Miris! Putusan PTUN Manado Dianggap Tak Lagi Berdasarkan Undang-Undang

Written by  Dec 13, 2021

Minsel, SulutNews.com -- Harapan perangkat desa (Prades) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) untuk mendapatkan keadilan terhadap pemberhentian mereka yang dianggap tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, akhirnya pupus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado.

Hal ini disampaikan beberapa Prades kepada wartawan beberapa waktu lalu, di beberapa lokasi yang berbeda.

Mereka pada umumnya mengungkapkan kekecewaan dan menyayangkan adanya putusan PTUN Manado yang sudah mengesampingkan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memperhatikan pelanggaran administrasi yang terjadi dalam proses pemberhentian ini.

Spener Labory, mantan Prades Pungkol kepada wartawan SulutNews.com mengaku kecewa atas putusan PTUN Manado.

"Gugatan kami di PTUN Manado ditolak, tentunya kami kecewa. Namun atas putusan ini kami akan melakukan upaya banding," ungkap Spener.

"Masakan jelas terbukti di persidangan ada 2 SK Pemberhentian, yang 1 bulan Maret dan yang 1 lagi bulan April. Hakim sempat menanyakan ke Penjabat Hukum Tua dan ibu tidak tau mana yang asli. Itu kan jelas sudah ada kesalahan administrasi, masa bisa gugatan kami ditolak PTUN Manado," katanya dengan nada kecewa.

Ia pun mempertanyakan putusan Hakim yang juga sama digunakan dalam putusan di desa yang lain, yakni menggunakan doktrin Dr. E. Utrecht untuk mengalahkan pertimbangan hukum yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang.

Sementara itu wartawan mencoba mengkonfirmasi hal ini ke PTUN Manado, pada Kamis (9/12). Ketua PTUN Manado melalui Humas PTUN Manado Ida Farida SH menyampaikan bahwa sengketa TUN itu dilihat dari Pasal 53 ayat 2.

"Sengketa TUN itu dilihat dari Pasal 53 ayat 2, apakah putusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan Undang-Undang atau asas umum. Dasarnya disitu untuk menilai, kalau ditolak berarti ada ketentuan yang memang sudah benar," jelas Ida Farida.

Ketika ditanya terhadap beberapa putusan masalah pemberhentian Prades, ia mengaku Majelis tidak bisa menilai materi dari putusan.

"Kami tidak bisa bicara karena ada instansi lain yang menilai. Yang bisa kami sampaikan adalah putusannya sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kalau ada pihak-pihak berkeberatan ada upaya banding," terang Ida Farida yang juga adalah Hakim di PTUN Manado.

"Jika ada kecurigaan, ada permasalahan di belakang, pengadilan menyatakan bahwa kami sudah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) artinya kami sangat ketat akan itu dan kode etik kami tidak memperbolehkannya," ujarnya.

Menurutnya, kalaupun ada perbedaan, ada pertimbangan lain, fakta hukumnya ada pertimbangan yang berbeda.

"Tidak mungkin selalu sama, dalam 1 kasus itu berbeda, ada keadaan-keadaan Hukum yang mungkin berbeda," kata Ida Farida.

Terkait adanya doktrin dari Dr. E. Utrecht yang digunakan dalam putusan, ia mengatakan semua orang Hukum untuk buku pak Utrecht harus punya. Walaupun diakhir pernyataan ia menyampaikan kalau itu buku lama dan tidak semua memiliki.

Untuk diketahui, setidaknya ada 23 gugatan telah dilayangkan Prades di Kabupaten Minsel atas pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh Penjabat Hukum Tua ke PTUN Manado.

Sampai saat ini sudah ada 7 desa yang diputuskan oleh PTUN Manado, yakni:

1. Desa Sinisir, Gugatan Diterima

2. Desa Popareng, Gugatan Ditolak

3. Desa Pinapalangkow, Gugatan Ditolak

4. Desa Karimbow Talikuran, Gugatan Ditolak

5. Desa Pungkol, Gugatan Ditolak

6. Desa Karimbow, Gugatan Ditolak

7. Desa Pontak Satu, Gugatan Ditolak

(Tamura)