemampuan diri agar mendapatkan apresiasi sehingga dapat diberikan penghargaan oleh masyarakat," tegas Angouw.

Sebagai salah satu kader yang digadang masuk dalam Pilwako Kota Manado ini juga berharap kerukunan, kedamaian yang digabungkan lewat slogan Torang Samua Ciptaan Tuhan, kiranya menjadi jaminan untuk terus menjaga agar Sulawesi Utara semakin Hebat.(Josh Tinungki).

Manado, Sulutnews.Com - Anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mengatakan, kebijakan rolling jabatan Kepala Sekolah yang baru saja digelar Pemerintah Propinsi  diharapkan lebih memacu peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Utara.

Menurutnya, prestasi pendidikan Sulut yang berada dirangking bawah menunjukan ada sesuatu yang perlu diperbaiki."Kita harus ojektif melihat bahwa persoalan bukan hanya ditingkat elit tetapi bagaimana membenahi persoalan yang terjadi ditingkat bawah," tegas MJP.

Politisi PSI yang selalu peduli dengan persoalan rakyat ini juga mengatakan, sebagaimana fakta yang terjadi saat ini, jika masih banyak keluhan masyarakat terutama menyangkut kurangnya  tenaga pendidik yang memiliki kwalitas SDM, juga fasilitas pendidikan yang belum memenuhi standar sehingga menjadikan proses belajar mengajar tidak menjangkau standar mutu yang diharapkan."Banyak lulusan yang secara kwalitas tidak dapat bersaing akibat rendahnya SDM yang dipengaruhi oleh mutu pengajar yang rendah," kata MJP.

Hal mendasar yang perlu dilakukan agar pendidikan di Sulut tidak kalah kwalitas yakni tidak hanya pada melakukan rolling pejabat kepala sekolah tapi juga melihat pada dasar pendidikan yakni sistim belajar mengajar yang didukung dengan SDM guru yang handal serta fasilitas pendidikan yang sesuai standar mutu." Sistim atau standar pendidikan yang berorientasi pada prestasi serta penanaman nilai Pancasila menjadi hal utama yang wajib dilakukan," pungkas MJP.(Josh Tinungki)