Minsel, SulutNews.com -- Bantuan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) untuk para nelayan dengan nilai kontrak 650 jutaan rupiah ini, terindikasi bermasalah. Informasi ini dicari tahu kebenarannya oleh wartawan ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. 

Kabid Pemberdayaan Nelayan Ferry Hutubesy yang ditemui wartawan, pada Senin (17/1/2022) di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Minsel mengatakan bahwa penyerahan perahu sudah selesai.

"Di akhir Tahun 2021 sudah dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Bupati Minsel. Yang nantinya diterima nelayan berupa perahu, mesin, jaring dan alat-alat tangkap," Kabid Ferry.

Menurutnya, pemenang pekerjaan CV. IM yang membuat perahu, menyiapkan mesin dan alat tangkap lainnya. Sesudah selesai dibuat berita acara selesai pekerjaan, dan perahunya nanti diambil kelompok atau akan diantarkan.

"Untuk penerima kami lihat dahulu apakah mereka penerima ada pergi melaut atau tidak. Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran, belajar dari tahun-tahun sebelumnya," tukas Kabid Ferry.

"Ada pakta integritas yang kami buat dan harus ditandatangani penerima. Jangan sampai ada yang jual perahu bantuan," tambahnya.

Ia pun menginformasikan kalau bantuan ini dibagikan ke semua kecamatan yang ada dil daerah pesisir Kabupaten Minahasa Selatan, seperti Kecamatan Tatapaan 3, Tumpaan 2, Amurang Timur 4, Amurang 1, Amurang Barat 5, Tenga 1, Sinonsayang 1.

Namun saat ditanya kelompok yang menerima bantuan perahu, Kabid Ferry terkesan tidak ingin memberitahukan.

Di kesempatan terpisah, M selaku pemenangnya pekerjaan saat dihubungi wartawan lewat telepon mengaku kalau perahu untuk Kabupaten Minsel yang dibuatnya ada 17 buah.

"Yang saya bikin cuma perahu, untuk mesin ada mitra saya. Mereka yang belanjakan peralatan mesin, bukan saya," tegas Mufri.

"Memang pekerjaan ini pakai perusahaan saya. Dan untuk pembagian perahu itu kan tugas dinas, saya cuma sampai di pembuatan perahu. Kalau untuk kelompok mana dan berapa banyak itu sudah diluar jangkauan kami," akunya.

Ia pun mengaku masih ada 1 atau 2 perahu yang tertinggal, itu karena ada kelompok yang belum ambil.

Dari informasi yang diperoleh wartawan SulutNews.com, ada unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan bantuan ini.

Ini terbukti perusahaan yang memenangkan pekerjaan ini tidak menyediakan seluruh bantuan, tapi hanya perahu. Sedangkan bantuan lain diadakan oleh pihak yang memiliki kedekatan dengan DKP Minsel.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Dalam waktu seminggu yang baru lewat (10-14 Januari 2022), Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Amurang disesaki warga masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan untuk mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kartu ini merupakan bentuk bantuan bagi masyarakat dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendapatkan Bantuan Pangan Nonton Tunai (BPNT).

Pihak Bank Mandiri, melalui Novita Mandagi selaku Admin untuk penyaluran KKS saat diwawancarai wartawan pada Jumat (14/1) lalu menyampaikan bahwa penyaluran kartu ini untuk penerima BPNT tambahan di Tahun 2022.

"Ini kan penerima BPNT tambahan, untuk Kabupaten Minsel penerimanya ada 3.000-an. Jadi dalam sehari ada 400-500 KKS yang kami bagikan. Untuk data penerima silahkan ke Dinas Sosial," ungkap Novita.

Menurutnya, sebenarnya data ini sudah diterima sejak akhir bulan Desember Tahun 2021, tapi pihak Bank Mandiri butuh waktu untuk sortir terlebih dahulu sebelum dibagikan.

"Untuk penyaluran KKS ini, kami mendapatkan batas waktu dari Kementerian Sosial untuk disalurkan paling lambat tanggal 14 Januari," terang Novita.

"Kami sebenarnya sudah memberitahukan dari jauh-jauh hari tetapi kadang penerima tidak mendapatkan pemberitahuan," katanya.

Ia mengakui, kalau biasanya penyaluran kartu langsung ke tiap Kecamatan. Tapi karena waktunya mendesak hanya 1 minggu dan kami sudah menyurat ke Dinas Sosial, sehingga disepakati kalau penyaluran dilakukan saja di Kantor Bank Mandiri.

Ia pun menyampaikan adanya beberapa kendala dalam penyaluran KKS, seperti ada penerima yang sudah masuk daftar, tapi kartunya tidak ada dan sejumlah permasalahan lainnya.

Penyaluran KKS BPNT di Bank Mandiri tersebut mendapatkan tanggapan keras dari Ketua LSM PAMI Perjuangan Kabupaten Minahasa Selatan Jenry Mandey.

Saat dijumpai wartawan SulutNews.com, pada Senin (17/1/2022), ia mengatakan bahwa Bank Mandiri KCP Amurang harus bertanggung jawab atas kerugian masyarakat Minsel beberapa hari terakhir demi mengejar deadline penyaluran, namun sangat merugikan masyarakat.

"Kepada Kepala Bank Mandiri KCP Amurang, apabila beberapa minggu ke depan angka pasien covid bertambah berarti anda dan jajarannya harus bertanggung jawab," ujar Mandey, melayangkan peringatan keras.

Menurutnya, selain merugikan waktu karena harus antri dari pagi-malam, calon penerima juga harus berdesakan di area Bank Mandiri, tanpa memprioritaskan warga yang sakit dan lanjut usia terlebih dahulu.

"Kenapa bukan mereka (Bank Mandiri) yang turun ke desa-desa atau kecamatan, ketimbang harus menyuruh mereka yang kesini," ketus Mandey.

Untuk diketahui, penyaluran KKS BPNT tambahan Tahun 2021 yang dilaksanakan pihak Bank Mandiri benar-benar merugikan waktu dan materi warga. Selain harus menunggu sepanjang hari, penyaluran juga mengabaikan penerapan protokol kesehatan karena menimbulkan kerumunan massa secara besar-besaran.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Salah satu fokus anggaran dana desa (Dandes) di Tahun 2021 adalah untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa dengan pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes diharapkan akan menjadi investasi penting bagi desa untuk dapat terus menerus meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Untuk maksud tersebut, Dandes telah dianggarkan pencairan dana untuk BUMDes di Tahun 2021.

Ketua BUMDes Desa Teep Trans, Denny Palit saat dijumpai wartawan di kediamannya pada Jumat (14/1/2022) menyampaikan kalau sudah ada pencairan dana ke rekening mereka senilai Rp. 100 juta.

"Yang baru kami terima Tahun 2021 punya, 100 juta sudah masuk ke rekening. Tapi kami belum utak-atik, karena kami masih menunggu kelengkapan/surat-surat. Bahkan kami sudah print buku dan hari Senin sudah kami tunjukkan di rapat," ungkap Palit.

"Cuma penyertaan modal desa ke BUMDes di tahun-tahun sebelumnya, bahkan bantuan Kementerian Rp. 50 juta kami tidak tau ada di mana," katanya.

Ia yang adalah Ketua BUMDes yang baru terpilih di Tahun 2021 kemarin menyayangkan pertanggungjawaban pengurus BUMDes sebelumnya.

"Sebelumnya ada pertanggungjawaban, tapi pertanggungjawaban abal-abal. Masa mereka bilang ada Rp. 15 juta simpan pinjam yang tidak tertagih. Saat ditanya mana bukunya, mereka bilang bukunya sudah hilang," ketus Palit.

Penjabat Hukum Tua Desa Teep Trans, Silvana Wahongan di hari yang sama saat dihubungi wartawan bersedia ditemui di Kantor Camat Amurang Barat.

"Setelah pengurus BUMDes terbentuk belum ada rapat untuk penyusunan AD/ART. Memang kemarin Ketua sudah menghubungi saya dan mengatakan kalau ada rapat, karena dana Rp. 100 juta sudah masuk," ungkap Penjabat Hukum Tua.

Menurutnya, kompromi waktu pelaksanaan rapat sebenarnya sudah dibahas bersama, namun pelaksanaan rapat sudah dilaksanakan pada hari Senin.

"Mereka sudah rapat hari Senin dan saya tidak menerima surat/pemberitahuan tembusan, bahkan mereka bilang kalau saya mangkir," ujarnya.

Ia menyayangkan akan hal ini, kalau ternyata sudah ada muatan politik dimana Ketua BUMDes nantinya akan mencalonkan diri nanti. 

Terkait adanya tuduhan penggunaan dana BUMDes di tahun 2020, Penjabat Hukum Tua mengakui kalau ada kebijakan penggunaan sebagian dana yang dipakai untuk kegiatan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Teep Trans.

"Saya sudah berkonsultasi dengan pendamping dan langsung transfer ke mereka," ungkapnya.

Untuk diketahui, persoalan pengelolaan dana BUMDes di desa-desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) seringkali bermasalah.

Upaya melakukan revitalisasi BUMDes yang diharapkan akan dapat menyelesaikan masalah ini, ternyata menimbulkan masalah baru yang patut diperhatikan secara teliti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Selatan.

(Tamura)

Manado, SulutNews.com -- Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) VIII Manado, Brigjen TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya, S.E., CFrA, memimpin upacara peringatan Pertempuran Laut Aru yang dikenal dengan Hari Dharma Samudera Tahun 2022.

Peringatan tersebut berlangsung di atas KRI Kakap-811 yang sedang berlayar di Perairan Selat Lembeh, Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, pada Sabtu (15/1/2022).

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono dalam amanatnya yang dibacakan Danlantamal VIII menyampaikan bahwa peringatan Hari Dharma Samudera adalah momentum untuk mengenang kepahlawanan pejuang-pejuang samudera yang telah mendharma-baktikan hidupnya demi kejayaan bangsa dan negara.

Pada sisi lain Kasal mengatakan, sejarah panjang perjuangan bangsa juga telah membentuk dan melahirkan semangat patriotisme, semangat rasa cinta kepada bangsa dan negara melampaui kecintaan kepada dirinya sendiri. 

Ia juga menyampaikan bahwa para pahlawan pembela bangsa memberi tauladan dan mengajarkan makna dari sifat kepahlawanan.

"Sifat dari mereka, yang tidak pernah takut karena membela kebenaran, yang berani menderita untuk cita-cita mulia, yang rela berkorban jiwa raga demi bangsa dan negara, yang pantang menyerah karena keyakinan kepada sang pencipta,” tutur Kasal.

Pemimpin TNI AL ini juga mengatakan bahwa momentum peringatan hari dharma samudera kiranya memacu untuk menghayati, meresapi dan meneladani nilai-nilai patriotisme, heroisme serta kepemimpinan yang telah diwariskan oleh para pejuang-pejuang samudera dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara tercinta.

“Kapanpun tugas negara memanggil, akan kita pertaruhkan jiwa dan raga di bawah panji merah putih,” tegas Kasal.

Selaras dengan semangat “Jalesveva Jayamahe” yang artinya Justru Di Laut Kita Jaya, Kasal berharap agar setiap peringatan hari Dharma Samudera dapat menginspirasi bangsa Indonesia untuk terus membangun dan membangkitkan kembali kejayaan sebagai bangsa pelaut, bangsa yang irama nafasnya seiring dengan irama gelombang samudera.

"Akhirnya, marilah kita berdoa dan memohon, semoga keikhlasan dan pengorbanan para pahlawan samudera mendapatkan balasan dengan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa," pungkas Kasal mengakhiri amanatnya.

Upacara Peringatan Hari Dharma Samudera tersebut ditandai dengan pelarungan karangan bunga dilanjutkan tabur bunga di laut oleh Danlantamal VIII, diikuti peserta upacara.

Danlantamal VIII menyampaikan peringatan Hari Dharma Samudera merupakan saat yang tepat untuk meneladani jiwa patriotisme para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan NKRI, khususnya dalam peristiwa pertempuran laut Arafuru (Aru) pada tanggal 15 Januari 1962.

Turut hadir Para Pejabat Utama Lantamal VIII, Dansatrol Lantamal VIII, Danyonmarhanlan VIII Bitung, Karumkital dr Wahyu Slamet Bitung, Sekretaris Daerah Kota Bitung, DR. Audy Pangemanan, AP, M.Si, Pejabat Forkompinda Pemkot Bitung, Para Pengurus Jalasenastri Korcab VIII, Pengurus Keluarga Besar Putra Putri Angkatan Laut dan segenap prajurit TNI AL.

(***/Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Pasar Rakyat Berdikari Tumpaan yang diresmikan Wakil Menteri (Wamen) Perdagangan RI Jerry Sambuaga beberapa waktu lalu, saat ini dikelola Perusahaan Daerah Cita Waya Esa (PD. CWE).

Pasar yang dibangun secara modern ini, di awal tahun 2022 terlihat mulai ditinggalkan pembeli.

Dari pantauan wartawan SulutNews.com, terlihat sejumlah penjual yang biasa berjualan di dalam gedung pasar mulai berjualan disepanjang jalan sekitar lokasi Pasar Tumpaan.

"Pembeli makin berkurang, sejumlah penjual sudah berjualan di luar gedung," ungkap beberapa penjual yang enggan nama mereka dipublikasikan.

"Tapi, kami dengar besok mereka akan kembali berjualan di dalam gedung," tambah mereka.

Direktur Operasional (Dir. Ops) PD CWE, Meyvo Rumengan saat dihubungi wartawan SulutNews.com, pada Kamis (13/1/2022) lewat hubungan telepon mengaku kalau kemarin dirinya sudah mengkonfirmasi hal ini langsung ke Kepala Pasar Tumpaan.

"Atas laporan masyarakat waktu lalu, kemarin saya sudah turun lapangan mengecek kebenaran informasi tersebut. Dari penjelasan yang saya terima dari pengelola Pasar Rakyat Berdikari Tumpaan, saya mendapatkan informasi kalau para penjual berjualan diluar gedung karena atas permintaan mereka di momen Natal dan Tahun Baru," terang Meyvo Rumengan.

Ia pun mengaku bahwa sudah ada kesepakatan dengan para penjual kalau besok mereka sudah akan kembali berjualan di dalam gedung Pasar Rakyat Tumpaan.

"Kalau tidak besok, paling lambat hari Sabtu mereka sudah kembali berjualan di dalam gedung," pungkasnya.

Untuk diketahui, miliaran rupiah sudah dikeluarkan pemerintah untuk membangun Pasar Tumpaan. Pengelolaan yang baik diharapkan akan meningkatkan penghasilan para penjual.

(Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang diwakili Wakil Bupati Pendeta Petra Y. Rembang menghadiri launching program vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, di SD Negeri 2 Amurang, pada Senin (10/1/2022).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel bekerja sama dengan Polres Minsel. Selain di SD Negeri 2 Negeri Amurang, kegiatan ini juga dilaksankan di SD Inpres Tumpaan 1 Kecamatan Tumpaan dan SD GMIM 1 Rumoong Kecamatan Tareran.

Dalam sambutannya, Wabup Pdt Petra Y Rembang menyampaikan bahwa program vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6 sampai 11 telah mendapat rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional, sehingga telah dikeluarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor hk.01.07./ menkes/6688/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi covid-19 bagi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun.

"Pemerintah pusat telah menargetkan penerima vaksin sekitar 26,5 juta anak di seluruh Indonesia berdasarkan data sensus penduduk 2020 dan di daerah kita Kabupaten Minahasa Selatan 18 ribu anak usia 6 sampai 11 tahun yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19," tukas Wabup Minsel.

"Hal ini dilakukan agar anak-anak Indonesia mendapat perlindungan dari ancaman Covid-19, karena anak juga dapat tertular atau menularkan virus corona dari dan ke orang dewasa disekitarnya, ataupun teman dan guru di sekolah pada pembelajaran tatap muka. Apalagi saat ini sudah muncul varian baru Omicron yang sudah menyebar ke ratusan negara termasuk Indonesia," katanya.

Ia pun berharap, kiranya segenap jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan untuk mendukung dan mensukseskan program vaksinasi Covid-19 ini, dan apresiasi pun penghargaan setinggi-tingginya kepada para petugas kesehatan, para relawan, aparat TNI dan POLRI serta semua pihak yang telah berjuang sebagai garda terdepan dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Minahasa Selatan.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan serta Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Minsel Dr. Fietber S. Raco, S.Pd, M.Si dalam laporannya menyampaikan Launching/Kick-off Vaksinasi Covid-19 anak usia 6-11 Tahun sudah dilaksanakan di 3 Provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Dan Banten pada 14 Desember 2021 dan segera dilaksanakan di 19 Provinsi, salah satunya Provinsi Sulawesi Utara.

"Giat ini akan berlangsung hingga 5 sampai 6 hari ke depan dan untuk sementara dilaksanakan pada 3 Kecamatan hasil dari rapat tim, dengan pengaturan gabungan beberapa desa," ungkap Kadis Dikpora Minsel.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kadis Kesehatan Minsel dr. Erwin Schouten, Kapolres Minsel yang diwakili oleh Wakapolres Kompol Eddy Saputra, SIK., Dandim 1302/Minahasa yang diwakili Danramil 1302-14/Amurang Kapt. (Inf.) Ramli Hamanja, Camat Amurang ,Camat Tumpaan, Lurah Lewet, Hukum Tua Desa Tumpaan Baru dan Tumpaan Satu, para Kepala Sekolah dan para Guru.

(***/Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menggelar pertemuan dan dialog bersama masyarakat yang berada di Kecamatan Tompaso Baru dan Kecamatan Maesaan, pada Jumat (07/01/2022) di Balai Pertemuan Umum Desa Tompaso Baru Dua, Kecamatan Tompaso Baru.

Dipimpin oleh Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Franky D. Wongkar, SH dan Wakil Bupati Pdt. Petra Y. Rembang, pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Forkopimda Minsel pada Rabu (05/01) lalu di Ruang Rapat Bupati Minsel. Dimana salah satu poin bahasan yakni mengatasi konflik yang terjadi di Kecamatan Tompaso Baru.

Pertemuan terkait adanya kejadian perkelahian antar kelompok (Tarpok) di Tompaso Baru ini juga dihadiri unsur Forkopimda Minsel, diantaranya Kapolres Minsel, AKBP C. Bambang Harleyanto, SIK, Dandim 1302/Minahasa Letkol Inf. Ircham Effendy, Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Budi Hartono, SH., M.Hum.

Dalam dialog tersebut, Bupati menghimbau kepada setiap warga masyarakat agar dapat lebih memahami setiap perannya masing-masing dalam menjaga keamanan, persatuan, kesatuan dan ketertiban umum, demi masa depan daerah yang lebih baik.

"Sangat disesali perkelahian antar kelompok tersebut. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi," tegas Bupati Franky Wongkar.

"Seharusnya setiap orang, baik kelompok atau individu untuk saling menghargai antara satu dengan yang lain. Jangan menimbulkan polemik, tetap saling bertoleransi, karena torang samua basudara, torang samua ciptaan Tuhan," katanya.

Bupati juga menghimbau dan mengharapkan keterlibatan serta peran aktif para tokoh-tokoh Agama, para pemerintah setempat, baik itu para Camat dan Hukum Tua untuk bersama-sama memberikan perhatian lebih terhadap aspek keamanan dan ketertiban wilayah tempat tinggal masing-masing.

"Stop jo baku beking masalah, mari torang jaga dan pelihara tu kedamaian, sama-sama torang baku topang kong baku kerjasama beking bagus tu daerah, demi torang pe anak cucu kelak, demi kebaikan dan kemajuan daerah torang, dan demi masa depan torang samua," tutup Bupati Franky Wongkar, dengan dialek Manado.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. B.V.J. Lumingkewas, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan; Frangky T. Tangkere, SP., M.Si., Kaban Kesbangpol Samuel Setho Slaat, ST., Kasat Pol-PP & Kebakaran Henri Palit, SH.

Hadir juga Pdt. Reinly Mussu, S.Th, selaku Ketua BKSAUA Kecamatan Tompaso Baru, Camat Maesaan, Jelly Nelwan, S.Pt., Camat Tompaso Baru, Veldy Denny Keintjem, SH., Kapolsek Tompaso Baru dan Maesaan, Iptu. Jefry Mailensun, Danramil Tompaso Baru dan Maesaan, Letda Inf. Adri Kandowangko, serta para Hukum Tua, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Untuk diketahui, perselisihan yang berujung perkelahian antar kelompok di Tompaso Baru ini melibatkan warga Kecamatan Tompaso Baru dan Kecamatan Maesaan.

(***/Tamura)

Minsel, SulutNews.com -- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Sofie Sumampow memimpin pertemuan bersama para pimpinan dan pendamping Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) di Kabupaten Minsel.

Pertemuan yang bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, pada Kamis (7/1/2022) dimaksudkan untuk melakukan koordinasi terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) Lansia, serta berusaha menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkuak di awal tahun 2022.

Sofie Sumampow dihadapan para pimpinan LKS-LU Minsel mengaku bersyukur di Minsel untuk tahun 2021 ada masuk dana 3 M lebih untuk Lansia, yang diperuntukkan bagi 21 LKS-LU.

"Ingat LKS-LU adalah perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mensejahterakan Lansia. Berharap LKS-LU di Minsel dapat menjadi contoh buat daerah lain di Sulut bahkan di Indonesia.," ungkap Sumampow.

"Pak Bupati berharap bantuan yang sudah diusahakan ini, selain pengurus yang harus bertanggung jawab adalah Hukum Tua dan Camat, karena pembentukannya juga sepengetahuan mereka. Sehingga saat pencairan dan ada masalah maka akan ada yang dapat diminta pertanggungjawaban," katanya.

Ia pun mengajak para pengurus LKS-LU di Minsel untuk dapat membawa Minsel lebih maju, berkepribadian dan sejahtera dengan mempersiapkan pertanggungjawaban.

"Saya meminta administrasi dan pertanggungjawaban harus dilakukan secara terbuka. Harus ada berita acara penyaluran dan kami akan lakukan monitoring terkait penyaluran," pesannya.

Sementara itu, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia Diane Lande mengingatkan permintaan Dinsos Provinsi Sulut, apabila ada penerima manfaat yang dananya belum masuk agar dapat segera memberitahukan.

"Juga pertanggungjawaban dapat segera dibuat. Juga bagi LKS-LU yang sudah menyalurkan harus disertai dengan foto dan nota-nota pembelanjaan," pungkasnya.

(Tamura)

Minsel,Sulutnews.com - Kerja keras Tim Resmob Polres Minahasa Selatan dalam pengejaran tersangka kasus yang terjadi di Desa Maliku, Kecamatan Amurang Timur, akhirnya menuai hasil.

“Tersangka berinisial MO alias Marko berusia 20 tahun, warga Desa Maliku, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, memiliki wilayah Kota Bitung oleh Tim Resmob yang berkomunikasi dengan Polsek Maesa pada Selasa tanggal 4 2022 pukul 01.00 Wita,” ungkap Kasat Reskrim Polres Minsel Iptu Lesly Deiby Lihawa, saat dikonfirmasi pada Rabu (05/01/2022).

Kasus dugaan ini terjadi pada Jumat, 12 Maret 2021, yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban bernama Christian Sanggelorang (26), warga Desa Tumpaan Dua, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minsel.

awalnya korban bersama teman-temannya datang di Desa Maliku untuk menghadiri acara ulang tahun. Saat d ijalan pulang dihadang oleh tersangka dan dianiaya dengan cara dipukuli menggunakan tangan.

Kasus ini selanjutnya dilaporkan dilaporkan dengan laporan polisi nomor LP/76/III/2021/SPKT/Res Minsel/Polda Sulut, tanggal 12 Maret 2021. Tersangka pun diundang untuk dimintai keterangan, namun hingga pada tahap penyidikan, tersangka tidak hadir.

“ Dia (Tersangka.red)  tidak kooperatif, mulai tahap penyelidikan diundang tidak datang. Sampai pada tahap penyidikan namun tidak dipanggil. Sehingga kami melakukan upaya paksa dengan melakukan pengejaran dan penangkapan,” tambah Iptu Lesly. Saat ini tersangka lelaki MO (Marko) telah di Polres Minsel untuk melakukan tindakan kejahatan yang terjadi. “Pasal yang dipersangkakan yaitu 351 KUHPidana ayat (1), ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda Rp. 4.500,” pungkas Kasat Reskrim. (Adrian)

Minsel, SulutNews.com -- Sejumlah warga lanjut usia (Lansia) di Desa Lelema Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) di penghujung tahun 2021 melakukan pencairan dana bantuan sosial (Bansos) Lansia.

Dana Bansos Lansia yang pencairannya bervariasi ini, disalurkan kepada anggota kelompok Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) Sapa Lalum Desa Lelema.

Informasi yang diterima wartawan SulutNews.com beberapa waktu lalu mendapati bahwa proses pencairan, ada di 2 Bank, yakni BRI dan Mandiri. Nilainya pun mulai 1,6 juta, 1,7 juta dan yang paling banyak kabarnya berkisar di angka 2,3 juta.

Ketua LKS Sapa Lalum Desa Lelema, Deice Walukow-Moga yang dijumpai wartawan di kediamannya menjelaskan kalau yang diusulkan awalnya ada 158 orang, tapi yang lolos baru 58 orang penerima.

"Untuk daftar penerima langsung dari Minaula Kendari, dimana 23 orang di Bank Mandiri, sedangkan 35 orang di BRI. Pencairannya bervariasi, ada 2,035 juta 1,8 juta, 1,7 juta dan 1,6 juta," terangnya.

Dirinya memastikan kalau penyaluran di LKS-LU Sapa Lalum Desa Lelema akan dilakukan dalam bentuk barang.

"Uang yang ditarik dari masing-masing anggota kami kumpulkan untuk nantinya dibelanjakan barang, berupa bahan sembako, lemari, alat dengar, kasur dan lain-lain," kata Deice.

"Di bulan Desember, kami sudah membagikan beras dan telur. Sedangkan bahan lainnya akan dibagi dalam waktu dekat sesuai dengan rencana pembelanjaan yang sudah disusun kelompok dan sesuai permintaan anggota," tambahnya.

Ia menjelaskan, perjalanan panjang pembentukan kelompok LKS-LU Sapa Lalum sudah dimulai dari bulan Maret dan ada beberapa biaya yang diupayakan pengurus seperti biaya transportasi dan Notaris untuk pembuatan akte, pembuatan SIUP, Nomor Daftar dan Surat Domisili.

Di kesempatan terpisah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan, Sofie Sumampow yang ditemui wartawan di ruang kerjanya pada Selasa (4/1/2022) membenarkan ada sejumlah kelompok LKS-LU di Minsel yang mendapatkan bantuan dana bansos.

"Ada 21 dari 23 LKS-LU yang ada di Kabupaten Minsel yang menerima dana bansos yang disalurkan Kementerian Sosial lewat Loka Lansia Minaula Kendari," tukas Sumampow.

Dirinya pun berpesan agar penyaluran bahan bantuan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan transparan kepada anggota.

(Tamura)