Foto Raski dan MJP Foto Raski dan MJP

Polemik Penetapan Perda Covid 19 Anggota DPRD Sulut Saling Adu Argumentasi

Written by  Feb 22, 2021

Mokodompit : Bahasa MJP Dinilai Arogan dan Anggap Enteng Fraksi Golkar

MANADO,Sulutnews.Com - Tidak terima serta menilai bahasa yang digunakan Sekertaris Pansus DPRD Sulut pembahas Perda Covid 19 Melky Jakhin Pangemanan (MJP) dinilai arogan, membuat Ketua dan Anggota Fraksi Partai Golkar melakukan aksi Wolk Out. Langka WO diambil FPG karena menilai apa yang disampaikan jika tanpa FPG, Perda Covid 19 tetap akan ditetapkan.

"Sebenarnya ini bukan terkait Ranperda Covid 19, sebab sikap Fraksi Golkar sudah jelas dan disampaikan diawal rapat sangat mendukung, tetapi karena bahasa yang digunakan MJP ini sampai berani menyebut tanpa FPG ranperda ini bisa dilanjutkan, adalah bahasa arogan yang tidak bisa diterima oleh FPG, dimana kami merasa tidak lagi dibutuhkan dalam rapat tersebut," tegas Raski Mokodompit Kerua Fraksi Golkar DPRD Sulut.

Juga kata Rasky bahasa arogan yang menganggap diri paling benar adalah sikap yang justru bisa menjatuhkan wibawa DPRD, pasalnya selain pembahasan Ranperda dilakukan tergesa-gesa karena ada sejumlah pasal yang dinilai memberatkan masyarakat, juga draf perda hasil rumusan Pansus belum disampaikan ke Gubernur sebagai pihak yang nantinya bertanggungjawab atas pelaksanaan Perda Covid." Bisa dibayangkan jika perda yang terkesan dipaksakan itu, nantinya bakal membuat masyarakat Sulut semakin sulit ditengah situasi sulit akibat pandemi Covid 19, dan tiba- tiba DPRD yang adalah representasi rakyat justru menetapkan regulasi dengan alasan penanganan tetapi justru membuat masyarakat Sulut tertekan, " ungkap Mokodompit.

Sementara itu menanggapi tudingan tersebut MJP lewat catatannya menyampaikan, <span;>sikap politik Fraksi Partai Golkar. Perlu diingat bahwa tahapan pembahasan sudah selesai. Ada dimana waktu tahap pembahasan?

Harus disiplin prosedur. Secara formal kita telah penuhi. Pembahasan sudah selesai dan hasil fasilitasi dari Kemendagri telah ditindaklanjuti dalam rapat sinkronisasi dan pendapat akhir fraksi telah diterima. Kalau Fraksi Partai Golkar tidak setuju dengan Ranperda tersebut itu pilihan politik mereka. " Intinya kita butuh produk hukum daerah dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Sulawesi Utara," tegas MJP.

Terkait penetapan Ranperda Penanganan Covid 19, masih ditunda sambil menunggu laporan tim paansus.(josh tinungki)