MANADO,Sulutnews.Com-Jelang pelaksanaan PIlkada tanggal 09 Desember 2020, PDI Perjuangan Manado sementara bergerak menyiapkan semua infrastukrur dalam rangka memenangkan pasangan calon Andrei Angouw-Richard Sualang (AA-RS).Selain menyiapkan 1.958 saksi di TPS, PDI Perjuangan juga menyiapkan Regu Penggerak Pemilih (Guraklih) yang akan bertugas di 978 TPS se-Kota Manado.

Wakil Ketua Tim Kampanye AA-RS Novie Lumowa dan Sekretaris Tonny Rawung, Jumat (27/11/2020) menjelaskan nantiya saksi dan guraklih selain bertugas mengawal dan membantu pemenangan AA-RS, juga ditugaskan untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam proses pemilihan di TPS pada tanggal 9 nanti.

Kata keduanya, pengawasan kecurangan juga termasuk pengawasan terhadap “pemilih siluman” atau pemilih yang bukan warga sekitar TPS yang ingin melakukan pencoblosan.

"Terkait “pemilih siluman” PDI Perjuangan Manado memberikan perhatian serius, mengingat adanya beberapa indikasi yang ditemukan oleh tim hingga saat ini seperti DPT ganda, NIK ganda, bahkan keganjalan proses perekaman e-ktp yang dilakukan oleh Pemkot Manado yang terindikasi dimanfaatkan untuk memenangkan salah satu Paslon dan mencederai proses demokrasi," ujar Lumowa.

Nantinya tambah Wakil Sekretaris DPD PDIP Sulut ini, saksi dan Guraklih PDI Perjuangan akan dibekali dengan peraturan perundang-undangan terkait Pilkada serta simulasi pencoblosan di TPS.

Selain itu, mereka juga akan dibekali dengan pengetahuan tentang protokol kesehatan (prokes). Akan diarahkan melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar TPS satu hari sebelum pencoblosan serta aktif membantu dan menerapkan prokes pada hari pencoblosan. Aktifitas tersebut sebagai salah satu upaya PDI Perjuangan berperan aktif mendukung pemerintah dalam mencegah terjadinya penularan Covid-19.(tim)

MANADO,Sulutnews.Com -Dukungan pada Andrei Angouw dan Richard Sualang (AARS), calon Walikota dan Wakil Walikota Manado dari PDIP dan Gerindra terus berdatangan baik itu dari kelompok maupun perorangan. Siantaranya, salah satu loyalis Walikota Manado GSVL, Michael Lantu menyatakan komitmen dukung AARS. Bahkan lelaki yang beken disapa Pato Anoa dan tercatat sebagai Ketua Tim Searah Dari Dulu (Serdadu-GSVL), secara terbuka menggelorakan dukungan pada AARS dan ODSK.

"Harus bersinergi ayo dukung AARS dan ODSK, pilih nomor 1 di Manado dan nomor 3 di Provinsi," teriak Pato, di sela pengukuhan Relawan Banteng Anoa yang diketuai Pato, Kamis (26/11) pagi di lorong Anoa Teling Bawah.

Jelly Wensy Siwi (JWS), salah satu warga Teling yang juga pengurus Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Sulut selaku partai pendukung AARS dan ODSK menyebut, bergabungnya Pato sebagai pendukung AARS adalah sebuah keberuntungan karena lelaki tersebut cukup gaul dan merakyat serta dikenal di daerah Teling. "Pato ini orangnya baik makanya kalo mo cari pendukung dia bisa diandalkan," ujar Ching, panggilan akrab Siwi.

Dia sendiri selaku kader partai yang kini tergabung dalam koalisi pendukung AARS, menyebut akan all out memenangkan ODSK dan AARS. "Suara saya ada sekitar 500an di wilayah Teling saat maju sebagai caleg dapil Manado lalu, dan saya akan berjuang untuk mengalihkan suara tersebut ke AARS dan ODSK," papar Ching.

Sementara itu kegiatan AARS, di lorong Anoa ikut melakukan pengukuhan pada Relawan The Jokers dan Relawan Gorango Anoa. Usai pengukuhan, AA diajak mengunjungi beberapa rumah pemenangan dan berdialog dengan pendukung yang ada dilingkungan-lingkungan.

Hadir dalam kegiatan AARS, Ketua Umum Relawan Gorango Roy Tamo, Ketua Umum Relawan Bela RS Allen Rantebua, Tim Pemenangan AARS Paulus Adrian Sembel, Zeth Natan dan Mirro Lengkong.

Sore harinya, AARS melakukan konsolidasi di Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget. Saat tiba, keduanya dijemput di depan Buha Griya Permai dengan Tarian Cakalele. Disini AARS melakukan peresmian rumah perjuangan dan pengukuhan relawan .

Selesai pengukuhan, AARS secara spontan diajak mengunjungi beberapa rumah pemenangan, berjalan keluar masuk lembah dan menyempatkan diri berdialog dengan pendukung yang ada dilingkungan-lingkungan.

Mantan ketua DPRD Sulut ini menyampaikan terima kasih atas sambutan warga Buha, sambil meminta untuk tetap merapatkan barisan guna meraih kemenangan di tanggal 9 Desember nanti.( tim)

Manado, Sulutnews.com - DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun anggaran 2021 diruang rapat paripurna. Selasa, 24/11/2020.

(*/Adv/Josh)

MANADO,Sulutnews.Com - Praktisi perumahan Provinsi Sulut, Evert Lumi berpendapat, program 10.000 rumah yang menjadi unggulan salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado dinilai tidak realistis.Menurutnya, bila program 10.000 rumah tersebut dibahagi 2.000 unit rumah pertahun dan dibangun diatas lahan 20 hektar, maka tidak akan terpenuhi.

"1 unit rumah tipe 27 membutuhkan 72 meter persegi. Jika lahan yang disiapkan hanya 20 hektar pertahun, saya pikir tidak masuk akal kalau terbangun 2000 unit. Hitungannya sederhana yaitu, 20 hektar awalnya dikurangi 20% atau 200.000 meter persegi untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau), sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian, sisa lahan itu dibahagi 2 untuk 40%-nya atau 64.000 meter persegi dibangun fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sisa 60%-nya lagi atau 96.000 meter persegi merupakan kavling efektik untuk dibangun rumah. Kalau dihitung 96.000 meter persegi dibahagi 72 meter persegi untuk 1 rumah, maka hanya bisa dibangun diatas lahan 20 hektar sebanyak 1.333 unit saja. Jadi, kalau 100 hektar, hanya terbangun 6.666 unit rumah," kata Lumi.

Lanjut ketua DPD Asosiasi Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Provinsi Sulut ini berpendapat, program 10.000 unit rumah ini berbentuk kopel atau rumah berderet. "Kalau rumah tipe kople saat ini kurang diminati pembeli. Karena setiap rumah hanya dibatasi dinding saja. Jadi modelnya, 1 atap terdiri dari beberapa rumah," tutur Lumi.

Sementara itu, Robby Palar yang juga praktisi perumahan berpendapat, untuk program 10.000 rumah ini membutuhkan lembaga pembiayaan. "Kalau mereka akan mendirikan BUMD untuk merealisasikan program ini, maka BUMD ini harus terdaftar sebagai lembaga pembiayaan. Dan menurut saya, pemerintah pusat saja yang mengandalkan APBN pada program 1 juta rumah, menggunakan pihak bank sebagai lembaga pembiayaan," ujar Palar.

Ditambahkannya, program itu juga memiliki deretan birokrasi yang perlu dilalui agar terealisasi. Pembebasan dan pemberian hibah untuk dijual-belikan, merupakan rangkaian tahapan birokrasi."Sebelum dijual ke masyarakat, meski tanpa uang muka, eksekutif harus mendapatkan persetujuan lembaga legislatif untuk program pembebasan lahan. Selanjutnya, eksekutif juga perlu persetujuan legislatif bila lahan yang merupakan aset pemerintah dihibahkan ke BUMD yang dimaksud untuk dibangunkan rumah dan kemudian dijual ke masyarakat. Dan perlu diingat juga, untuk pengurusan Sertifikat, memerlukan biaya tambahan diluar dari anggaran pembebasan lahan dan pembangunan rumah," tambahnya.

Lumi maupun Palar menilai, program ini tidak akan teralisasi, seperti program yang dijanjikan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta."Padahal program Anis dan Sandi menggunakan pihak bank sebagai lembaga pembiayaan. Tapi tidak bisa jalan juga karena tampa DP. Saran kami berdua, baiknya bila pasangan calon yang memprogram 10.000 rumah itu terpilih, mereka mendukung saja program pemerintah pusat 1juta rumah. Dengan cara, memberikan subsidi tambahan kepada masyarakat yang hendak membeli rumah milik pemerintah pusat itu," saran Lumi diamini Palar.(tim)

Sahron : Mereka Adalah Anak-anak Sulut Yang Mencari Keadilan

MANADO, Sulutnews.Com - Persoalan Enam Praja IPDN asal Sulawesi Utara yang diduga bermasalah sehingga dikeluarkan dari kampus, telah disampaikan langsung kepada Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni oleh Anggota DPRD Sulut Sandra Rondonuwu. Kepada Fatoni, Sahron yang mewakili Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut dan atas nama masyarakat Sulut berharap agar Pjs Gubernur yang membidangi pembinaan IPDN Jatinangor agar dapat menyikapi persoalan yang dialami oleh Enam Praja IPDN asal Sulut.

" Mereka adalah anak-anak Sulawesi Utara yang berasal dari kepulauan Sangihe,Bolaang Mongondow dan dari Minahasa. Kronologis kejadian sudah mereka ceritakan sehingga atas nama wakil rakyat maupun pemerintah Sulawesi Utara, kiranya keputusan yang dilakukan oleh rektor IPDN dapat ditinjau kembali di mana mereka berharap mendapatkan keadilan," ungkap Sharon Anggota Fraksi PDIP DPRD Sulut saat menginterupsi pada sidang paripurna, Selasa (24/11/2020).

Dari kronologis yang mereka ceritakan walaupun masih dari pihak mereka kami menilai bahwa anak-anak ini perlu mendapat pembelaan dari kita sebagai wakil rakyat dan pemerintah Sulawesi Utara dan kebetulan Pjs Gubernur adalah kepala Badan penelitian dan pengembangan Kemendagri." Saya dan kami semua berharap kiranya Bapak berkenan untuk dapat menindaklanjuti persoalan yang sementara dihadapi oleh anak-anak kami yang berasal dari Sulawesi Utara bahkan dari mereka yang diberhentikan tersebut Sebenarnya ada yang tidak terlibat oleh karena itu Sekali lagi kami bermohon dengan penuh kerendahan hati Biarlah kiranya masalah ini akan dapat diselesaikan dengan cepat," ungkap Sharon.

Dikeluarkannya praja IPDN Jatinangor asal Sulut ino menjadi tanggungjawab patut mendapatkan perhatian karena mereka telahmenyampaikan apa yang mereka alami kepada wakil rakyat Sulut.(josh tinungki)

Komitmen Sejumlah Anggota DPRD Sulut  Untuk Rakyat Mulai Dipertanyakan


MANADO, Sulutnews.Com - Gelar rapat paripurna DPRD Sulut terkait penetapan RAPBD Sulut 2021 menjadi Perda yang digelar Selasa (24/11/2020) harus diskors akibat kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD tidak memenuhi korum, terkait kondisi ini Paripurna yang sudah dihadiri Plt Gubernur Sulut Ahmad Fatoni harus ditunda selama 15 menit.

" Sesuai ketentuan keputusan dapat diambil jika kehadiran pimpinan dan Anggota DPRD memenuhi korum, karena sampai saat ini kehadiran belum memenuhi korum maka rapat akan diskors," kata Fransiakus Silangen yang memimpin paripurna sambil mengetuk palu tanda sidang diskors

Harusnya kehadiran Anggota DPRD maksimal 23 orang dari totoal 45 orang

Sebagaimana daftar hadir yang sudah ditandatangani jumlah Anggota hanya 15 orang, bahkan akibat pandemi covid sebagaimana kebiasaan yang berlaku pariourna tidak lagibdihadiri Forkopimda.(josh tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Untuk mengawal proses demokrasi jelang Pilkada di Kota Manado 9 Desember mendatang, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado yang diusung PDIP dan Gerindra, Andrei Angouw -Richard Sualang (AA-RS) telah mempersiapkan tim hukum yang akan disebar pada 87 Kelurahan.

“Kami tidak main-main. Ada 87 tim hukum yang tersebar di 87 Kelurahan yang ada di Kota Manado,” tegas Ketua Tim Kampanye AA-RS, dr Roland Roeroe kepada wartawan, Senin (23/11/2020) di Manado.

Menurut Roeroe, tim hukum ini akan mengawal proses demokrasi yang berkembang sekarang ini.“Tim hukum ini juga merupakan tim pencari fakta. Jadi mereka yang tersebar di 87 Kelurahan mencari tahu permasalahan yang terjadi di masyarakat atau tindakan kecurangan lainnya. Yang pasti mereka akan mengawal proses demokrasi ini berjalan baik dan benar,” jelas Roeroe sembari membeberkan tiga permasalahan yang kini telah menjadi temuan tim kampanye bidang hukum AARS dan sedang diadvokasi.

“Kami menduga Pemerintah Kota Manado bermain mata dengan salah satu pasangan calon yakni nomor empat,” tambahnya.

Dari telaan tim hukum AA-RS, diduga telah terjadi kecurangan saat ini yang terstruktur sistematis dan masif.“Ada tiga masalah yang perlu diklarifikasi kepada masyarakat yaitu pertama tentang program sepuluh ribu rumah dari Paslon Paham, kedua tentang perekaman E-KTP dan ketiga terkait bantuan sosial kepada Lansia,” ungkapnya.

Menurut dia, masalah ini perlu pembenaran dan pembuktian.
“Terkait program sepuluh ribu rumah, ada steatment Walikota Manado di media online, bahwa pemerintah siap membantu menjalankan program 10 ribu rumah. Padahal itu yang kami tahu adalah program dari pasangan calon Paham. Sedangkan calon Wakil Walikota Harley Mangindaan lewat video mengatakan bahwa program sepuluh ribu rumah itu buat pendukung Paham. Kami menduga ada main mata antara pemerintah kota dan pasangan calon tersebut,” ucap Roland.

Tak hanya itu, terkait pengurusan E-KTP yang dilakukan Dinas Catatan Sipil (Discapil) Manado di sebuah rumah anggota dewan Fraksi Partai NasDem juga menjadi alasan pihaknya menduga adanya kecurangan. “Seharusnya perekaman E-KTP tidak dilakukan di rumah, melainkan di kantor Kecamatan atau Kelurahan. Perekaman E-KTP di rumah bisa dilakukan jika para pemilih Lansia yang tidak bisa datang ke Kantor Lurah atau Kecamatan, bukan dilakukan di rumah anggota dewan Fraksi Nasdem yang notabene adalah pendukung Paham. Ini harus diketahui masyarakat,” tegas Roeroe yang saat itu didampingi Tim Hukum AA-RS diantaranya Andri Latjandu, SH, Steiven Zekeon, SH, Glorio Katoppo, SH, Vecky Gagana, SH, Donny Wulur, SH dan Stenny Sapetu, SH dan Edwar SH.

Lanjut kata Roeroe, saat ini ada ribuan pendukung AA-RS dipersulit dalam kepengurusan E-KTP.“Ada saksi yakni Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Bunaken Kepulauan, dimana ada sekitar 200 lebih pendukung kami tak bisa diproses E-KTP padahal mereka sudah melakukan perekaman, waktu diminta Lurah dan Discapil katanya harus ada rekom dari Tim Sukses Paham,” jelasnya.

Sedangkan terkait Bantuan Sosial (Bansos) untuk lanjut usia (Lansia), ditemukan adanya dugaan kecurangan yang terjadi disaat pertemuan Lansia di Kelurahan Sindulang II Kecamatan Singkil, Senin (23/11).“Bantuan sosial kepada Lansia itu merupakan bantuan dari pemerintah bukan dari pasangan calon. Namun yang terjadi, masih ada yang menganggap bahwa bantuan ini dari pasangan calon Paham. Kami punya bukti videonya dan ini menurut kami, sangat keliru dan masyarakat diberikan pendidikan politik yang tidak baik,” ujar Roeroe sembari menambahkan pihaknya tetap berdasarkan dugaan.

Ketika wartawan menanyakan permasalahan ini apakah akan ditempuh jalur hukum, tim Kampanye AA-RS pun menjelaskan saat ini pihaknya sementara mengumpulkan semua bukti yang ada.
“Kami tim kampanye Pak Andrei Angouw dan Richard Sualang ingin memberikan pendidikan politik yang baik dan benar kepada masyarakat. Jika proses demokrasi ini berjalan baik dan benar, masyarakat kota Manado nantinya kedepan akan lebih baik. Yang pasti tim hukum saat ini sementara mengkaji semua temuan,” pungkas Roeroe.

Sementara itu, Sekretaris tim Kampanye AA-RS, Tonny Rawung menilai temuan tersebut perlu diinformasikan agar masyarakat dapat menerima pendidikan politik yang baik dan benar.“Kita harus memberikan edukasi politik kepada masyarakat dan kami harapkan nantinya proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik,” tandas Rawung.(tim)

MANADO, Sulutnews.Com - Gerakan pemenangan untuk pasangan MOR - HJP di Pilkada Kota Manado, mendapatkan perhatian khusus DPP Demokrat, terbukti Ketua Umum DPP Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan datang langsung mengunjungi Kota Manado untuk memantau gerakan pemenangan MOR- HJP pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusung Partai Demokrat.

"Kedatangan AHY adalah untuk mengkonsolidasikan pilkada yang ada di Manado, jadi sebagai bentuk ketegasan DPP,secara langsung menghadirkan Ketua Umum, dan kesempatan ini juga akan dijadikan temu kangen Ketum dan seluruh Kader Demokrat yang ada di Sulut," jelas Plt Sekertaris DPD Demokrat Sulut Billy Lombok.

Juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Sulut ini, selama berada di Manado, kegiatan Ketum hanya terbatas sifatnya, karena hanya melakukan pantauan untuk Pilkada Kota Manado serta temu kangen dengan kader serta memantau perkembangan kegiatan pemenangan bagi pasangan calon MOR - HJP,." Nanti akan ada media getring sebagai sarana untuk menyampaikan pesan penting Ketum bagi seluruh kader Demokrat dan warga Kota Manado, " kata Lombok.

Terkait kedatangan Ketum DPP Partai Demokrat AHY di Kota Manado, semakin memotivasi kader Partai Demokrat untuk terus melakukan kerja pemenangan bagi pasangan MOR-HJP.(joah tinungki)

MANADO, Sulutnews.Com - Andrei Angouw calon Walikota Manado, Sabtu (21/11) sore melakukan pertemuan dengan para nelayan dan LPM Bahu, di RM Big Fish. Angouw menyebut pekerjaan nelayan ini adah sebuah tugas mulia karena mempertaruhkan nyawa saat turun beraktifitas di tengah laut. Untuk itu AA menyebut bakal memperhatikan kesejahteraan para nelayan di Manado.

"Jika memang Tuhan mengijinkan saya dengan pak Richard menjadi pemimpin kota Manado, sudah menjadi tugas kami memberikan kesejahteraan bagi semua warga Manado, nelayan salah satunya," ujar Angouw yang saat

Mantan Ketua DPRD Sulut ini juga menegaskan saat ini ada satu program unggulan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw, yakni asuransi bagi para nelayan."Olly Steven akan akan jalankan program asuransi nelayan. Jadi para nelayan tidak akan terbebani karena ada jaminan asurasi yang disediakan pemerintah. Jadi selain provinsi nanti pemerintah kota juga punya program khusus ke nelayan. Ini adalah program sinergi dari atas yang benar-benar turun ke bawah sehingga dapat dirasakan masyarakat," sebut Andrei sembari menyebut seluruh program yang dijalankan ini, berfokus pada tujuan mencapai kesejahteraan untuk semua masyarakat. Sebab tujuan berpolitik itu adalah mewujudkan kesejahteraan.

Pada kesempatan itu AA juga siap memfasilitasi permintaan nelayan dalam hal meminta bantuan tambatan perahu. "Kami siap menyiapkan permintaan tersebut," ungkap AA, yang direspon dengan yel yel dari para nelayan. Selesai berdialog dengan para nelayan, aksi spontanitas warga kemudian meminta AA berjalan kaki masuk keluar lorong dan bertemu masyarakat Bahu dan masyarakat Los Malalayang Satu Timur.

Seperti biasa AA memanfaatkan momen itu bertemu tokoh masyarakat dan tokoh agama serta warga, sambil berfoto ria. Usai dari Bahu, AA mampir diacara HUT di RM di jalan Bethesda. Diacara ini, AA disambut dr. Makmun Djafara, Noho Poiyo dan Abubakar Idrus.

Kegiatan selanjutnya, AA dan rombongan menuju Kelurahan Mahakeret Timur bertemu pendukung yang tergabung dalam beberapa relawan AARS. Di Mahakeret Timur ini AA diarak pendukung mengunjungi lingkungan-lingkungan, bersapa dengan masyarakat. Sore hingga malam hari AA masuk keluar dan turun naik lembah dan diajak warga berfoto ria.Pada titik terakhir AA menyapa warga dan menyampaikan banyak terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan.Sebelum beranjak dari tempat ini, AA diajak bertiktok ria bersama warga.(josh rinungki)

Sinadia : KPU Target 77,5 Persen Partisipasi Pemilih

TAHUNA, Sulutnews.Com - Ketua KPU Kabupaten Sangihe Elysee Sinadia mengatakan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 9 Desember 2020 di Kabupaten Sangihe KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih untuk datang menggunakan hak pilihnya sebesar 77,5 persen. Hal ini ditegaskan Ketua KPU Sangihe saat membuka pelaksanaan kegiatan Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara untuk Wilayah Kebupaten Sangihe yang dipusatkan di Gor Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Jumat (20/112020).



Kegiatan Simulasi dengan menerapkan protokol kesehatan guna Pencegahan dan Pengendalian Covid19 tersebut menurut Sinadia bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada warga dalam menjalankan hak pilihnya disaat hari H pelaksanaan penceblosan nanti.


"Pelaksanaan kegiatan simulasi ini bertujuan untuk bagaimana mengajak amasyarakat membayangkan situasi saar berada di TPS yang dilaksanakan berbeda dengan Pileg 2019 lalu," papar Sinadia.


Selain itu tujuan pelaksanaan simulasi ini agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dengan menggunakan protokol kesehatan."Tujuan berikutnya bagaimana kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat selaku penyelenggara ditengah pandemi, agar warga yang memiliki hak suara dapat belajar dari sini bagaimana pelaksanaan pada tanggal 9 Desember yang tinggal 15 hari lagi," jelasnya.


Pada kegiatan yang juga dihadiri perwakilan Forkopimda Kabuoaten Sangihe tersebut berlangsung aman tertib dan selesai sesuai waktu yang ditetapkan.(Advetorial)