Minsel, SulutNews.com --Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Franky Donny Wongkar, SH, mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Petahana Tahun 2021.

Giat pada Rabu (25/8/2021), diikuti lewat online ini, bertempat di ruangan kerja Bupati Minsel.

Terinformasi, materi pembekalan dalam kegiatan yang dilaksanakan secara Virtual tersebut tentang Kebijakan Penguatan Ketahanan Pangan Rakyat di masa Covid-19, Implementasi UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sinergi Pengelolaan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah di masa Covid-19, dan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Bupati Franky Donny Wongkar, SH., menghadiri musyawarah cabang Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Rabu (25/8/2021).

Dikesempatan tersebut, Bupati menginformasikan akumulasi kasus Covid-19 di Minsel yang sudah memasuki 1022 kasus.

“Pertambahan kasus saat ini cukup signifikan dan tersebar. Penyebarannya tidak lagi diluar tapi dari dalam. Apalagi ada varian Delta. Dan saat ini kasus aktif 239, lain isoman dan lainnya dirawat di rumah sakit,” ucapnya saat memberikan sambutan pada musyawarah yang dilaksanakan di D'Relax Cafe, Tumpaan Dua.

Lanjutnya, bersyukur sekarang kita semua dalam keadaan sehat kuat dan di jaga oleh Tuhan.

"Semoga kita menjaga diri kita, jaga keluarga, jaga saudara-saudara kita, jaga masyarakat yang ada di Minsel, dimanapun kita beraktiftas, dengan cara disiplin Protokol Kesehatan dengan menerapkan 6M,” pesan Bupati, sembari mengajak undangan untuk bersama-sama membantu program pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dimulai dari tempat tinggal dan lingkungan sendiri.

Terkait musyawarah FORKI Kabupaten Minsel, Bupati berharap akan berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang tertuang dalam AD ART. Siapa yang terpilih sesuai dengan mekanisme, itu diserahkan kepada forum. Karena forumlah yang mempunyai hak untuk menentukan dan memilih ketuanya.

“Karena itu ketua nantinya bisa memfasilitasi dan mengakomodir semua perguruan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Tentunya juga bisa berkolaborasi dan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal peningkatan prestasi Karate di Minsel,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga bernostalgia dengan membagikan cerita semasa muda saat eksis di kegiatan Karate.

"Dulu saya bersama bapak Lucky, bapak Stenly dan bapak Stevanus, berprestasi di Provinsi bahkan sempat ke Nasional. Waktu itu, Minahasa Tenggara masih menyatu dengan Minahasa Selatan, belum ada pemekaran. Namun telah ada beberapa even yang kita buat,” kenangnya.

Bupati juga mengharapkan, nantinya siapa yang menjadi ketua dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk membuat even, dengan mengikuti Prokes tentunya.

"Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2022,harus target ada medali yang akan Minsel raih,” harapnya.

Dikesempatan tersebut, Bupati juga turut mengapresiasi para ketua dan semua perguruan Karate yang ada di Kabupaten Minsel.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Sulut Jemmy Ringkuangan AP M.Si, yang diwakili Ketua Bidang Organisasi Ryan Sandag, Ketua Panitia Pelaksanan Musyawarah Karateker Forki Kabupaten Minsel Boy V.A Tumiwa, SH., M.Si., dan beserta panitia lainnya, Plt. Danramil 16 Tumpaan Peltu Edi Santoso, yang diwakili oleh Babinsa Serda Muhamad Adha, Sesepuh Perguruan Lemkari Minsel Stevanus M. Nelwan, dan Hukum Tua Tumpaan Marto Rumengan.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Bupati Franky Donny Wongkar, SH., menghadiri rapat Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Untuk kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Binaan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Dalam Rangka Akses Reforma Agraria, Rabu (25/8/2021).

Berlokasi di Hotel Sutanraja Amurang, Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), khususnya Kantor ATR/BPN Kabupaten Minsel.

Disamping itu, Bupati mengatakan selaku pemerintah tentu harus hadir dalam hal menjawab hak daripada masyarakat.

“Pemerintah mempunyai kewenangan sekaligus kewajiban berkaitan dengan pemberdayaan UKM dan UMKM dalam hal pengembangan usaha yang ada di Minsel. Agar supaya usaha tetap ada dan semakin ditingkatkan,” ujar Bupati Minsel. 

"Pemerintah juga harus membangun kemitraan, kerjasama dengan para pelaku usaha yang saling menguntungkan, baik usaha besar ataupun usaha menengah yang harus membantu usaha mikro dan kecil. Agar supaya perkembangan secara baik. Juga pemerintah harus hadir dalam hal memberikan perijinan,” tuturnya.

Lanjut Bupati, telah meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait agar dalam hal pengurusan perizinan harus dilakukan pelayanan terbaik.

"Kalau pengurusan surat harus satu jam yah satu jam. Kalau itu harus satu hari yah satu hari, dan tidak ada pungutan liar didalamnya. Tidak ada pungli di dalamnya. Kalau ada laporkan kepada kami,” tegas Bupati.

Dikesempatan tersebut, Bupati juga mewarning para pengusaha agar tidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan usaha.

'Karena itu pemerintah juga hadir dalam fungsi pengendalian, agar supaya para pelaku dalam melaksanakan usaha tidak melanggar aturan,” tegasnya.

Tak lupa, Bupati berterima kasih kepada Kantor ATR/BPN Kabupaten Minsel yang sudah melakukan kegiatan di 16 desa dan telah membina 900 kepala keluarga. Sembari berharap semoga terus ada kolaborasi dan sinergi dalam hal pengembangan pelaku-pelaku usaha UKM dan UMKM.

Informasi dirangkum, dalam kesempatan tersebut, juga dilangsungkan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Minsel dengan Kantor ATR/BPN Kabupaten Minsel tentang Kerjasama Bidang Pertanahan dan Tata Ruang dengan maksud dan tujuan, Pertama menjalin kerjasama bidang pertanahan dan tata ruang di Kabupaten Minsel dan Kedua untuk peningkatan pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang di kabupaten Minsel.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Pengembangan Kelembagaan Reforma Direktorat Jenderal Penataan Agraria Hermawan, SE., Kepala Sub Direktorat Fasilitasi dan Kerjasama Akses Reforma Agraria Kementrian ATR/BPN Direktorat Jenderal Penataan Agraria Edy Mutawar, SH., MM., Kepala kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Utara diwakili Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Latri Sukraningsih A.Ptnh, M.Eng., dan jajaran, Kepala ATR/BPN Minsel Deany W.J. Keintjem, A.Ptnh, Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) Ir. Andry Novijandri, dan Kepala Dvisi Jasa Manajemen Kemitraan dan LKMS PT. Permodalan Nasional Madani Cut Ria Dewanti.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Dalam waktu dekat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) akan melakukan rolling Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Jabatan Adminsitrasi, dan Jabatan Pengawas.

Isu tak sedap pun menyerbu pemerintahan yang dipimpin Bupati Franky Donny Wongkar, SH., (FDW) dan Wakil Bupati Pdt. Petra Yani Rembang (PYR). Salah satunya isu jabatan transaksional

Hal ini pun langsung dibantah keras Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH, saat dimintai tanggapan pada Selasa (24/8/2021).

Menurutnya, proses rolling jabatan dilakukan sesuai aturan.

“Berdasarkan Permenpan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Seleksi Terbuka JPTP, dan Mutasi Jabatan berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah dalam PP Nomor 17 Tahun 2020,” ungkapnya.

FDW melanjutkan, untuk proses seleksi pun dilakukan terbuka.

"JPTP diseleksi oleh panitia seleksi, sedangkan untuk Jabatan Adminsitrator dan Jabatan Pengawas dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja,” tuturnya.

Terkait isu Mahar dalam proses rolling jabatan, FDW menyampaikan itu sangat tidak benar.

"Jadi tidak ada unsur kedekatan, titipan partai ataupun relawan,” tegasnya.

Terkait jabatan transaksional FDW menekankan, tidak akan terjadi di Minsel.

“Karena semua proses dilakukan terbuka dan sesuai aturan", tutur Bupati kebanggaan masyarakat Minsel ini.

Dirinya yang juga menjabat sebagai Sekretaris PDIP Sulawesi Utara ini juga menegaskan bahwa jika ada oknum yang mengatasnamakan dirinya untuk dijanjikan jabatan dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan maka dirinya mengharapkan laporan dari masyarakat agar bisa diproses ke aparat penegak hukum.

Karena Bupati Minsel, pemerintahan yang akan dibangun adalah pemerintahan yang bersih berwibawa dan melayani.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Isu Roling Jabatan di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) semakin kencang berhembus.

Masyarakat terus berspekulasi tentang siapa-siapa yang akan dipercayakan Bupati Franky Donny Wongkar SH dan Wakil Bupati Pdt. Petra Yani Rembang (FDW-PYR) untuk menduduki posisi penting di sejumlah kantor pemerintah.

Spekulasi muncul bahwa Roling Jabatan akan dilakukan dalam beberapa hari kedepan.

Selama 6 bulan pemerintahan FDW-PYR, ini kali pertama akan ada perombakan besar-besaran.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Minsel, Stefanus Lumowa menyampaikan tidak akan mengintervensi kebijakan yang akan dilakukan Bupati Franky Wongkar dan Wabup Pdt. Petra Rembang pada Roling Jabatan nanti.

"Saya sebagai Ketua DPC PDIP Minsel sekaligus pengusung FDW-PYR, akan mengawal dan mengawasi jalannya proses ini. Semua harus sesuai aturan", ungkap Stefanus Lumowa, Selasa (24/8/2021).

"Saya serahkan semuanya kepada Bupati dan Wakil Bupati. Apapun kebijakan yang sudah diatur akan didukung sepenuhnya", katanya.

Lumowa pun berharap tidak ada intervensi baik dari Partai maupun pihak lain.

"Jangan sampai ada jual beli jabatan, baik oleh internal Partai ataupun Partai pendukung di semua tingkatan", pesan Lumowa.

Ia pun meyakini, semua keputusan yang diambil FDW-PYR telah melewati pertimbangan politik, efektivitas dan sebagai upaya meningkatkan kinerja para pemimpin di setiap Dinas.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Tahun 2022 Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) akan dibangun Pabrik Kelapa dan turunannya.

Hal ini terkuak setelah Bupati Franky Donny Wongkar, SH, (FDW), menerima kunjungan sekaligus audiensi dengan Tim Fisibility Study Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Republik Indonesia, di ruang rapat Bupati, Kamis (19/8/2021).

Informasi dihimpun, pembangunan Pabrik Kelapa dan turunannya tersebut merupakan program Rumah Produksi Bersama atau Factory Sharing, yang digagas Pemerintah Pusat di bawah komando Presiden Joko Widodo.

Terkait hal tersebut, sejalan dengan Visi Daerah yaitu Maju, Berkepribadian dan Sejahtera, Bupati FDW terus membuktikan kinerjanya untuk perkembangan Minsel.

Tak tanggung-tanggung anggaran Kemenkop UKM yang akan difasilitasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan dikucurkan di Minsel tahun 2022 nanti.

Terinformasi, hanya ada Lima Provinsi yang akan menerima program Factory Sharing tersebut, yaitu Provinsi Aceh, Kalimatan Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara (Sulut).

Hal ini membuktikan sinergitas terbangun sangat baik antara Bupati FDW dan Gubernur Olly Dondokambey, SE., dan Wagub Drs. Steven O. E. Kandouw, serta Pemerintah Pusat.

Keseriusan akan program Factory Sharing tersebut juga ditunjukkan Pemerintah Pusat melalui Kemenkop UKM yang hari ini menggelar Focus Group Discussion di Jakarta yang dihadiri oleh Buyer Kelapa dan pihak terkait.

Hasilnya, direncanakan Bulan September 2021 akan dilakukan Detail Engineering Design (DED) oleh Kemenkop UKM, dan Sulut khusus komoditi unggulan Kelapa dan turunannya, berbeda dengan Empat Provinsi lainnya dengan keunggulan masing-masing.

Turut hadir dan mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut Kadis Koperasi UKM Dr. Drs. Meidy Maindoka, M.Si. Dipihak Tim Fisibility Study Kemenkop dan UKM diikuti Ketua Yayan Supriany, SE., M.Si., dan anggota Bambang Listianto, SE., MM., Abdul Haris Intan, SP., MM., Tantan Salamatan Sen, ST., dan Dirmansyah, SP.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar, SH., dan Wakil Bupati (Wabup) Pdt. Petra Yani Rembang, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Solidaritas Penanganan Covid-19.

Giat diselenggarakan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI), Kamis (19/8/2021).

Rakor yang berlangsung di ruang rapat Bupati Minsel secara virtual tersebut, bertujuan untuk mendorong Gerakan Solidaritas Penanganan Covid-19.

Hal yang dimaksud adalah mematuhi Protokol Kesehatan dengan menerapkan 6M: memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menghindari makan bersama.

Selain perilaku disiplin 6M, juga ada aksi 3T untuk menguatkan strategi penanggulangan penanganan Covid-19, yaitu testing (tes), tracing (pelacakan), dan treatment (penanganan).

Turut hadir dalam rakor tersebut, Kapolres Minsel AKBP S. Norman Sitindaon, SIK., Kajari Budi Hartono, SH., M.Hum., dan Perwira Pabung Kodim 1302 / Minahasa Mayor Inf. Jus Ratag.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Bupati Franky Donny Wongkar, SH., melaksanakan Audiensi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Kamis (19/8/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat bupati tersebut, adalah untuk membahas tentang Rapat Kerja Daerah (Rakerda), dan Konferensi PWI Minsel.

"Kami mendapatkan petunjuk dari pak Bupati Franky Wongkar untuk suksesnya kegiatan ini", ungkap Hemsi Pieters, usai bertemu Bupati Minsel.

Dalam audiensi tersebut, dihadiri Ketua Panitia Rakerda dan Konferensi PWI Minsel Hemsi Pieters, Sekretaris Tamura Watung, dan Bendahara Ferro Waney.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Upacara memperingati Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) digelar di lapangan Kantor Bupati, Selasa (17/8/2021).

Upacara pada tahun ini dilakukan secara terbatas dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Serta dihadiri oleh undangan terbatas yang terlibat dalam rangkaian upacara peringatan tersebut.

Hal ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Minsel, untuk lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat karena Pandemi Covid-19 belum berakhir.

Bupati Minsel Frangky Donny Wongkar, SH bertindak sebagai Inspektur Upacara pada upacara Selasa pagi.

Bersama Bupati hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minsel Ny. Elsje Rosje Wongkar-Sumual.

Selain itu, upacara juga dihadiri oleh Wakil Bupati Minsel Pdt. Petra Yani Rembang dan ibu Wakil Bupati Ny. Juli Rembang-Wati.

Sementara itu, bertindak sebagai komandan upacara adalah Letnan Dua Infanteri Nataniel Baweleng.

Dalam Upacara tersebut, pembacaan teks Proklamasi dipercayakan kepada Wakil Ketua DPRD Minsel, Steven Lumowa.

Setelah Doa, prosesi pengibaran Bendera Merah Putih dilakukan oleh Tim Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra).

Usai pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera di depan Kantor Bupati, sekira Pukul 10.00 Wita, Bupati dan Wakil Bupati melanjutkan kegiatan dengan mengikuti secara virtual Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo yang dilaksanakan di Istana Negara RI.

Tampak hadir pula dalam upacara ini, Sekdakab Minsel Denny Kaawoan, Kapolres Minsel AKBP Norman Sitindaon SIK, Kejari Minsel Budi Hartono SH MHum, Ketua Pengadilan Negeri Amurang Royke H. Inkiriwang SH, Ketua Pengadilan Agama Amurang Nur Afni Saimima SH, Perwira Penghubung Kodim 1302 Minahasa Mayor INF Jus A Ratag, Wakil Ketua DPRD Minsel Paulman Runtuwene ST.

Sejumlah pimpinan SKPD Minsel, para Camat dan sejumlah undangan tampak hadir mengikuti upacara kali ini.

Musik Bambu Klarinet Garuda Buyungon ambil bagian mengiringi lagu-lagu kebangsaan selama berlangsungnya upacara.

Di sore hari, dilaksanakan Upacara penurunan Bendera Merah Putih yang dihadiri Bupati Franky Donny Wongkar SH, dengan Inspektur Upacara Wakil Bupati Minsel Pdt. Petra Yani Rembang.

Sedangkan bertindak sebagai Komandan Upacara di sore hari, AKP. Aspriono Djohar, Kasat Binmas Polres Minsel.

Usai pelaksanaan Upacara Penurunan Bendera, Bupati Franky Wongkar dan Wabup Petra Rembang menyerahkan piagam penghargaan dan honor kepada para Paskibra dan AIPDA Surman Lainsamputty serta Sertu Steven Laehe selaku pelatih.

Untuk diketahui, Bupati Franky Donny Wongkar, SH., dan Wakil Bupati Pdt. Petra Yani Rembang, dipagi hari juga menghadiri acara penyerahan remisi bagi Narapidana (Napi) dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Amurang.

(Adv/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Bupati Franky Donny Wongkar, SH dan Wakil Bupati (Wabup) Pdt. Petra Yani Rembang, mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Rapat Paripurna bertempat di ruang sidang DPRD Minsel, Senin (16/8/2021).

Bupati dan Wabup beserta para peserta rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo, pada pembukaan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan sidang bersama DPR RI tahun 2021.

Dikesempatan tersebut, para peserta yang hadir mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan tema "Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh".

Hadir dan mengikuti kegiatan tersebut, Ketua DPRD Minsel Jenni Johanna Tumbuan, SE., secara virtual, Wakil Ketua DPRD Stevanus D.N Lumowa., SE., Wakil Ketua DPRD Paulman Runtuwene, ST., dan para anggota DPRD, Sekretaris Daerah Denny P. Kaawoan, SE., M.Si, para Assisten, Ketua TP PKK Ny. Elsje R. Wongkar Sumual, Sekretaris TP PKK Ny. Juli Rembang Wati, dan unsur Forkopimda.

Dikesempatan ini, Bupati Franky Wongkar dan Wabup Pdt. Petra Rembang, menghadiri peresmian Ruang Tamu VVIP DPRD Minsel.

(***/TamuraWatung)