Manado, Sulutnews.Com - Personil Komisi IV DPRD Sulut Melki Yakhin Pangemanan dalam laporan kerja harian menyampaikan sejak Kamis (23/01/2020) telah melaksanakan kunjungan dalam rangka konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Tenagakerja RI di Jakarta.

Dalam kunjungan kerja yang dipimpin langsung Ketua Komisi Braien Woworuntu bersama anggota Komisi IV DPRD diantaranya Richard Sualang, Careq Runtu, Melisa Gerungan tersebut diterima enam pejabat Kementrian diantaranya Aries H, Fenny Melisa, Fitroh, Yustianto, Rini Hardwiyanti dan Tri Wijayanto.

Adapun hasil penjelasan dan informasi yang disampaikan kepada Komisi IV DPRD Sulawesi Utara tentang Omnibus Law yang adalah aturan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global."Omnibus Law terdiri dari 11 kluster dan 3 kluster yang terkait dengan tenaga kerja yaitu, kluster 2 persyaratan investasi, kluster 3 ketenagakerjaan dan kluster 8 pengenaan saksi," jelas Pangemanan.

Pada pertemuan tersebut juga diungkap terkait program pelatihan vokasi, skilling bagi pencari kerja lewat pelatihan di BLK. Re-skilling; korban PHK, untuk pekerja yang ingin mendapatkan ketrampilan baru. Up-skilling; peningkatan keahlian dan pengembangan kompetensi SDM."Program pelatihan di BLK lewat magang dalam dan luar negeri,fasilitas ini mencakup biaya pelatihan dan insentif pasca training,"ungkap Pangemanan

Sebagaimana diketahui BLK yang ada di Sulawesi Utara terdiri dari BLK Bitung, BLK Tondano, BLK Minahasa Utara yang di koordinir oleh BLK Ternate sebagai BLK pemerintah pusat, karena di Sulawesi Utara belum ada BLK pemerintah pusat.(josh tinungki)

Sosialisasi Disampaikan "Murni Program Pemprov Sulut"

Manado, Sulutnews.Com - Temuan lapangan hasil kunjungan tiga personil Komisi IV DPRD Sulut asal daerah pemilihan Bolmong Raya, masing-masing Yusra Alhabsyi, Nursiwin Dunggio dan I Nyoman Sarawa saat menggelar dialog bersama jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondouw Kamis (23/01/2020) yang menyatakan mereka belum mengetahui jika ada program BPJS bagi pekerja sosial patut dipertanyakan, pasalnya BPJS Tenaga Kerja adalah program jaminan yang diselenggarakan secara Nasional oleh Pemerintah sejak tahun 2018 lalu dan sudah ada yang menerima uang pertangungan. .

"BPJS tenaga kerja adalah program pemberian jaminan yang diselenggarakan secara Nasional, dan ini murni program Pemerintah pusat sejak tahun 2018 dan bukan produk pemerintah daerah,"tegas Yusra.

Terkait program BPJS Tenagakerja bagi pekerja sosial keagamaan, adalah implementasi atas jaminan yang diperuntukan bagi Pendeta, Pelsus, Ustad, juga pekerja gereja dari semua denominasi gereja dan Pimpinan agama yang diakui oleh Pemerintah."Upaya pemberian jaminan bagi pekerja sosial keagamaan adalah program pemerintah propinsi Sulawesi Utara, dengan menggunakan dana APBD Sulut, bukan anggaran pribadi." ungkap Yusra menambahkan.

Realisasi program BPJS Tenaga kerja bagi pekerja sosial keagamaan di wilayah Bolaang Mongondouw hingga tahun 2019 sudah mengkaver kurang lebih 1.206 peserta pekerja sosial keagamaan yang tersebar di Wilayah Bolmong Raya."Sejak program ini diluncurkan tahun 2018, kami (Disnaker propinsi-Red) giat melakukan sosialisasi, tidak benar jika, program BPJS Tenaga kerja bagi pekerja sosial di wilayah Bolmong Raya ada yang tidak mengetahui," kata Erny Tirajoh Kadisnaker Sulut.

Sebagaimana data yang ada pelaksanaan program BPJS Tenaga kerja bagi pekerja sosial keagamaan di Sulut, hingga tahun 2020 ini telah mencapai 75.780 dengan total iuran sebesar Rp 3 Miliar per tahun .(josh tinungki)

Angouw : Dinas Kesehatan Harus Lakukan Deteksi

Manado, Sulutnews.Com - Tingginya kunjungan turis asal China ke Sulawesi Utara, patut juga diwaspadai pasalnya terdeteksi penyebaran Virus Corona saat ini sudah masuk ke wilayah Sulawesi Utara. Terkait hal ini, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw berharap agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lewat Dinas Kesehatan dapat melakukan antisipasi penyebaran virus Corona.

"Dinas Kesehatan harus segera melakukan deteksi dan jika sudah ada maka perlu diambil tindakan pencegahan," kata Angouw.

Politisi PDIP yang respek dengan persoalan rakyat ini mengatakan, bicara soal virus tentu adalah sesuatu yang membahayakan karena terbukti ketika wabah Virus Corona akan memicu kebangkitan penyakit SARS yang menular dan berbahaya bagi manusia."Tindakan pencegahan termasuk meningkatkan disinfeksi pesawat terbang dan pemeriksaan penumpang asal China yang menjadi pusat virus Corona perlu dilakukan," tegas Angouw. .

Corona adalah kelompok virus menyebabkan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) yang menyerang manusia dan pernah menjangkiti 8.098 orang di China dan sejak wabah itu meluas pada tahun 2002. Tercatat sudah 774 orang meninggal dunia.

Dan salah satu gejalanya adalah Panas, Gangguan Pernapasan, yang paling awal yang bisa dideteksi adalah dengan thermal scan.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Untuk lebih memantapkan pelaksanaan tugas pokok DPRD Sulut tahun 2020, Komisi - Komisi di DPRD Sulut mulai mengintensifkan berbagai agenda kerja. Pada 20 Januari 2020, mulai pukul 08:00 wita bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Foto :RDP Komisi I DPRD Sulut dengan Sekertaris Propinsi Sulut

"RDP dilaksanakan sebagai tindak lanjut konsultasi komisi 1 dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan terkait tapal batas wilayah Bolmong dan Bolsel karna berdampak pada terhentinya dana bagi hasil dari pemerintah pusat untuk 2 Kabuoaten ini," kata Vonny Paat, Ketua Komisi I.

Foto : RDP Komisi IV dengan BPJS Ketenaga kerjaan

Hal yang sama juga dilaksanakan oleh Komisi IV Bidang Kesra yang menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Ketenagakerjaan, pada Senin (20/01/ 2020),sehubungan dengan aspirasi buruh yang merasa pelayanan BPJS dianggap kurang dan tidak Proaktif dalam menjembatani aspirasi mereka."DPRD Sulut mensupport semua aspirasi yang masuk bahkan mendesak pihak BPJS untuk dapat mengkaver apa yang menjadi tuntutan para buruh." kata Brian Woworuntu Ketua Komisi IV DPRD Sulut.

Foto : Rapat Panitia Khusus (Pansus) tatib DPRD Sulut

Sementara itu Panitia Khusus (Pansus) pembahas Tata Tertib DPRD Sulut juga telah memulai rapat pembahasan guna menuntaskan Perda Tatib yang belum selesai dibahas.", Rapat Pansus Tatib DPRD digelar untuk membahas agar draf Tatib sudah bisa ditetapkan," ungkap Boy Tumiwa, Ketua Pansus Tatib DPRD Sulut.

Foto : Richard Sualang

Beberapa hal yang menjadi perjuangan bagi masyarakat yakni dalam pembahasan Komisi IV sebagaimana diusulkan oleh Anggota Komisi Richard Sualang yang berharap agar iuran BPJS bagi pekerja sosial keagamaan dapat Dinaikkan sehingga uang pertangungan naik sehingga dapat bermanfaat bagi peserta.

Foto : Boy Tumiwa

Begitu juga dalam pembahasan tatib yang timbul dinamika untuk menyamakan persepsi agar aspirasi dari Anggota Dewan yang selama ini merasa tidak terakomodir agar dimasukan lewat kesepakatan dengan Badan Anggaran.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Personil Komisi IV DPRD Sulut Richard Sualang mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan agar dapat dinaikkan. Menurutnya ini penting dilakukan mengingat kebutuhan serapan anggaran untuk menjamin kesejahtraan bagi para Pendeta, Pelsus dan Ulama masih sangat kecil dibandingkan dengan serapan nggaran disektor lain.

"Pemberian jaminan bagi para hamba Tuhan ini merupakan sesuatu yang memiliki nilai religius dan ini penting untuk dilakukan," kata Sualang saat Rapat Dengar Pendapat bersama BPJS Ketenaga Kerjaan, Senin (20/1/2020).

Politisi PDIP ini juga mengatakan, menaikan jaminan BPJS Ketenaga kerjaan tidak akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) habis." Kita patut memberi apresiasi kepada Gubernur Olly Dondokambey yang telah mengeluarkan kebijakan pemberian jaminan bagi pekerja sosial keagamaan dan hal ini perlu terus didorong untuk lebih ditingkatkan," tegas Sualang.

Usulan menaikan BPJS Ketenaga kerjaan bagi pekerja sosial keagamaan berlaku untuk semua golongan agama dan jika hal ini berlaku maka setiap tahun hibah APBD akan mengalokasikan dana sebesar Rp 5 Milyar, dengan nilai pertangungan sebesar Rp 42 Juta per orang.

Sebagaimana diketahui sejak tahun 2018 pemerintah propinsi telah mengalokasikan dana hibah lewat APBD sebesar Rp 3 Miliar guna membayar subsidi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan di Provinsi Sulawesi bagi 75.780 pekerja sosial lintas agama.(Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com -- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Bitung, telah merilis peringatan dini gelombang tinggi di perairan Sulawesi Utara (Sulut). Peringatan tersebut dikeluarkan BMKG pada Senin (20/1/2020), melalui surat bernomor ME.01.02/192/KBTG/1/2020. Dalam surat peringatan dini tersebut, berlaku sejak Selasa (22/1/2020) pukul 08.00 WITA hingga Rabu (23/1/2020) pukul 08.00 WITA. Rilis resmi yang ditandatangani Kepala Seksi Observasi dan Informasi BMKG Sulut, Ricky D.Aror, diinformasikan tinggi gelombang 1,25 - 2,5 meter berpeluang terjadi di Laut Sulawesi bagian Barat, perairan Utara Sulut, perairan Bitung - Likupang, perairan Selatan Sulut dan laut Maluku bagian Selatan. Sedangkan tinggi gelombang 2,5 - 4 meter berpeluang terjadi di laut Sulawesi bagian Tengah, laut Sulawesi bagian Timur, perairan Kepulauan Sangihe dan Sitaro, perairan Kepulauan Talaud dan Laut Maluku bagian Utara. Diharapkan dapat memperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran: - Perahu Nelayan (Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 m). - Kapal Tongkang (Kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 m). - Kapal Ferry (Kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 m). - Kapal Ukuran Besar seperti Kapal Kargo/Kapal Pesiar (Kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 m). Dimohon kepada masyarakat dan kapal-kapal yang beraktivitas di daerah sekitar area sekitar daftar yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada dan dapat mempertimbangkan kondisi tersebut. (***/TamuraWatung)

Manado, Sulutnews.com - Kota Manado terpilih menjadi tuan rumah pertemuan terbuka berbagai perusahaan pengguna Tol Laut di wilayah Sulawesi Utara dengan Kementrian Perhubungan Laut RI, berlangsung di Swiss Bell Hotel Maleosan Manado, Sulawesi Utara, Kamis (16/1).

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) PELNI Cabang Sulawesi Utara menjadi peserta pertemuan tersebut.

Direktur Utama PT PELNI Jakarta Masrul Khalimi kepada pers mengatakan pertemuan antara lain membahas peran PELNI sebagai operator program Tol Laut yang sudah semakin baik dalam pelayanan terutama upaya peningkatan arus angkutan barang bagi masyarakat di daerah terpencil, terbelakang dan terdepan.

"Terpilihnya Manado karena sudah memiliki jalur Tol Laut ada di Bitung, Tahuna dan Surabaya," ujar Masrul yang hadir sebagai salah satu pembicara dalam pertemuan bertajuk, "Strategi Peningkatan Dan Pemanfaatan Tol Laut Di Wilayah Sulawesi Utara Melalui standarisasi dan transparansi Biaya Logistik."

Tahun ini PELNI melakulan banyak terobosan maju sudah jadi kewajiban sesuai dengan keinginan Menteri Perhubungan RI, tambah dia, Pemerintah banyak beri dorongan, katanya.

Ia membenarkan sejak awal PELNI merupakan perusahaan transportasi laut termaju yang dipercayakan pemerintah pusat menjadi ujung tombak operator Tol Laut di seluruh perairan pelabuhan kapal laut.

Semantara itu Kepala Cabang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) PELNI Bitung Ending Wahyudi menjawab pertanyaan pers mengatakan program Tol Laut tahun ini bertujuan menekan disperitas harga angkut barang yang tinggi dengan harapan ini bisa dirasakan masyarakat yang ada di daerah terpencil seperti di Tahuna pengguna Tol Laut.

Sulut memiliki kekayaan hasil perkebunan seperti komoditi unggulan cengkeh, pala dan kelapa, dengan hadirnya program Tol Laut jilid 2 ini tentu saja harga logistik menjadi tetap dinikmati masyarakat di Sulawesi Utara, kata Ending

Ia menambahkan, selama ini PELNI memiliki Kapal Perintis milik negara yang digunakan masyarakat dalam Program Tol Laut di Pelabuhan Bitung.

Yang mendapat subsidi, kata dia, adalah biaya angkut buruh kapal barang biaya kargo during semoga bisa dibahas pada program Tol Laut jilid 2 nanti. (*/Yayuk)

Manado, Sulutnews.Com - Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian (JAK) mensuport rencana pembangunan jalan lingkar Danau Tondano, hal ini disampaikan JAK saat komisi III DPRD Sulut melakukan RDP dengan Dinas Pemukiman Sarana dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) dan BPJN XV, Kamis (16/1/2020).

"Sejak masih Anggota DPRD Minahasa rencana pembangunan jalan lingkar Danau Tondano sudah disosialisasikan, dan ternyata hal ini masih akan dilaksanakan oleh Balai Jalan. Harapan kami proyek ini dapat terealisasi," kata Bendahara DPD Partai Golkar Sulut ini.

Juga dIingatkan kepihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) bahwa dalam membangun jalan lingkar Danau Tondano butuh perhatian serius karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dimana seputaran Danau Tondano sudah banyak berdiri rumah penduduk."Penduduk sekitar selain menggantungkan hidup dari hasil Danau Tondano, juga dari pertanian, sehingga perlu diperhatikan, agar tidak terkendala,"kata JAK.

Sebagaimana rencana pembangunan tahun 2020, pengerjaan jalan lingkar Danau Tondano akan segera direalisasikan dan saat ini tinggal menunggu progres. Dimana alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp.2,5 Milyar sudah tersedia. (josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Permintaan Anggota Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Sulut Imelda Novita Rewa (INR) yang ingin diberikan fasilitas Lemari Es (Kulkas) menjadi hal terlucu dalam sejarah DPRD Sulut.

Saat gelar rapat dengar pendapat dengan Sekretariat DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (15/1/2020). Imelda Rewa menyampaikan beberapa hal mulai dari administrasi dan dana reses, perjalanan dinas, agenda-agenda kerja, anggaran kehumasan, termasuk meminta pihak Sekertariat untuk memberikan fasilitas berupa lemari es untuk diletakkan di ruang kerja pribadi.

“Saya ingin bertanya apa hanya anggota Komisi I yang tidak difasilitasi kulkas di ruang kerja. Begitu juga dengan laptop,” ungkap politisi PDIP yang akrab disapa dengan INR itu.

Selain itu, ia juga mempertanyakan pengadaan botol minuman atau yang lebih dikenal dengan sebutan tumblr yang pernah disinggungnya saat rapat kerja perdana Komisi I dan Sekretariat DPRD di tahun 2019 lalu. INR juga meminta kue-kue yang ‘bermerek’ untuk disediakan di rapat-rapat kerja anggota dewan.

“Kalau kue kali ini (kue yang disajikan di rapat dengar pendapat Komisi I dan Sekretariat DPRD, red) bagus. Ada di dalam dus yang ada cap-nya. Sebelumnya tidak,” sorot Kebetulan kue-kue yang disajikan Sekretariat DPRD berada dalam dus dari brand kue ternama di Manado.

Ia juga mengingatkan agar staf komisi/staf pendamping dari Sekretariat DPRD agar sigap dalam mengurus perjalanan dinas dirinya dan anggota dewan lainnya.

Terkait dengan permintaan INR, Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu SH MSi menjelaskan bahwa untuk pengadaan laptop, tidak untuk anggota dewan. Karena untuk masalah administrasi, adalah pekerjaan staf Sekretariat DPRD.

“Untuk kulkas juga tidak. Anggota dewan yang ada kulkas di ruang kerja, itu beli sendiri,” jawab Kawatu.

Menanggapi permintaan fasilitas Kulkas oleh Anggota DPRD Sulut tersebut, pengamat politik Sulut Taufik Tumbelaka mengatakan, permintaan fasilitas adalah hal wajar dan tidak dilarang selama hal itu sesuai ketentuan, namun yang menjadi lucu ketika ada Anggota Dewan yang ingin Dibelikan Kulkas. "Anggota DPRD Sulut dipilih untuk memikirkan kebutuhan rakyat, bukan meminta kepentingan pribadi yang tidak masuk akal," tegasnya.

Pada rapat tersebut, tak hanya INR yang menyampaikan permintaan, sejumlah anggota Komisi I juga meminta penjelasan soal agenda reses dan penggunaan dana reses agar di kemudian hari tidak menyalahi aturan yang sudah ada. Mereka juga mempertanyakan soal mekanisme penggunaan asuransi kesehatan. Seperti yang disampaikan Muslimah Mongilong dan Winsulangi Salindeho, Fabian Kaloh serta lainnya.

Rapat dengar pendapat yang digelar di ruang rapat I itu dipimpin Ketua Komisi I, Vonny Paat dan dihadiri jajaran Sekretariat DPRD Sulut.(josh tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Anggota Komisi IV DPRD Sulut yang membidangi Pendidikan Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mengecam keras tindakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Sulawesi Utara yang melakukan penggantian jabatan Kepala Sekolah hanya dalam jedah waktu Dua Jam. Menurutnya jika alasan penggantian pejabat  hanya karena alasan pengeteikan nama ini patut dipertanggungjawabkan.

"Penggantian pejabat dengan alasan kesalahan pengetikan setelah dua jam dilantik, adalah sesuatu yang fatal apalagi ini menyangkut jabatan, BKD harus bertanggungjawab," tegas MJP.

Juga Anggota Fraksi PDIP ini mengatakan, jika benar alasan salah ketik nama menjadi pembenaran, maka ini menjadi preseden buruk dan ini menjadi pertanda sistem administrasi BKD propisi buruk dan ini bukan hal sepele tapi ini persoalan yang sangat penting dan krusial."Administrasi buruk seperti ini, bisa saja, berimplikasi pada hasil kinerja yang kurang baik." tegas MJP.

Hal yang sama juga disampaikan MJP kepada Dinas Pendidikan Daerah yang diminta untuk memberikan klarifikasi terkait apa benar terjadi ada salah pengetikan nama atau ada u sur politis yang sengaja disusupi." Proses penggantian jabatan telah melewati mekanisme dan analisa, jika terjadi salah pengetikan nama ini perlu ada penjelasan," kata MJP.

Sebagaimana diberitakan beberapa waktu lalu telah dilakukan pelantikan terhadap 65 kepala SMA dan SMK se-Sulawesi Utara oleh Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw dimana Kepala SMK Negeri 1 Bitung dan SMK Negeri 5 Bitung. Rompas Maxi Frans Absalon, pada pelantikan malam itu di Ruangan Mapalus Kantor Gubernur akan bergeser sebagai Kepala SMK 1 Bitung. Diapun telah berdiri dengan 198 pejabat lainnya yang dilantik untuk diambil sumpah dan janji.

Ironisnya, dua jam usai pelantikan dirinya dipanggil pihak BKD Sulut untuk dipindahkan ke tempatnya semula sebagai Kepala SMK Negeri 5 Bitung. Padahal dirinya dilantik berdasarkan SK Gubernur nomor 821.1/BKD/SK/3/2020 tertanggal 7 Januari 2020 menjabat Kepala SMKN 1 Bitung menggantikan kepsek yang lama, Treesia L Tengker yang saat ini telah menjadi pengawas.(/Josh Tinungki)