Manado, Sulutnews.com - Asrama Mahasiswa Papua Kamasan VIII yang terletak di Kelurahan Talete Dua Lingkungan 3, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, terbakar pada Minggu (20/10/2019), sekitar pukul 10.00 WITA.

Kejadian tersebut mengundang perhatian serius Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto.

Sempat beredar informasi simpang siur terkait kejadian tersebut, maka Kapolda didampingi para Pejabat Utama, di antaranya Dirreskrimum, Dirintelkam dan Kabid Humas langsung menyambangi Mapolres Tomohon untuk memperoleh informasi pasti kejadian, Minggu sore.

Di Mapolres, Kapolda bertemu langsung dengan Kapolres Tomohon AKBP Raswin Sirait dan tersangka pembakaran, NRM alias Novel (21). Turut hadir saat itu, Walikota Tomohon Jimmy Eman.

Di hadapan Kapolda dan Walikota, Novel mengatakan bahwa ia juga kaget bisa terjadi kebakaran di asrama yang dihuninya. Iapun bercerita terkait kebakaran asrama tersebut. Saat di kamar sendirian, ia sengaja bermain api.

“Pas cuma main-main, pas bakar kertas biasa, pas mau kontak macis langsung terbakar. Pas mau buang langsung kena busa, busa langsung terbakar tiba-tiba mau padam, takut, jadi langsung keluar. Dapa dengar kebakaran, sudah samua langsung lari keluar,” ujar Novel dengan dialek Papuanya.

Saat itu katanya ada yang mau coba padamkan api, namun karena api terlanjur membesar akhirnya semua lari keluar bangunan.

Noval Ram Man Dibodibo sendiri merupakan salah satu mahasiswa UKIT Tomohon jurusan arsitek, yang masuk tahun 2018.

Saat ditanya bagaimana suasana Kampus dan Kota Tomohon, lelaki asal Biak Papua ini menjawab bahwa di Kampus ia tidak aktif belajar, dan ia hanya sering pulang ke asrama. Iapun mengakui jika hidup di Kota Bunga Tomohon itu enak. “Enak hidup di Sulawesi Utara, Tomohon, Minahasa, orangnya baik-baik, ramah-ramah,” katanya.

Sementara itu Kapolda Sulut saat wawancara wartawan mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Menurutnya kejadian ini menjadi pembelajaran bagaimana cara mengelola keamanan, jangan sampai kejadian ini terulang lagi.

“Saya lebih memprioritaskan tadi dengan Walikota Bagaimana membantu mahasiswa, adik-adik kita ini untuk mendapatkan penampungan sementara, mengingat mereka harus melanjutkan kuliah atau belajarnya. Kita juga meminta kepada Pemda untuk berkoordinsi dengan Pemda Papua untuk merenovasi atau merehabilitasi asrama Papua yang terbakar ini supaya cepat dipergunakan lagi,” tandas Kapolda.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo menegaskan bahwa kejadian ini murni kecerobohan dari salah satu mahasiswa penghuni asrama Papua. “Kita berharap adik-adik mahasiswa ini secepatnya bisa kembali berkonsentrasi dalam belajar,” singkatnya.(/IT)

Manado, Sulutnews.Com - Bapemperda DPRD Sulut dalam komitmen unruk menselaraskan pendapat tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam kaitan penjabaran fungsi legislasi, maka DPRD akan menuntaskan semua Ranperda baik Inisiatif DPRD maupun usulan Pemerintah, sehingga semua Perda dapat selesai tepat waktu dan sesuai target. Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok usai mengikuti rapat kerja bersama Bapemperda DPRD Sulut Senin (21/10/2019).

Menurutnya dalam setiap pembahasan, Bapemperda akan menilai Perda apa saja yang berpotensi menghambat birokrasi, dan ini pasti tidak akan dituntaskan."Dalam menyelesaikan satu Perda, DPRD selalu mengacu pada Amanat Presiden yang menjadi landasan hukum itu yang digunakan sebagai acuan dalam menerbitkan setiap Perda," kata Lombok.

Sebagaimana pengalaman di periode sebelumnya menurut Lombok, ada banyak sekali turunan undang undang yang mewajibkan untuk dijadikan Perda namun belum dilaksanakan."Akan ada target dan wajib dilaksanakan untuk setiap ranperda yang sudah diajukan wajib diselesaikan untuk menjadi Perda," ungkap Lombok.

Juga kata dia terkait target menghasilkan sebuah Perda yang berkwalitas, DPRD nantinya akan didampingi khusus oleh tim ahli sehingga dapat memberi argumentasi dan membahas Perda lebih konfrehensip yang tentu bertujuan untuk kepentingan masyarakat,"Tim ahli yang ditunjuk akan melakukan kajian terhadap draf ranperda sebelum disahkan menjadi perda," tegas Lombok.

Terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang belum tuntas diantaranya Ranperda Pendidikan, Ranperda Kesejehatraan sosial, Ranperda Pohon dan Perda Minuman Keras. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulut bertekat dapat membuat sebuah terobosan agar, peran fraksi partai Nasdem dilembaga Politik DPRD Sulut bisa bersikap terhadap penyusunan APBD dalam koridor aturan yang berlaku sesuai pedoman penyusunan sebagaimana Permendagri no 33 tahun 2019 dalam menjembatani aspirasi rakyat lewat penganggaran APBD tahun 2020. dan untuk mengelaborasi anggaran rakyat lewat APBD yang tujuannya dapat mensejahtrakan rakyat bisa tercapai ada 5 hal utama yang menjadi tujuan Pelaksanaan Focus Group Discission (FGD) Fraksi Nasdem lewat APBD.

"Pelaksanaan FGD Fraksi Nasdem bertujuan untuk memberikan peran lebih besar dalam hal alokasi anggaran rakyat dengan melibatkan masyarakat," kata Mailangkay dalam sambutannya saat membuka FGD yang berjudul Optimalisasi peran Fraksi Nasdem dalam memperjuangkan APBD Sulut tahun 2020 yang  restoratif dan pro rakyat yang dilaksanakan Senin (21/10/2019) di kantor DPRD Sulut.

Menurut Prof Dr Orbanus Naharia dalam penyampaiannya menegaskan dalam hal tujuan mensejahtrakan rakyat lewat APBD, alokasi anggaran tidak hanya sekedar mencantumkan angka tetapi dibutuhkan pendampingan agar anggaran dapat tepat sasaran dan tidak mubasir."Fraksi Nasdem dapat lebih berperan agar alokasi anggaran APBD benar benar menjadi bermanfaat dan berpihak kepada rakyat," tegas Naharia.

Aspek Perikanan, Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Kesehatan, Pendidikan mendominasi pelaksanaan FGD yang menghadirkan para pembicara diantaranya Prof DR Orbanus Naharia, DR Jerry Masie, Prof DR Arie Kawulur dan DR R N Walewangko juga peserta dari kalangan akademisi, Mahasiswa dan jurnalis Forward. (/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.Com - Rapat kerja Komisi I DPRD Sulut bersama Kementrian Pendayagunaan Aparstur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam kaitan rekruitmen CPNS tahun 2019 khusus untuk wilayah Sulawesi Utara patut mendapatkan apresiasi, pasalnya Komisi yang membidangi Hukum dan Pemerintahan DPRD Sulut ini berhasil mendapatkan penjelasan terkait syarat dan jatah CPNS di Sulawesi Utara.

"Pihak Kementrian telah memberikan penjelasan jika untuk jatah CPNS Sulut 2019 sudah masuk dan akan berproses sesuai waktu yang dijadwalkan," kata Vonny Paat Ketua Komisi I DPRD Sulut. Juga kata dia untuk formasi tahun 2019 ini, dari segi jumlah CPNS yang dibutuhkan terjadi peningkatan dari tahun 2018 lalu."Untuk formasi CPNS tahun 2019 lebih banyak dan kesempatan ini kiranya dapat dimanfaatkan dengan baik," kata Paat.

Sebagaimana informasih yang diterima Komisi I DPRD Sulut untuk oendaftaran dimulai pada minggu ke 3 atau ke 4 bulan Oktober 2019, dengan menggunakan sistim CAT dengan Formasi sebanyak 519 yang terdiri atas Tenaga Kesehatan, 34 Orang, Tenaga Teknis 60 Orang dan guru 425 Orang. Untuk tenaga teknis dengan kualifikasi Pangan, Lingkungan , Pengelolaan Keuangan dan Aset serta PU. Sementara untuk tenaga kesehatan yakni Dokter sedangkan tenaga guru akan di sebar di sekolah SMA dan SMK terutama diwilayah kepulauan.

Sedangkan untuk penyebaran guru tenaga teknis dimaksud diatur oleh BKD masing masing daerah.

Untuk seleksi berdasarkan tes kompetensi dasar yakni Wawasan Kebangsaan Intelegensia Umum

Kepribadian dan seleksi selanjutnya berdasarkan passing grade.

Sementara untuk P3K belum ada penerimaan. Jikapun ada seleksinya sama dengan seleksi CPNS meski passing grade nya berbeda atau di turunkan.(/Josh Tinungki)

Manado, Sulutnews.com - Sebuah bangunan asrama Papua yang terletak di Kelurahan Talete Dua, Kecamatan Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut) terbakar, Minggu (20/10/2019).

Peristiwa yang terjadi kira-kira pukul 10.00 WITA itu, diduga api berasal dari salah satu kamar mahasiswa bernama Noval  Ram Man Dibodibo asal Biak, yang saat itu berada dalam kamarnya.

Mahasiswa Papua yang tinggal saat itu sebanyak 15 orang, dan saat kejadian ada enam orang yang tinggal, dan lainnya sementara ke gereja.

Sebanyak tujuh unit pemadam kebakaran berada di lokasi kebakaran, dan api sudah berhasil dijinakkan.

Kabid Humas Polda Sulut saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa kebakaran tersebut.

"Memang betul ada kebakaran asrama Papua, saat ini Polisi sudah turun ke TKP dan melakukan investigasi penyebab kebakaran," ujar Kabid.

Dijelaskan oleh Kabid kronologi kejadian berawal  ketika Noval saat itu sedang bermain-main korek serta membakar kertas dan tidak sengaja jatuh ke busa tempat tidur, yang akhirnya membakar seluruh kamar. Karena takut, ia akhirnya meninggalkan kamarnya yang sedang terbakar.

"Kita saat ini sedang mendalami apakah kebakaran ini disengaja oleh Noval atau karena kelalaiannya," ujar Kabid.

Untuk menampung para penghuni asrama, pihak Polres dan Walikota Tomohon sudah berkoordinasi untuk menyiapkan tempat sementara.(/IT)

Manado, Sulutnews.com - Ratusan Polwan Polda Sulawesi Utara dipimpin Pakor Polwan AKBP Marlien Tawas hadir  di Lapangan KONI Sario Manado. Kehadiran Polwan-Polwan cantik ini dalam rangka mendampingi peserta Parade

Pagi itu, Pemprov Sulut menggelar Parade Sulut Hebat Cinta Damai 191019, dengan tema 'Mari Torang Jaga Indonesia, Sulut Hebat, Rukun, Aman dan Nyaman’, yang digelar di Lapangan KONI, Sabtu (19/10/2019).

"Kehadiran Polwan sebabai wujud kebersamaan antara Polri dengan masyarakat dan seluruh stakeholders di Sulawesi Utara, sehingga pelaksanaan berbagai agenda nasional termasuk pelantikan Presiden dan Wapres besok (20 Oktober) bisa berjalan aman dan kondusif," ucap Pakor Polwan.

Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh Forkopimda Sulut, dan ribuan elemen masyarakat, termasuk TNI, Polri, ASN, FKUB, Ormas dan masyarakat Sulut.

Kegiatan tersebut mengambil start dari Lapangan KONI Sario Manado dan berakhir di Taman Kesatuan Bangsa (TKB) Pusat Kota Manado.

Disamping mendampingi para peserta Parade, para Polwan juga membagikan permen kepada peserta.(/IT)

Manado, Sulutnews.com - Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sulawesi Utara (Sulut) Lucky Ch.M Sanger dan Pengurusnya, sepakat menyatakan penolakan terhadap aksi demo serta hal-hal yang berbau radikalisme dan terorisme di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara.

Hal tersebut diungkapkan mereka disela-sela kegiatannya di Kantor SBSI Sulut, di Jalan Toar Manado, Rabu (16/10/2019).

Dengan spontanitas mereka menyatakan penolakan terhadap radikalisme dan terorisme yang ada. “Korwil Buruh Serikat Sejahtera Indonesia Sulawesi Utara menolak radikalisme dan terorisme serta mendukung pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih serta tidak melaksanakan aksi demo,” ucap Pengurus bersama-sama.

Merekapun tidak menghendaki terjadinya aksi-aksi demo anarkis yang bisa mencederai persatuan dan kesatuan Bangsa. “Kami cinta damai, NKRI harga mati,” pungkas mereka bersama.(/IT)

Manado, Sulutnews.com - Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan di Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Diskusi dan Deklarasi Damai Menolak Aksi Radikalisme dan Terorisme serta Mendukung Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI).

Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Kopi K8, Jalan Ahmad Yani Sario, Kota Manado, Rabu (16/10/2019) sore. Dihadiri oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Benny Bawensel bersama para Pejabat Utama.

Sedangkan para Pimpinan ataupun perwakilan Ormas dan Organisasi Kepemudaan yang hadir, antara lain Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, FKUB, Panji Yosua, DPP LMI, Granat, Brigade Manguni, DPP BMI, Barmas, DPW Manguni Indonesia, LSM Laskar Manguni Kabasaran, Pemuda Katolik, serta GP Ansor Manado.

Kapolresta dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada para Pimpinan Ormas maupun Organisasi Kepemudaan yang telah hadir dalam diskusi dan deklarasi damai ini.

“Kehadiran saudara-saudara sekalian merupakan bukti nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama menjelang pelantikan Presiden dan Wapres RI, 20 Oktober mendatang,” kata Kapolresta.

Dirinya pun terus mengajak seluruh Ormas dan Organisasi Kepemudaan untuk tetap menjaga kondusifitas keamanan di Sulut khususnya Manado, yang diketahui berpredikat sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia.

“Kami meminta keterlibatan aktif dari Ormas dan Organisasi Kepemudaan untuk menjaga keamanan di Manado. Termasuk dalam mencegah aksi radikalisme dan terorisme,” ajak Kapolresta.

Dijelaskannya, situasi Kota Manado hingga saat ini aman dan kondusif. Hal ini menurut Kapolresta, dapat terwujud karena terpeliharanya sinergitas dari seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu dalam sesi diskusi, Ketua Umum DPP LMI Hanny Pantouw, mengapresiasi kegiatan ini. Pihaknya pun siap bersinergi lanjut dengan kepolisian untuk mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI agar berjalan aman dan damai.

“Kita semua juga harus menjaga Kota Manado dari gangguan radikalisme dan terorisme,” ujarnya.

Senada dengan Ketua Umum DPP LMI, Ketua FKUB Pendeta Lucky Rumopa menambahkan, perlunya ditingkatkan peran Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) ditiap desa.

“Pos Kamling perlu diaktifkan kembali untuk menanangkal gangguan kamtibmas, radikalisme dan terorisme,” sarannya.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan pembacaan deklarasi yang dipimpin oleh Sekretaris Pemuda Pancasila Manado, Decky Maskikit. Deklarasi ini berisi tentang penolakan terhadap radikalisme dan terorisme, mendukung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, serta NKRI harga mati.(/IT)

DPRD Sulut Minta Pemprov  Ambil Alih

Manado, Sulutnes.Com -  Upaya pemerintah Provinsi Sulut untuk mendatangkan PAD dengan membangun Hotel, ternyata tak mampu dikelolah dengan baik, terbukti kondisi Hotel Asana Kawanua yang  berlokasi di Jakarta saat ini dalam kondisi terlantar. Terkait ha tersebut DPRD Sulut melalui Komisi II bidang Ekonomi Keuangan mendesak Pemprov untuk segera mengambil langkah agar aset yang menghabiskan dana APBD triliunan rupiah tersebut tidak mubasir.

Foto : Komisi II DPRD Sulut saat menggelar Kunker di Kantor Badan Penghubung Pemprov Sulut Jakarta.

Ketua Komisi II DPRD Sulut Cindy Wurangian, menyampaikan pesan lewat whatsapp Rabu (16/10/ 2019) kepada wartawan  menjelaskan, kondisi Hotel yang sempat menjadi kebanggan Sulut diIbukota sejak bulan Mei 2019 sudah tidak lagi beroprasi, space yang tadinya digunakan oleh Hotel Asana Kawanua sudah kosong, jika dibiarkan terlalu lama, maka dipastikan akan membebani APBD untuk melakukan renovasi atau perbaikan.

"Pemerintah harus segera melakukan upaya agar oprasional Hotel kembali berfungsi, jangan sampai dibiarkan terlalu lama nantinya justru akan menambah beban biaya lagi." kata Wurangian.

Selama tidak beroprasi bukan tidak ada biaya karena lonjakan beban listrik yang harus  ditanggung oleh Badan Penghubung hingga 4 kali lipat." Potensi PAD yang tadinya ada Rp 2,4 M per tahun dari biaya sewa hotel, sekarang ini tidak lagi dan ini sangat disayangkan," ungkap Wurangian. .

Komisi II menggelar kunjungan kerja di kantor Badan penghubung Sulut  dijakarta ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DR.Viktor Mailangkai didampingi Ketua Komisi II Pricilya Cindy Wurangian, dan Sekertaris Komisi Jein Rende serta diikuti Anggota  Sandra Rondonuwu, Inggrid Sondakh, Syeni Kalangi, James Tuuk, Nick Lomban dan Alfian Bara.(/Josh Tinungki).

Manado, Sulutnews.Com - Rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang akan melaksanakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), mendapatkan perhatian dari Komisi I bidang Pemerintahan DPRD Sulut. Terbukti untuk mengawasi jalannya rekrutmen CPNS tersebut Rabu (16/10/2019) Kom

isi yang diketuai Vonny Paat ini akan melaksanakan kunjungan kerja ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara.  (Menpan -RB). Terkait Kunker tersebut Ketua Komisi 1 DPRD Sulut, Dra. Vonny Paat menjelaskan kunjungan Komisi kali iniingin  mengetahui formasi CPNS untuk Sulut,  termasuk juga dengan meminta penjelasan mengenai syarat syarat penerimaan  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Kami, banyak menerima aspirasi terkait penerimaan CPNS, dan dari pertanyaan dari hasil konsultasi, akan mendapat masukan yang Valid dari instansi penyelenggara sehingga informasi yang diterima bisa disampaikan kepada masyarakat terutama para CPNS bahkan mungkin THL yang akan mengikuti seleksk P3K, "jelas Paat

Sebelumnya Komisi I telah menggelar hearing atau Rapat dengar pendapat dengan Badan Kepegawaian Daearah (BKD) Sulut, dan menerima banyak informasi awal terkait dengan PNS di Sulut maupun juga pelaksanaan penerimaan CPNS pada tahun sebelumnya." Diharapkan para CPNS dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti seleksi, sehingga standart nilai kelulusan bisa dipenuhi," terangnya. (Josh Tinungki)