Catat! Pemberhentian Sepihak Tenaga Kerja Masih Jadi Perhatian di Minsel

Written by  Sep 17, 2021

Minsel, SulutNews.com -- Pemberhentian sepihak tenaga kerja masih saja terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Dahulu eks tenaga kerja dari PT. London Sumatera di Desa Pungkol Kecamatan Tatapaan yang mencari keadilan. Kali ini eks tenaga kerja Sakura Mart di Kecamatan Amurang yang hangat menjadi pembicaraan masyarakat.

Drs. Sonny H. Maleke, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minsel, yang dijumpai wartawan SulutNews.com di ruang kerjanya, pada Kamis (16/9/2021) mengatakan bahwa semua permasalahan pemberhentian tenaga kerja, baik yang di perusahan Lonsum dan Sakura Mart semua sudah berproses.

"Kalau di Lonsum sekarang sudah ada putusan anjuran dari mediator bidang PHI di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). 10 hari diberikan kesempatan untuk tanggapan dari pihak perusahaan", terang Maleke.

"Ternyata setelah diberikan kesempatan dari pihak perusahaan langsung menolak putusan. Jadi setelah pihak perusahaan menolak, otomatis dari pihak buruh/karyawan diberikan kesempatan untuk menggugat ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial)", katanya.

Ia pun menyampaikan, kalau masalah karyawan Sakura Mart kemarin kami sudah mencoba menyelesaikan, tapi dari pihak Sakura Mart banyak malas hadir. Perwakilan Sakura Mart juga banyak alasannya, yang membuat eks karyawan bosan dengan cara-cara seperti itu.

"Setiap permasalahan tenaga kerja yang sudah kami mediasi dan tidak selesai pasti kami langsung bawa ke Provinsi. Karena di Provinsi punya pengawas tenaga kerja", ujar pria yang dikenal ramah ini.

Terkait masalah karyawan eks Sakura Mart yang difasilitasi ibu Felly Runtuwene sebagai Ketua Komisi IX di DPR RI, dirinya berpendapat kalau untuk membantu karyawan silahkan saja, tapi sesuai prosedur.

"Komisi IX juga kan itu membidangi tenaga kerja", ungkap Maleke.

Dijelaskannya, kewenangan Dinas dalam hal tenaga kerja tinggal dari segi aturan dan pembinaan-pembinaan serta sosialisasi.

"Kami juga bisa jadi mediator, tapi mediator khusus. Saya sebagai kepala Dinas menjadi mediator khusus tersebut. Kami bisa melakukan mediasi bipartit, tapi kami tidak bisa mengeluarkan anjuran. Kalau bisa sepakat ok, kalau tidak kami kirim ke Provinsi", pungkasnya.

(TamuraWatung)