1302_xbanner_minsel.jpg
1302_xbanner_bawaslu.jpg
banner_maret.jpg
Josef Kairupan, Pengamat Politik Sulut Josef Kairupan, Pengamat Politik Sulut

Josef Kairupan: ASN Jangan Berpolitik Praktis

Written by  Mar 18, 2020

Minsel, Sulutnews.com -- Pengaturan tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat jelas dan tegas serta rinci dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Ada pula beberapa surat edaran sebagai penegasan dari Komisi ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Pernyataan ini disampaikan pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut) Josef Kairupan kepada wartawan Sulutnews.com, lewat pesan WhatsApp, pada Rabu (18/3/2020).

"Disini jelas disebutkan, setiap ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden (Pilkada/Pileg/Pilpres). ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun".

"Apabila terjadi maka ASN tersebut akan dikenakan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka atau secara tertutup atau sanksi disiplin mulai ringan, sedang, sampai berat," tuturnya.

Menurutnya pengaturan sanksi ini diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam Pasal 12 angka 6, 7 dan 8 untuk sanksi disiplin sedang, dan Pasal 13 angka 11 dan 12 untuk sanksi disiplin berat.

"Dalam menjalankan tugas dan fungsi ASN untuk melaksanakan kebijakan publik, program-program pemerintah dan instansi, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan dan dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon/ peserta Pemilu atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik".

"Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e UU ASN menyebutkan bahwa pegawai ASN melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Artinya bahwa pegawai ASN itu bisa atau dapat menolak atau tidak melakukan perintah atasan yang menyuruh melakukan suatu perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Tentunya penolakan itu memperhatikan norma etika dan perilaku yang berlaku dalam organisasi dan masyarakat setempat," tutur Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado.

Dirinya menyampaikan contoh kasus: Apabila atasan meminta/menyuruh ASN untuk memberikan dukungan kepada salah satu kandidat Kepala Daerah atau menyuruh untuk mengerahkan ASN dalam lingkungan kerjanya untuk mengkampayekan salah satu peserta pilkada, maka sebagai ASN yang memegang teguh netralitas, harusnya menolak atau tidak mengikuti perintah atasan tersebut karena perbuatan tersebut termasuk berpolitik praktis yang tidak sesuai ketentuan kode etik dan kode perilaku ASN.

"Hanya saja, realita yang sering terjadi menjadikan ASN sebagai salah satu kekuatan 'politik' kerap kali terjadi, dan sulit untuk dihindari karena akan terjadi penilaian buruk terhadap loyalitas ASN itu sendiri apabila tidak mau menaati perintah atasan," pungkasnya.

(TamuraWatung)