MANADO, Sulutnews.Com - Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos bersama anggota Netty Agnes Pantouw (NAP), Hengky Honandar dan Ayub Ali Albugis patut mendapatkan apresiasi, pasalnya dalam menjalankan fungsi DPRD terkait Pengawasan benar- benar dilakukan tanpa kompromi, terbukti saat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Jumat (10/7/2020), ke Empat politisi ini menunda RDP dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) karena pihak Dinas, tidak menunjukan rincian kegiatan dan besaran anggaran pada laporan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid 19.

" Hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja komisi dalam membuat laporan tidak merinci kegiatan apa saja dan berapa besar anggaran yang digeser untuk penanganan Covid 19, ini sangat penting mengingat ini adalah anggaran APBD yang pertanggungjawabannya harus jelas" tegas NAP.

Senada dikatakan Hengky Honandar yang juga menyorot laporan yang disampaikan dalam RDP kurang jelas bahkan tidak terukur, karena hanya dilaporkan secara global dan tidak terperinci." Agar laporan dapat diketahui, maka setiap kegiatan harus dicantumkan bersama besaran anggaran, sehingga tidak terkesan asal jadi,"kata Honandar.

Sedangkan Ayub Ali Albugis menanyakan soal Anggaran Dinas ESDM yang meski tidak melaksanakan kegiatan tapi ada pengeluaran biaya." Disaat pandemi Covid 19, semua aktivitas perkantoran diliburkan dan tidak ada kegiatan, tapi dalam laporan ada pembiayaan untuk kegiatan perkantoran, ini patut dipertanyakan," kata Ayub Ali.

Terkait laporan kegiatan yang tidak terperinci, Kepala Dinas ESDM Provinsi Fransiskus Maindoka, menjekaskan, jika laporan kegiatan ada rincian dan berapa besar anggaran dari masing masing kegiatan, tapi itu ada di kantor." Kalau bisa saya mohon ijin untuk diambil dan disrahkan kepada Pimpinan dan anggota DPRD, " jelas Maindoka.

Untuk diketahui, pergeseran anggaran Dinas ESDM untuk penanganan Covid 19, bersumber dari alokasi anggaran APBDtahun 2019 sebesar Rp.3,4 Miliar.(josh tinungki)

Tetap Lakukan Work From Hom di Kondisi New Normal

MANADO,Sulutnews.Com - Meski pemerintah telah memberlakukan New Normal, namun Anggota DPRD Sulut masih menerapkan sistim Work From Home (bekerja dari rumah, guna menerima aduan dan aspirasi publik yang disampaikan.

Seperti yang dilakukan Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) Kamis (9/7/2020) politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menerima aspirasi masyarakat baik yang disampaikan langsung atau lewat sosial media."Work from home akan tetap dilakukan, karena masyarakat lebih mudah menyampaikan."Kerja politik untuk rakyat adalah kewajiban bagi setiap Anggota DPRD, dan agar lebih efektif, koordinasi bersama rekan-rekan anggota DPRD dan Mitra kerja Komisi IV terkait urusan internal dan kerja pelayanan kepada publik, juga penting dilakukan." tegas MJP

Adapun aspirasi dan aduan yang disampaikan melalui akun sosial media MJP yakni terkait perhatian terhadap tenaga kesehatan khususnya dokter residen yang mengurus pasien Covid 19, berupa dampak paparan virus Covid 19 terhadap peserta program Pendidikan Dokter Spesialis di RSUD Prof. R.D Kandou Manado yang terkendala soal pelayanan, juga permohonan dan tindak lanjut terkait penundaan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) dalam masa pandemic Corona Virus Desease." Kami akan segera menindaklanjuti aspirasi ini, dan berkoordinasi dengan beberapa pihak guna mendapatkan solusi bagi para tenaga kesehatan dan dokter residen.(josh tinungki)

DPRD Sulut Telah Sampaikan Surat Penolakan ke Pemerintah Pusat

MANADO, Sulutnewa.Com - Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengatakan, usulan penolakan terhadap kebijakan dua Mentri yakni Mentri Perdagangan dan Mentri Keuangan yang akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi produksi Pertanian termasuk Cengkih, Pala dan Kopra yang menjadi komoditi andalan rakyat Sulut, telah disampaikan ke Pemerintah Pusat, dan saat ini masih menunggu, karena draf Undang- undang atas kebijakan tersebut sementara digodok oleh DPR-RI.

Menurutnya jika PPN diberlakukan terhadap hasil komoditi pertanian, maka untuk transaksi diatas 4,8 ton, Pengusaha akan Kena Pajak dan itu wajib pungut." Tidak akan ada pengusaha yang berani mengambil resiko dan ini jelas menjadikan harga komoditi seperti Cengkih, Pala dan Kopra akan terus merosot turun dan tentunya merugikan petani," kata Angouw.

Politisi PDIP ini juga mengatakan, kebijakan PPN kalau diberlakukan harusnya ditujukan untuk kelompok pengusaha besar yang mengelola Sawit dan Karet, karena dilakukan oleh perusahaan yang memiliki modal besar." Selain tidak diproduksi dalam skala kecil, Sawit dan Karet juga tidak dikelolah langsung oleh petani sehingga tidak mempengaruhi ekonomi masyarakat," tegas Angouw.

Seperti diketahui, jika PPN jadi diberlakukan maka dampaknya akan dirasakan oleh petani, karena harga jual hasil produksi pertanian terutama Cengkih, Pala, Kopra dan Fanili akan anjlok dan merugikan petsni kecil.(josh tinungki)

Minsel, SulutNews.com -- Partai Golkar akhirnya akan berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2020, dengan mengusung pasangan Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan Salim Landjar.

Pengamat politik Sulut, Josef Kairupan saat dihubungi wartawan SulutNews.com pada Kamis (9/7/2020) menilai bahwa pasangan ini memiliki peluang yang besar untuk memenangkan pemilihan Gubernur (Pilgub) di Sulawesi Utara.

"Politik identitas sepertinya masih berlaku di Sulut, 'Siapa Yang Mewakili Apa'," ujar Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini.

"Untuk suara di Minahasa Raya, mungkin sudah terbagi-bagi dari kandidat yang juga asal Minahasa. Tetapi suara Bolaang Mongondow Raya (BMR) besar dan bersatu," katanya.

Menurutnya, saat ini hanya tinggal menunggu kandidat lainnya, apakah akan mengusung calon juga dari BMR. Hal ini dapat menjadi persaingan ketat dan bisa memecah suara BMR.

"Pada intinya, ini merupakan bergaining koalisi yang jitu, dimana Golkar sebagai pengusung papan 1. Hal ini dapat dinilai bahwa Golkar benar-benar berjuang, berupaya memenangkan kontestasi Pilkada Sulut. Dan akhirnya betul, Christiany Paruntu mengambil papan 2 dari BMR, karena itulah peluang untuk menang di Pilgub Sulut," pungkasnya.

(TamuraWatung)

Manado, SulutNews.com -- Hasil rapat yang digelar tim Pilkada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memutuskan mengusung Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan Salim Landjar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Keputusan ini diambil dalam rapat pada Rabu (8/7/2020)  di Jakarta yang dipimpin Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Saya yakin Partai Amanat Nasional (PAN) juga akan mendukung Tetty Paruntu dan Sehan Landjar. Tinggal tunggu surat keputusan dari kedua partai itu," kata Juru Bicara Golkar Sulut Feryando Lamaluta.

Dikesempatan terpisah, Noldy Pratasis (salah seorang pengurus Partai Golkar Sulut) kepada wartawan SulutNews.com mengatakan bahwa itu keputusan terbaik untuk Sulut.

"Apa yang akan jadi keputusan DPP itulah yang terbaik untuk Sulut, karena Golkar akan tampil untuk menang bukan untuk kalah. Apa yang jadi keputusan DPP Golkar itulah yang terbaik untuk Partai, karena ini semua untuk rakyat Sulut," katanya.

Untuk diketahui, selain memutuskan Tetty Paruntu-Sehan Landjar, rapat ini juga menetapakan Michaela Elsiana Paruntu dan Ventje Tuela maju di Pilkada Minahasa Selatan (Minsel) serta Sompie Singal dan Joppy Lengkong di Pilkada Minahasa Utara (Minut).

(TamuraWatung)

MANADO, Sulutnews.Com - Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh menegaskan, mengingat tidak bisa diprediksi sampai kapan Pandemic Covid 19 akan berlangsung, maka diharapkan pemerintah Kabupaten Kota dapat menjalani era New Normal dengan mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) 40 tahun 2020 tentang tatanan New Normal.

"New Normal sama dengan, beradaptasi dengan kondisi yang baru dengan regulasi yang baru. Sehingga membuka berbagai aktifitas masyarakat tidak sekedar dibuka tetapi wajib memberlakukan protokol kesehatan, seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan serta melakukan pengukuran suhu badan dengan alat yang disesiakan," kata Kaloh.

Juga kata politisi PDIP ini, jika pemerintah setempat melakukan proteksi yang berlebihan sehingga terkesan mengabaikan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, maka dikuatirkan akan menimbulkan persoalan baru yang justru lebih berbahaya dari virus Covid 19." Secara pshikologis jika orang terlalu dikekang dengan aturan yang seharusnya tidak perlu, pasti akan timbul rasa stres, dan itu akan lebih berbahaya dan bisa menimbulkan dari virus baru seperti lapar," tegas Kaloh.

Seperti diketahui, Kapolri telah mencabut maklumat terkait larangan orang berkumpul, juga Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan Pergub tentang tatanan New Normal, serta organisasi Gereja telah mengeluarkan edaran tentang tata cara beribadah." Semua sudah jelas dan telah diatur, tergantung bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan dalam menjalani tatanan hidup New Normal,"pungkas Kaloh.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Anggota DPRD Sulut Kristo Ivan Lumentut menyambut baik kebijakan Pemerintah Kota Manado, yang telah memberi ijin oprasional Mall dan aktifitas beribadah di Gereja, Mesjid, Wihara dan tempat ibadah umat beragama di Kota Manado. Menurutnya dengan kebijakan tersebut maka harapan masyarakat yang berharap dapat menjalani era baru atau New Normal dengan kembali beraktifitas bisa terjawab.

" Sebagai wakil rakyat kami memberi apresiasi keoada Pemerintah Kota Manado, namun demikian bagi pengelola Mall dan juga pengurus Gereja, Mesjid, wihara dan tempat tempat ibadah yang ada, tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena dengan begitu, selain mendukung himbauan pemerintah, kita juga dapat memproteksi penyebaran virus secara mandiri," kata politisi muda partai Demokrat Sulut ini.

Juga Sekertaris Komisi II bidang Ekonomi Keuangan DPRD Sulut ini mengatakan, meski telah mendapatkan ijin, tapi jika ditemukan ada pihak yang melanggar protokol kesehatan, maka perlu diberikan sangsi dengan mencabut ijin dan menghentikan semua aktifitas yang dilakukan."Perlu ada sangsi, agar semua dapat terhindar dari pandemi virus Covid 19," tegas Kristo Lumentut.

Sebagaima diketahui, Maklumat Kapolri terkait larangan orang berkumpul dan menggelar ivent telah dicabit dan Pemerintah Provinsi pun telah mengeluarkan Pergub tentang petujuk pelaksanaan aktifitas new Normal, bahkan organisasi Gereja lewat Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa telah mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan ibadah.(josh tinungki)

Manado,Sulutnews.Com - Meski ditengah situasi Pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Wilayah Sulawesi Utara, namun ini tak menjadikan Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut yang didampingi Sekertariat DPRD untuk memikirkan nasib rakyat.

Terbukti sejumlah agenda penting terus dilaksanakan, seperti Rapat Paripurna, Rapat Pimpina, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Penyusunan Ranperda, Rapat Pembahasan Pertanggung-jawaban APBD, Rapat Dengar Pendapat bahkan kunjungan lapangan. Melihat dan menyapa dan mendengar suara rakyat.

Dalam pelaksanaan semua kegiatan DPRD tetap menerapkan protokol Covid 19.

"Semua pelaksanaan agenda turun lapangan, maupun kegiatan rapat di kantor, DPRD tetap menerapkan Protokol Covid 19, ini dilakukan agar aman dari virus," jelas Angouw

Dalam peran pelaksanaan Fungsi legislasi, Penganggaran dan Pengawasan tetap dijalankan. "Komitment bersama rakyat, tetap dilaksanakan agar dalam menghadapi Era new normal dan semoga akan semakin sejahtera dalam naungan Tuhan Pencipta semesta," pungkas Angouw.(Josh/ADV)

Manado,Sulutnews.com - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr Olly Dondokambey mengatakan new normal atau memasuki tatanan kehidupan baru saat ini mulai diterapkan di Profinsi Sulawesi Utara terhitung tanggal 23 Juni 2020.

Peraturan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020  TENTANG Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman COVID-19.

"Aturan ini diharapkan efektif,  membuat masyarakat produktif serta tetap aman dari virus corona Covid-19, ujar Olly kepada media di Manado, Selasa (23/6).

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat covid-19, sebagai kedaruratan kesehatan masyakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Terkait 4 provinsi yang sudah mulai melakukan new normal yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo dan Papua.

“Berdasarkan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara,” urainya.

Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan kunci keberhasilan pelaksanaan Pergub adalah kedisiplinan masyarakat Sulut melakukan protokol kesehatan seperti physical distancing, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Pergub mengatur pelaksanaan aktivitas di luar rumah, aktivitas di tempat dan fasilitas umum baik pasar, pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya, hotel/penginapan/homestay/ asrama dan sejenisnya, rumah makan/restoran dan sejenisnya, sarana dan kegiatan olahraga, penyelenggaraan kegiatan event pertandingan keolahragaan, pusat pelatihan olahraga.

Kemudian mengatur tatanan masyarakat saat menggunakan transportasi, terminal/pelabuhan/bandar udara, lokasi daya tarik wisata, jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya, jasa ekonomi kreatif, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, penyelenggaraan event/pertemuan dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Kendati aktivitas sehari-hari dapat dilakukan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan, Pergub AKB M2PA Covid-19 telah mengantisipasi penanganan bila ditemukannya kasus Covid-19 di tempat dan fasilitas umum.

Penanganan itu diatur dalam Pasal 22 yang menerangkan,  pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang menemukan adanya kasus Covid-19 langsung melakukan penanganan dan menghubungi petugas Dinkes setempat. (*/Yuk)

MANADO, Sulutnews.Com - Persoalan akurasi data yang menghambat realisasi pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang ada di 24 Desa di Kabupaten Minahasa akhirnya tuntas dan akan segera direalisasikan pencairannya. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Sulut Royke Mewoh.

Menurutnya, pihak Bank SulutGo selaku penanggungjawab pencairan dana telah menerima usulan data penerima yang ril dan sudah dilakukan verifikasi." Pencairan terhambat bukan ketidak siapan pihak bank, tetapi akibat akurasi data yang dimasukan, dan jumlah desa bukan 24 tetapi tinggal 15 Desa," ungkap Mewoh.

Sebagaimana Rapat Dengaŕ Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut bersama Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang digelar Selasa (9/6/2020) siang, penyaluran BLT dari alokasi Dana Desa sudah dilaksanakan, dan sudah akan memasuki tahap ke dua, namun di Kabupaten Minahasa masih ada tersisa 24 Desa yang belum disalurkan karena keterbatasan petugas dari Bank Sulut sebagai Bank penyalur." Berdasarkan laporan yang disampaikan penyaluran BLT Dana Desa di 15 Desa di Kabupaten sudah tidak masalah dan siap untuk dilaksanakan,' kata Mewoh.

Sebagaimana data realisasi Dana Desa secara keseluruhan untuk tahun 2020 ini sebesar Rp 1,225 Triliun lebih yang terbagi di 11 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kota Kotamobag. (josh tinungki)