Foto : Wakil Ketua DPRD Sulut Vicktor Mailangkay saat menjaring aspirasi masyarakat Malalayang Foto : Wakil Ketua DPRD Sulut Vicktor Mailangkay saat menjaring aspirasi masyarakat Malalayang

Wakil Ketua DPRD Sulut Gelar Masa Reses di Malalayang

Written by  Apr 05, 2021

Persoalan Banjir dan Status Kepemilikan Tanah Menjadi Hal Utama Yang Harus Diselesaikan

MANADO, Sulutnews.Com - Wakil Ketua DPRD Sulut Vicktor Mailangkay mulai menggelar Masa Reses tahun 2021 guna menjaring aspirasi masyarakat yang ada di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado. Pada kegiatan yang silaksanakan Senin (5/4/2021) di Kelurahan Malalayang Lingkungan VII Kecamatan Malalayang I Timur tersebut berhasil dijaring aspirasi terkait pengendalian banjir. Sebagaimana disampaikan warga sekitar, keberadaan sungai Air Panas yang melintas permukiman warga tidak lagi dalam kondisi baik ada banyak bagian pinggiran sungai ketika hujan datang tidak mampu lagi menahan luapan air sehingga menyebabkan bencana banjir, buktinya pada Bulan Maret ketika hujan deras yang melanda Kota Manado, lokasi lingkungan VII mengalami bencana banjir yang menyebabkan adanya korban jiwa.

" Kami berharap ada perhatian dari pemerintah, sebab kondisi daerah aliran sungai sangat rawan terjadi banjir dan hal ini sangat menguatirkan kami;" ungkap warga.

Selain bencana banjir dan tanah longsor, aspirasi yang juga perlu segera mendapatkan perhatian untuk diselesaikan yakni terkait kepemilikan lahan perumahan yang saat ini ditempati warga,. Lokasi yang awalnya milik dari Keluarga Wuwungan-Londa kemudian berpindah tangan ke Vicktor Rantung yang kemudian dibangun perumahan oleh PT Empat Mutiara, meski masyarakat yang menempati lahan tersebut telah membayar dan diakui oleh pemilik lahan, namun pihak PT Empat Mutiara menuding warga telah melakukan tindakan penyerobotan." Upaya musyawarah sudah kami lakukan namun sampai hari ini belum mendapatkan titik temu," kata Hans Ruata warga pemilik lahan.

Terkait aspirasi tersebut Wakil Ketua DPRD Sulut Vicktor Mailangkay mengatakan  semua akan ditempatkan sesuai kewenangan, dan terkait kepentingan rakyat yang memdesak itu harus jadi prioritas sehingga masaalah yang dihadapi oleh masyarakay dapat terselesaikan dengan baik." Akan dilihat jika aspirasi yang disampaikan menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan langsung ditangani, tetapi jika aspirasi menjadi kewenangan pemerintah Kota itu akan dilakukan koordinasi untuk dicarikan jalan keluar agar persoalan yang dihadapi warga dapat diselesaikan," kata Mailangkay.

Dalam kaitan pelaksanaan masa reses 45 Anggota DPRD Sulut mulai 5 -11 April 2021 akan turun ke Daerah Pemilihan masing- masing guna menjaring aspirasi dari masyarakat.(josh tinungki)