Ini Pendapat Poli dan Kairupan Terkait Pergantian Perangkat Desa di Minsel

Written by  Mar 31, 2021

Minsel, SulutNews.com -- Fenomena pergantian perangkat desa di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) akhir-akhir ini menjadi perhatian berbagai pihak.

Hal ini pun mendapat perhatian dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minsel Rommy Poli.

"Terkait dengan adanya pergantian aparat desa di Kabupaten Minsel, kami minta pemerintah untuk mengkaji dengan benar sesuai UU serta azas umum pemerintahan yang baik", ujar Poli, Rabu (31/3/2021).

"Jangan melakukan pergantian tanpa kajian hukum, apalagi pergantian hanya berdasarkan Like and Dislike, berbeda pandangan atau berbeda pilihan. Ingat keputusan yang buat mempunyai dampak hukum", katanya.

Hal ini pun ditanya wartawan SulutNews.com kepada pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut) Josef Kairupan beberapa waktu lalu.

"Imbas dari setiap kontestasi politik elektoral, pasti ujung-ujungnya terjadi mutasi, roling atau penggantian pejabat, tak terkecuali aparat pemerintah desa", ungkap Kairupan.

Ia berpendapat seharusnya aparatur pemerintah Desa menjadi ujung tombak dalam pelayanan publik, fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi subtansi konkrit penyelenggaraan pemerintahan desa.

"Dengan demikian selayaknya aparatur pemerintahan desa patut menunjukkan sikap loyal objektif, artinya loyal terhadap kepentingan yang lebih besar yaitu bangsa dan negara, dimana patuh pada setiap aturan hukum, sebagai rules of the game penyelenggaraan pemerintahan", tukas Kairupan.

"Bukan justru menunjukkan praktek loyalitas subyektif kepada tandem atau kekuasaan tertentu, sehingga hal-hal seperti balas dendam ini dapat dihindari atau bahkan tidak lagi terjadi", katanya.

Namun ia menaruh respect bagi Kemendagri yang memberikan instruksi agar melakukan pembinaan dan pengawasan bagi kepala desa agar mengikuti rambu-rambu aturan perihal mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

"Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus taat azas sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta turunannya", pungkasnya.

(TamuraWatung)