1302_xbanner_minsel.jpg

Amurang, Sulutnews.com -- Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang sudah di tata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 tak kunjung dicairkan.

Informasi yang diperoleh wartawan Sulutnews.com, pada Senin (24/2/2020), mendapati bahwa anggaran senilai Rp 59 Miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sudah diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel, namun belum juga disetujui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, James Athur Kojongian saat dijumpai di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan, mengatakan jika Pemkab tak bisa mendanai Pilkada, maka Pemprov harusnya mengambil alih tanggung jawab pendanaan ini.

"Tahapan Pilkada saat ini sementara jalan, seharusnya Pemprov turun tangan dan mengambil alih pendanaannya. Ini menjadi tanggungjawab dari Provinsi, jangan sampai menghambat proses demokrasi di Minsel," ujar Bendahara Partai Golkar Sulut ini.

Menurutnya, sesuai amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Pilkada serentak harus dilaksanakan 23 September 2020. Jika Pemkab Minsel tak punya dana, maka Pemprov Sulut harus mengadakannya.

"Pilkada nanti bukan hanya memilih Bupati dan Wakil Bupati, tapi juga untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemprov harus bertanggungjawab," pungkasnya.

(TamuraWatung)

Amurang, Sulutnews.com -- Dokumen Kependudukan yang meliputi Kartu Keluarga, E-KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan/Akta Perceraian, Akta Kematian serta berbagai dokumen lainnya, menjadi hal penting saat ini yang harus dimiliki setiap masyarakat, untuk melengkapi berbagai keperluan di kehidupan sehari-hari.

Terlihat dalam berbagai urusan, banyak masyarakat Minsel baru datang mengurus dokumen kependudukan, apabila dokumen tersebut diperlukan dalam waktu dekat ketika ada keperluan.

Kepada Sulutnews.com, pada Jumat (21/2/2020), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Minsel, Corneles Mononimbar menyampaikan tingkat kesadaran masyarakat Minsel tertib dokumen kependudukan sudah sangat baik.

"Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penggunaan Dukcapil Go Digital melalui tandatangan elektronik sudah kami terapkan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan," tutur Corneles Mononimbar.

Dikesempatan terpisah Ketua LSM PAMI Perjuangan, Noldy Pratasis saat dihubungi lewat sambungan telepon, melihat bahwa pelayanan di Dukcapil Minsel sudah sangat maksimal.

"Dalam kunjungan ke Dukcapil, saya melihat bahwa pelayanannya sudah sangat maksimal. Dengan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan, mengakibatkan warga berbondong-bondong mengurus berbagai surat kependudukan," tukasnya.

Menurutnya, inilah yang mengakibatkan petugas di Dukcapil Minsel harus teliti dalam mengolah data kependudukan masyarakat Minsel.

"Data kependudukan itu, jika ada pelanggaran akan berhubungan dengan masalah hukum. Jadi saya mendukung jika dalam memberikan pelayanan, petugas itu harus teliti agar tidak mencelakakan pimpinannya. Karena bila ada masalah hukum, pasti pimpinan yang harus bertanggungjawab," tuturnya.

Untuk diketahui, data kependudukan yang dikelola Dukcapil semakin dibutuhkan dan dipercaya berbagai lembaga yang ada di Minsel, Sulut dan bahkan Indonesia.

(TamuraWatung)

Minsel, Sulutnews.com -- Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE, menghadiri Pekan Panutan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi tahun Pajak 2019 Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Acara dilaksanakan pada Jumat (21/2/2020), di aula lantai 4 kantor Bupati Minsel dan dihadir Kepala Kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan Amurang, Roy Apul Oloando SE, MM.

Dalam sambutannya Bupati Tetty Paruntu (sapaan akrab Bupati Minsel) meminta komitmen dari seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel, terutama para Kepala Perangkat Daerah agar taat membayar Pajak serta tepat waktu dalam pelaporannya.

"Saya juga mengingatkan para pejabat untuk segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)-nya melalui website resmi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab sebagai pejabat negara," ujar Bupati kebanggaan masyarakat Minsel ini.

Tak lupa Bupati Tetty menghimbau untuk menanamkan semangat taat pajak mulai diri dan keluarga masing-masing.

"Saya yakin dan percaya dalam kebersamaan, kita mampu mewujudkan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan Minsel yang hebat dan terdepan," pungkas Bupati Tetty.

Hadir dalam acara ini, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Denny Kaawoan, para Asisten, staf ahli, kepala Perangkat Daerah, Kabag dan para Camat di Minsel.

(TamuraWatung)

Amurang, Sulutnews.com -- Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Minahasa Selatan (Minsel) melakukan penanaman Mangrove di Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat.

Kepada wartawan, pada Jumat (21/2/2020), Kapolres Minsel AKBP. Bangun Widi Septo melalui Kasat Polair Polres Minsel Iptu. Stenly Sarempa menyampaikan bahwa giat ini sebagai bentuk Polri peduli akan penghijauan pantai.

“Giat penanaman Mangrove, selain bertujuan untuk penghijauan, juga penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Kapolres Minsel seperti disampaikan Kasat Polair Minsel.

Ditambahkannya, ini merupakan bentuk kepedulian Polri yang menunjang program pemerintah, agar penanaman pohon Magrove dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

"Saya berpesan agar ada tindaklanjut dari masyarakat yang peduli dengan lingkungan serta menjaga kelestarian Mangrove,” pesannya.

Untuk diketahui, di acara penanaman Mangrove ini dilibatkan Dinas Perikanan, Pemerintah Kelurahan Kawangkoan Bawah, Polisi Kehutanan, PSDKP serta para siswa dari SD GMIM Mobongo dan SDN Kapitu.

(TamuraWatung)

Minsel, Sulutnews.com -- Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dr. Michaela Elsiana Paruntu MARS menjadi saksi pada pernikahan Pendeta Bilgrendya Arensvryan Christovel Walalangi S.Th dan Truly Megalya Hutagalung (Bil dan Truly).

Ibadah syukur pernikahan yang dipimpin oleh Pendeta Simon Goni (Pendeta di Jemaat GMIM Bethesda Poopo), dilaksanakan di gedung Gereja GMIM Samaria Desa Poopo Barat Wilayah Ranoiapo Kabupaten Minsel, pada Kamis (20/2/2020).

Kepada keluarga yang baru, Michaela Paruntu yang adalah Ketua Komisi Pelayanan Remaja Sinode (KPRS) GMIM berpesan agar saling menghormati.

"Sebagai suami, hormatilah dan hargailah istri demikian sebaliknya istri juga harus menghormati dan menghargai suami".

"Jadilah keluarga teladan di tengah jemaat dan masyarakat. Peliharalah keutuhan keluarga dan yang tak kalah pentingnya untuk tetap terus andalkan Tuhan dalam kehidupan keluarga," ujarnya.

Meskipun ada kekuatiran pada kondisi pengantin perempuan yang kelelahan, namun keceriaan terpancar dari kedua mempelai saat sebelum dan sesudah mengikrarkan janji setia, sehidup semati dalam suka dan duka.

Di acara pernikahan ini, hadir juga Walikota Manado GS. Vicky Lumentut selaku saksi dan berkenan untuk melakukan pencatatan bagi Bil dan Truly.

(TamuraWatung)

Minsel, Sulutnews.com -- Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), akhirnya memiliki Penjabat Hukum Tua baru, Hanny Kalangi, SE.

Dirinya menjabat setelah diambil Sumpah/Janji dan Pelantikan Penjabat Hukum Tua di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel, di halaman Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pada Rabu (19/2/2020).

Kepada wartawan Sulutnews.com, mengatakan bahwa dirinya berkomitmen untuk membangun Desanya agar berprestasi dan maju. "Saya berkomitmen untuk membangun Desa Tewasen dan ini harus saya realisasikan serta akan dijalankan dengan sebaik-baiknya," katanya, usai acara pelantikan.

Sebagai Penjabat Hukum Tua, dirinya akan melibatkan semua elemen dalam membangun Desa, tentunya dengan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki desa.

“Desa Tewasen sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana memberdayakan masyarakat, mengelola anggaran, serta anggaran itu harus tepat sasaran. Apabila hal itu sudah terpenuhi, maka pembangunan di Desa Tewasen pasti akan lebih cepat,” tuturnya.

Dirinyapun berharap masyarakat bisa bersatu padu, bergotong royong serta menjaga keharmonisan agar program-program yang akan kita susun bersama, dapat terealisasi dan sesuai harapan.

(TamuraWatung)

Minsel, Sulutnews.com -- Sebanyak 19 (sembilan belas) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dilantik sebagai Penjabat Hukum Tua.

Acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Penjabat Hukum Tua di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel, dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pada Rabu (19/2/2020).

Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Penjabat Hukum Tua dilakukan oleh 9 (sembilan) Camat.

Dalam kesempatan menyampaikan sambutan, Kepala Dinas PMD Minsel Hendrie Lumapow mengatakan konsep untuk menentukan siapa Penjabat sudah sejak lama. "Sebelumnya saya sudah melakukan penjaringan, tapi baru sekitar pukul setengah 4 Bupati menandatangani Surat Keputusan (SK)," kata Hendrie Lumapow.

Dikatakannya, tugas utama saudara-saudara adalah untuk mempersiapkan pemilihan Hukum Tua definitif, wajib harus netral.

"Saya himbau kepada para Penjabat Hukum Tua yang baru, agar pulang dari sini untuk masuk ke kamar dan berdoa. Usahakan minta hikmat dari Tuhan, untuk memimpin Desa," tukasnya.

Tampak hadir dalam kesempatan ini, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Grace Sangian dan Kepala Bidang Pembangunan Desa, Ester Y. Masengi, SE serta Kepala Seksi Penataan Desa dan Kelembagaan, Edwin C.H.D. Tampi, SE.

Hadir pula Camat Tatapaan Meylisa Aring, Camat Tareran Fibri Tumiwa, Camat Amurang Barat Sonny Makaenas Camat Motoling Sony Umboh, Camat Motoling Barat Ruddy S. Liow, Camat Ranoyapo Joiske Wakas, Camat Tenga, Selfie Mandey, Camat Sinonsayang Johny Laoh dan Camat Tumpaan Jimmy Tumiwa.

Berikut 19 Penjabat Hukum Tua baru di Minsel:

1. Kecamatan Tareran

- Desa Lansot Timur, Grasse M.I. Kondoy, SH

- Desa Wiau Lapi Barat, Denny A. Worotitjan, SE

- Desa Rumoong Atas Dua, Frangky R. Rungkat, S.Pi

- Desa Rumoong Atas, Lombogia Diana, SE

 

2. Kecamatan Tumpaan

- Desa Lelema, Maxi A. Liwe, S.Sos

 

3. Kecamatan Tatapaan

- Desa Bajo, Ishak Lamia

- Desa Pungkol, Sefnat Korobitua

 

4. Kecamatan Amurang Barat

- Desa Kapitu, Maxi A. Rampisela

- Desa Tewasen, Hanny Kalangi, SE

- Desa Teep, Alva R.V. Winokan, SE

- Desa Elusan, Imelda Monigir, S.Sos

 

5. Kecamatan Tenga

- Desa Tenga, Kristovel M. Ronga

 

6. Kecamatan Sinonsayang

- Desa Blongko, Donny Ratu

 

7. Kecamatan Motoling

- Desa Raanan Lama, Nevy M.Ch. Pangaila, S.Pd

- Desa Motoling, Krestovel F.P. Sendow, S.Sos

 

8. Kecamatan Motoling Barat

- Desa Raanan Baru, Ruddy S. Kodongan, SE

 

9. Kecamatan Ranoyapo

- Desa Ranoiapo, Diekke S. Monding, S.Pd

- Desa Lompad Baru, Cherman Sengkey

- Desa Powalutan, Rocky Purukan

(TamuraWatung)

Minsel-Amurang, Sulutnews.com -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon (Paslon) Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan (Minsel) tahun 2020.

Kegiatan dilaksanakan di ruang pertemuan Kantor KPU Minsel, pada Senin (17/2/2020). Ketua KPU Sulawesi Utara (Sulut) Ardiles M.R. Mewoh dan Koordinator Divisi Teknis KPU Sulut Yessy Y. Momongan tampak hadir bersama bakal Paslon Independen dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Minsel Royke Sondakh dan Andre Umboh (Roso-Harum).

Dalam kesempatan menyampaikan sambutan, Ardiles Mewoh mengatakan bahwa KPU Sulut saat ini sementara melaksanakan monitoring dan supervisi di Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan Bupati/Walikota.

"Kami harap para bakal Paslon sudah mencari dukungan dan sudah sering melakukan konsultasi ke layanan yang sudah disediakan oleh KPU yang memberikan penjelasan terkait teknis dalam rangka pencalonan perseorangan," tukas Ardiles Mewoh.

Ditambahkannya dalam jangka waktu 2 (dua) hari lagi, bakal Paslon perseorangan akan segera menyerahkan syarat dukungan Paslon perseorangan ke KPU.

"Syarat minimal dukungan bakal Paslon perseorangan akan diverifikasi dan diteliti baik secara administrasi dan secara faktual oleh KPU," terangnya.

Sementara itu, dalam kegiatan sosialisasi Koordinator Divisi Teknis KPU Sulut Yessy Momongan memuji kesiapan bakal Paslon perseorangan yang ada di Minsel.

"Minsel ini paling berani dari semua Kabupaten/Kota, karena surat mandatnya baru keluar di bulan Januari. Kalau perang, 'silent'-nya luar biasa," tuturnya.

Tak hanya itu, dari jumlah dukungan bakal paslon perseorangan di Kabupaten Minsel yang hanya 16.958 dukungan, ternyata telah disiapkan sebanyak 20.500 dukungan dan bahkan masih bisa lebih.

"Kita akan buktikan itu di faktual. Namun kami mengapresiasi kerja-kerja dan memberikan perlakuan adil," tambah Yessy Momongan.

Dikesempatan yang sama, Royke Sondakh meminta jaminan agar data yang dimiliki oleh timnya tidak sampai bocor keluar.

"Kami minta jaminan dari pihak KPU, agar data yang kami miliki tidaklah bocor ke luar. Hal ini agar tidak terjadi intervensi ke pendukung di lapangan. Namun kami mengapresiasi kerja yang dilakukan oleh KPU Minsel," ujarnya.

Tampak hadir dalam kegiatan ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Minsel, KPU Kabupaten Minsel, utusan dari Polres Minsel, serta dari Dinas Kesbangpol Minsel dan Dinas Kependukan dan Catatan Sipil Minsel.

(TamuraWatung)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

P E N G U M U M A N

NOMOR : 62/PP.04.2-Pu/7105/Kab/II/2020

TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN 

TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

  • PERSYARATAN SEBAGAI ANGGOTA PPS :
  1. Warga negara Indonesia;
  2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi Tim Kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;
  6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
  7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  11. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
  12. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut :
    1. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
    2. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
    3. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
    4. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

 

  • PENDAFTAR MENYERAHKAN KELENGKAPAN DOKUMEN BERUPA :
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
  2. Pas Foto Berwarna 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) buah.
  3. Surat pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
  4. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan.
  5. Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
  6. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit yang ditunjuk.
  7. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
  8. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.
  9. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  10. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  11. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
  12. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
  13. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Tim Kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
  14. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut :

1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan dan 1 (satu) rangkap salinan diserahkan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan kepada PPK terpilih; dan

2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.

Kelengkapan dokumen diisi dalam map warna oranye dan diantar langsung atau kirim ke Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan melalui pos dengan alamat Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang atau e-mail ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  mulai tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020. 

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Download Pengumuman

Minsel-Amurang Timur, Sulutnews.com -- Dinas Pendidikan serta Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melaksanakan kegiatan Pascola Lomba Mewarnai bagi anak-anak Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kegiatan lomba mewarnai dalam rangka Hari Kasih Sayang, pada Jumat (14/2/2020) di Aula Waleta Kantor Bupati Minsel, diikuti ratusan anak TK dan PAUD dari seluruh Kabupaten Minsel dan dihadiri oleh Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE.

Dikegiatan yang bertemakan "Anak cerdas tumbuh bersama kasih sayang orang tua" ini, Bupati kebanggaan masyarakat Minsel ini mengaku sangat gembira boleh hadir.

"Hari ini saya melihat anak-anak didampingi langsung oleh orang tua untuk mengikuti lomba mewarnai ini. Anak seharusnya tidak dikekang dalam berkreasi dan berkarya namun dibiarkan menciptakan karya-karya yang postif," ujar Bupati 2 periode dalam membangun Kabupaten Minsel.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Dikpora Minsel Dr Firtber Raco melihat suasana gembira anak dan orang tua dengan kehadiran Bupati, merupakan hal yang positif.

"Ibu Bupati memberikan motivasi kepada para peserta Lomba Mewarnai di Hari Kasih Sayang. Semoga lomba ini akan menumbuhkan rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya dan kasih sayang anak kepada orang tuanya," tukasnya.

Tampak hadir bersama Bupati Tetty Paruntu (sapaan akrabnya), Kapolres Minsel AKBP Bangun Widi Septo, SIK, Letkol penerbang Anton Palaguna, Letkol penerbang Joko Triyanto, Mayor inf Hendrik, Kapten penerbang Adim Dwi Prasanda, Pabung kodim 1302/Minahasa dan pejabat pemkab Minsel.

Dikesempatan ini Bupati Tetty membagi-bagikan coklat kepada anak-anak, sebagai bentuk perhatian di Hari Kasih Sayang.

(TamuraWatung)