1302_xbanner_minsel.jpg
1302_xbanner_bawaslu.jpg
banner_maret.jpg

Minsel, Sulutnews.com -- Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) X Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2019 lalu yang dilaksanakan di Kota Bitung, tidak ada alokasi untuk bonus atlet, yang ada anggaran hanya untuk operasional.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan serta Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Minahasa Selatan (Minsel) Fietber Raco, kepada wartawan Sulutnews.com, pada Jumat (3/4/2020), lewat pesan WhatsApp.

"Anggarannya memang hanya untuk operasional, kemudian ada usulan-usulan untuk bonus bagi yang dapat medali dan pelatih," katanya.

'Karena kegiatan dilaksanakan di awal bulan Desember 2019, jadi tidak mungkin lagi dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk tahun 2020. Jadi yang paling pas adalah mekanisme di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)," terang Fietber Raco.

Menurutnya, anggaran untuk bonus atlet dan pelatih sudah dihitung sekitar 400 juta rupiah dan dirinya mengakui anggaranya cukup besar.

"Sebetulnya para atlit Minsel tidak menuntut, cuma butuh sentuhan. Tetapi waktu lalu ada persaingan beberapa daerah merebut atlit hanya untuk sekedar gengsi, sehingga istilah bonus ini muncul," jelas Raco.

Hal ini menurut Fietber Raco yang menyebabkan terjadi saling sewa atlit dengan menawarkan bonus tinggi.

"Ya kita ada upaya menyesuaikan, tetapi rancangan APBD tidak boleh dirubah kacuali nanti dianggarkan di APBD-P. Dan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) beserta Dana Insentif Daerah (DID) tidak boleh honor, itu kendalanya," tuturnya.

"Yang boleh dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan tentu harus ada mekanisme dan penetapan nanti di APBD P," pungkas Raco.

(TamuraWatung)

Minsel, Sulutnews.com -- Penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah di depan mata, tinggal menunggu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait penundaan Pilkada serentak tahun 2020.

Terkait hal itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Rommy Poli, pada Kamis (2/4/2020) mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Minsel dapat segera mengagendakan proses pemilihan Hukum Tua.

"Jika Pilkada ditunda, saya minta ke Pemerintah Kabupaten Minsel agar dapat mengagendakan proses pemilihan Hukum Tua, sekiranya bisa dijadwalkan tahun ini," terangnya.

"Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Minsel, dapat segera membuat simulasi jadwal pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua. Supaya apabila Pandemi Covid-19 ini sudah mulai teratasi dapat langsung diadakan pemilihan," tambah anggota DPRD Minsel dari Partai Golkar ini.

Namun dirinya merasa penanganan Pandemi Covid-19 saat ini adalah hal yang penting, utamakan dulu sisi kemanusiaan masyarakat Minsel.

"Menjadi doa kita bersama, Pandemi Covid-19 dapat segera teratasi, sehingga pemilihan Hukum Tua bisa dilaksanakan secepatnya. Karena pelaksanaan pemilihan Hukum Tua pastinya ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di desa," pungkas Rommy Poli.

(TamuraWatung)

Minsel, Sulutnews.com -- Usulan Ketua Fraksi Partai Golkar, Rommy Poli agar anggaran perjalanan dinas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dialihkan untuk membantu penanganan Covid-19 atau Virus Corona di kabupaten Minsel, mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua Paulman Runtuwene.

Tanggapan dukungan ini disampaikan saat wartawan Sulutnews.com, pada Kamis (2/4/2020), menghubungi Wakil Ketua DPRD Minsel dari Partai Nasdem ini lewat pesan WhatsApp.

"Good Idea. Asalkan penyalurannya transparan, tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan dalam hal Order Barang bahkan Penyaluran ke masyarakat nantinya," katanya.

Menurutnya, memang hal seperti ini sangat diperlukan tindakan nyata dari kita Wakil Rakyat dan bukan hanya beretorika belaka.

Sehari sebelumnya, Paulman Runtuwene bersama Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Felly Estelita Runtuwene, SE dan Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Stela M. Runtuwene, Amd. Sek menyerahkan bantuan ke RS Kalooran Amurang dan sejumlah lokasi di Minsel.

(TamuraWatung)

Minsel, Sulutnews.com -- Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Felly Estelita Runtuwene, SE, menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD) dan masker di Rumah Sakit (RS) Kalooran Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Datang pada Rabu (1/4/2020), Felly Runtuwene hadir didampingi Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Stela M. Runtuwene, Amd. Sek dan juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Paulman S. Runtuwene, ST dan diterima oleh Direktur RS Kalooran Amurang.

Dari informasi yang diterima wartawan Sulutnews.com, sebanyak 20 buah APD Jumpsuit, 250 pcs Masker bedah dan 40 pcs Masker N95 diserahkan ke RS Kalooran Amurang untuk digunakan oleh Petugas Dokter dan Medis.

"Kiranya bantuan ini bisa sedikit menambah kebutuhan Bapak/Ibu Tenaga Medis yang ada di RS. Mereka merupakan profesi yang berada dalam posisi paling depan menghadapi wabah pandemik Covid-19, maka haruslah mendapat perhatian yang serius terkait dengan kebutuhan untuk kenyamanan dan keamanan dalam memberikan pelayanan kesehatan" ujarnya.

"Pemerintah tidak bisa kita biarkan sendiri dalam mengahadapi wabah pandemik Covid-19, mari kita bergotong royong untuk saling membantu," kata Felly Runtuwene.

Menurutnya, Rumah Sakit swasta yang bernaung di bawah yayasan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan juga harus diperhatikan.

"Mereka selama ini sudah ikut membantu memberikan pelayanan kesehatan dengan segala kemampuan yang dimiliki," terangnya.

Tak hanya di RS Kalooran Amurang, penyerahan bantuan APD, Masker Bedah dan Masker N95 oleh Felly Estelita Runtuwene (Ketua Komisi IX) diberikan juga kepada RS Advent Manado, RS Siti Mariam Manado dan RS Gunung Maria Tomohon.

Dalam kunjungan ke Minsel, tak lupa pula Felly Runtuwene dan rombongan menyambangi Posko Covid-19 di Kelurahan Rumoong Bawah dan Desa Rumoong Bawah, sekaligus memberikan bantuan berupa Masker untuk Perangkat Kelurahan dan Desa, juga petugas Jaga Posko. Dan memberikan santunan berupa dana untuk Operasional Petugas Jaga di Posko masing-masing.

(***/TamuraWatung)

Minsel, Sulutnews.com -- Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Rommy Poli mengusulkan anggaran perjalanan dinas di DPRD Minsel dialihkan untuk membantu penanganan Covid-19 atau Virus Corona di kabupaten Minsel.

Pernyataan ini disampaikan dirinya kepada Sulutnews.com, pada Rabu (1/4/2020), lewat pesan WhatsApp. "Keselamatan rakyat adalah yang utama," jelasnya.

Menurutnya, anggaran yang dialihkan ini, bisa digunakan untuk membeli logistik penanganan Covid-19 yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat.

"Penanganan Covid-19 ini merupakan tanggung jawab bersama DPRD dengan Pemerintah Minsel".

"Kami Fraksi Golkar berharap usulan pengalihan ini bisa diterima, sehingga membantu percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Minahasa Selatan," terangnya.

Usul pengalihan dana perjalanan dinas anggota DPRD Minsel untuk membantu penanganan Covid-19 di Kabupaten Minsel mendapatkan apresiasi dari tokoh masyarakat Minsel, Robby Simbar.

"Itu saran yang bagus, itu satu hal yang mulia. Karena sudah seharusnya, DPRD Minsel harus juga berperan aktif membantu pemerintah Kabupaten Minsel dalam penanganan Covid-19."

“Di situasi tanggap darurat Corona ini, hingga Mei perjalanan dinas ke luar daerah serta kegiatan pengumpulan massa masih belum diperkenankan. Jadi adalah hal yang wajar jika anggarannya dialihkan untuk penanganan virus Corona,” terangnya.

(TamuraWatung)

Minsel, Sulutnews.com -- Untuk kelancaran dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mengikuti Rapat Koordinasi pengawasan pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Kegiatan dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), pada Kamis (23/1/2020).

Dalam rapat tersebut ada beberapa pembahasan mengenai mekanisme pengawasan pembentukan PPK, mulai dari awal pendaftaran hingga proses pelantikan. Sehingga proses pembentukan yang dilakukan oleh KPU berjalan sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku.

Ketua Bawaslu Minsel, Eva Keintjem saat dihubungi wartawan Sulutnews.com mengatakan kalau untuk mekanisme pembentukan PPK akan kami lakukan pengawasan dengan sebaik mungkin.

"Saya pastikan tidak akan ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sehingga proses pendaftaran sampai dengan pelantikan tidak ada kendala," ujarnya.

“Semoga dalam proses pembukaan pendaftaran sampai pada pelantikannya tidak terjadi kesalahan, dan semoga bisa mendapatkan putra-putri yang siap bekerja dan mempunyai integritas yang mumpuni dalam menghadapi Pilkada sebentar,” pungkas Keintjem.(Adv/TamuraWatung)

Minsel, Sulutnews.com -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Eva Keintjem mengawasi langsung proses pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minsel.

Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota PPK se-Kabupaten Minsel oleh Ketua KPU Minsel Rommy Sambuaga, dilaksanakan di Hotel Sutanraja Amurang, pada Sabtu (29/2/2020).

''Sebagai lembaga pengawas Pemilihan Umum yang dibentuk berdasarkan undang-undang, Bawaslu harus mengawasi setiap kegiatan yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),'' kata Keintjem.

''Hal itu dilakukan Bawaslu agar tidak terjadi kecurangan dalam Pilkada 2020 nanti. Kami juga berharap Pilkada boleh berjalan baik dan lancar,'' tambahnya.

Untuk diketahui, Bawaslu Minsel melakukan pengawasan pembentukan PPK, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, tes tulis, wawancara hingga pelantikan dan pengucapan sumpah janji.(Adv/TamuraWatung)

Minsel, Sulutnews.com -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.

Bimtek dilaksanakan di Hotel Sutanraja Amurang, pada 16-18 Januari 2020, dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus peningkatan kapasitas pengetahuan bagi Panwascam dalam menyambut Pilkada nanti.

“Ini menjadi tanggung jawab kita selaku Pengawas Pilkada. Agar Pilkada sukses, makanya kita sudah dibekali berbagai pengetahuan dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang nantinya kita temui di lapangan. Makanya, kita menjadi seorang pengawas harus mempunyai pemahaman cukup untuk menghadapi Pemilu di tahun 2020 ini,” ujar Ketua Bawaslu Minsel, Eva Keintjem, Kamis (16/1/2020).

“Tupoksi ini adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan Soliditas, Integritas, dan Mentalitas” ujar Kordiv SDM Bawaslu Kabupaten Minsel tersebut.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Minsel Franny Sengkey dan Abdul Majid Mamosey juga memberikan beberapa materi terkait dengan kepatuhan serta penguasaan diri dalam menyikapi berbagai permasalahan yang akan dihadapi dalam Pilkada nanti.

“Harapannya kegiatan ini bisa terbangun kesamaan persepsi dalam pengawasan Pilkada Minsel ke depan. Peserta bimtek harus memahami materi dengan baik” harapnya.

Kegiatan yang digelar sampai 18 Januari 2020 ini turut dihadiri dan memberikan materi Jhon Suak MPdk, DR Tommy Sumakul SH MH dan Drs. Syamsurijal A. J. Musa, yang memberikan penguatan kerja-kerja Panwascam se-Kabupaten Minsel.(Adv/TamuraWatung)

Minsel, Sulutnews.com -- Mengawali tahun 2020, 51 (lima puluh satu) orang Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), mendapatkan pembekalan terkait tugas kerja pengawasan di tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pembekalan pada Senin (6/1/2020) di Kantor Bawaslu Minsel ini, dalam bentuk rapat koordinasi Panwascam se-Kabupaten Minsel untuk menghadapi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Minsel.

Rakor dipimpin oleh Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintjem, didampingi oleh Komisioner Franny Sengkey dan Abdul Majid Mamosey, serta dihadiri oleh Koordinator Sekretariat (Korsel) Wenfri Tumbuan.

Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintjem di kesempatan ini mengingatkan para Panwascam untuk dapat merekrut staf Panwas yang berkompeten.

"Kerja tugas pengawasan itu sangat banyak, sehingga di tiap Kecamatan harus cari orang-orang yang benar-benar mau kerja. Kemudian satu yang penting, cari staf juga yang paham IT, karena divisi pengawasan harus melakukan tugas kerja Panwas juga melalui aplikasi," katanya.

Dikesempatan yang sama, Komisioner Bawaslu Minsel Franny Sengkey mengingatkan terkait tugas kerja Panwascam akan berat di prosesi pungut-hitung, rekapitulasi atau pemilihan suara ulang (PSU).

"Di situ peran Panwascam sangat penting sehingga tidak boleh salah mengambil keputusan. Untuk itu, jati diri anda mohon dijaga, harus independen karena di Minsel saat ini cukup panas. Ingat, kita diawasi publik sehingga perlu menjaga perilaku independen selama tahapan Pilkada nanti," tukas Sengkey.

Dirinya berharap Panwascam, pembahasan dalam Rakor dapat menjadi dasar saat di lapangan dan mengingatkan untuk selalu bekerja sesuai dengan aturan dan selalu berkoordinasi kepada Bawaslu.(Adv/TamuraWatung)

Minsel, Sulutnews.com - Amurang, Sulutnews.com -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon (Paslon) Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan (Minsel) tahun 2020.

Kegiatan dilaksanakan di ruang pertemuan Kantor KPU Minsel, pada Senin (17/2/2020) dan dihadiri Ketua KPU Sulawesi Utara (Sulut) Ardiles M.R. Mewoh dan Koordinator Divisi Teknis KPU Sulut Yessy Y. Momongan.

Tampak hadir bakal pasangan calon (Paslon) Independen dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Minsel Royke Sondakh dan Andre Umboh. Hadir pula, pimpinan Bawaslu Minsel A.T. Franny Sengkey dan Abdul Majid Mamosey.

Dalam kesempatan menyampaikan sambutan, Ardiles Mewoh mengatakan bahwa KPU Sulut saat ini sementara melaksanakan monitoring dan supervisi di Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan Bupati/Walikota.

"Kami harap para bakal Paslon sudah mencari dukungan dan sudah sering melakukan konsultasi ke layanan yang sudah disediakan oleh KPU yang memberikan penjelasan terkait teknis dalam rangka pencalonan perseorangan," tukas Ardiles Mewoh.

Sementara itu, dalam kegiatan sosialisasi Koordinator Divisi Teknis KPU Sulut Yessy Momongan memuji kesiapan bakal Paslon perseorangan yang ada di Minsel.

"Minsel ini paling berani dari semua Kabupaten/Kota, karena surat mandatnya baru keluar di bulan Januari. Kalau perang, 'silent'-nya luar biasa," tuturnya.

Tak hanya itu, dari jumlah dukungan bakal paslon perseorangan di Kabupaten Minsel yang hanya 16.958 dukungan, ternyata telah disiapkan sebanyak 20.500 dukungan dan bahkan masih bisa lebih.

"Kita akan buktikan itu di faktual. Namun kami mengapresiasi kerja-kerja dan memberikan perlakuan adil," tambah Yessy Momongan.

Usai mengikuti sosialisasi, Franny Sengkey mengatakan nantinya akan melakukan pengawasan terhadap penyerahan syarat dukungan bakal Paslon Independen Minsel.

"Selain akan mengawasi penyerahan syarat dukungan bakal Paslon Independen Minsel, Bawaslu juga akan mengawasi pengecekan jumlah dukungan dan sebaran sebagaimana yang telah ditetapkan, dan agenda-agenda pengawasan lainnya," terangnya.

Tampak hadir dalam kegiatan ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Minsel, KPU Kabupaten Minsel, utusan dari Polres Minsel, serta dari Badan Kesbangpol Minsel dan Dinas Kependukan dan Catatan Sipil Minsel.(Adv/TamuraWatung)