1910_bawaslu_oktober2.jpg
 
 
1910_bawaslu_oktober.jpg

Minsel, SulutNews.com -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Rommy Sambuaga, mengungkap ada 15 (lima belas) hal baru akan ada di tempat pemungutan suara (TPS) saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020.

Hal ini disampaikan dirinya kepada wartawan SulutNews.com, pada Kamis (26/11/2020), saat dihubungi lewat sambungan telepon.

"Di masa Pandemi Covid-19, hal terbaru pertama adalah dibatasnya jumlah pemilih, sehingga totalnya menjadi 500 pemilih untuk 1 (satu) TPS," kata Sambuaga.

Hal kedua ungkap Ketua KPU Minsel yang akrab dengan wartawan ini adalah pengaturan kedatangan pemilih ke TPS.

"Diatur juga pemilih saat antri di luar dan dalam TPS untuk menjaga jarak/tidak berkerumun dan tidak bersalaman", ungkap Sambuaga.

"Disediakan juga cuci tangan, pemilih yang datang ke TPS harus menggunakan masker dan tersedianya sarung tangan plastik di TPS untuk para pemilih", katanya.

Kedelapan menurut Sambuaga, petugas TPS akan menggunakan pelindung wajah, menggunakan sarung tangan selama bertugas dan disediakan masker ganti. Juga petugas KPPS telah menjalani Rapid Test sebelum bertugas.

"Para pemilih juga diharuskan membawa alat tulis sendiri dan tersedianya tisu kering yang akan digunakan usai cuci tangan", tambahnya.

Ia juga menyampaikan, setiap pemilih yang akan masuk ke TPS akan dicek suhu tubuhnya, serta lingkungan TPS akan didesinfeksi.

"Setiap pemilih yang selesai mencoblos, tintanya akan di tetes, tidak lagi di celup. Terakhir ada bilik khusus yang disiapkan bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celsius", terang Ketua KPU Minsel.

"Kita ingin meyakinkan masyarakat bahwa TPS kita aman", ujar dia.

Ia pun mengajak masyarakat untuk datang di hari pemungutan suara Pilkada serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada 9 Desember nanti.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) serius dalam menangani adanya dugaan pelanggaran Kode Etik bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Informasi yang diperoleh wartawan SulutNews.com dari Ketua KPU Minsel Rommy Sambuaga beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pelaksanaan sidang telah dimulai pada Senin (23/11) kemarin.

"Yang disidangkan, terkait indikasi keberpihakan ke calon di Pilkada serentak tahun 2020, terindikasi ketidaknetralan, ada laporan dari orang lain ataupun kami temukan", tukasnya Rommy Sambuaga.

"Ini merupakan langkah KPU atas adanya laporan dan membawanya ke sidang. Sidang itu diatur, kita bisa menangani pelanggaran etik dari badan Ad Hoc baik KPPS, PPS dan PPK", katanya.

Sementara itu di kesempatan terpisah, pada Selasa (24/11/2020], Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan, Parmas dan SDM KPU Minsel, Maya Sarijowan mengatakan bahwa masih ada lagi yang akan disidangkan.

"Jadi, sidang yang kemarin itu baru awal, kami KPU Minsel masih akan menggelar sidang lanjutan lagi bagi beberapa penyelenggara yang melanggar kode etik", ujar Maya, Komisioner KPU Minsel yang dikenal dekat dengan wartawan ini.

Ia berpendapat, penyelenggara pemilu dituntut berperilaku independen sebagaimana sumpah yang telah mereka lakukan di awal masa menjabat.

"Nanti bagi penyelenggara jika terbukti, akan ada sanksi tegas yang akan diberikan oleh KPU Minsel", ungkap Sarijowan.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang dilayangkan sejumlah LSM dan Ormas yang yang tergabung dalam Aliansi Ormas/LSM Minahasa Selatan (Minsel) terus bergulir di Pengadilan Negeri Amurang.

Sidang mediasi yang kembali dilaksanakan pada Selasa (24/11/2020), memasuki minggu keempat.

Pihak penggugat yakni Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Cabang Minsel, Independen Anti Korupsi (Inakor) Cabang Minsel, Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P) Cabang Minsel, kesemuanya hadir dan diwakili kuasa hukum pada kantor MRTielung Law Office.

Sedangkan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Minsel Meiki Onibala tidak hadir karena alasan berhalangan lagi dan kembali hanya mengutus Advokat dari LKBH Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Proses persidangan mediasi tetap berjalan dipimpin Hakim Mediator DR BM Cintia Buana SH MH.

"Ya, Tentu kami telah berusaha menghadirkan langsung agar Pjs Bupati bisa hadir dalam proses mediasi ini secara langsung. Tapi memang agendanya padat," ujar Advokat Nootji Karamoy SH, kuasa hukum Pjs Bupati Minsel.

Sementara, dari pihak Penggugat, menyesalkan ketidakhadiran Onibala.

"Kami menyesalkan ketidak hadiran Pjs Bupati, tapi itu kan hak dia, walaupun dirinya tidak beritikad baik," ujar salah satu kuasa hukum penggugat, Paul Walsen SH.

Sementara, Ketua DPD LMI Minsel mengatakan Pjs Bupati tidak memiliki itikad baik menghadapi masalah ini.

"Sebaiknya, Pjs Bupati harus gentle menghadapi gugatan. Jangan terkesan cemen. Ini merupakan suatu tanggung jawab yang kapasitas seorang pejabat bisa menjadi penilaian publik. Ketika beliau berkali-kali tidak hadir, itu menandakan beliau cemen dan tak beritikad baik," tandas Tommy Pantow alias Topan selaku Tonaas LMI Minsel.

Informasi yang diterima, agenda sidang sendiri kembali akan digelar pekan depan. (***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melaksanakan Sidang dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas bagi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020.

Sidang dilaksanakan pada Senin (23/11/2020) di Kantor KPU Minsel yang dipimpin Ketua Rommy Sambuaga, serta didampingi anggota KPU Minsel Christian Rorimpandey dan Fadly Munaiseche.

Usai pelaksanaan sidang, Ketua KPU Minsel menyampaikan bahwa sidang kali ini yang dipanggil 8 orang, tapi hanya 6 orang yang hadir.

"Yang disidangkan hari ini terkait indikasi keberpihakan ke calon di Pilkada serentak tahun 2020, terindikasi ketidaknetralan, ada laporan dari orang lain ataupun kami temukan", tukasnya Rommy Sambuaga.

"Ini merupakan langkah KPU atas adanya laporan dan membawanya ke sidang. Sidang itu diatur, kita bisa menangani pelanggaran etik dari badan Adhoc baik KPPS, PPS dan PPK", katanya.

Ketua KPU Minsel pun menuturkan, tadi dalam sidang pemeriksaan baru didengarkan keterangan dari yang bersangkutan.

"Kalau memang terbukti, bukti cukup kuat bahwa mereka melanggar Kode Perilaku itu bisa sampai pada penggantian anggota KPPS, PPS dan PPK", ujarnya.

Namun Sambuaga menyampaikan bahwa ini masih berproses karena perlu pembuktian yang cukup kuat.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan surat dari Komisi III DPRD Minsel Nomor 08/Kom-III/DPRD/XI/2020 tanggal 19 November 2020, dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU).

RDPU dilaksanakan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Minsel yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, pada Senin (23/11/2020), menghadirkan Dinas Pendidikan serta Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Minsel serta perwakilan 5 orang Tenaga Guru Honorer di Kabupaten Minsel.

Jones Kaseger yang memimpin RDPU, menyampaikan bahwa forum ini yang tepat bagi para Guru Honorer untuk membahas permasalahan yang ada sehingga dapat membawa Minsel semakin baik kedepannya.

"Kami akan berjuang dan akan memasukkan insentif Guru honorer ke APBD Minsel tahun 2021", janji Kaseger, anggota DPRD Minsel dari Fraksi Golkar.

"Masyarakat Minsel boleh melihat dan berharap pertemuan ini jangan dibawa ke masalah politik. Saat ini terlihat siapa sebenarnya yang pro rakyat", katanya.

Tak lupa pula ia mengingatkan agar para Guru Honorer ini jangan mau dibodohi dan mau dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Sementara itu, Lady Langie selalu Wakil Ketua di Komisi III DPRD Minsel melihat bahwa masalah ini sudah lama, sudah bertahun-tahun.

"Sejumlah kendala yang ada di Dinas Pendidikan, kami dari Komisi III merasa ini PR bagi kami. Kami berjanji, Komisi III dan Badan Anggaran (Banggar) akan membahas mengenai anggaran untuk Guru Honorer", jelas Langie.

Kadis Dikpora Minsel melihat bahwa saat ini sudah saatnya pemerintahan memperhatikan akan kesejahteraan Guru.

'Saat Ini saatnya kita memperhatikan kesejahteraan Guru, setelah di tahun-tahun sebelumnya kita merampungkan Infrastruktur Sekolah dan pembelajaran yang berbasis IT", jelas Kadis Raco.

Ia pun berjanji ke depan harus diperkuat regulasi untuk kepentingan Guru honorer yang berkaitan dengan insentif Guru baik yang sudah disertifikasi atau belum.

Dari Komisi III DPRD Minsel hanya dihadiri oleh Wakil Ketua Lady Langie (Partai Nasdem), Jones Kaseger, Olfiane Kristien Timbuleng, Benny Marentek (Partai Golkar) dan Salman Katili (PAN).

Sementara dari Dikpora Minsel dihadiri oleh Kadis Fietber Raco, Sekretaris Dinas Joike Tangkere, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Naomie Lampus, Kepala Bidang PAUD Tonny Mongkau.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melibatkan warga masyarakat dalam proses pelipatan kertas suara.

Hal ini diungkapkan Ketua KPU Minsel, Rommy Sambuaga, kepada wartawan SulutNews.com, Senin (23/11/2020). 

"Sejak Senin ini, kami sudah mulai melipat kertas suara yang akan digunakan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020", ungkap Rommy Sambuaga.

Ia menjelaskan bahwa ada 2 tempat yang digunakan untuk proses lipat kertas suara, yakni di Kantor KPU Minsel dan disalah satu Ruko di depan Kantor KPU Minsel.

"Kami menargetkan, bahwa hari Rabu nanti proses lipat kertas suara ini sudah tuntas dilaksanakan", terangnya.

Ketua KPU Minsel menyampaikan bahwa dalam proses lipat kertas suara ini sekaligus dilaksanakan penyortiran kalau ada kertas suara yang rusak.

"Jika ditemui ada yang rusak, nanti dikumpulkan untuk dilaporkan dan nantinya akan diganti", pungkas Sambuaga.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) akan menjemput surat suara hari ini ke pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara (Sulut).

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KPU Minsel, Rommy Sambuaga, pada Sabtu (21/11/2020), disela-sela kegiatan Simulasi pemungutan suara dalam Pilkada Serentak tahun 2020, di Amurang.

"Sebentar KPU Minsel akan menjemput surat suara ke pelabuhan Bitung. Kami akan bersama-sama dengan Bawaslu dan pihak Kepolisian", ujar Sambuaga.

Ia mengatakan, jika surat suara sudah ada akan dilakukan penyortiran dan pelipatan sebelum didistribusikan.

"Nanti akan dilihat, kalau ada kekurangan atau kerusakan surat suara, baik surat suara untuk Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati, kami akan buat permintaan kembali", ungkapnya.

Hal tersebut dibenarkan Wakapolres Minsel, Kompol Farly E. Rewur SH, MM, kepada sejumlah wartawan di Hotel Sutanraja Amurang.

"Sebentar kami akan bersama-sama dengan KPU Minsel menjemput surat suara ke Kota Bitung", jelas Wakapolres Minsel.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), menggelar kejuaraan daerah Wushu terbuka se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Giat yang dilaksanakan di Aula Teguh Bersinar Amurang, pada Sabtu (21/11/2020), dibuka oleh Ketua KONI Minsel, James Arthur Kojongian ST, MM, yang akrab disapa JAK.

"Saya berharap, meski di masa Pandemi virus Corona, pembinaan kepada para atlet muda terus dilakukan di setiap sasana. Nanti di ajang Kejuaraan seperti saat ini, diharapkan akan dapat menjaring atlet-atlet wushu terbaik yang akan dipersiapkan dalam Kejuaraan di tingkat nasional bahkan sampai level internasional", kata James Kojongian.

"Saya berpesan kepada para atlet Wushu yang ikut Kejuaraan agar terus memperlihatkan semangat bertanding dengan sportif dan bisa terus berprestasi", tukasnya.

Tak lupa pula, Ketua KONI Minsel yang bertekad memajukan olahraga di Kabupaten Minsel ini berpesan kepada para juri untuk bisa menilai seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya.

Sementara itu, Sampel Kasenda (salah seorang pelatih Wushu) berterima kasih atas usaha keras panitia sehingga Kejuaraan ini bisa dilaksanakan.

"Wushu akan terus eksis dalam pembinaan para atlet, kami akan terus berlatih meski dimasa Pandemi virus Corona ini", ujar Kasenda.

Tampak hadir di kegiatan ini, Kapolsek Amurang Iptu Wensy Saerang, Camat Amurang Rommy Rumagit dan Ketua Panitia Drs. Jesaya Rondonuwu. 

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020.

Simulasi Pilkada Serentak tahun 2020 yang dipastikan bakal digelar 9 Desember mendatang, dilaksanakan di Kelurahan Ranoyapo, Amurang, pada Sabtu (21/11/2020).

Ketua KPU Minsel, Rommy Sambuaga kepada wartawan SulutNews.com menuturkan giat simulasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara dan masyarakat.

"Hari ini KPU Minsel melaksanakan simulasi pelaksanaan pemungutan suara, yang akan menerapkan protokol Kesehatan di hari pencoblosan", terang Sambuaga.

"Di tempat pemungutan suara (TPS) akan disiapkan tempat cuci tangan, pengukur suhu, alat semprot disinfektan, sarung tangan plastik untuk pemilih, sarung tangan medis untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), hingga bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu badan di atas normal atau 37,3 derajat celcius", katanya.

Ia mengatakan dalam simulasi ini, terlihat pelaksanaan protokol kesehatan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

Komisioner KPU Minsel Koordinator Divisi Teknik, Christian Rorimpandey menyampaikan bahwa dalam simulasi ini akan dipraktikkan juga penggunaan aplikasi Sirekap.

"Aplikasinya sudah kami download dan akan digunakan dalam simulasi hari ini. Namun penggunaan aplikasi Sirekap hanya menjadi alat bantu perhitungan dan rekapitulasi suara", ujarnya.

Tampak hadir dalam simulasi yang dimulai tepat pukul 7 pagi hingga jam 1 siang, diantaranya Ketua KPU Minsel Rommy Sambuaga, anggota KPU Minsel Christian Rorimpandey, Yurnie Sendow, Maya Sarijowan dan Fadly Munaiseche serta Sekretaris KPU Minsel Holy Kotulus.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Kecamatan Tumpaan menarik diulas dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) tahun 2020.

Betapa tidak, Kecamatan Tumpaan yang memiliki 10 Desa ini, menyumbangkan 2 calon Wakil Bupati dalam Pilkada kali ini, yakni Ventje Tuela yang diusung Partai Golkar, Nasdem, Demokrat dan PAN, serta Petra Rembang yang diusung PDIP dan Perindo.

Dalam konsolidasi dan pelantikan tim pemenangan di Desa Matani Kecamatan Tumpaan, pada Kamis (19/11/2020), terlihat massa Ventje Tuela yang berpasangan dengan dr. Michaela Elsiana Paruntu MARS, yang akrab disapa MEP-VT tampak tumpah ruah memadati jalan trans Sulawesi.

"Kecintaan warga Kecamatan Tumpaan terhadap Paslon MEP-VT sungguh besar. Lihat saja, tua muda bersatu padu menunjukkan bahwa Kecamatan Tumpaan milik Micha Paruntu dan Ventje Tuela", ungkap Ricky Kalangi, warga Tumpaan kepada SulutNews.com.

Ia menuturkan bahwa ini menunjukkan kecintaan warga Kecamatan Tumpaan yang mendukung penuh pak Ventje untuk maju menjadi Wakil Bupati Minsel.

Hal inipun diakui anggota DPRD Minsel, Robby Sangkoy. "Benar, Kecamatan Tumpaan milik paslon MEP-VT. Lihat saja bahkan di Desa Matani yang katanya markas Petra Rembang, ternyata dukungan masyarakat lebih banyak ke MEP dan VT", kata Sangkoy.

Ia pun yakin Paslon MEP-VT akan meraih kemenangan di Kecamatan Tumpaan. Usai kegiatan, ribuan massa ini membubarkan diri dengan tertib dan teratur ke rumah masing-masing.

(TamuraWatung)