Minsel, SulutNews.com -- Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) merupakan daerah utama yang dilalui kendaraan yang melintas di jalan trans Sulawesi.

Namun sayang para pemilik kendaraan yang melintas di jalan ini ternyata masih kurang menyadari akan pentingnya kebersihan dengan membuang sampah sembarangan.

Situasi ini menyebabkan sejumlah masyarakat pecinta lingkungan yang ada di Kabupaten Minsel, yang terdiri dari Manguni Rondor Indonesia, Tagana Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan, Mahasiswa, PNS dan Wartawan serta pemerhati lingkungan hidup menggelar aksi bersih-bersih sampah plastik di ruas Jalan Trans Sulawesi tepatnya di daerah Maruasey, pada Jumat (21/5/2021).

Altin Sialang sebagai inisiator digelarnya kegiatan ini menyampaikan bahwa ini sebagai bentuk kepedulian berbagai elemen masyarakat yang ada di Minsel.

"Kami terpanggil, melihat banyak sekali pengguna jalan yang tanpa melihat kondisi lingkungan, tanpa rasa peduli membuang sampah sembarangan", tutur Sualang.

"Kami berharap kepedulian masyarakat akan kelestarian lingkungan, karena hakim kita saat ini bukanlah hal sekali pakai. Kita mempunyai hak untuk menjaga dan merawat dan kita turunkan kepada anak cucu kita", katanya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Manguni Rondor Indonesia Kabupaten Minsel, Donnie Tutu menyampaikan bahwa Ormas yang dipimpinnya mengapresiasi program Jaga Bumi.

"Kami akan mendukung dan menjaga kelestarian lingkungan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan", ujar Tutu.

Untuk diketahui, kegiatan yang mengambil hastag #JagaBumi dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

Giat ini bertujuan mengajak para pengemudi dan pengguna jalan trans Sulawesi untuk tidak membuang sampah sembarangan dari dalam kendaraan.

Selain memunggut sampah di sepanjang jalan daerah Maruasey, aksi ini juga dilakukan dengan memasang sejumlah baliho himbauan.

Berikut sejumlah kalimat keren yang ada di baliho:

"Naik Mobil Keren, Tapi Buang Sampah Sembarangan!! Situ Sehat...?"

"Ngoni Pernah Sekolah? Kiapa Buang Sampah Sembarangan Dang?"

"Torang Samua Berharap Pandemi Covid19 Berakhir. Mar, Kiapa Torang Ndak Brenti Bekeng Kotor Bumi Dang!! Jangan Buang Sampah Sembarangan Kwa Neh"

"Jalan Raya Bukan Tempat Sampah"

Aksi ini akan dilanjutkan secara rutin dan berharap mendapat dukungan nyata dari masyarakat pecinta lingkungan.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Dampak Pandemi Covid-19, membuat Pemerintah Republik Indonesia memberikan bantuan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (BLT-UMKM).

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) meminta calon penerima BLT-UMKM dapat mengajukan diri melalui Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota masing-masing.

Namun sayangnya di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), sekelompok orang yang mengatasnamakan Koperasi diduga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan.

Sejumlah warga masyarakat Desa Matani Satu Kecamatan Tumpaan kepada wartawan, pada Kamis (20/5/2021) menyampaikan kekesalan mereka.

"Mereka bilang bertahap, tenang jo Bu, mo cair semua", ungkap sejumlah ibu di Desa Matani Satu dengan nada kecewa.

Di kesempatan terpisah, seorang warga Desa Matani Roby Mondoringin saat dijumpai di rumahnya mengaku dalam pengurusan telah menyetorkan uang 120 ribu rupiah.

"Pertama mereka cuma minta KTP asli dengan doi (uang) 120 ribu. Beberapa waktu kemudian saat saya mau ambil KTP tersebut mereka minta tambah 30 ribu, katanya untuk biaya fotokopi dan beli meterai", kata Roby Mondoringin.

Mondoringin mengatakan sampai saat ini apa yang dijanjikan untuk pencairan BLT-UMKM tidak pernah terjadi.

Sementara itu, Inggrit Mondoringin mengaku bahwa di akhir tahun kemarin dirinya pernah mendapat informasi menerima BLT-UMKM dan atas saran kenalannya menghubungi koperasi tersebut untuk membantu menguruskan.

"Tahun lalu kita ada masukkan berkas untuk mengurus UMKM dan namaku keluar sebagai penerima. Karena saya tidak tahu bagaimana cara pencairannya, saya menghubungi Santi Johanis dan menunjukkan koperasi yang di Tumpaan, tapi harus mendaftar lewat mereka untuk bantu dalam pengurusan", terang Inggrit.

"Saya sempat menyerahkan uang 120 ribu dan dibuatkan SKU dan katanya sesudah cair harus memberikan 200 ribu lagi, katanya sebagai administrasi di Koperasi", ujarnya.

Ia pun beberapa waktu lalu ke Bank dengan ditemani ibu Wiwin dan pihak Bank mengatakan bahwa uangnya sudah masuk dan harus membuka blokiran.

"Sesudah itu, saya melakukan penarikan dan mereka panggil ke rumah makan kemudian menyerahkan uang 200 ribu tersebut. Beberapa hari kemudian saya cek buku rekening dan ternyata tidak ada masuk dana 2,4 juta, otomatis yang ditarik adalah uang saya sendiri", ujarnya dengan nada kecewa.

Dirinya kemudian berupaya meminta kembali uang yang sudah disetorkan sebanyak 320 ribu, meski awalnya pihak koperasi mengatakan tidak bisa mengembalikan namun akhirnya dikembalikan.

Di kesempatan terpisah, Abdul Sultan selaku Ketua Koperasi Produsen Serba Usaha Berdikari Tumpaan City yang ditemukan wartawan di tempat usahanya di Pasar Tumpaan mengatakan bahwa 120 ribu itu untuk daftar UMKM.

"Ketentuan dari kita, peraturannya dari kita, 120 ribu itu untuk daftar UMKM dan mereka cuma menjadi anggota untuk pencairan", ungkap Ketua Koperasi. Dirinya bahkan tidak bisa meyakinkan kalau yang daftar di Koperasi mereka bisa menerima BLT-UMKM.

"Kalau mereka ingin cair UMKM, kami tidak bisa menentukan, kami cuma kirim data, pasti mungkin minggu berikut, dua minggu berikut atau bulan depan saya tidak tau itu", tambahnya.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa (Prades) yang tidak sesuai aturan, makin merajalela terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Hal ini pun mendapatkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh adat di desa. Demikian halnya pula dengan pergantian Prades di Desa Tangkuney Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minsel.

Beberapa waktu lalu, pemuka masyarakat/tokoh adat Desa Tangkuney, Freddy Keintjem bersama sejumlah masyarakat kepada wartawan menyampaikan sangat menyayangkan karena Prades masih bekerja dengan baik, tiba-tiba menerima surat pemberhentian dari Hukum Tua.

"Untuk pemberhentian Prades itu ada yang mengatur, kalau mereka ada kesalahan bina dulu. Kecuali sudah 2 kali diberikan teguran dan tidak diindahkan, baru bisa diberhentikan", ungkap Keintjem, menyayangkan.

"Tidak sama dengan ini, memang katu pelecehan sekali. Sementara bertugas pagi (perangkat desa lama), sudah mau dilantik itu yang mau menggantikan. Ini sudah tidak betul", katanya.

Ia yang sudah berusia 72 tahun mengaku baru sekarang menemui pemerintah seperti ini.

"Biasanya kami di sini, apabila ada pergantian, pejabat undang tokoh-tokoh masyarakat rapat, bicarakan dan meminta persetujuan", terang Keintjem.

Di kesempatan terpisah, Camat Tumpaan Rolly Makauli, yang ditemukan wartawan pada Rabu (19/5/2021) menganggap masalah pergantian Prades di Desa Tangkuney sudah selesai.

"Syukur alhamdulillah, puji Tuhan boleh selesai. Tensi-tensi ini bisa kami redam", ujar Camat Tumpaan.

"Saya telah memanggil Hukum Tua, sebelum mengusulkan, rapat bersama, libatkan tokoh masyarakat, tokoh Agama minta masukan. Harus profesional", tambahnya.

Namun ia berjanji, adanya perbedaan fakta dan laporan yang diterimanya akan segera ditindaklanjuti dengan turun langsung ke Desa Tangkuney.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan Lebaran tahun 2021 atau Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H, jatuh pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021.

Tentunya, hal ini disambut syukur oleh seluruh umat Muslim termasuk juga yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Kepada wartawan, pada Rabu (13/5/2021) sesaat sebelum malam takbiran di Desa Rap-rap Kecamatan Tatapaan, Minsel, Siperius Pontoh, salah seorang warga Muslim menyampaikan rasa syukurnya.

"Saya mewakili seluruh teman-teman perangkat desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, yang khusus beragama Muslim menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Bapak Franky Donny Wongkar SH dan Bapak Wakil Bupati Bapak Pendeta Petra Yani Rembang", tutur Pontoh.

"Karena memberikan hadiah kepada kami aparat desa dari kalangan kaum Muslim, di Hari Raya Idul Fitri ini, dengan hadiah pemecatan", katanya.

Khusus di Tatapaan, ungkapan terima kasih disampaikannya pula kepada Camat dan Penjabat Hukum Tua Desa Rap-rap.

"Karena menjelang Lebaran dan pada malam hari ini adalah malam Takbiran, saya dihadiahi pemecatan dengan tidak hormat", ungkap Pontoh, yang adalah mantan perangkat Desa Rap-rap.

"Terima kasih untuk Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ibu Camat, dan Bapak Hukum Tua. Terima kasih", pungkasnya.

Untuk diketahui, malam ini di BPU Desa Rap-rap dilaksanakan penyerahan Surat Keputusan (SK) untuk perangkat desa baru yang dilaksanakan secara tertutup.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Aksi bersih-bersih sampah dilakukan oleh pemerintah dan perangkat Desa Munte, Kecamatan Tumpaan di sepanjang jalan trans Sulawesi sebagai pintu masuk Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), pada Senin (10/5/2021).

Kepada wartawan SulutNews.com, saat dihubungi lewat telepon, Hukum Tua Michael Kandou mengatakan aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan jalan trans Sulawesi yang melintas di desanya.

"Saya menghimbau kepada para pengguna jalan, untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan", himbauannya.

Ia pun berpendapat dengan menjaga lingkungan tetap bersih, suasana akan semakin nyaman dan indah.

"Ke depan, aksi seperti ini akan kami laksanakan 2 (dua) minggu sekali. Untuk terus menjaga kebersihan lingkungan di jalan trans Sulawesi", ungkap Kandou.

Aksi ini, ternyata mendapatkan dukungan dari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Minsel, Altin Sualang. Dimana saat melintas, dirinya yang mengendarai mobil bak terbuka menawarkan untuk mengangkut sampah tersebut ke TPA Minsel.

"Turun tangan, jangan cuma tunjuk tangan. Negeri ini jauh dari beres, jika para pemuda hanya tau memaki bukan beresolusi", kata Sualang.

Dirinya mengaku salut untuk pak Kumtua Munte Michael Kandou dan perangkat desa berinisiatif membersihkan ruas jalan trans Sulawesi.

"Semoga semakin banyak yang sadar, jalan raya bukan tempat sampah. Jaga dan rawat bumi ini, karena hak kita pada bumi bukan hak sekali pakai, tetapi untuk diwariskan pada anak cucu", pesan Sualang. "Jalan raya bukan tempat sampah", pungkasnya.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), sejumlah Camat terkait pergantian perangkat desa.

RDPU yang dilakukan secara tertutup pada Kamis (6/5/2021) dipimpin oleh Sekretaris Komisi I Kumaat Alex dan dihadiri 3 anggota Yulian Mandek STh, Ridel Marentek SE dan Djen Lamia SE.

Sedangkan dari Dinas PMD Minsel hadir Kepala Dinas Hendrie Lumapow dan sejumlah pejabat jajaran, 3 orang Camat serta tanpa dihadiri Penjabat Hukum Tua.

Usai digelarnya RDPU, Kadis PMD Minsel tampak menolak berkomentar saat dicegat sejumlah wartawan.

"Saat ini saya 'no comment' dulu ya", kata Lumapow singkat, sambil berlalu.

Sementara itu, pimpinan Rapat Kumaat Alex kepada wartawan mengatakan bahwa dalam RDPU ini selain membahas mengenai pergantian perangkat desa yang tidak sesuai aturan, juga terkait Penjabat Hukum Tua yang tidak sesuai keinginan masyarakat.

"Memang pergantian perangkat desa itu adalah kewenangan dari Hukum Tua. Tetapi dalam pergantian perangkat desa ada tahapan-tahapannya", jelas Kumaat Alex.

"Penjabat Hukum Tua baru 1 bulan lebih, masa sudah mampu menilai kinerja dari perangkat. Penilaian itu seharusnya dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan. Tapi kalau baru 1 bulan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku", ujarnya.

Saat ditanya wartawan, apakah kebijakan ini bisa dikaitkan dengan kebijakan politik pemerintahan saat ini, Kumaat mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan asumsi ke situ.

"Pada prinsipnya sesuai dengan penyampaian dari Kepala Dinas dan para aparat yang ada itu bukan atas petunjuk Bupati, tetapi itu hanya keinginan dari oknum-oknum tertentu yang ada contoh di Kecamatan Tatapaan itu hanya kepentingan seseorang, ketua ranting di Tatapaan yang menginginkan ada pergantian", ungkap Kumaat, selalu anggota DPRD Minsel dari Partai Nasdem.

Saat ditanya seperti apa penyampaian dari Dinas PMD Minsel, Kumaat menjelaskan bahwa pergantian perangkat ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Mereka sudah sampaikan tadi bahwa itu hak dari Hukum Tua, mereka (PMD) tidak bisa campur. Dan juga Camat yang memberikan rekomendasi. Yang berkompeten dalam pergantian ini adalah Camat dan Hukum Tua", tukasnya.

Ia yang ditemani Yulian Mandi kepada wartawan menyampaikan bahwa sudah lebih dari 40 desa yang datang melaporkan kejadian ini ke Komisi I.

"Kami melalui Dinas PMD, mengharapkan SK yang dikeluarkan dapat dibatalkan. Dan pihak PMD berjanji akan menyampaikan kepada Bupati dalam rapat siang ini. Agar supaya keresahan ini tidak akan berkelanjutan", kata Kumaat Alex.

Ia pun sangat menyesalkan dan merasa malu apabila hal-hal seperti ini akan sampai ke Ombudsman dan PTUN.

"Permintaan kita, sebaiknya pergantian perangkat itu di pending dulu terkait pergantian perangkat desa, sambil para Penjabat itu harus dilakukan pembinaan oleh PMD", tambah Yulian Mandey.

Ia menyampaikan hasil RDPU hari ini, meminta untuk mencabut dulu SK pemberhentian sambil mengkaji kembali perangkat desa yang diberhentikan.

"Kalau ia benar-benar sudah melanggar aturan, wajar perlu diganti. Tetapi kalau ada perangkat tidak terbukti dia bersalah, secara aturan harus dikembalikan", katanya.

Komisi I meminta pemerintah Kabupaten harus tegas melakukan pembinaan.

"Bisa diganti, itu hak Prerogatif Hukum Tua, tetapi harus sesuai mekanisme, harus sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan, jangan", pungkas Mandey.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Tak ada panggilan khusus dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kepada Hukum Tua yang melakukan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tidak sesuai aturan.

Hal tersebut terungkap, saat sejumlah wartawan mengkonfirmasi ke Kepala Dinas PMD Minsel, Hendrie Lumapow beberapa waktu lalu di kantornya.

"Sampai saat ini sudah ada 40 lebih perangkat desa yang datang ke kami menyampaikan pengaduan mereka sudah diganti", kata Lumapow.

Saat ditanya wartawan sudah berapa Hukum Tua yang dipanggil karena melakukan pergantian, Kadis PMD mengaku tidak sempat hitung.

"Saat ini kan Hukum Tua banyak datang, saya menanyakan itu. Respon mereka bahwa sudah sesuai prosedur, sudah melakukan koordinasi dengan Camat dan Camat sudah mengeluarkan rekomendasi secara tertulis", terang Kadis PMD Minsel.

"Setiap Hukum Tua datang, ketika kita menandatangani ada beberapa dokumen berkenan dengan keperluan desa, saya sudah tanyakan semuanya itu. Jawabannya seperti itu", katanya.

Namun Kadis PMD Minsel mengaku tidak menutup kemungkinan, bilamana ditemukan bertentangan dengan aturan akan dilakukan pembinaan.

"Kalau terjadi pergantian dan tidak sesuai dengan prosedur dan para perangkat sudah melaporkan kepada kami. Yang akan tanggung itu Hukum Tua itu sendiri. Kalau berproses secara langsung, kita akan melihat sejauh mana keputusan dari PTUN nanti", pungkas Lumapow.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) sukses kembali mengukir prestasi perihal pelaporan keuangan.

Hal itu dibuktikan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Kabupaten Minsel meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Keberhasilan ini pun diganjar dengan penghargaan yang diterima oleh Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH, didampingi Wakil Bupati Minsel Pdt. Petra Yani Rembang bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minsel Stefanus D.N Lumowa, SE, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Minsel Denny Kaawoan, SE, M.Si, di Aula Kantor BPK RI perwakilan Sulut, pada Senin (3/5/2021).

"Syukur dan Puji Tuhan, semua ini hasil jeri payah yang tidak sia-sia. Semua berkat kebersamaan seluruh SKPD, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bersusah payah melakukan tugas kerjanya, ” ungkap Melky Manus,

Kepala BPKAD Minsel. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sulut untuk ke-5 (lima) kalinya dalam 5 tahun terakhir.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) beberapa hari terakhir sementara dihebohkan terjadinya pergantian perangkat desa.

Tak tanggung-tanggung, dalam beberapa rekaman yang beredar nama Bupati Minsel, selalu saja menjadi tameng para Pejabat Hukum Tua untuk menjalankan aksi mereka memberhentikan perangkat desa.

Bahkan beberapa perwakilan perangkat desa yang diberhentikan yang mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pada Selasa (27/4/2021) menyampaikan hal yang sama bahwa selain pemberhentian tanpa pemberitahuan telah diganti, SK pemberhentian tidak di terima oleh perangkat desa yang lama juga pergantian atas perintah Bupati.

"Hari ini kami dari Desa Motoling Satu, Lalumpe dan Lompad datang menyampaikan keluhan kami terkait pergantian perangkat desa", ujar Servi Rambi, salah seorang perwakilan perangkat desa.

Apa yang ditanya perangkat desa ini mendapat tanggapan dari Hendrie Lumapow, Kadis PMD Minsel yang menerima perwakilan perangkat desa.

"Kalau perintah Bupati, tidak ada itu. Saya klarifikasi ya. Saya juga sudah cek ke perwakilan Bupati dan Wakil Bupati, yang terjadi adalah pergantian oleh Hukum Tua", tegas Hendrie Lumapow.

Lumapow juga di kesempatan ini menyampaikan bahwa ada beberapa Pejabat Hukum Tua yang tidak melakukan pergantian perangkat desa.

"Jadi saya harus klarifikasi, tidak ada perintah dari atasan, tidak ada kalau bilang Bupati. Kami sudah memberikan kewenangan kepada Pejabat Hukum Tua untuk mengatur pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa", tambah Lumapow.

"Semua masalah terjadi perangkat desa sudah saya laporkan ke pak Wakil Bupati. Ini akan jadi catatan saya untuk dilaporkan kepada pimpinan", katanya.

Lumapow menyampaikan bahwa terkait surat edaran Mendagri, itu tidak mencabut Permendagri 67.

"Surat edaran Mendagri itu, memberikan perlindungan kepada perangkat desa, yang dianggap kesewenang-wenangan dari Pejabat Hukum Tua yang memberhentikan perangkat desa", jelasnya.

Dihadapan para perwakilan perangkat desa, Lumapow berjanji akan menyampaikan hal ini kepada Bupati.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Polres Minahasa Selatan (Minsel) telah menggelar konferensi pers hasil otopsi atas kematian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minsel, Ruddy Tumiwa.

Penyampaian hasil otopsi dipimpin oleh Kapolres Minsel, AKBP S. Norman Sitindaon SIK, di Cafetaria Polres Minsel, pada Senin (26/4/2021).

Namun hasil otopsi ini mendapat protes keras dari pihak keluarga.

Saat ditemui di kediamannya, Jimmy Tumiwa selaku kakak dari almarhum yang hadir dalam Press Conference Polres Minsel, kepada sejumlah awak media mengatakan bahwa kami keluarga besar Tumiwa tidak menerima atas hasil otopsi yang dibacakan oleh Kapolres Minsel.

"Tak masuk akal di kami keluarga, masa dikatakan bunuh diri murni", ungkap mantan Camat Tumpaan ini, dengan nada kecewa.

Ia menganggap hasil otopsi tersebut ada sesuatu yang salah.

"Kami ragu atas hasil penjelasan tadi dari Kapolres", tambahnya.

"Upaya kami keluarga untuk mendesak pihak kepolisian untuk lebih intensif lagi dalam melakukan penyelidikan. Nanti setiap informasi akan kami sampaikan", kata Tumiwa.

Dirinya yang mewakili keluarga meminta pihak kepolisian untuk dapat mengungkap 2 (dua) orang yang berada di teras (depan) rumah almarhum sebelum kejadian.

(TamuraWatung)