Minsel, SulutNews.com -- Sejumlah nelayan di sekitar Pantai Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara (Sulut), mengeluhkan adanya pembuangan limbah pabrik PT. Sakura Mas Sinar Pratama ke lautan.

Pembuangan limbah ini, telah menyebabkan lautan tercemar dan nelayan makin sulit mendapatkan ikan di dekat pantai.

Adanya pencemaran laut tersebut disampaikan tokoh masyarakat Tumpaan Jimmy Tumiwa saat dijumpai wartawan pada Kamis (18/11/2021).

"Dulunya itu perusahaan ikan, kalau limbahnya dibuang ke laut akan banyak ikan di pantai Tumpaan. Tapi kalau perusahaan ini, limbahnya membuat semua ikan pada menjauh dari pesisir pantai dan menyebabkan nelayan sulit mencari ikan," ungkap Tumiwa.

"Sekarang nelayan Tumpaan harus pergi agak jauh ke tengah laut untuk mencari ikan," katanya.

Ia meminta ada peran aktif dari pemerintah Kabupaten Minsel melalui sejumlah dinas terkait untuk bisa mencegah pencemaran di pantai Tumpaan.

Untuk diketahui, pemakaian organisme laut sebagai indikator pencemaran didasarkan pada kenyataan bahwa alam atau lingkungan yang tidak tercemar akan ditandai oleh kondisi biologi yang seimbang dan mengandung kehidupan yang beranekaragam. Salah satu organisme yang sering dijadikan sebagai indikator pencemaran adalah ikan.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Terus memberikan perhatian yang terbaik dan selalu berdoa telah menjadi sumber kekuatan bagi seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam merawat buah hatinya yang mengalami lumpuh layu sejak berumur 3 tahun.

Namanya Lusye Tombokan (53) warga Desa Paslaten Satu, salah satu desa di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minsel.

Saat dijumpai wartawan SulutNews.com beberapa waktu lalu, ia terlihat tegar merawat anaknya Mater (15).

Mater terlihat hanya bisa duduk ataupun berbaring dengan tangan yang terikat dengan kain di lantai yang beralaskan tikar plastik.

"Awalnya, dia (Mater) lahir normal. Tapi tiba-tiba ketika berumur 3 tahun dia menderita sakit seperti ini. Nanti di usia 5 tahun kami lihat sakit yang dideritanya semakin parah," ungkap Lusye.

Ia menambahkan, beruntung anaknya sudah mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah dengan menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) pemerintah pusat.

Di tengah pergumulan, bantuan pemerintah yang diterima keluarga mereka berhenti sejak 3 tahun lalu. Kondisi ini seakan menambah beban keluarga yang harus rutin mengambil obat kronis untuk anak mereka itu.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minsel, melalui Kabid Rehabilitasi Sosial Stelma Tumbel saat dijumpai wartawan berjanji akan membantu keluarga ini.

"Nanti kami akan mencoba bantu. Kirimkan saja foto dan KK, nanti kami akan coba mengusulkan ke Balai untuk dilihat seperti apa bantuan yang dapat diberikan," ujar Tumbel.

"Saat ini kan ada perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) semoga keluarga ini bisa terbantukan," katanya.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Upaya mencari keadilan para perangkat desa di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang diberhentikan sepihak oleh Penjabat Hukum Tua, terus berlanjut. Kali ini Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi tujuan mereka.

Arther Rindengan, salah seorang mantan perangkat Desa Kinamang Satu Kecamatan Maesaan Kabupaten Minsel saat dihubungi wartawan SulutNews.com lewat telepon pada Senin (15/11) membenarkan adanya upaya ini.

'Kami mencari keadilan dengan mendatangi KI. Hal ini kami lakukan karena sejak diberhentikan dengan tidak hormat sampai saat ini Hukum Tua tidak memberikan SK pemberhentian," tutur Arther.

"Alasannya tidak jelas. Hukum Tua beralasan para mantan perangkat desa ada ikut di Politik. Kalau ada perangkat desa yang ikut seperti itu, pasti ada teguran dari Bawaslu, tapi itu tidak pernah ada," katanya.

Ia pun menambahkan kalau ada juga masalah penghasilan tetap (Siltap) yang tidak diberikan.

"Misalnya siltap yang seharusnya milik saya, tapi oleh Penjabat Hukum Tua diberikan ke mantan Pala yang sudah masuk masa pensiun dan sudah berumur 63 tahun," aku Arther.

Ketua Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Sulut, Adv E K Tindangen SH yang dihubungi wartawan SulutNews.com membenarkan dirinya sementara mendampingi perangkat desa yang diberhentikan tanpa SK dan belum menerima gaji mereka.

"Itu kan uang negara, bukan uang Penjabat Hukum Tua yang seharusnya diberikan kepada perangkat desa malah justru Pejabat Hukum Tua memberikan kepada mantan perangkat desa yang umurnya sudah 63 tahun. Jadi ada indikasi korupsi," ungkap Tindangen.

Ia yang mendampingi perangkat desa dari Desa Kinamang Satu, Kinamang, Temboan dan Pinaesaan menambahkan bahwa kalau di KI dalam Undang-Undang ada Pidananya.

"Kalau dari Penjabat Hukum Tua dia tidak bisa memenuhi apa yang dibuktikan, itu ada pidana 1 tahun. Siltap perangkat desa yang tidak dibayar oleh Penjabat Hukum Tua itu harus dibayarkan," tegasnya.

Di kesempatan terpisah, Penjabat Hukum Tua Desa Kinamang Satu, Theresia Mamahit yang dihubungi di no telepon miliknya (0813xxxxxxxx), pada Selasa (16/11/2021), ternyata tidak aktif.

Ketua LSM Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Minsel, melalui Sekretaris Charmen Kasenda berjanji akan mengawal kasus perangkat desa sampai tuntas.

"LAKI tegas akan mengawal sampai tuntus. Apalagi untuk masalah ini ada uang negara yang bersumber dari Pajak yang tertata dalam APBDes 2021, dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Kuat dugaan Penjabat Hukum Tua melakukan tindak pidana Korupsi karena tidak patuh kepada UU," tukas Kasenda.

"Kewenangan Penjabat Hukum Tua sudah melampaui batas amanah UU. Ingat Penjabat Hukum Tua bukan Raja," tegasnya.

Untuk diketahui, upaya mencari keadilan mantan perangkat desa di Kabupaten Minahasa Selatan yang diberhentikan dengan tidak hormat telah ditempuh melalui Ombudsman perwakilan Sulawesi Utara, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Vian Rafael Ruus, warga Desa Tenga Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meradang. Betapa tidak, ia tiba-tiba menerima surat peringatan pertama (SP1) dari Bank BRI tertanggal 9 September 2021.

SP1 dari Bank BRI Kantor Cabang (KC) Tondano Unit Tenga di Desa Kapitu tersebut terkait adanya hutang dirinya ke pihak Bank.

Saat dijumpai wartawan di kediamannya, Vian mengakui kalau dirinya pernah mengajukan permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bulan Mei tahun ini ke Bank BRI.

"Saya tidak tau kalau sudah ada pencairan. Tiba-tiba saya menerima SP1, itu artinya sudah ada pencairan," tukas Vian.

Setelah terima SP1, keesokan harinya ia langsung melakukan konfirmasi ke pihak Bank.

"Memang kemarin pihak Bank sudah sempat memfasilitasi saya untuk menelepon orang yang melakukan survey. Saat ditanya siapa yang ditemui saat datang ke rumah, orang survey itu mengatakan sudah lupa. Saya pun dijanjikan pihak Bank BRI akan melakukan klarifikasi lanjutan tapi sampai saat ini belum ada," ujar Vian.

Kepada wartawan ia juga mengaku telah memeriksa tanda tangan kwitansi, ternyata tanda tangan dirinya sudah ditiru, walaupun ada beda sedikit. Namun tanda tangan istrinya tidak sama atau tidak berhasil diikuti (karena istrinya tidak memasukkan KTP dalam berkas permohonan). Karena adanya permasalahan ini, dirinya merasa dirugikan dan khawatir terkait nama baik dan resiko dari hutang.

Adanya permasalahan ini, wartawan pun mengunjungi BRI Kapitu dan menjumpai Kepala Unit Vially V. Manoppo.

Saat ditanya wartawan, ia mengaku belum bisa mengambil kesimpulan, itu butuh penyelidikan. Hal ini sudah laporkan dirinya ke Bagian Hukum Bank BRI.

'Kalau dari berkas yang saya lihat memang semua tanda tangan ada, mulai dari pembukaan rekening sampai pada pencairan," terang Manoppo.

"Di sini saya lihat ada pasal pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan itu semua jelas, kami (Bank BRI) itu korban. Kan sudah kasih pinjaman, sudah kasih keluar uang dan kami bisa urus ini sampai tuntas. Kami sudah berkoordinasi dengan bagian hukum, bagi siapa yang memalsukan tanda tangan dan sebagainya itu ada pasalnya," ujarnya.

Saat ditanya wartawan soal bukti yang bisa didapatkan dari CCTV dirinya tidak bisa memberikan kepastian.

"Memang CCTV sementara kami olah sekarang, sementara kami periksa," kata Manoppo. Dirinya memastikan akan mengusut tuntas apakah pelakunya dari internal atau eksternal.

(Tamura)

Bitung, SulutNews.com -- Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sulawesi Utara dorong percepatan vaksinasi Covid-19 dengan menyasar pelajar dan masyarakat di sejumlah tempat di kota Bitung, agar capaian vaksinasi nasional dan herd immunity tercapai guna memutus mata rantai Pandemi Covid-19, pada Jumat (12/11/2021).

Dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut Binda Sulut menargetkan sasaran vaksinasi sebanyak 2000 orang terdiri atas 500 pelajar dan 1500 orang masyarakat yang dilaksanakan secara door to door dengan mengedepankan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Kepada awak media Kabinda Sulut, Laksma TNI Adriansyah, SE, terkait percepatan vaksinasi menyampaikan, Binda Sulut bersama dengan stake holder terkait melakukan upaya memutus penyebaran Covid-19 dengan melakukan vaksinasi.

"2000 dosis vaksin Sinovac kami siapkan dan harapannya agar capaian vaksinasi nasional dan herd immunity bisa tercapai untuk memutus penyebaran virus Covid-19 di Kota Bitung," jelas Laksma TNI Adriansyah, SE,.

Adriansyah juga menghimbau agar masyarakat ambil bagian dalam setiap kegiatan vaksinasi yang digelar di daerah masing-masing.

"Dalam rangka mendukung program vaksin nasional, mari kita sama-sama ikut anjuran pemerintah dan segera melakukan vaksin bagi yang belum vaksin," ajak Kabinda Sulut.

Kegiatan vaksinasi Binda Sulut dilaksanakan di SMK Negeri 2 Bitung, Gereja GPI Kanaan Manembo-nembo Atas, GMIM Gunung Moria Girian Indah dan di pusat pemukiman warga di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung.

(***/Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menggelar Rapat Konsolidasi Musyawarah Cabang (Muscab) se-Kabupaten Minsel, di Aula Century, Jalan Trans Sulawesi No.82, Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, pada Kamis (11/11/2021).

Di Rapat Konsolidasi ini, PAN Minsel akan membentuk pengurus di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Minsel dan dilakukan secara kolektif, dengan peserta yang terbatas.

Ketua PAN Minsel, Abdul Salman Katili ST saat menyampaikan sambutan dalam acara ini menegaskan akan mendukung pemerintah Kabupaten Minsel dibawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, SH dan Wakil Bupati Pendeta Petra Yanni Rembang.

"PAN Minsel sebagaimana petunjuk dari pusat, wilayah sampai daerah harus bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka menopang program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah," ungkap Salman Katili, di hadapan Bupati Franky Wongkar yang hadir di kegiatan ini.

"Menjadi kewajiban semua kader untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat, apa yang menjadi target dari pemerintah di wilayah masing-masing," katanya.

Hal ini pun ditegaskan Bobby Daud selalu Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulawesi Utara (Sulut) di hadapan para peserta Rapat Konsolidasi.

"Saya memerintahkan kepada saudara Salman sebagai anggota Parlemen, berjuang di dalam DPRD dan bersama seluruh struktural yang akan terpilih nanti mari bergandengan tangan dengan pemerintah," tegas Ketua DPW PAN Sulut.

Bobby Daud pun menyampaikan bahwa dalam kaitan bisa mewarnai di DPRD Minsel, PAN menargetkan 1 (satu) Fraksi di DPRD Minsel dalam perhelatan pemilihan legislatif mendatang.

Ia pun menyampaikan, sesuai apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa ada 3 (Tri) sukses yang harus dilaksanakan.

“Pertama kita harus sukses organisasi, dengan membentuk semua infrastruktur sampai tingkatan ranting. Kalau ini sudah terbentuk, maka kita akan sukses di Parlemen, dengan mengirimkan anggota di DPRD, minimal ada 3 orang  di DPRD Minsel dan membentuk 1 Fraksi. Jika punya 1 Fraksi maka daya bargaining kita kuat," jelas Bobby Daud.

Sementara itu, Bupati Minsel Franky Wongkar menyambut baik komitmen PAN menopang pemerintah. 

"Saya yakin kalau semua kita bergandengan tangan, kita semua berpikir tentang rakyat, kita semua berpikir tentang kebanyakan orang maka Minahasa Selatan akan maju berkepribadian dan sejahtera,” ucap Bupati Franky Wongkar.

Tampak hadir pula dalam Rapat Konsolidasi ini, beberapa pengurus DPW PAN Sulut dan Kapolres yang diwakili oleh Kabag Ops Polres Minsel Rahmad Lantemona.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar SH, bersama Wakil Bupati Pdt. Petra Yani Rembang menyerahkan mobil jenazah untuk 5 (lima) kecamatan, di Kantor Bupati Minsel, Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, pada Senin (8/11/2021).

Pengadaan 5 unit mobil ini untuk menjawab keluhan masyarakat yang mengalami kesulitan saat membutuhkan mobil jenazah.

Mobil tersebut diterima oleh Camat Tatapaan Marsita Rumokoy, Camat Tenga Petrus Ulaan, Camat Tareran Hizkia Kondoj, Camat Motoling Denny L Mumu dan Camat Tompaso Baru Stenly D Umboh, setelah ditandatangani berita acaranya.

Saat menyerahkan, Bupati Franky Wongkar berpesan kepada para camat yang menerima mobil tersebut untuk dirawat dengan baik.

"Rawat akan bae bae (bagus), kalo terawat dan terjaga lama mo pake (pakai)," pesan Bupati Minsel dengan dialek Manado yang kental.

Dari informasi yang diperoleh wartawan SulutNews.com, oprasional kendaraan ini akan dianggarkan di tiap kecamatan. Sedangkan untuk petugas akan diatur para tenaga harian lepas (THL) yang ada di Satuan Polisi dan Pamong Praja (SatPOL PP) Minsel, agar warga yang berduka tidak keluar biaya lagi.

Pada kesempatan itu, setelah didoakan oleh Ketua FKUB Minsel Pdt, Stien Rondonuwu, MTh, Bupati Franky Wongkar bersama Wakil Bupati Pdt Petra Rembang, didampingi Sekda Minsel Denny Kaawoan, SE mengecek Kelengkapan Kendaraan dan melakukan test drive di sekitar Kantor Bupati Minsel.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Paulman Runtuwene, ST mengajak agar bersama menjaga kekompakan, soliditas dan kohesivitas Partai NasDem pada semua tingkatan.

Ia mengatakan agar harus menyelesaikan program-program dari pusat termasuk program pertanian, kesehatan, ketenagakerjaan yang telah disampaikan oleh kakak Felly Runtuwene.

"Saat ini kita harus bermain lebih baik lagi dengan gaya yang baru, metode yang baru dan meninggalkan gaya lama," kata Paulman di acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai NasDem Minsel di Golden Charity Hall, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Senin (8/11/2021).

Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH yang hadir dalam Rakerda ini, dalam sambutannya menyampaikan kepada para pengurus DPD NasDem Minsel agar selalu solid dan saling mendukung dalam membesarkan nama partai.

"Saya berharap para kader Partai NasDem boleh terus bekerja keras dan saya yakin Partai NasDem Minsel bisa lebih besar lagi dan kita boleh bersama-sama melayani masyarakat Minahasa Selatan," ucap Bupati Wongkar.

Rakerda ini dihadiri juga oleh Sekretaris DPW Partai NasDem Sulut Viktor Mailangkay, Peggy J. C. Rumambi selaku Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), anggota DPRD Provinsi Sulut yang juga sebagai Ketua Panitia Stella M. Runtuwene serta pengurus DPD Partai NasDem dan pengurus DPC Partai NasDem se-Minsel.

Acara dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Minsel, juga pengurus DPC se-Kabupaten Minsel. Juga dikesempatan ini diserahkan 1 (satu) unit mobil Ambulance.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Drs. Steven O. E. Kandouw resmi mengukuhkan dan melantik pengurus KONI Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) periode 2021-2025.

Acara pelantikan pengurus KONI Minsel dibawah pimpinan Franky Donny Wongkar, SH sebagai ketua, dilaksanakan di Aula Waleta Kantor Bupati Minsel, Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Amurang Timur, pada Kamis (4/11/2021).

Dalam sambutannya, Steven Kandouw menekankan KONI sebagai alat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kita harus memahami bahwa olahraga juga adalah satu alat untuk pemersatu bangsa, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun di Kabupaten Minahasa Selatan," tukas Steven Kandouw.

Selain itu, Steven Kandouw yang adalah Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara mengatakan bahwa KONI merupakan juga alat untuk mengharumkan nama bangsa. Juga untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang mantap intelektual, spiritual dan fisiknya.

"Saya percaya, saya yakin, dibawah pimpinan Ketua KONI yang juga Bupati Minahasa Selatan, 3 prinsip KONI ini akan berjalan," katanya.

Bicara fasilitas, pelan-pelan bersama pemerintah provinsi kita akan bangun fasilitas olahraga di Minahasa Selatan.

"Seluruh pengurus yang baru dilantik, dengan kekompakan, dengan ikhtiar dan penuh semangat saya optimistis KONI Kabupaten Minahasa Selatan akan berprestasi," ujar Steven Kandouw mengakhiri sambutannya.

Disisi lain, Franky Wongkar memastikan KONI Minahasa Selatan akan melahirkan atlet-atlet berprestasi.

"Ada 23 cabang olahraga yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan dan tentunya olahraga yang berprestasilah yang menjadi andalan unggulan kita, yang nantinya akan kita bicarakan bersama dalam rapat KONI dan cabor-cabor yang ada dalam rangka kita melakukan pembinaan dan pengembangan bagi atlet-atlet yang berprestasi untuk membawa nama baik Kabupaten Minahasa Selatan," ungkap Franky Wongkar.

"Kalau sudah dilantik dan sudah menyatakan bersedia, jangan hanya di mulut, tapi harus diikuti dengan kerja, kerja, kerja dan kerja. Agar supaya cabang-cabang olahraga yang unggulan di Minahasa Selatan itu akan kita kembangkan dan kemudian kita melahirkan atlet-atlet yang berprestasi baik di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi dan Nasional," katanya.

Ketua KONI Minsel berjanji akan menyusun program bersama, program yang terencana, program yang berkelanjutan.

Turut hadir pada pelantikan itu, sejumlah pengurus KONI Sulut diantaranya Ketua Harian Theo Kawatu dan Sekretaris Tonny Kulit.

(Adv/Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado mengabulkan gugatan 12 (dua belas) mantan perangkat Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Para mantan perangkat Desa Sinisir ini, selama proses persidangan di PTUN Manado, diwakili serta didampingi oleh Kuasa Hukum mereka yaitu Wensi Richter, SH dan Supratman Baluntu, SH.

Informasi ini diperoleh wartawan SulutNews.com, dari Wensi Richter, SH, salah seorang pengacara yang mendampingi para perangkat Desa Sinisir, pada Kamis (4/11/2021).

"Gugatan ke-12 perangkat Desa Sinisir dengan Nomor Perkara; 25/G/2021/PTUN. Mdo ini dikabulkan seluruhnya melalui putusan PTUN Manado, pada hari Senin (1/11/2021) secara E Court oleh Mejelis Hakim yang terdiri dari Ketua Majelis Hakim Sri Listiani, SH, Mkn dan anggota Majelis Hakim Ida Faridha, SH dan Warisman Simanjuntak, SH," terang Wensi.

"Majelis Hakim telah memutuskan menyatakan Batal Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Sinisir No : 301 B/SK-PPD/DS/V-2021 tanggal 11 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Hukum Tua Desa Sinisir," katanya.

Ia pun menjelaskan Majelis Hakim juga dalam putusannya mewajibkan Tergugat Penjabat Hukum Tua Desa Sinisir untuk mencabut Surat Keputusan pemberhentian perangkat Desa Sinisir tersebut serta mewajibkan Tergugat Penjabat Hukum Tua Desa Sinisir untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat para penggugat, para mantan perangkat Desa Sinisir.

"Saya menghimbau kepada para Penjabat Hukum Tua ataupun para Hukum Tua agar tidak sewenang-wenang dalam memberhentikan perangkat Desa dan selalu memperhatikan dan memahami peraturan perundangan yang berlaku dalam mengambil keputusan sebelum memberhentikan perangkat desa," ujar Wensi.

Di kesempatan terpisah, Viska Tumipa (mantan Prades Sinisir) saat dihubungi wartawan lewat telepon membenarkan telah menerima putusan ini.

"Kami telah dikirimkan file-nya lewat e-mail terhadap hasil keputusan ini. Saat ini kami menunggu selama 14 hari, sebelum menindaklanjuti putusan," tukasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa Selatan, Efer Poluakan saat dijumpai di kantornya berpendapat pihaknya akan melihat dulu apa yang menjadi putusan PTUN.

"Saya belum mendapatkan informasi resmi kalau sudah ada putusan PTUN, apakah pengacara mereka yang akan datang menyampaikan ke kami ataukah siapa, saya belum tau," ujar Poluakan.

"Kalau harus kembalikan, ya kembalikan. Cuma terserah Hukum Tua, kan kami tidak bisa masuk," pungkasnya.

Untuk diketahui, ada 12 perangkat Desa Sinisir yang menang gugatan di PTUN Manado, yakni:

1. Sekretaris Desa, Steifi J. Palandi

2. Kepala Seksi Pemerintah, Jerry Langkun

3. Kepala Jaga I, Berthin A. Mamahit

4. Staf Jaga 6, Melky J. Manampiring

5. Kepala Urusan Perencanaan, Steven J. Lahe

6. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Yanwarius Ponamon

7. Kepala Jaga II, Alboyn Singal

8. Kepala Jaga X, Novie Y. Mamahit

9. Kepala Seksi Pelayanan, Viska M. Tumipa

10. Kepala Urusan Keuangan, Hesry Walean

11. Kepala Jaga IV, Fatly R. Muaya

12. Kepala Jaga III, Theddy J. F. Lahe

(Tamura)