Foto : Rapat pembahasan Pansus Perda Pertambangan bersama Dinas terkait Foto : Rapat pembahasan Pansus Perda Pertambangan bersama Dinas terkait

Perda Pertambangan Untuk Kemaslahatan Rakyat

Written by  Josh Tinungki Jun 25, 2019

Manado, Sulutnews. Com - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas Perda Pertambangan memberi apresiasi kepada Pemerintah Propinsi lewat Dinas Pertambangan yang telah merampungkan naskah akademik sehingga draf Perda tinggal menunggu untuk ditetapkan.

Dalam rapat pembahasan antara Pansus, Dinas Pertambangan bersama Biro Hukum Selasa (25/6/2019) dibahas pasal yang mengatur Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar diberijan ijin sehingga tidak ada lagi PETI yang beroprasi di Sulut."Perda ini akan lebih berpihak bagi kepentingan masyarakat khususnya para pelaku pertambangan untuk diatur lewat oemberian ijin," jelas Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang.

Juga terkait pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dalam Perda ini juga diatur tentang kewajiban perusahaan tambang yang harusĀ  memberikan 10 persen dari keuntungan untuk PAD." Pembagian hasil 10 persen tidak lagi lewat pemerintah pusat tetapi langsung kepada daerah, ini bertujuan untuk peningkatan PAD," terang Kepala Dinas Pertambangan Sulut BA Tinungki.

Perda Pertambangan yang nantinya ditetapkan ini, bakal menjadi Perda pertama di Indonesia yang mengacu pada Peraturan Mentri (Permen) terbaru." Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak kementrian dan draf yang kita ajukan mendapatkan apresiasi dan dinilai sangat konfrehensip," ungkap Tinungki sambil menjelaskan jika draf Perda Pertambangan Sulut adalah yang terbaik. (/Josh Tinungki)