Minsel, SulutNews.com -- Tak ada panggilan khusus dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kepada Hukum Tua yang melakukan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tidak sesuai aturan.

Hal tersebut terungkap, saat sejumlah wartawan mengkonfirmasi ke Kepala Dinas PMD Minsel, Hendrie Lumapow beberapa waktu lalu di kantornya.

"Sampai saat ini sudah ada 40 lebih perangkat desa yang datang ke kami menyampaikan pengaduan mereka sudah diganti", kata Lumapow.

Saat ditanya wartawan sudah berapa Hukum Tua yang dipanggil karena melakukan pergantian, Kadis PMD mengaku tidak sempat hitung.

"Saat ini kan Hukum Tua banyak datang, saya menanyakan itu. Respon mereka bahwa sudah sesuai prosedur, sudah melakukan koordinasi dengan Camat dan Camat sudah mengeluarkan rekomendasi secara tertulis", terang Kadis PMD Minsel.

"Setiap Hukum Tua datang, ketika kita menandatangani ada beberapa dokumen berkenan dengan keperluan desa, saya sudah tanyakan semuanya itu. Jawabannya seperti itu", katanya.

Namun Kadis PMD Minsel mengaku tidak menutup kemungkinan, bilamana ditemukan bertentangan dengan aturan akan dilakukan pembinaan.

"Kalau terjadi pergantian dan tidak sesuai dengan prosedur dan para perangkat sudah melaporkan kepada kami. Yang akan tanggung itu Hukum Tua itu sendiri. Kalau berproses secara langsung, kita akan melihat sejauh mana keputusan dari PTUN nanti", pungkas Lumapow.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) sukses kembali mengukir prestasi perihal pelaporan keuangan.

Hal itu dibuktikan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Kabupaten Minsel meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Keberhasilan ini pun diganjar dengan penghargaan yang diterima oleh Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH, didampingi Wakil Bupati Minsel Pdt. Petra Yani Rembang bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minsel Stefanus D.N Lumowa, SE, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Minsel Denny Kaawoan, SE, M.Si, di Aula Kantor BPK RI perwakilan Sulut, pada Senin (3/5/2021).

"Syukur dan Puji Tuhan, semua ini hasil jeri payah yang tidak sia-sia. Semua berkat kebersamaan seluruh SKPD, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bersusah payah melakukan tugas kerjanya, ” ungkap Melky Manus,

Kepala BPKAD Minsel. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sulut untuk ke-5 (lima) kalinya dalam 5 tahun terakhir.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) beberapa hari terakhir sementara dihebohkan terjadinya pergantian perangkat desa.

Tak tanggung-tanggung, dalam beberapa rekaman yang beredar nama Bupati Minsel, selalu saja menjadi tameng para Pejabat Hukum Tua untuk menjalankan aksi mereka memberhentikan perangkat desa.

Bahkan beberapa perwakilan perangkat desa yang diberhentikan yang mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pada Selasa (27/4/2021) menyampaikan hal yang sama bahwa selain pemberhentian tanpa pemberitahuan telah diganti, SK pemberhentian tidak di terima oleh perangkat desa yang lama juga pergantian atas perintah Bupati.

"Hari ini kami dari Desa Motoling Satu, Lalumpe dan Lompad datang menyampaikan keluhan kami terkait pergantian perangkat desa", ujar Servi Rambi, salah seorang perwakilan perangkat desa.

Apa yang ditanya perangkat desa ini mendapat tanggapan dari Hendrie Lumapow, Kadis PMD Minsel yang menerima perwakilan perangkat desa.

"Kalau perintah Bupati, tidak ada itu. Saya klarifikasi ya. Saya juga sudah cek ke perwakilan Bupati dan Wakil Bupati, yang terjadi adalah pergantian oleh Hukum Tua", tegas Hendrie Lumapow.

Lumapow juga di kesempatan ini menyampaikan bahwa ada beberapa Pejabat Hukum Tua yang tidak melakukan pergantian perangkat desa.

"Jadi saya harus klarifikasi, tidak ada perintah dari atasan, tidak ada kalau bilang Bupati. Kami sudah memberikan kewenangan kepada Pejabat Hukum Tua untuk mengatur pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa", tambah Lumapow.

"Semua masalah terjadi perangkat desa sudah saya laporkan ke pak Wakil Bupati. Ini akan jadi catatan saya untuk dilaporkan kepada pimpinan", katanya.

Lumapow menyampaikan bahwa terkait surat edaran Mendagri, itu tidak mencabut Permendagri 67.

"Surat edaran Mendagri itu, memberikan perlindungan kepada perangkat desa, yang dianggap kesewenang-wenangan dari Pejabat Hukum Tua yang memberhentikan perangkat desa", jelasnya.

Dihadapan para perwakilan perangkat desa, Lumapow berjanji akan menyampaikan hal ini kepada Bupati.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Polres Minahasa Selatan (Minsel) telah menggelar konferensi pers hasil otopsi atas kematian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minsel, Ruddy Tumiwa.

Penyampaian hasil otopsi dipimpin oleh Kapolres Minsel, AKBP S. Norman Sitindaon SIK, di Cafetaria Polres Minsel, pada Senin (26/4/2021).

Namun hasil otopsi ini mendapat protes keras dari pihak keluarga.

Saat ditemui di kediamannya, Jimmy Tumiwa selaku kakak dari almarhum yang hadir dalam Press Conference Polres Minsel, kepada sejumlah awak media mengatakan bahwa kami keluarga besar Tumiwa tidak menerima atas hasil otopsi yang dibacakan oleh Kapolres Minsel.

"Tak masuk akal di kami keluarga, masa dikatakan bunuh diri murni", ungkap mantan Camat Tumpaan ini, dengan nada kecewa.

Ia menganggap hasil otopsi tersebut ada sesuatu yang salah.

"Kami ragu atas hasil penjelasan tadi dari Kapolres", tambahnya.

"Upaya kami keluarga untuk mendesak pihak kepolisian untuk lebih intensif lagi dalam melakukan penyelidikan. Nanti setiap informasi akan kami sampaikan", kata Tumiwa.

Dirinya yang mewakili keluarga meminta pihak kepolisian untuk dapat mengungkap 2 (dua) orang yang berada di teras (depan) rumah almarhum sebelum kejadian.

(TamuraWatung)

Mitra,Sulutnews.com - Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap,S.H didampingi Wakil Bupati Drs Jesaja J.O. Legi, Menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawanan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020, Jumat (23 april 2020) di Sport Hall Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Mitra Marty Mareyke Ole, SMn dan dihadiri kapolres Mitra AKBP Dr. Rudi Hartono, S.I.K, M.Si mewakili Dandim 1302 Minahasa Danramil Ratahan Kapten Inf Sulistyo, Kepala Pos BIN Minahasa Tenggara Alfons Sumenge,S.S.T.P, Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara David Lalandos,A.P,MM., para Staf Ahi Bupati, para Asisten, Kepala SKPD, Staf Khusus Bupati serta undangan lainnya.

Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap,SH dalam sambutannya mengatakan,LKPJ dibuat sebagai wujud kepatuhan terhadap aturan normatif yakni amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menyatakan bahwa, kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati sebagai perwujudan kewajiban kepala daerah untuk melaporkan kepada DPRD capaian keberhasilan dan kendala dari pelaksanaan pembangunan yang digunakan  sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa, kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati sebagai perwujudan kewajiban kepala daerah untuk melaporkan kepada DPRD capaian keberhasilan dan kendala dari pelaksanaan pembangunan yang digunakan  sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2020 di buat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, sekaligus menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten minahasa tenggara, dan di harapkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ini, dapat memacu terwujudnya pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih  yang melibatkan stakeholder, sehingga kedepan akan tercapai hasil kerja optimal yang dapat di pertanggungjawabkan, dan  adanya komitmen yang kuat serta terciptanya keharmonisan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam melangkah bersama guna membangun Kabupaten Minahasa Tenggara yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian, dengan melihat capaian keberhasilan dan prestasi yang di raih oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 2020.

”Secara khusus saya ingin menyampaikan penghargaan atas kinerja panitia khusus  LKPJ  DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah memberikan rekomendasi yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada seluruh masyarakat.”

Dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran 2020,    masing-masing perangkat daerah melaksanakannya sesuai dengan target kinerja yang telah di tetapkan pada program dan kegiatan dengan memperhatikan kebijakan strategis yang meliputi peraturan-peraturan dan keputusan atau tindakan yang di ambil dalam menyelesaikan masalah masyarakat

Dengan demikian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama seluruh jajaran eksekutif, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, terutama  panitia khusus DPRD yang telah  melaksanakan pengkajian dan pembahasan secara obyektif dan mendalam, sehingga pada hari ini dapat mengeluarkan suatu keputusan rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)  kepala daerah  Kabupaten Minahasa Tenggara   tahun anggaran 2020 dengan beberapa saran maupun catatan sebagai rekomendasi DPRD kepada Bupati Minahasa Tenggara untuk perbaikan kedepannya diantaranya:

  1. Bagi SKPD yang memiliki pengelolah PAD agar lebih memperhatikan target PAD dan termasuk dengan ranperda tentang retribusi khususnya dinas perikanan agar secepatnya dapat mengajukan ke pimpinan DPRD.
  2. Salah satu kebutuhan yang tidak kalah pentingnya yakni penambahan unit damkar dan biaya pemeliharaan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
  3. Khusus sarana dan prasarana serta fasilitas air bersih yang dibangun oleh SKPD teknis bila pekerjaannya telah 100%, maka secepatnya melakukan serah terima dengan pihak PDAM untuk dikelolah sehingga pemanfaatan dan pemeliharaan sarana air bersih tersebut menjadi tanggung jawab pdam.

“Saran, masukan dan koreksi, baik yang menyangkut substansi materi maupun redaksi adalah dalam rangka perbaikan dan peningkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah kami terima dengan baik”Tegas Bupati Sumendap.(*Advertorial/Indri)

Minsel, SulutNews.com -- Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Minahasa Selatan (Minsel) menggelar bakti sosial di Masjid Al-Akbar Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan, pada Jum’at (23/4/2021) pagi.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Minsel Iptu Hadi Siswanto.

"Bakti sosial ini merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Keselamatan Samrat 2021, sekaligus dalam rangka mengisi kegiatan di Bulan Suci Ramadhan,” ujar Kasatlantas.

Lanjutnya, bakti sosial dilakukan dalam bentuk kerja bakti membersihkan lingkungan masjid dan penyemprotan disinfektan demi mencegah penyebaran Covid-19.

Kegiatan pagi itu juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan berupa alat-alat kebersihan yang diterima oleh Imam masjid setempat.

"Dengan lingkungan rumah ibadah yang bersih dan sehat, diharapkan seluruh jamaah bisa beribadah dengan lebih nyaman,” pungkas Kasatlantas.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Sejumlah masyarakat dan perangkat Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang diberhentikan oleh Hukum Tua melakukan aksi protes, pada Kamis (22/4/2021).

Aksi protes dilakukan dengan melakukan orasi damai, yang dimulai di depan Kantor Desa, dilanjutkan ke kantor DPRD Minsel dan juga berkeliling kampung.

Usai melakukan aksinya, Alex Esing kepada wartawan SulutNews.com mengatakan bahwa aksi hari ini untuk menuntut keadilan tentang pemberhentian perangkat desa.

"Dari 18 perangkat desa, kami yang diganti ada 13 orang, termasuk Sekretaris Desa (Sekdes)", ujar Alex Esing.

Saat ditanya apa yang menjadi alasan sehingga para perangkat desa ini diganti, Alex mengaku Hukum Tua hanya berkata karena tidak sesuai dengan aturan.

"Kami merasa alasan mereka tidak tepat. Kalau sesuai dengan aturan dan sesuai prosedur serta Undang-Undang, itu sah-sah saja", katanya.

Dirinya yang sudah mengabdi selama 15 tahun di Desa Teep, mengaku sangat menyayangkan karena pemberhentian hanya disampaikan oleh Hukum Tua saat kemarin hari di Kantor Desa secara lisan.

"Pergantian sudah sejak kemarin, katanya sudah ada SK menurut Hukum Tua, tapi kami masing-masing sampai saat ini tidak pegang SK-nya", tegas Alex, yang adalah Kepala Jaga III sebelum diberhentikan, mewakili teman-temannya.

Di kesempatan terpisah Hukum Tua Desa Teep, Mersita Rumokoy yang ditemui wartawan SulutNews.com di Kantor Desa membenarkan kalau aksi kali ini karena adanya pergantian perangkat desa.

"Memang ada pemberhentian, 12 orang dan sesuai mekanisme. Karena tidak mungkin saya buat SK kalau tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan", tutur Rumokoy.

Saat ditanya wartawan kenapa SK pemberhentian belum diserahkan, Rumokoy mengaku telah menyerahkan kepada Ketua BPD Desa Teep.

"Jadi ini laporan dari masyarakat, dan kita disini baru 1 bulan dan semua kita evaluasi ke mereka. Jadi karena ada laporan masyarakat, ketika kita tidak proses, kami yang jadi salah", akunya.

"Berdasarkan laporan dari masyarakat dan saya lihat di aturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri 67 tahun 2017 perubahan atas Permendagri 83 tahun 2015, itu sudah jelas. Dalam pasal 51 tentang larangan-larangan perangkat desa di situ sangat jelas, tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh diskriminasi", tukas Rumokoy.

Menurutnya, berdasarkan laporan itu, mereka kena di pasal tersebut. Namun dirinya tidak pernah menyampaikan surat teguran.

"Untuk lebih jelas semuanya itu, ada di surat yang saya sampaikan dalam bentuk konsultasi ke Camat", kata Rumokoy.

"Dan Camat telah mengeluarkan rekomendasi dan rekomendasi itu yang menjadi dasar untuk mengeluarkan SK pemberhentian", tegasnya.

Aksi para perangkat Desa Teep mendapatkan pengawalan dari pihak Kepolisian, khususnya Polsek Amurang dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Wensy Saerang.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Kepala Sekolah SD Negeri 2 Amurang Anna Pangkey memaknai Hari Kartini tahun 2021 sebagai momen peringatan untuk meneruskan perjuangan Raden Adjeng (RA) Kartini di masa lalu.

Menurutnya, kaum perempuan masa kini jadilah Kartini yang profesional dalam kinerjanya apapun profesinya, mau Ibu Rumah Tangga (IRT), Guru, Dokter dan lain-lain.

"Perempuan itu harus memiliki 5 karakter utama yaitu Religiusitas, Nasionalisme, Mandiri, Gotong Royong dan Integritas", ungkap Kepsek yang membawa SDN 2 Amurang sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri untuk tahun 2017 lalu.

Menurut Anna Pangkey, siswa-siswa perempuan adalah generasi emas dimasa yang akan datang.

"Maka wajib sebagai kaum perempuan untuk menanamkan karakter yang baik bagi anak perempuan sehingga apa yang dialami pada saat ini seperti pelecehan, kekerasan dalam pertumbuhan dapat dihindari", tukas Pangkey.

"Kita bersyukur dimasa ini kaum perempuan mulai menjadi Kartini-Kartini masa kini, tetapi bukan sedikit juga yang mengalami hal-hal seperti yang saya katakan tadi", katanya.

Ia berpendapat, PR bagi kita sebagai kaum perempuan dewasa untuk membentuk akhlak dan kepribadian mereka menjadi perempuan-perempuan tangguh dalam bidangnya ke depan.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Prestasi membanggakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2020 diraih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Penghargaan diterima KPU Minsel dari KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam hal 'Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Terbaik', yang diserahkan dalam rangkaian Rapat Evaluasi Kelembagaan Pemilihan Serentak tahun 2020 di Grand Kawanua Convention Center Manado, Selasa (20/4/2021).

Saat menerima penghargaan tampak hadir Komisioner KPU Minsel Rommy Sambuaga, Yurnie Sendow, Maya Sarijowan, Christian Rorimpandey dan Fadly Munaiseche. Hadir juga Sekretaris KPU Minsel Holly Kotulus. Ketua KPU Minsel,

Rommy Sambuaga saat dihubungi wartawan SulutNews.com, lewat telepon, pada Rabu (21/4/2021), menuturkan bahwa prestasi yang diraih ini atas kerjasama seluruh personil KPU Minsel dalam menyukseskan Pilkada tahun 2020 lalu.

"Apa yang kami raih, itu adalah capaian yang menjadi motivasi bagi kami semua untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu dengan baik dan sesuai dengan amanat Undang-undang", ujar Rommy Sambuaga.

Sambuaga pun berharap penghargaan yang diterima ini, akan semakin meningkatkan semangat untuk melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dimasa mendatang.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Rapat analisa dan evaluasi (Anev) mingguan dilaksanakan di Gedung Cafetaria Endra Dharmalaksana Polres Minahasa Selatan (Minsel), pada Senin pagi (19/4/2021).

Rapat Anev dipimpin langsung Kapolres Minsel AKBP S. Norman Sitindaon, SIK, didampingi Wakapolres Kompol Farly Rewur, SH, MM.

Sejumlah poin penting yang dibahas diantaranya penekanan tentang mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan Covid-19 serta menyoroti tingginya angka lakalantas di wilayah hukum Polres Minsel.

“Seluruh personel jajaran agar tetap eksis memberikan himbauan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan guna menekan angka penularan Covid-19. Tak usah ragu-ragu, berikan teguran yang humanis dan edukatif kepada warga yang didapati tidak menerapkan protokol kesehatan, contohnya tidak memakai masker,” ujar Kapolres.

Terkait kecenderungan meningkatnya angka fatalitas kecelakaan lalulintas (lakalantas) beberapa hari terakhir ini di wilayah hukum Polres Minsel.

Kapolres memberikan atensi kepada jajaran untuk menyampaikan kepada masyarakat pentingnya mematuhi aturan rambu-rambu lalulintas, seperti memakai helm, tidak ugal-ugalan di jalan dan tidak mengkonsumsi miras saat berkendara.

"Dalam setiap kesempatan kegiatan kunjungan, sambang atau patroli dialogis di tengah-tengah masyarakat maupun pada kegiatan razia kepolisian, sampaikan kepada para pengguna kendaraan bermotor untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalulintas, utamakan keselamatan dalam berlalulintas seperti memakai helm, tidak ngebut dan tidak miras saat berkendara di jalan,” tambah Kapolres.

Menjelang perayaan lebaran, Kapolres Minsel menyampaikan kepada personel jajaran untuk terus mensosialisasikan kebijakan pemerintah tentang larangan mudik.

“Tujuan kebijakan pemerintah terkait larangan mudik ini untuk membatasi mobilitas masyarakat khususnya pada momen perayaan Idul Fitri nanti, guna mencegah angka penyebaran Covid-19. Seluruh personel wajib menyampaikan kebijakan pemerintah ini kepada masyarakat. Berikan pengertian, bahwa kebijakan ini adalah untuk kebaikan kita bersama,” imbau Kapolres.

Kapolres juga mengatensi dinamika cuaca beberapa hari terakhir ini yang berpotensi bencana alam.

"Angin ribut, badai, gelombang pasang dan curah hujan tinggi telah mengakibatkan beberapa daerah mengalami musibah bencana alam. Seluruh jajaran agar meningkatkan kesiapsiagaan, tanggap bencana, serta melakukan upaya antisipasi diantaranya himbauan kepada masyarakat yang berdomisili di pesisir pantai ataupun pegunungan yang rawan longsor, semuanya harus peka. Kita akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait Pemkab Minsel,” ungkap Kapolres.

Rapat anev mingguan ini diikuti oleh seluruh pejabat utama dan perwira staf Polres Minsel; kegiatan dirangkaikan dengan paparan oleh masing-masing Kabag dan Kasat terkait capaian program selama seminggu berjalan.

(***/TamuraWatung)