Minsel, SulutNews.com -- Polres Minahasa Selatan (Minsel) kembali menggelar kegiatan vaksinasi massal Covid-19, yang kali ini dilaksanakan di Gedung Teguh Bersinar, Pusat Kota Amurang, pada Senin (14/6/2021).

Kapolres Minsel AKBP S. Norman Sitindaon, SIK, memantau langsung kegiatan vaksinasi massal yang dimotori langsung oleh Klinik Kesehatan Polres Minsel bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Minsel.

"Sebagai akselerasi atau percepatan program vaksinasi nasional berbasis Presisi Polri menuju herd immunity bagi seluruh masyarakat umum di Indonesia. Ini merupakan perintah langsung Bapak Presiden Republik Indonesia, olehnya seluruh warga diminta untuk mensukseskannya dengan cara mengikuti program vaksinasi Covid-19,” ujar Kapolres Minsel.

Puluhan personel Polres Minsel dari berbagai Satuan dan Fungsi dilibatkan dalam kegiatan ini, menyampaikan himbauan, sosialisasi dan edukasi guna mengajak masyarakat yang belum pernah divaksin Covid-19, untuk menerima vaksinasi khususnya yang berusia minimal 18 tahun.

"Para personel kami terlibat secara pro aktif dalam upaya menyampaikan himbauan, ajakan, edukasi kepada seluruh warga khususnya yang sedang beraktivitas di pasar, pertokoan Pusat Kota Amurang ini; khususnya bagi yang belum vaksin agar mengikuti kegiatan vaksinasi cukup membawa KTP,” terang Kabag Ops Polres Minsel Kompol Rahmad Lantemona.

Tampak, ratusan warga yang datang di Teguh Bersinar secara bergantian antusias menerima layanan suntikan vaksinasi Covid-19.

“Vaksinasi massal ini dilaksanakan Polres Minsel dan Polsek jajaran bekerjasama dengan Dinkes, diadakan hingga tanggal 30 Juni 2021,” pungkas Kompol Lantemona.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Berita yang diberitakan baik oleh media cetak maupun media elektronik diwajibkan untuk menyajikannya secara akurat dan berimbang, sehingga pemberitaan dari 2 (dua) sisi penting untuk dilakukan.

Minimnya konfirmasi awal yang diberikan oleh narasumber lewat pesan WhatsApp, mengharuskan wartawan untuk bisa menggali lebih dalam lagi lewat konfirmasi lanjutan.

Namun upaya konfirmasi ini, kadang dihindari oleh narasumber dengan berbagai alasan.

Hal itu juga terjadi, pada Kamis (10/6/2021), disaat wartawan SulutNews.com ingin melakukan konfirmasi lanjutan atas pemberitaan di hari sebelumnya tentang masalah pemerintahan desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Hendrie Lumapow.

Datang ke Kantor Dinas PMD Minsel, saya pun melapor di "front office" dan akhirnya dipersilahkan masuk ke ruangan Kantor Kepala Dinas PMD Minsel.

Usai memberi salam dan duduk berhadapan muka dengan Kepala Dinas PMD Minsel, saya pun langsung mengutarakan maksud kedatangan yakni untuk mengkonfirmasi lagi terkait masalah yang sudah ditanyakan kemarin lewat pesan WhatsApp.

"Tanya jo di Palakat (Palakat Minsel maksudnya)", jawab Lumapow singkat.

Saat ditanya wartawan, apakah pihak Dinas tidak bisa lagi memberikan konfirmasi, Lumapow menyampaikan bahwa itu sesuai instruksi Bupati Minsel.

Usai bertemu Kadis PMD Minsel, upaya penelusuran pun dilakukan wartawan SulutNews.com dan menemukan adanya Instruksi Bupati Minahasa Selatan Nomor 315/BMS-Bg.HP/VI/2021, tertanggal 9 Juni 2021.

Instruksi Bupati Minahasa Selatan ini tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Pusat Aduan dan Layanan Masyarakat Minahasa Selatan (PALAKAT MINSEL), yang diduga menjadi alasan tidak diberikannya konfirmasi atas pertanyaan wartawan.

Hal ini pun, dikonfirmasi wartawan SulutNews.com kepada Staf Khusus Bupati yang menjadi pimpinan PALAKAT MINSEL, Henly Tuela, lewat sambungan telepon di nomor 0823xxxxxxxx.

"Dari sisinya torang (PALAKAT MINSEL) hanya sebatas terima informasi dari SKPD, kalau ada informasi yang ingin mereka sampaikan ke masyarakat", ungkap Tuela.

"Kalau terkait tugas jurnalistik, itu kebebasan dari wartawan untuk mencari informasi, bukan kami yang ambil alih", katanya.

Tuela pun menegaskan bahwa keberadaan PALAKAT MINSEL hanya membantu mensosialisasikan apa yang menjadi program di SKPD Minsel.

"Mungkin ada miskomunikasi, ini edaran (instruksi Bupati Minsel) masih baru. Nanti konfirmasi lagi dengan pak Asisten III dan Kabag Pemerintahan, mereka yang susun kayaknya itu", pungkas Tuela.

Namun upaya konfirmasi ke Asisten III Pemkab Minsel, baik mendatangi kantornya ataupun menghubungi lewat telepon di nomor 0821xxxxxxxx tidak bisa dihubungi.

Untuk diketahui, konfirmasi lanjut akan keberadaan Instruksi Bupati Minsel ini akan dikonfirmasi lanjut di kesempatan berikutnya.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Namanya Paulina Toloh dan sudah berusia 60 tahun. Saat ini dirinya telah memasuki masa pensiun sebagai seorang tenaga Fungsional/Guru.

Oleh Bupati Minahasa Selatan (Minsel) pada bulan Maret tahun 2021 kemarin, dirinya termasuk dalam 100-an nama Penjabat (Pj) Hukum Tua baru yang diganti dengan alasan penyegaran.

Ya, saat ini Paulina Toloh masih tercatat sebagai Pj Hukum Tua di Desa Poigar Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minsel.

Kebenaran informasi ini, dikonfirmasi langsung wartawan kepadanya di Desa Poigar Dua, pada Rabu (9/6/2021). Namun sayang, saat berkunjung di Kantor Desa, Hukum Tua Desa Poigar Dua sudah sementara melakukan perjalanan ke Amurang.

"Ibu Hukum Tua sudah keluar, kemungkinan ke Amurang", ujar beberapa perangkat desa yang berada di Kantor Desa.

Namun saat ditanya nomor telepon Hukum Tua, seorang perangkat desa memberikan dan kami pun menelepon untuk melakukan konfirmasi.

Lewat telepon di nomor 0852xxxxxxxx kepada wartawan terkait statusnya sebagai PNS dirinya mengaku sudah Pensiun.

"So pensiun, so 60 (60 tahun)", kata Paulina, lewat percakapan telepon, dengan Bahasa Manado yang kental.

Saat ditanya lagi statusnya saat ini yang sudah masuk masa pensiun sebagai PNS, otomatis berhenti sebagai Pj Hukum Tua, Paulina mengatakan itu hak Bupati.

"Itu hak Bupati", ujarnya singkat.

Di kesempatan terpisah, upaya konfirmasi pun dilakukan wartawan ke Camat Sinonsayang. Saat berkunjung ke kantornya, kami memperoleh informasi kalau Camat baru keluar kantor.

Maka, kami pun menghubungi Camat Johni Laoh di nomor 0852xxxxxxxx dan menanyakan status Hukum Tua Desa Poigar Dua yang telah masuk masa pensiun sebagai PNS.

"Berarti PMD sudah tahu kalau dia sudah pensiun. Harusnya musti ganti, SK Pegawai kan kita tidak tahu", jelas Camat Sinonsayang.

Saat ditanya apakah Pj Hukum Tua sudah ditarik ke struktural saat menjabat, Camat Sinonsayang singkat menjawab tentu.

"Kalau sudah masuk Kumtua (Hukum Tua) kan sudah masuk situ (struktural). Kan yang mengangkat Penjabat Hukum Tua, Bupati langsung, nda melalui Camat. Jadi status pegawai kan mereka yang tahu, bukan kita (saya)", tukasnya.

Ia pun diakhir pembicaraan menyampaikan akan berkoordinasi dengan Dinas PMD Minsel, kalau sudah pensiun status Pj Hukum Tua itu bagaimana.

Upaya konfirmasi pun terpaksa dilakukan wartawan lewat pesan WhatsApp ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Hendrie Lumapow, karena saat tiba di Amurang sudah lewat jam kantor.

"Plh Camat", jawab Lumapow singkat, menanggapi pertanyaan soal status Pj Hukum Tua Desa Poigar Dua.

Untuk diketahui, dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, khususnya pasal 46 dan 47, menjelaskan bahwa Pj Hukum Tua itu haruslah PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan status Pj Hukum Tua Desa Poigar Dua yang sudah masuk masa Pensiun, otomatis dirinya bukan PNS dan jelas menyalahi aturan perundang-undangan yang ada jika masih menjabat.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Pemberhentian perangkat desa marak terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada awal tahun 2021 sampai saat ini. Setidaknya ada ratusan perangkat desa, diberhentikan oleh Penjabat Hukum Tua yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Padahal, di awal tahun 2021 Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE baru melantik Franky Donny Wongkar SH dan Pdt. Petra Yani Rembang sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minsel.

Tak lama berselang, Bupati dan Wakil Bupati Minsel hasil pilihan rakyat pada Pilkada tahun 2020, melakukan pergantian Penjabat Hukum Tua di 100 lebih desa dengan maksud penyegaran.

Namun sayangnya, sejumlah Penjabat Hukum Tua yang adalah PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, ternyata menunjukkan sikap diskriminatif dengan melakukan pergantian perangkat desa.

"Tentu saja pergantian perangkat desa tersebut ada yang sesuai aturan, tetapi banyak yang dilakukan tanpa alasan yang jelas, karena alasan politis, tanpa melalui mekanisme yang ada dan tentu saja improsedural", tukas Freddy Lamia, seorang mantan perangkat Desa Sulu yang diberhentikan sepihak oleh Hukum Tua, kepada wartawan SulutNews.com, Selasa (8/6/2021).

Menurutnya, berbagai upaya mencari keadilan sudah dilakukan dirinya bersama teman-teman perangkat desa, mulai menyampaikan surat sanggahan ke Penjabat Hukum Tua dan Camat, menyampaikan surat pengaduan ke Dinas PMD, Inspektorat dan DPRD Minsel. Namun semua seakan menabrak tembok keadilan.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas PMD Minsel, Hendrie Lumapow kepada wartawan menyampaikan bahwa perangkat desa yang diberhentikan wajib untuk memegang SK Pemberhentian.

"Dalam SK Pemberhentian perangkat desa tersebut, harus dijelaskan pergantian perangkat desa, apakah telah melewati batas usia, meninggal dunia, melanggar kode etik perangkat desa, atau terkait kinerja perangkat desa itu sendiri", ungkap Lumapow.

Lumapow menegaskan, dalam proses pergantian perangkat desa, agar para Penjabat Hukum Tua maupun Hukum Tua harus melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.

"Jangan sampai pergantian perangkat desa tidak sesuai aturan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa", jelas Kadis PMD Minsel.

Di kesempatan lainnya, Sekretaris Komisi I DPRD Minsel Kumaat Alex, kepada wartawan mengaku sangat menyayangkan terjadinya pemberhentian ratusan perangkat desa di Kabupaten Minsel.

"Memang pergantian perangkat desa itu adalah kewenangan dari Hukum Tua. Tetapi dalam pergantian perangkat desa ada tahapan-tahapannya", jelas Kumaat Alex.

"Penjabat Hukum Tua baru 1 bulan lebih, masa sudah mampu menilai kinerja dari perangkat. Penilaian itu seharusnya dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan. Tapi kalau baru 1 bulan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku", ujarnya.

Saat ditanya wartawan, apakah kebijakan ini bisa dikaitkan dengan kebijakan politik pemerintahan saat ini, Kumaat mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan asumsi ke situ.

"Pada prinsipnya sesuai dengan penyampaian dari Kepala Dinas dan para aparat yang ada itu bukan atas petunjuk Bupati, tetapi itu hanya keinginan dari oknum-oknum tertentu yang ada contoh di Kecamatan Tatapaan itu hanya kepentingan seseorang, ketua ranting di Tatapaan yang menginginkan ada pergantian", ungkap Kumaat, selaku anggota DPRD Minsel dari Partai Nasdem.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi I DPRD Minsel, Yulian Mandey dan meminta untuk mencabut dulu SK pemberhentian sambil mengkaji kembali perangkat desa yang diberhentikan.

"Kalau ia benar-benar sudah melanggar aturan, wajar perlu diganti. Tetapi kalau ada perangkat tidak terbukti dia bersalah, secara aturan harus dikembalikan", katanya.

Komisi I DPRD Minsel meminta pemerintah Kabupaten harus tegas melakukan pembinaan.

"Bisa diganti, itu hak Prerogatif Hukum Tua, tetapi harus sesuai mekanisme, harus sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan, jangan", pungkas Mandey.

Disaat ada perangkat desa yang pasrah dengan situasi ini, sejumlah perangkat desa di Kabupaten Minahasa Selatan melanjutkan upaya mereka mencari keadilan dengan menyampaikan laporan ke Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Utara serta ada juga yang menempuh jalur Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Langkah ini, terpaksa diambil dikarenakan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Minahasa Selatan, bertentangan dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa khususnya pasal 49, 50, 51, 52 dan 53, PP nomor 43 tahun 2014 pasal 65, 66, 67, 68 dan 69, Permendagri nomor 83 tahun 2015 pasal 4 dan Permendagri nomor 67 tahun 2017 khususnya pasal 2, 3, 5, 6 dan 7.

"Kami perangkat desa yang diberhentikan masih memenuhi syarat dan masih tetap melaksanakan tugas dengan baik", tukas Ronald Merentek, mantan perangkat Desa Lalumpe, yang kasusnya sementara ditangani oleh Ombudsman RI perwakilan Sulut.

Dirinya dan sejumlah perangkat desa di Minsel pun berharap pihak Ombudsman RI perwakilan Sulut dan PTUN dapat memberikan perhatian akan kasus mal administrasi yang dilakukan Penjabat Hukum Tua.

(TamuraWatung)

Manado, SulutNews.com -- Komandan Pangkalan Utama (Lantamal) VIII Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya S.E., CFrA, mendampingi Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani S.I. Kom, bersama Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey S.E., dan para Pemimpin Daerah wilayah Sulut, mengunjungi Desa Talise Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara (Minut), pada Minggu (6/6/2021).

Desa Talise merupakan desa binaan Lantamal VIII yang belum lama diresmikan menjadi Kampung Bahari Nusantara (KBN) TNI Angkatan Laut.

Pada kesempatan tersebut Danlantamal VIII menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kunjungan dan perhatian dari Ketua DPR RI serta Pemerintah Provinsi Sulut dan berharap melalui kegiatan tersebut Desa Talise bisa mendapatkan perhatian lebih baik dari Pemda Sulut maupun Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang.

Pada lawatan kunjungan kerjanya ke Sulawesi Utara, bertempat di Pos KBN TNI Angkatan Laut Talise Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan bantuan 950 paket Sembako kepada masyarakat Desa Talise.

Selain itu cucu proklamator itu juga ingin melihat secara langsung kondisi berbagai sarana publik dan permasalahan yang dialami masyarakat setempat.

Kesempatan tersebut tidak disia-siakan masyarakat setempat, sejumlah warga menyampaikan harapannya mengenai peningkatan infrastruktur, listrik, perahu penangkap ikan, sekolah, dan layanan kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Puan berjanji akan menyampaikannya kepada kepala daerah untuk dicarikan solusinya. Puan ingin warga di Pulau Talise mendapat akses dan kesempatan yang sama untuk maju seperti warga di daerah lain.

"Yang pasti, pemerintah Provinsi Sulut dan Kabupaten Minut merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, selalu hadir ditengah masyarakat terlebih masa Pandemi Covid-19 saat ini," ujar Puan.

Sementara itu Gubernur Sulut dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Ketua DPR RI ke wilayah kepulauan Talise.

"Pemerintah daerah terus mengupayakan memenuhi harapan seluruh warga", ungkap Olly.

Olly juga mengatakan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Ketua DPR RI bersama Komisi IX DPR RI untuk memenuhi vaksinasi di Desa Talise pada masa pandemi Covid-19.

"Untuk kebutuhan listrik kami usahakan genset dari PLN. Pembangunan jalan juga sudah dianggarkan, dan sekolah-sekolah nanti kita bereskan,” kata Olly.

Dalam rangkaian kunjungan Ketua DPR RI dan rombongan VVIP tersebut, Lantamal VIII melaksanakan pengamanan laut dan patroli dan sterilisasi perairan Talise dengan menurunkan 3 unit KAL, 1 Sea Rider, 1 regu Prajurit Lantamal VIII dan 1 regu Prajurit Yonmarhanlan VIII Bitung dan unsur.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Minahasa Selatan (Minsel) berhasil mengungkap kasus peredaran Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-Sabu.

Keberhasilan mengungkap kasus ini disampaikan Kapolres Minsel AKBP. S. Norman Sitindaon SIK didampingi Kasat Reskrim Narkoba AKP. Denny Tampenawas S.Sos dan KBO Narkoba Ipda Teddy Talumepa, pada kegiatan Press Conference, Jumat (4/6/2021).

"Dapat saya jelaskan kronologis awalnya, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket diduga paket Sabu-Sabu yang dibawa oleh Bus Jawa Indah dari Palu ke Manado", tukas Kapolres Minsel.

"Sehingga pada hari Kamis (27/5), di depan Mako Polres Minsel, disaat sementara melakukan operasi Yustisi penerapan disiplin Prokes dan kami menghentikan Bus Jawa Indah tersebut", katanya.

Kapolres Minsel mengatakan dari hasil pemeriksaan/pengecekan, ditemukan paket kue Brownies. Setelah dibuka, dicek dan didapatkan di dalam paket ini ada beberapa paket Sabu-Sabu dalam plastik bening.

"Setelah memastikan bahwa itu paket Sabu-Sabu, kemudian petugas membungkus kembali sesuai dengan SOP dan kami kemudian melakukan penyelidikan", tukas Kapolres Minsel.

Dari hasil pengembangan yang dilakukan personel gabungan Ditres Narkoba Polda Sulawesi Utara dan Satresnarkoba Polres Minsel akhirnya berhasil mengamankan 2 (dua) tersangka di salah satu desa di Kecamatan Bolangitan Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

"Setelah diinterogasi, kedua lelaki R (18) dan M (17), mengaku bahwa paket ini berisi Sabu-Sabu, dan disuruh oleh lelaki RD yang masih saudara dengan kedua tersangka yang ada di Palu", terang Kapolres Minsel.

Kedua tersangka setelah dilakukan pemeriksaan, sudah ditahan di Rutan Polres Minsel pada Kamis (3/6). Untuk barang bukti, 15 paket kecil Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-Sabu dengan berat 0,84 gram dan 2 buah Handphone.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Petualangan cinta lelaki JR alias Yosua (21), warga Desa Pakuure Satu, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), akhirnya berakhir di ranah hukum.

JR diamankan personel Polsek Tenga atas laporan persetubuhan anak di bawah umur, setelah melakukan aksi persetubuhan terhadap korban perempuan Mawar (nama disamarkan), umur 15 tahun, warga salah satu desa di Kecamatan Tenga.

Korban saat ini masih tercatat sebagai pelajar di salah satu sekolah menengah di wilayah kecamatan tersebut.

Diketahui tersangka dan korban menjalin hubungan asmara sejak awal tahun 2021 serta telah beberapa kali melakukan persetubuhan, baik di Desa Pakuure maupun di rumah kos-kosan salah satu Kelurahan di Amurang.

Kapolres Minsel AKBP S. Norman Sitindaon, SIK, yang dikonfirmasi melalui Kapolsek Tenga Iptu Novie Maleke pada Kamis siang (3/6/2021), membenarkan penangkapan terhadap tersangka ini.

"Lelaki JR saat ini telah diamankan selaku tersangka tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,” pungkas Kapolsek.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Literasi Media "Pengawasan Konten Siaran" bagi anak muda/pelajar di SMK Negeri 1 Tumpaan, Selasa (25/05).

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memberikan wawasan baru bagi generasi muda untuk dapat terlibat dalam pengawasan siaran.

Maksud dan tujuan literasi media yaitu membahas dampak konten negatif terhadap anak muda, seleksi konten yang negatif dan positif, mengadukan konten yang negatif, dan peran pemuda sebagai agen literasi bagi masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Rikson C. Karundeng, M.Teol dan Douglas Panit, S.IP, keduanya menjadi narasumber dalam kegiatan ini.

Juga dihadiri guru-guru dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Tumpaan; serta dari pihak KPID Korbid Kelembagaan Pengasihan Amisan, S.IP; didampingi Komisioner Meilany Rauw, SE dan Merlyn Watulangkow, SH.

Kegiatan diawali dengan sambutan pembukaan oleh Korbid Kelembagaan Pengasihan Amisan, S.IP dan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tumpaan Dra. Marien Lintong, M.Pd.

Lalu diikuti materi oleh para narasumber. Suasana kegiatan berlangsung dengan kondusif juga produktif.

Menurut Rikson C. Karundeng, M.Teol, pemuda adalah agen literasi yang efektif dan memiliki peran vital dalam mem-filter informasi bagi keluarga dan masyarakat.

Douglas Panit, S.IP juga menyatakan kawula muda rentan dipengaruhi konten negatif dan mendorong untuk ikut kegiatan tentang siaran dan memilih siaran yang positif.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) merupakan daerah utama yang dilalui kendaraan yang melintas di jalan trans Sulawesi.

Namun sayang para pemilik kendaraan yang melintas di jalan ini ternyata masih kurang menyadari akan pentingnya kebersihan dengan membuang sampah sembarangan.

Situasi ini menyebabkan sejumlah masyarakat pecinta lingkungan yang ada di Kabupaten Minsel, yang terdiri dari Manguni Rondor Indonesia, Tagana Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan, Mahasiswa, PNS dan Wartawan serta pemerhati lingkungan hidup menggelar aksi bersih-bersih sampah plastik di ruas Jalan Trans Sulawesi tepatnya di daerah Maruasey, pada Jumat (21/5/2021).

Altin Sialang sebagai inisiator digelarnya kegiatan ini menyampaikan bahwa ini sebagai bentuk kepedulian berbagai elemen masyarakat yang ada di Minsel.

"Kami terpanggil, melihat banyak sekali pengguna jalan yang tanpa melihat kondisi lingkungan, tanpa rasa peduli membuang sampah sembarangan", tutur Sualang.

"Kami berharap kepedulian masyarakat akan kelestarian lingkungan, karena hakim kita saat ini bukanlah hal sekali pakai. Kita mempunyai hak untuk menjaga dan merawat dan kita turunkan kepada anak cucu kita", katanya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Manguni Rondor Indonesia Kabupaten Minsel, Donnie Tutu menyampaikan bahwa Ormas yang dipimpinnya mengapresiasi program Jaga Bumi.

"Kami akan mendukung dan menjaga kelestarian lingkungan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan", ujar Tutu.

Untuk diketahui, kegiatan yang mengambil hastag #JagaBumi dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

Giat ini bertujuan mengajak para pengemudi dan pengguna jalan trans Sulawesi untuk tidak membuang sampah sembarangan dari dalam kendaraan.

Selain memunggut sampah di sepanjang jalan daerah Maruasey, aksi ini juga dilakukan dengan memasang sejumlah baliho himbauan.

Berikut sejumlah kalimat keren yang ada di baliho:

"Naik Mobil Keren, Tapi Buang Sampah Sembarangan!! Situ Sehat...?"

"Ngoni Pernah Sekolah? Kiapa Buang Sampah Sembarangan Dang?"

"Torang Samua Berharap Pandemi Covid19 Berakhir. Mar, Kiapa Torang Ndak Brenti Bekeng Kotor Bumi Dang!! Jangan Buang Sampah Sembarangan Kwa Neh"

"Jalan Raya Bukan Tempat Sampah"

Aksi ini akan dilanjutkan secara rutin dan berharap mendapat dukungan nyata dari masyarakat pecinta lingkungan.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Dampak Pandemi Covid-19, membuat Pemerintah Republik Indonesia memberikan bantuan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (BLT-UMKM).

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) meminta calon penerima BLT-UMKM dapat mengajukan diri melalui Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota masing-masing.

Namun sayangnya di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), sekelompok orang yang mengatasnamakan Koperasi diduga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan.

Sejumlah warga masyarakat Desa Matani Satu Kecamatan Tumpaan kepada wartawan, pada Kamis (20/5/2021) menyampaikan kekesalan mereka.

"Mereka bilang bertahap, tenang jo Bu, mo cair semua", ungkap sejumlah ibu di Desa Matani Satu dengan nada kecewa.

Di kesempatan terpisah, seorang warga Desa Matani Roby Mondoringin saat dijumpai di rumahnya mengaku dalam pengurusan telah menyetorkan uang 120 ribu rupiah.

"Pertama mereka cuma minta KTP asli dengan doi (uang) 120 ribu. Beberapa waktu kemudian saat saya mau ambil KTP tersebut mereka minta tambah 30 ribu, katanya untuk biaya fotokopi dan beli meterai", kata Roby Mondoringin.

Mondoringin mengatakan sampai saat ini apa yang dijanjikan untuk pencairan BLT-UMKM tidak pernah terjadi.

Sementara itu, Inggrit Mondoringin mengaku bahwa di akhir tahun kemarin dirinya pernah mendapat informasi menerima BLT-UMKM dan atas saran kenalannya menghubungi koperasi tersebut untuk membantu menguruskan.

"Tahun lalu kita ada masukkan berkas untuk mengurus UMKM dan namaku keluar sebagai penerima. Karena saya tidak tahu bagaimana cara pencairannya, saya menghubungi Santi Johanis dan menunjukkan koperasi yang di Tumpaan, tapi harus mendaftar lewat mereka untuk bantu dalam pengurusan", terang Inggrit.

"Saya sempat menyerahkan uang 120 ribu dan dibuatkan SKU dan katanya sesudah cair harus memberikan 200 ribu lagi, katanya sebagai administrasi di Koperasi", ujarnya.

Ia pun beberapa waktu lalu ke Bank dengan ditemani ibu Wiwin dan pihak Bank mengatakan bahwa uangnya sudah masuk dan harus membuka blokiran.

"Sesudah itu, saya melakukan penarikan dan mereka panggil ke rumah makan kemudian menyerahkan uang 200 ribu tersebut. Beberapa hari kemudian saya cek buku rekening dan ternyata tidak ada masuk dana 2,4 juta, otomatis yang ditarik adalah uang saya sendiri", ujarnya dengan nada kecewa.

Dirinya kemudian berupaya meminta kembali uang yang sudah disetorkan sebanyak 320 ribu, meski awalnya pihak koperasi mengatakan tidak bisa mengembalikan namun akhirnya dikembalikan.

Di kesempatan terpisah, Abdul Sultan selaku Ketua Koperasi Produsen Serba Usaha Berdikari Tumpaan City yang ditemukan wartawan di tempat usahanya di Pasar Tumpaan mengatakan bahwa 120 ribu itu untuk daftar UMKM.

"Ketentuan dari kita, peraturannya dari kita, 120 ribu itu untuk daftar UMKM dan mereka cuma menjadi anggota untuk pencairan", ungkap Ketua Koperasi. Dirinya bahkan tidak bisa meyakinkan kalau yang daftar di Koperasi mereka bisa menerima BLT-UMKM.

"Kalau mereka ingin cair UMKM, kami tidak bisa menentukan, kami cuma kirim data, pasti mungkin minggu berikut, dua minggu berikut atau bulan depan saya tidak tau itu", tambahnya.

(TamuraWatung)