Dana BUMDes Dipersoalkan Ketua, Hukum Tua Desa Teep Trans Bilang Ini

Written by  Jan 16, 2022

Minsel, SulutNews.com -- Salah satu fokus anggaran dana desa (Dandes) di Tahun 2021 adalah untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa dengan pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes diharapkan akan menjadi investasi penting bagi desa untuk dapat terus menerus meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Untuk maksud tersebut, Dandes telah dianggarkan pencairan dana untuk BUMDes di Tahun 2021.

Ketua BUMDes Desa Teep Trans, Denny Palit saat dijumpai wartawan di kediamannya pada Jumat (14/1/2022) menyampaikan kalau sudah ada pencairan dana ke rekening mereka senilai Rp. 100 juta.

"Yang baru kami terima Tahun 2021 punya, 100 juta sudah masuk ke rekening. Tapi kami belum utak-atik, karena kami masih menunggu kelengkapan/surat-surat. Bahkan kami sudah print buku dan hari Senin sudah kami tunjukkan di rapat," ungkap Palit.

"Cuma penyertaan modal desa ke BUMDes di tahun-tahun sebelumnya, bahkan bantuan Kementerian Rp. 50 juta kami tidak tau ada di mana," katanya.

Ia yang adalah Ketua BUMDes yang baru terpilih di Tahun 2021 kemarin menyayangkan pertanggungjawaban pengurus BUMDes sebelumnya.

"Sebelumnya ada pertanggungjawaban, tapi pertanggungjawaban abal-abal. Masa mereka bilang ada Rp. 15 juta simpan pinjam yang tidak tertagih. Saat ditanya mana bukunya, mereka bilang bukunya sudah hilang," ketus Palit.

Penjabat Hukum Tua Desa Teep Trans, Silvana Wahongan di hari yang sama saat dihubungi wartawan bersedia ditemui di Kantor Camat Amurang Barat.

"Setelah pengurus BUMDes terbentuk belum ada rapat untuk penyusunan AD/ART. Memang kemarin Ketua sudah menghubungi saya dan mengatakan kalau ada rapat, karena dana Rp. 100 juta sudah masuk," ungkap Penjabat Hukum Tua.

Menurutnya, kompromi waktu pelaksanaan rapat sebenarnya sudah dibahas bersama, namun pelaksanaan rapat sudah dilaksanakan pada hari Senin.

"Mereka sudah rapat hari Senin dan saya tidak menerima surat/pemberitahuan tembusan, bahkan mereka bilang kalau saya mangkir," ujarnya.

Ia menyayangkan akan hal ini, kalau ternyata sudah ada muatan politik dimana Ketua BUMDes nantinya akan mencalonkan diri nanti. 

Terkait adanya tuduhan penggunaan dana BUMDes di tahun 2020, Penjabat Hukum Tua mengakui kalau ada kebijakan penggunaan sebagian dana yang dipakai untuk kegiatan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Teep Trans.

"Saya sudah berkonsultasi dengan pendamping dan langsung transfer ke mereka," ungkapnya.

Untuk diketahui, persoalan pengelolaan dana BUMDes di desa-desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) seringkali bermasalah.

Upaya melakukan revitalisasi BUMDes yang diharapkan akan dapat menyelesaikan masalah ini, ternyata menimbulkan masalah baru yang patut diperhatikan secara teliti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Selatan.

(Tamura)