Minsel,Sulutnews.com – Ibadah syukur perayaan Natal di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dilaksanakan di 535 Gereja, Sabtu (25/12/2021).

Ratusan personel Polres Minsel bersama TNI terpantau berjaga melaksanakan kegiatan pengamanan di tiap-tiap Gereja yang mengadakan ibadah syukur Perayaan Natal.

“Untuk pelibatan anggota pada kegiatan pengamanan Gereja ibadah Natal ini yaitu sebanyak 155 personel, didukung unsur TNI serta ada juga pengamanan swakarsa Panji Josua.

Pengamanan dilaksanakan mulai dari malam Natal hingga pada ibadah syukur perayaan Natal hari pertama di 535 Gereja,” terang Kabag Ops Kompol Rahmad Lantemona, selaku Karendal Ops Lilin Samrat-2021 Polres Minsel.

Pengamanan dilaksanakan terbuka dengan menggelar personel berseragam dinas didukung pengamanan tertutup dari unsur intelijen; mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif serta himbauan edukasi protokol kesehatan.

“Kegiatan pengamanan dilaksanakan secara profesional dan humanis, mengedepankan upaya pencegahan gangguan Kamtibmas serta menyampaikan himbauan terkait edukasi protokol kesehatan,” tambah Kompol Lantemona. Ibadah Perayaan Natal di wilayah hukum Polres Minsel terpantau berlangsung aman, lancar dan kondusif. (Adrian)

Minsel,Sulutnews.com – Upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 terus digencarkan Polres Minahasa Selatan dan Polsek jajaran, melalui percepatan vaksinasi serta upaya edukasi mengajak masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan.

Sebagaimana tampak pada Rabu siang (22/12/2021), personel Polres Minsel dan Polsek Tareran membagikan masker gratis kepada warga yang ada di area pasar serta terminal Desa Rumoong Atas.

Warga yang didapati tidak memakai masker langsung ditegur diberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya mematuhi Protokol Kesehatan ditengah pandemi saat ini.

“Kami memberikan edukasi, himbauan secara humanis serta memberikan masker kepada masyarakat, baik penjual maupun pembeli yang ada di Pasar Rumoong Atas,” ungkap Kapolsek Tareran Iptu Anthonius Tumbelaka.

Sangat diharapkan segenap lapisan masyarakat untuk tetap disiplin mentaati Protokol Kesehatan dan mengikuti program vaksinasi guna mencegah dan menekan angka sebaran Covid-19 serta dalam rangka pemulihan ekonomi nasion. (Adrian)

Minsel, SulutNews.com -- Upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) untuk melakukan perubahan dengan menyederhanakan birokrasi tercoreng di penghujung tahun 2021.

Informasi yang diterima wartawan dari sumber yang dapat dipercaya mengaku adanya praktek pungutan yang tidak sesuai ketentuan di Bidang PAUD Dinas Pendidikan serta Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Minsel.

Pungutan ini terkait adanya permintaan sejumlah uang ke pimpinan TK/PAUD/Kelompok Bermain untuk mencairkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).

BOP PAUD sebenarnya diberikan pemerintah sebagai dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.

Kebenaran informasi ini kemudian dikonfirmasi wartawan kepada Kepala Dikpora Minsel, Fietber Raco, di ruang kerjanya pada Selasa (21/12/2022).

"Saya juga baru mendengar akan hal ini dan akan berkoordinasi dengan pak Bupati. Sebagai seorang kepala bidang yang bertanggung jawab disitu harus menggunakan pikiran di era sekarang ini," ungkap Fietber Raco.

"Mematok harga untuk sebuah surat rekomendasi sangatlah tidak baik. Padahal tidak perlu surat rekomendasi apabila melakukan pencairan, asalkan semua ketentuan dipenuhi. Namun hal ini akan berpengaruh buruk ke pimpinan TK/PAUD/Kelompok Bermain dalam membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) nantinya," jelasnya.

Di kesempatan terpisah Kabid PAUD Dikpora Minsel, Selvie Mamangkey yang ditemui di ruang kerjanya menyangkal adanya pungutan tersebut.

"Yang pasti tidak ada pungutan seperti itu. Waktu pencairan tahap pertama, tidak tanggung-tanggung saya menyuruh mereka untuk melakukan pencairan. Cuma rentan waktu sedikit saya langsung memerintahkan untuk melakukan pencairan tahap kedua," tukas Mamangkey.

Ia memastikan untuk pencairan BOP PAUD semua lancar-lancar saja. Untuk prosesnya saat ini sudah ada di bagian keuangan, sedangkan di bidangnya hanya mengeluarkan SK. Untuk anggaran BOP Kabupaten Minsel tahun 2021 ada sekitar 2,2 Miliar yang dicairkan dalam 2 tahapan.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Fenty Suak (43) seorang pekerja di PT. Putra Karangetang, warga Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mengalami kecelakaan kerja, pada Senin (20/12) malam.

Satu tangannya putus, sedangkan tangan lainnya yang mengalami luka parah terpaksa harus diamputasi saat berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. R. D. Kandou Malalayang Manado, akibat digilas mesin di area produksi tepung kelapa.

Ko Sun (salah seorang penanggungjawab perusahaan), yang berhasil dijumpai wartawan di lokasi perusahaan di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minsel membenarkan adanya kejadian tersebut.

"Kecelakaan tersebut terjadi waktu habis kerja. Saat melakukan pembersihan, entah bagaimana tangannya masuk ke mesin dan sampai putus sebelah tangannya," ungkap Ko Sun.

"Saat itu juga kami langsung membawa korban ke RS Kalooran Amurang dan langsung dirujuk ke RSUD Malalayang," katanya.

Ia memastikan kalau pemilik perusahaan (Ko Kiat) menemani korban mulai dari RS Kalooran Amurang sampai Selasa (21/12/2021) disaat dilakukan proses operasi.

"Pokoknya tidak ada dari perusahaan yang lepas tangan karena adanya kasus ini. Kami juga bahkan terlibat saat mencari darah yang akan dibutuhkan untuk proses operasi," tukas Ko Sun.

(Tamura)

Minsel,Sulutnews.com – Polres Minahasa Selatan (Minsel) menggelar press conference dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di areal PT SEJ (Sumber Energi Jaya) Desa Karimbow, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minsel.

Press conference dilaksanakan di Cafetaria Endra Dharmalaksana, Senin (20/12/2021), dihadiri Kasat Reskrim Iptu Lesly Deiby Lihawa, Kasi Humas Iptu Robby Tangkere serta sejumlah awak media.

“Pencurian lumpur sisa olahan emas di PT SEJ. Tersangka ada 18 orang, sebagian masih dalam status buron. Barang bukti yang diamankan 13 karung lumpur sisa olahan material emas dan satu unit kendaraan pick up DB 8677 NA yang dipakai dalam pengangkutan,” terang Iptu Lesly.

Untuk pasal yang dipersangkakan yaitu 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP tentang pencurian jo 55 ayat (1) ke 1 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun.

Tersangka yang sudah diamankan di Polres Minsel yaitu, EP, RI, SW, CR, FM, YD, WS, AD, dan RM.

“Para tersangka yang diamankan tercatat sebagai warga Kecamatan Motoling Timur, Kecamatan Kumelembuai dan Kabupaten Boltim. Tersangka lainnya masih dalam proses pengejaran,” pungkas Iptu Lesly. (Adrian)

Minsel, SulutNews.com -- Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Franky Donny Wongkar SH, menghadiri Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Waleta Kantor Bupati Minsel, pada Kamis (16/12/2021).

Informasi yang diterima wartawan SulutNews.com dari rilis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Minsel, rapat Forkopimda ini membicarakan pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam rapat yang dihadiri para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Camat se-Kabupaten Minahasa Selatan, Bupati Franky Wongkar mengingatkan beberapa hal. Diantaranya, Instansi Pemerintah dalam Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, tidak ada pawai saat Perayaan Natal dan Tahun Baru, percepatan vaksin harus terus dipacu dan masalah Kamtibmas kiranya menjadi perhatian bersama.

Dandim 1302/Minahasa dan Kapolres Minsel juga dalam rapat kali ini mengapresiasi untuk semua yang telah berperan aktif pada program percepatan Vaksinasi Covid-19 dan kiranya dapat terus diseriusi. Untuk masalah Kamtibmas menjadi tanggung jawab bersama. Covid belum selesai dan menghimbau tetap waspada dikarenakan setiap masa libur keagamaan ditakutkan adanya lonjakan Covid-19.

Sementara itu kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Budi Hartono, SH, M.Hum mengingatkan untuk yang mengelola anggaran Covid-19 agar dapat diatur dengan baik, jangan sampai virusnya sudah hilang masalahnya masih tersisa.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua DPRD Minsel Stefanus D.N. Lumowa, SE., Kapolres Minsel AKBP Norman Sitindaon, SIK., Dandim 1302/Minahasa Letkol Inf. Ircham Efendy, Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Budi Hartono, SH, M.Hum., Sekretaris Daerah Minsel Denny P. Kaawoan, SE., M.Si.

(***/Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Sebuah video proses pekerjaan di pengembangan Ruang Terbuka Publik (RTP) kawasan pertokoan Amurang menyebar liar di masyarakat dan wartawan. Beberapa kali upaya konfirmasi langsung ke pihak-pihak yang terkait belum membuahkan hasil.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan ini yang berusaha dijumpai wartawan beberapa kali di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), selalu saja tidak bisa ditemui.

Beruntung, pada Selasa (14/12/2021) Kepala Dinas PUPR Minsel, Roy Durandt yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, bersedia menyampaikan penjelasan terkait masalah ini.

"Kalau memang terbukti ada pekerjaan pemborong seperti di video itu, disini saya mau katakan akan menyuruh mereka untuk membongkar kembali," tegasnya.

Upaya konfirmasi pun dilakukan beberapa wartawan di lokasi pekerjaan dan berhasil bertemu dengan Hendrik Mamuaya yang merupakan Kontraktor Pelaksana/Manager PT. Samudra Abadi Sejahtera.

Ia pun bersedia memberikan penjelasan terkait video di pekerjaan yang bernilai 8,863 Milyar Rupiah.

"Video itu sudah 3 bulan lalu dan yang kami lakukan adalah untuk mencari akar pohon untuk dikeluarkan, bukan menggali untuk ditimbun,' jelas Mamuaya.

"Kami tidak bisa timbun, karena kalau ditimbun dan busuk itu akan berdampak negatif ke kita," katanya.

Ia yang dengan santun menjelaskan, memberi masukan apabila melihat hal seperti di video tersebut jangan ditelan mentah, harus dipastikan kebenarannya.

"Saya tidak bilang orang, tidak bilang oknum, tidak bilang profesi, jangan hanya sekedar lihat video dan menganggap ini salah," pesannya.

Dirinya pun mengaku bersyukur karena kedatangan wartawan adalah bagian dari pengawasan dan dirinya bisa tunjukkan apa yang benar.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Sasa Inti Minsel (PT. Sasa) pada Senin (13/12/2021) di ruang sidang Kantor DPRD Minsel.

RDP digelar setelah beberapa waktu lalu puluhan pekerja PT. Sasa mengadu ke DPRD Kabupaten Minsel akan adanya sejumlah permasalahan.

Beberapa pihak pun dihadirkan dalam RDP kali ini diantaranya pimpinan PT. Sasa yang diwakili Linda Prang sebagai HRD, pekerja yang diberhentikan, KPP Pratama, pemerintah Kabupaten Minsel yang diwakili Asisten II Frangky Tangkere, Dinas Ketenagakerjaan, Badan Pajak, Dinas Perijinan dan Bagian Hukum.

Dari pengamatan yang dilakukan wartawan SulutNews.com, sejumlah permasalahan di PT. Sasa dibahas dalam RDP ini, diantaranya tentang adanya pemotongan THR karyawan oleh perusahaan, pemenuhan hak-hak pekerja serta perhatian perusahaan terhadap keselamatan kerja karyawan.

Dalam kesempatan ini, terungkap terkait THR belum dilakukan dan potongan pajak akan dilakukan tidak ke semua pekerja tapi berdasarkan penghasilan yang diatur dalam PPh 21.

Terkait keselamatan kerja para karyawan, seperti sepatu lars kerja dan lain-lain, ternyata tidak ada keterangan yang memuaskan dari pihak perusahaan.

"Terkait kecelakaan kerja, semua pekerja telah didaftarkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan," tukas Linda Prang singkat.

Robby Sangkoy, anggota DPRD Minsel kepada wartawan usai kegiatan berharap apa yang menjadi rekomendasi dapat dijalankan perusahaan.

"Peran DPRD adalah untuk memediasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Saya berharap semua hak dan kewajiban tenaga kerja di PT. Sasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan wajib dilaksanakan pihak perusahan," ungkap Sangkoy.

"Saya berharap pekerja yang di PHK atau diskors wajib dikembalikan atau kalaupun memang harus diberhentikan harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Untuk diketahui, seluruh anggota DPRD Minsel baik Komisi I, II dan III diundang dalam RDP ini. Giat RDP akhirnya dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Minsel Franky Lelemboto dan dihadiri anggota DPRD lainnya seperti Abdul Salman Katili, Julian Mandey, Robby Sangkoy, Andries Rumondor dan Benny Marentek.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Harapan perangkat desa (Prades) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) untuk mendapatkan keadilan terhadap pemberhentian mereka yang dianggap tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, akhirnya pupus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado.

Hal ini disampaikan beberapa Prades kepada wartawan beberapa waktu lalu, di beberapa lokasi yang berbeda.

Mereka pada umumnya mengungkapkan kekecewaan dan menyayangkan adanya putusan PTUN Manado yang sudah mengesampingkan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memperhatikan pelanggaran administrasi yang terjadi dalam proses pemberhentian ini.

Spener Labory, mantan Prades Pungkol kepada wartawan SulutNews.com mengaku kecewa atas putusan PTUN Manado.

"Gugatan kami di PTUN Manado ditolak, tentunya kami kecewa. Namun atas putusan ini kami akan melakukan upaya banding," ungkap Spener.

"Masakan jelas terbukti di persidangan ada 2 SK Pemberhentian, yang 1 bulan Maret dan yang 1 lagi bulan April. Hakim sempat menanyakan ke Penjabat Hukum Tua dan ibu tidak tau mana yang asli. Itu kan jelas sudah ada kesalahan administrasi, masa bisa gugatan kami ditolak PTUN Manado," katanya dengan nada kecewa.

Ia pun mempertanyakan putusan Hakim yang juga sama digunakan dalam putusan di desa yang lain, yakni menggunakan doktrin Dr. E. Utrecht untuk mengalahkan pertimbangan hukum yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang.

Sementara itu wartawan mencoba mengkonfirmasi hal ini ke PTUN Manado, pada Kamis (9/12). Ketua PTUN Manado melalui Humas PTUN Manado Ida Farida SH menyampaikan bahwa sengketa TUN itu dilihat dari Pasal 53 ayat 2.

"Sengketa TUN itu dilihat dari Pasal 53 ayat 2, apakah putusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan Undang-Undang atau asas umum. Dasarnya disitu untuk menilai, kalau ditolak berarti ada ketentuan yang memang sudah benar," jelas Ida Farida.

Ketika ditanya terhadap beberapa putusan masalah pemberhentian Prades, ia mengaku Majelis tidak bisa menilai materi dari putusan.

"Kami tidak bisa bicara karena ada instansi lain yang menilai. Yang bisa kami sampaikan adalah putusannya sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kalau ada pihak-pihak berkeberatan ada upaya banding," terang Ida Farida yang juga adalah Hakim di PTUN Manado.

"Jika ada kecurigaan, ada permasalahan di belakang, pengadilan menyatakan bahwa kami sudah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) artinya kami sangat ketat akan itu dan kode etik kami tidak memperbolehkannya," ujarnya.

Menurutnya, kalaupun ada perbedaan, ada pertimbangan lain, fakta hukumnya ada pertimbangan yang berbeda.

"Tidak mungkin selalu sama, dalam 1 kasus itu berbeda, ada keadaan-keadaan Hukum yang mungkin berbeda," kata Ida Farida.

Terkait adanya doktrin dari Dr. E. Utrecht yang digunakan dalam putusan, ia mengatakan semua orang Hukum untuk buku pak Utrecht harus punya. Walaupun diakhir pernyataan ia menyampaikan kalau itu buku lama dan tidak semua memiliki.

Untuk diketahui, setidaknya ada 23 gugatan telah dilayangkan Prades di Kabupaten Minsel atas pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh Penjabat Hukum Tua ke PTUN Manado.

Sampai saat ini sudah ada 7 desa yang diputuskan oleh PTUN Manado, yakni:

1. Desa Sinisir, Gugatan Diterima

2. Desa Popareng, Gugatan Ditolak

3. Desa Pinapalangkow, Gugatan Ditolak

4. Desa Karimbow Talikuran, Gugatan Ditolak

5. Desa Pungkol, Gugatan Ditolak

6. Desa Karimbow, Gugatan Ditolak

7. Desa Pontak Satu, Gugatan Ditolak

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Hujan disertai angin yang menerjang Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), pada Selasa (7/12) menyebabkan sejumlah rumah yang berada di pesisir pantai Kecamatan Tumpaan diterjang ombak dan dindingnya mengalami kerusakan.

Kepada wartawan SulutNews.com, Hukum Tua Desa Tumpaan Satu Altje Sumilat mengatakan bahwa di desanya ada 75 rumah terdampak, 26 rumah rusak ringan, sedangkan 49 tergenang air laut.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Tumpaan, Chendy Tumiwa.

"Di desa kami ada 39 rumah terdampak. 26 rumah rusak ringan, sedangkan 9 rumah tergenang air dan 4 rumah mengalami dampak dari kejadian ini," terangnya.

Dari informasi yang didapat, baik di Desa Tumpaan dan Desa Tumpaan Satu belum ada bantuan yang diterima masyarakat dari kejadian ini.

Namun di kesempatan terpisah, Tommy Lamia dan anaknya Jonly Laoh yang ditemui wartawan SulutNews.com di tepi pantai Desa Tumpaan Satu mengatakan bahwa pada Rabu (8/12/2021) pagi mereka pergi ke rumah Djen Lamia untuk meminta karung.

"Kami diterima dengan baik dan pak Djen langsung meminta data warga yang terdampak untuk diberikan bantuan. Kami lalu mendata dan mendapatkan sekitar 40-an keluarga yang terkena dampak dari kejadian ini, " ujar Tommy.

"Kami diminta bantuan untuk membungkus dan Pak Djen sendiri yang langsung datang membawa bantuannya," tambahnya.

Di kesempatan terpisah, Djen Lamia anggota DPRD Minsel dari Partai Golkar yang dijumpai wartawan SulutNews.com di rumahnya mengaku bahwa itu aksi spontanitas dirinya.

"Waktu mendengar mereka terkena musibah, saya langsung tergerak hati untuk membantu seadanya. Saya berharap bantuan ini akan meringankan beban mereka," ungkap Djen Lamia.

Ia menerangkan bahwa aksinya itu sesuai dengan perintah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua DPD I Christiany Paruntu dan Ketua DPD II Michaela Paruntu untuk bisa membantu masyarakat saat mereka mengalami kesulitan.

(Tamura)