Minsel, Sulutnews.com - Polsek Modoinding mengamankan 10 siswa SMP (sekolah menengah pertama) yang terlibat aksi perkelahian, Kamis (15/3/2018). di SMP Negeri 2 Modoinding.

Kapolsek Modoinding Iptu Suradiman saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa pihaknya langsung mendatangi TKP saat menerima informasi dari para guru.

“TKPnya di SMP Negeri 2 Modoinding, dimana sebanyak sepuluh siswa terlibat dalam aksi perkelahian yang disebabkan oleh selisih paham,” ungkap Suradiman

Para siswa ini pun segera dibawa di kantor Polsek Modoinding untuk diamankan dan dilakukan pembinaan mental. “Kami juga mengundang seluruh orang tua para siswa yang berkelahi ini untuk dilakukan pembinaan dan diberikan arahan dari pihak kepolisian,” tukas Kapolsek.

Usai menjalani proses pembinaan, seluruh siswa dan orang tuanya dipersilahkan untuk pulang ke rumah masing-masing setelah menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Ia menambahkan, diharapkan kepada seluruh orang tua murid dan para guru untuk dapat melakukan pengawasan serta fungsi kontrol dan pembinaan positif, agar permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi.(/FW)

Minsel, Sulutnews.com - Bupati Kabupaten Minahasa Selatan DR. (HC). Christiany Eugenia Paruntu, SE didampingi Wakil Bupati Franky Donny Wongkar, SH memimpin Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Jumat, (16/03/2018) di Ruang Rapat Bupati lantai II kantor bupati.

Adapun rapat tersebut membahas agenda tentang :

  1. Berita hoax. Menyikapi banyaknya berita hoax yang beredar, Pemerintah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, dan Polres Mendeklarasikan anti hoax, dan langsung ditindak lanjut oleh para camat dan polsek, melaksanakan sosialisasi Undang-Undng No. 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik kepada masyarakat, menunjang tim terpadu penanganan konflik sosial.
  2. Jalan berlobang, menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jalan, berkordinasi dengan Balai Jalan Provinsi Sulut, dan melakukan perbaikan jalan-jalan yang berlubang.
  3. Ujaran kebencian. Forkopimda bekerja sama melakukan sosialisasi tentang bahaya "hate speech"
  4. Intoleransi, Forkopimda melakukan kegiatan2 lintas agama, dan dialog2 keagamaan melalui peran FKUB
  5. Makanan mie basah mengandung boraks

dan masalah Kamtibmas:

  1. Adanya kegiatan muda-mudi yang mengkonsumsi miras
  2. Balap liar

Ketua DPRD Kab. Minsel Jenny J. Tumbuan, Kapolres Minsel AKBP. F.X. Winardi Prabowo, SIK, Pabung Minsel Jemmy Lotulung, Wakil Ketua DPRD Kab. Minsel Rommy Pondaag, Frangky Lelengboto, Wakapolres Minsel Kompol. Prevly Tampanguma, dan Kaban Kesbangpol Benny Lumingkewas.(FW)

Minsel, Sulutnews.com - Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH, bersama Wakil Ketua DPRD Minsel Franky Lelengboto, ST, menerima kunjungan study banding Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, di ruangan kerja Wakil Bupati, lantai 3 Kantor Bupati Minahasa Selatan, Kamis, (15/03/2018). 

Adapun study banding tersebut yaitu memperkenalkan pengembangan dan pembangunan destinasi pariwisata serta tentang palayanan perijinan yang ada di Kabupaten Minahasa Salatan. 

Wakil Bupati Franky Donny Wongkar, SH, mengatakan, mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Bupati DR. (HC). Chritiany E. Paruntu, SE serta Seluruh Masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan menyampaikan terima kasih kepada rombongan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang telah berkenan berkunjung ke Kabupaten Minahasa Selatan.

"Selamat Datang dan terima kasih atas kunjungan Dari Bapak/Ibu Anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara. semoga kehadiran bapak dan ibu di Kabupaten Minahasa Selatan, menjadi jalinan silaturahmi guna berbagi ilmu dan pengalaman dalam memajukan daerah,” kata Wakil Bupati Franky D. Wongkar, SH.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Thedeus Welerubun. SH mengatakan study banding di Kabupaten Minahasa Selatan, sesuai dengan berbagai refrensi dari berbagai media, dimana Kabupaten Minahasa Selatan di bawah Pimpinan Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE dan Wakil Bupati Franky Donny Wongkar, SH maju pesat.

"Kami salut dengan kepemimpinan Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE dan Wakil Bupati Franky Donny Wongkar, SH. Dimana capaian pembangunan diaras wilayah Kabupaten Minahasa Selatan maju pesat. Apalagi beberbagai destinasi wisata yang terus dikembangkan. Untuk itulah kami sangat tertarik melihat dan menyaksikan perkembangan Kabupaten Minahasa Selatan." ujar Thedeus.

Ia menambahkan, dengan adanya study banding ini, kami akan bawah sebagai bahan pengembangan di Kabupaten Maluku Tenggara. 

Turut hadir Asisten I Kabupaten Minsel Drs. Handri Sondakh, Kadis Pariwisata Frengky Toar,  bersama Anggota DPRD Kabupaten Minsel Andries Rumondor yampak hadir mendampingi Wabup Minsel dalam rangka menerima Kunjungan Study Komparasi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. (ferrowaney)

 

Minsel, Sulutnews.com - Personil gabungan unit piket fungsi Polsek Tenga mengamankan seorang pelaku tindak pidana penganiayaan, RL (Reinal), 21 tahun, warga Desa Pakuure Satu Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, pada Rabu malam (14/3/2018).

Kapolres Minahasa Selatan AKBP FX. Winardi Prabowo, SIK, saat dikonfirmasi melalui Kapolsek Tenga Iptu Muhammad Amri, membenarkan penangkapan ini. Ia mengatakan setelah mendapat laporan langsung melakukan penangkapan.

“Kami mengamankan tersangka tindak pidana penganiayaan, seorang lelaki berinisial RL alias Reinal, 21 tahun, warga Desa Pakuure Satu, atas tindak pidana penganiayaan terhadap korban Max Panambunan, 61 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri, warga Desa Pakuure Satu,” ungkap Kapolsek.

Tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan senjata tajam jenis pisau sangkur, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka robek di tangan kanan dan kirinya. 

“Tersangka dan barang bukti pisau sangkur telah kami amankan, untuk kasus ini masih akan dilakukan pengembangan terkait dengan motif, kronologis dan modus operandinya,” ungkap Kapolsek. (ferrowaney)

 

Minsel, Sulutnews.com - Kapolsek Amurang AKP Arie Prakoso, S.IK, menerima informasi dan Laporan dari Masyarakat bahwa akan melintas di Jalan Trans Sulawesi Kendaraan Toyota Rino Warna Merah dengan Nomor Polisi DB 8258 AY bermuatan Minuman Keras Jenis Captikus tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, Kamis (15/3/2018).

Dari Informasi dan Laporan tersebut Kapolsek Amurang bersama anggota melakukan lidik lanjut dan didapat informasi bahwa Kendaraan Toyota Rino yg bermuatan Miras Jenis Captikus tersebut bergerak dari Desa Elusan Kec. Amurang Barat Kab. Minahasa Selatan dengan alibi akan membawah Miras Jenis Captikus ke Pabrik Sesuai dengan aturan, peraturan Daerah / Propinsi yg mengatur tentang tata cara penjualan dan pengiriman Miras jenis Captikus dari Penampung ke Pabrik pengelolah Miras.

Polisi pun melakukan pembuntutan terhadap kendaraan truck Rino DB 8258 AY bermuatan Minuman Keras Jenis Captikus. Tiba di Amurang, kendaraan tersebut berbelok menuju arah Minahasa Tenggara. Tiba di jalan raya antara Desa Poniki dan Desa Liwutung, kendaraan truck tersebut langsung dihentikan polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

Kendaraan tersebut digiring sampai ke Polsek Amurang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan pada Pukul 04.00 Wita setelah sampai di Mako Polsek Amurang Pengendara Mobil yg belum sempat dimintai keterangan meninggalkan mobil tanpa sepengetahuan dan tidak meminta ijin kepada Petugas.

"Saat ini kendaraan Toyota Rino yang bermuatan Miras Jenis Captikus Kurang Lebih 220 Galon masing-masing pergalon 35 Liter diamankan di Mako Polsek Amurang untuk proses dan keperluan penyidikan lebih lanjut. Totalnya 7.700 liter,” tutup Kapolsek.

 

 

Minsel, Sulutnews.com - Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, melalui Dinas Kesehatan bakal melaksanakan pemeriksaan terkait dengan dokter yang tidak mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) baik dilingkup Rumah Sakit, Puskesmas dan tempat praktek diseluruh wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. 

Pasalnya, pemeriksaan ijin tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dimana Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

"Pemeriksaan ini sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Kami akan melakukan penindakan terhadap para dokter tidak terkecuali bidan dan perawat yang tidak memiliki ijin praktek. jika kedapatan, maka akan diambil tindakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku." ujar Paruntu, Kamis (15/3) diruangannya.

Namun sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan akan melakukan himbauan kepada seluruh rumah sakit pemerintah maupun swasta serta puskemas dan dokter praktek, agar melakukan pembenahan Surat Ijin Praktek. Juga Surat Ijin Praktek tersebut, menyesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR).

"Jadi pengurusan surat ijin praktek selama 5 tahun serta disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR). Untuk itu diharapkan kepada seluruh tenaga kesehatan agar memenuhi persayaratan tersebut." tegas Paruntu.

Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (SDK) Yunus Koleangan meenambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, telah melakukan inovasi terkait pengurusan Surat Ijin Praktek, dengan secara langsung bisa dilakukan sistem online.

 "Dengan adanya pengurusan sistem online ini, dapat mempermudah pengurusan SIP ini. Tentunya dibaringi dengan ketentuan serta persayarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan." tukas Koleangan. (ferrowaney)

 

Minsel, Sulutnews.com - Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan menarik kembali 49 Sekretaris Desa berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Jelas Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Selatan Evert Poluakan, Rabu (14/3).  

Menurutnya, penarikan ini sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Minsel Nomor 10 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minsel Nomor 8 tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang telah disahkan. 

"Setelah ini, sekretaris desa (sekdes) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) akan ditarik menduduki pos di Pemkab Minahasa Selatan. Kebijakan ini menindaklanjuti peraturan bupati, serta permendagri 45/2014 batas tugas sekertaris desa hanya 6 (enam) tahun, dan kita telah menyurat ke BKDD dari bulan yang lalu dan kami harapkan sebelum pencairan dana desa prosesnya sudah selesai." jelas Poluakan.

Selanjutnya, telah dimintakan kepada para Hukum tua yang memiliki sekertaris desa ASN, bahwa setelah penarikan dilakukan, desa-desa tersebut akan langsung mengadakan pengisian kekosongan jabatan sekdes. Namun akan dilakukan penjaringan untuk memenuhi kekosongan perangkat desa. 

Ia menambahkan, Bupati DR. HC Christiany Eugenia Paruntu, SE menyampaikan, terkait perekrutan harus menunggu penataan yang dilakukan desa, setelah itu dilaksanakan mutasi dan selanjutnya penjaringan dan penyaringan. Dan dalam penjaringan, akan menggandeng pihak ketiga untuk uji kompetensi. 

“Jadi penjaringan sebentar akan melibatkan pihak ketiga. Karena disini akan ada uji kompetensi untuk melihat langsung potensi dan kualitas dari setiap para peserta. Untuk itu materi yang akan diberikan berupa IT, pengetahuan dasar, pemerintahan dan sebagainya,” tutup Poluakan. (ferrowaney)

Minsel, Sulutnews.com - Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Minahasa Selatan bersama Balai POM (Pengawas Obat dan Makanan) Manado, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, melaksanakan razia terpadu di sejumlah rumah produksi mie basah dan tahu yang ada di Pasar Amurang dan Pasar Tumpaan, Selasa (13/3/2018).

Kasat Resnarkoba Polres Minsel Iptu Erween Tanos, SH, saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa, pelaksanaan kegiatan ini, sesuai dengan hasil pemeriksaan Balai POM, terdapat 2 (dua) produsen mie basah yang dinyatakan positif menggunakan bahan kimia berbahaya, boraks.

"Jadi setelah diadakan uji laboratorium dari Balai POM bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, terhadap sejumlah sampel, dan ditemukan ada 2 (dua) produsen mie basah yang positif menggunakan boraks," ungkap Kasatres Narkoba.

Dari hasil tersebut, maka kami langsung melakukan penyitaan terhadap puluhan kilogram mie basah yang terbukti menggunakan boraks.  Dengan hasil tersebut akan dijadikan barang bukti, guna proses penyelidikan dan penyidikan. 

"Kita menyita 15,5 kilogram mie basah di Pasar Amurang dan 24,4 kilogram di Pasar Tumpaan. Sampelnya telah kita sisihkan sebagai barang bukti dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sisanya kita musnahkan," pungkas Kasat Resnarkoba. (ferrowaney)

Minsel, Sulutnews.com - Polres Minahasa Selatan menggelar acara 'Deklarasi Anti Hoax', Senin (13/2/2018), yang melibatkan unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara, TNI, serta seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta insan pers.

Deklarasi Anti Hoax, yang dilaksanakan di gedung aula Polres Minsel dihadiri juga seluruh pejabat utama dan para Kapolsek jajaran serta dibuka langsung oleh Kapolres AKBP FX. Winardi Prabowo, SIK.

"Berita bohong atau Hoax saat ini menjadi hits di berbagai media sosial. Hoax sangat berbahaya, karena dapat menimbulkan keresahan, perselisihan bahkan pertikaian dan kerusuhan," ungkap Kapolres.

Olehnya diperlukan suatu kesamaan visi, suatu kesepakatan, suatu pernyataan bersama melalui deklarasi segenap elemen masyarakat terkait dengan pernyataan sikap anti hoax.

"Kita semua satu, Indonesia, jangan sampai terpecah belah hanya karena terjebak dalam isu-isu murahan, seperti SARA maupun konten internet negatif yang bersifat provokatif. Kita semua harus bersatu menentang hal itu, kita tegaskan bahwa kita anti hoax," tegas Kapolres.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Wakil Bupati Franky Donny Wongkar, SH mengatakan, sangat mendukung kegiatan seperti ini, dimana ini dapat meminimalisir permasalahan yang dapat menimbulkan SARA. Untuk itu saya berharap kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk selalu waspada pada pemberitaan yang mengadung unsur hoax. 

"Ini menjadi peringatan kita bersama, lebih kusus pada insan pers. Pers harus profesional dalam dalam hal pemberitaan. Karena letak informasi ada ditangan jurnalistik. Untuk itu sebagai mitra kerja pemerintah, marilah kita ciptakan suatu informasi yang membangun serta kritikan yang mengedepankan kemajuan disegala bidang." pungkas Wongkar

Acara deklarasi ini diakhiri dengan penandatanganan spanduk kesepakatan bersama 'Anti Hoax', oleh Wakil Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH, DPRD Minsel, unsur Forkopimda, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. (ferrowaney)

Minsel, Sulutnews.com - Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, SE, yang diwakili Sekda Drs. Danny Rindengan, M.Si bersama Bank Sulut mengadakan melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam rangka Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), Jumat (9/3). 
 
Acara yang dilaksanakan di lantai 4 kantor bupati tersebut di buka langsung oleh Sekretaris Daerah Drs. Danny Rindengan, M.Si yang dihadiri oleh Kepala Bank Sulut Cabang Amurang Ibu, Rolien Sambur, SE. 
 
Dalam sambutan Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE lewat Sekda Drs. Danny Rindengan, M.Si mengatakan, apresiasi kepada pihak Bank Sulut, dalam keberadaanya, merupakan mitra pemerintah, di dunia Perbankan Indonesia, Pemkab Minsel menjadikan Bank Sulut sebagai mitra kerja sama, untuk membangun sinegritas.
 
"Sebagai wujud meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaraan daerah, pemindahan uang dengan menggunakan instrument APMK, cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya, berkoordinasi dengan bank atau lembaga keuangan, dimana  Pemda menetapkan kebijakan implementasi dan menyusun action plan, implementasi transaksi non tunai dapat dilakukan secara bertahap." ujar Rindengan.
 
Sementara itu Kepala Bank Sulut Rolien Sambur, SE mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, atas dukungan dan kepercayaan serta kerjasama bagi Bank Sulut untuk hadir sebagai mitra kerja, dalam setiap kegiatan pembanguan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan 
 
kami akan melakukan perbaikan demi perbaikan pada setiap  kebijakan akuntansi dan pelayanan kepada nasabah. Dengan memperbaiki system pembukuan dan pencatatan terhadap transaksi-transaksi keuangan, perbaikan dalam pengelolaan asset melalui inventarisasi asset dan penatausahaan yang lebih tertib, serta meningkatkan kualitas SDM terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah." tukas Sambur.
 
Tambah Kabag Humas & Protokol Pemkab Minsel Henri Palit, SH, bahwa, system pengelolaan keuangan, atas kerja sama ini sudah tentu dapat menjadi Implementasi, serta sinergi antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal ini pelayanan kepada masyarakat serta terjalin kerja sama dengan baik antara pemerintah daerah di dunia perbankan. (ferrowaney)