0104_banner_bawaslu.jpg

Minsel, SulutNews.com -- Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mengapresiasi keputusan yang telah diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Apresiasi diberikan karena DPP Partai Golkar telah menetapkan dr. Michaela Elsiana Paruntu MARS dan Drs. Venjte Tuela sebagai Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2020.

Kepada wartawan SulutNews.com, Ketua Fraksi Golkar DPRD Minsel, Rommy Poli mengatakan bahwa pasangan ini mendapat sambutan yang sangat baik di tengah masyarakat dan menjadi perbincangan hangat atau 'tranding topic' dimana-mana.

"Pasangan Michaela Paruntu dan Ventje Tuela merupakan perwakilan Gender 'Wewene' dan 'Tuama' Minsel. Ini kolaborasi antara Milenial dan Senior dalam kepemimpinan," ujar Poli.

Menurutnya, Michaela Paruntu yang merupakan lulusan S2 Universitas Indonesia, saat ini sebagai Ketua Pelayanan Remaja Sinode GMIM (KPRS), Ketua PMI Minsel dan beberapa organisasi sosial lainnya.

"Michaela Paruntu sosok pemimpin pelayan generasi Milenial yang berintegritas yang telah terbukti berpengalaman, berpengetahuan serta sangat peduli dan mau berbagi pada masyarakat," tuturnya.

"Michaela Paruntu yang adalah seorang dokter begitu paham akan masalah kesehatan, apalagi kita sementara berusaha memutus mata rantai COVID-19. Beliau terus bekerja untuk kemanusiaan membantu Kesehatan masyarakat Minsel," katanya.

Sedangkan sosok Venjte Tuela dalam penilaiannya merupakan pasangan yang berpengalaman, birokrat dan politisi yang baik, rendah hati juga bijaksana, serta dekat dengan masyarakat.

"Beliau pernah menjadi ketua PDIP Minsel yang tentu saja mempunyai kedekatan emosional dengan akar rumput," ucap anggota DPRD Minsel dari daerah Tompasobaru ini.

Untuk saat ini, Poli menilai Kabupaten Minahasa Selatan butuh figur pemimpin dengan mobilitas tinggi dan kemampuan lebih dalam dunia kesehatan untuk mempercepat pemberantasan pandemi COVID-19.

"Juga Minsel butuh pemimpin yang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah ada, agar Kabupaten Minsel akan lebih maju dan sejahtera. Dan ini ada pada pasangan Michaela Paruntu dan Ventje Tuela," pungkasnya.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Partai Golkar akhirnya mantap mengusung dr. Michaela Elsiana Paruntu MARS dan Ventje Tuela S.Sos untuk bertarung dalam pemilihan serentak Bupati Minahasa Selatan (Minsel) tahun 2020.

Kepastian ini diperoleh wartawan SulutNews.com dari Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) Feryando Lamaluta.

"Rapat yang digelar tim Pilkada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta pada Rabu (8/7/2020) di Jakarta telah memutuskan mengusung Michaela Elsiana Paruntu dan Ventje Tuela sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Minsel," tukas Lamaluta.

Untuk diketahui, Partai Golkar Minsel mantap menggandeng Ventje Tuela yang adalah mantan Wakil Bupati pertama Minsel saat berpasangan dengan Ramoy Markus Luntungan.

Figur yang dikenal ramah dengan masyarakat ini, mempunyai pendukung yang sangat militan dan diyakini akan mampu menambah elektabilitas Michaela Paruntu yang sudah jauh unggul dari pasangan lain di pertarungan Pilbup Minsel.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Adanya pernyataan sejumlah warga Desa Raraatean yang mengatakan proyek dana desa (Dandes) tahun 2019 lalu telah terjadi dugaan penyimpangan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) yang tidak sesuai peruntukan dibantah oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Raraatean.

Pasalnya, proyek pekerjaan jembatan Pangi sudah dikerjakan sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang tertata dalam APBDes tahun 2019 lalu. Dan untuk BLT DD sudah sesuai karena telah dibahas dalam musyawarah Desa khusus (Musdesus) yang menjadi keputusan tertinggi di Desa.

Hukumtua Desa Raraatean Meis Lombogia SE kepada media ini mengatakan, bahwa pekerjaan proyek tersebut sudah sesuai dengan RAB dan tidak ada penyimpangan anggaran.

"Yang pasti kami kerjakan sesuai dengan RAB, dan anggaran serta pekerjaan secara transparan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan untuk masalah BLT DD itu sudah sesuai dengan aturan lewat Permendes dengan telah dilaksanakannya Musdesus," jelasnya.

Lombogia didampingi Bendahara Desa Jhon Manajang juga menambahkan, bahwa apa yang dituduhkan kepada dirinya tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan.

"Anggaran Dana Desa proyek Jembatan Pangi sekitar Rp. 467.642.120, dikerjakan tahap 2 dan 3, dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Sonny Lontoh," jelas Lombogia.

Pendamping Desa Riki Sembang ketika dimintai keterangan mengatakan, semua sudah sesuai aturan, pihaknya sebagai pendamping terus melakukan pendampingan sebelum dimulainya pekerjaan hinga selesai pekerja. "Juga semua tenaga teknis dilibatkan dalam pembangunan. Oleh sebab itu, sampai saat ini, proses pembangunan di desa terus berjalan. Jika ada masalah di tahun sebelumnya, pasti proses pencairan selanjutnya akan terhenti," ungkap Sembang.

Di kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Hendrie Lumapow SH, MSi ketika dikonfirmasi saat menghadiri penyerahan BLT di Desa Raraatean belum lama ini menegaskan, bahwa persoalan adanya kerugian negara harus ada audit dari lembaga yang membidangi masalah audit tersebut.

"Kalau ada kerugian negara itu yang audit pastinya Inspektorat, namun sampai saat ini belum ada audit dari inspektorat. Dan untuk penyaluran BLT di Desa Raraatean sudah sesuai aturan karena telah dilaksanakannya Musdesus," jelas Lumapow.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Kepala Dinas Pendidikan serta Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Fietber Raco dan Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Minsel bertemu dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minsel Jaclyn Koloay.

Pertemuan dilakukan di ruangan Fraksi Primanas DPRD Minsel, pada Senin (6/7/2020).

Dalam pertemuan ini, Kadis Dikpora Minsel Fietber Raco dan Tim BOS Minsel mempertanyakan cuitan Jaclyn Koloay di Facebook yang mempertanyakan adanya masalah Dinas Pendidikan meminta 10 persen dari Dana BOS ke setiap sekolah.

Angdew Jaclyn Koloay mengaku bahwa informasi ini didapatnya dari seorang Guru honorer.

"Pertemuan terjadi tanggal 24 Juni usai saya mengantarkan bantuan ikan di Desa Raanan Lama. Ada Guru honorer yang datang ke rumah mengeluh tidak terima gaji karena Kepsek bilang ada pemotongan dana BOS," tukas Koloay.

Dijelaskannya, dari keterangan Guru tersebut pemotongan diperuntukkan buat penanganan Covid-19, kalau tidak dikasih maka rekom untuk pencairan tidak akan diberikan. Permintaan dana tersebut katanya telah dilakukan disaat rapat beberapa waktu lalu.

"Kalo kita bicara Hoax, bicara 'ngarang' jangan bilang Hoax, ngarang mo cari kesalahan kita tidak akan melayani Bapak/Ibu datang di tempat ini. Kita tidak tahu kalau untuk pencairan dana harus minta rekon BOS," terang Koloay.

"Kalau masalah itu, kalau mau bilang kita Hoax, kita tidak suka Hoax dan kita tidak suka membangun opini. Setiap kita punya postingan itu selalu untuk meng'counter' orang punya postingan atau orang punya berita," katanya.

Saat ditanya oleh Kadis Dikpora Minsel Guru tersebut mengajar di sekolah mana? Koloay hanya mengatakan di salah satu SD di Amurang namun dirinya tidak ingin memberitahukan tepatnya di sekolah mana.

"Ada baiknya diberi tahu, saat ini yang penting siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi saya merasa ada 2 hal yang bisa menjadi penyebabnya, Guru yang salah mendengar ataukah Kepala Sekolah yang salah menyampaikan," beber Kadis Raco.

"Dalam hal ini, sebenarnya anggota Dewan bisa ke Kantor untuk langsung menanyakan. Kenapa LSM datang bertanya kami terima, sedangkan anggota Dewan harus kami tolak? Demi Pendidikan dan kebenaran yang ada di Kabupaten Minsel, bolehlah kita berdiskusi," ujarnya.

Dikesempatan ini pula, Kadis Dikpora Minsel bahkan menjelaskan terkait mekanisme pencairan dan pemanfaatan serta adanya pergeseran dana BOS kepada anggota Dewan Jaclyn Koloay.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Josef Kairupan menilai adanya permintaan Hearing Dinas Pendidikan serta Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) dengan anggota Dewan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Jaclyn Koloay sebaiknya dilakukan secara pribadi.

"Sumbernya berasal dari media sosial (Medsos) secara pribadi, kalau memang harus diklarifikasi oleh Dinas, klarifikasi secara personal, bukan secara kelembagaan," ujar Kairupan kepada wartawan SulutNews.com, pada Senin (6/7/2020).

Dirinya yang adalah pengamat Politik di Sulawesi Utara (Sulut) berpendapat, apabila ditemukan adanya unsur Hoax atau pencemaran nama baik, bisa dibawah pada ranah hukum.

Untuk diketahui, sebuah cuitan di Medsos Facebook oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Jaclyn Koloay yang mempertanyakan Dinas Pendidikan meminta 10 persen dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setiap sekolah mendadak viral.

Hal ini mendapatkan tanggapan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan serta Kepemudaan dan Olahraga Minsel, Fietber Raco, juga lewat beberapa postingan di Facebook yang pada intinya meminta adanya pembuktian dari postingan tersebut.

Saat dihubungi wartawan SulutNews.com pada Senin (6/7/2020) pagi, Kadis Fietber Raco menyampaikan bahwa timnya meminta digelar rapat dengar pendapat (RDP) atau Hearing dengan anggota Dewan Jaclyn Koloay.

"Tim BOS akan ke DPRD Minsel, minta digelarnya hearing pada hari ini ke ibu Jaclyn Koloay," tukas Kadis Raco.

"Tidak ada dana BOS yang digeser ke Covid. Kita akan minta buktikan, atau RDP. Sebagai anggota Dewan seharusnya memanfaatkan RDP untuk mengkonfirmasi kebenaran, bukan bertanya di Medsos," katanya.

Dirinya menegaskan, sebagai pimpinan Dinas dan ASN lainnya 12 orang Tim BOS Pemkab Minsel akan meminta RDP demi kebenaran sumber berita dan rasa keadilan.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Sebuah cuitan di media sosial (Medsos) Facebook salah seorang anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Jaclyn Koloay yang mempertanyakan Dinas Pendidikan meminta 10 persen dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setiap sekolah mendadak viral.

Hal ini mendapatkan tanggapan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan serta Kepemudaan dan Olahraga Minsel, Fietber Raco, juga lewat beberapa postingan di Facebook yang pada intinya meminta adanya pembuktian dari postingan tersebut.

Saat dihubungi wartawan SulutNews.com pada Senin (6/7/2020) pagi, Kadis Fietber Raco menyampaikan bahwa timnya meminta digelar rapat dengar pendapat (RDP) atau Hearing dengan anggota Dewan Jaclyn Koloay.

"Tim BOS akan ke DPRD Minsel, minta digelarnya hearing pada hari ini ke ibu Jaclyn Koloay," tukas Kadis Raco.

"Tidak ada dana BOS yang digeser ke Covid. Kita akan minta buktikan, atau RDP. Sebagai anggota Dewan seharusnya memanfaatkan RDP untuk mengkonfirmasi kebenaran, bukan bertanya di Medsos," katanya.

Dirinya menegaskan, sebagai pimpinan Dinas dan ASN lainnya 12 orang Tim BOS Pemkab Minsel akan meminta RDP demi kebenaran sumber berita dan rasa keadilan.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu SE kembali memberikan himbauan terkait penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah.

Surat bernomor 124/100/BMS/VII-2020 tertanggal 1 Juli 2020 ditujukan kepada Presidium BKSAUA, Forum Kerukunan Umat Beragama dan para Pimpinan Agama se-Kabupaten Minahasa Selatan.

Berikut isi surat tersebut:

Memperhatikan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid di masa Pandemi dan hasil rapat FKUB Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 11 Juni tahun 2020, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sungguh memahami harapan dan kerinduan masyarakat untuk dapat kembali melaksanakan ibadah di Rumah Ibadah dan pada prinsipnya mendukung seluruh kegiatan peningkatan fungsi rumah ibadah dan spiritualitas masyarakat.

2. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan seluruh masyarakat, termasuk dalam melaksanakan kegiatan kerohanian/ibadah. Untuk itu pemerintah daerah perlu memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 sebelum memberikan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid sesuai surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020.

3. Bahwa sampai dengan hari Rabu, 30 Juni 2020 Kabupaten Minahasa Selatan belum ditetapkan sebagai wilayah aman Covid-19 oleh Pemerintah, di mana terdapat 39 orang dalam pemantauan (ODP), 15 orang pasien dalam pengawasan (PDP), dan 17 orang positif terkontaminasi yang mana 5 orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh, 8 orang masih dalam perawatan dan 4 orang lainnya telah meninggal dunia akibat Covid-19.

4. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 44 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebebasan Baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 di provinsi Sulawesi Utara pasal 23 menyebutkan bahwa syarat pelaksanaan adaptasi Kebiasaan Baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 di Kabupaten Minahasa Selatan harus mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas provinsi.

5. Saat ini Pemerintah Daerah sementara mengkaji langkah lanjut untuk menerapkan adaptasi Kebiasaan Baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19, termasuk kegiatan peribadatan di rumah ibadah dengan memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 serta kesiapan masyarakat dan fasilitas penunjang di Kabupaten Minahasa Selatan.

6. Bahwa pemberian izin beribadah di rumah ibadah di tengah penyebaran wabah Covid-19 yang tidak diikuti dengan kesiapan masyarakat dan fasilitas pendukung yang ada, dapat beresiko untuk memicu penyebaran Covid-19.

7. Memperhatikan angka 1 s.d 6 di atas, maka pemerintah daerah kabupaten Minahasa Selatan menghimbau kepada Forum Komunikasi umat beragama, Presidium BKSAUA dan para pemimpin agama se-Minahasa Selatan beserta seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan agar untuk sementara waktu seluruh kegiatan keagamaan masih dilaksanakan di rumah masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sampai dengan ditetapkan zona aman pandemi Covid-19 oleh pemerintah.

Bupati Minsel berharap himbauan ini dapat dimaklumi masyarakat.

(***/TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Warga di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) viral dengan aksi pengkhotbah cilik Wensy Torondek, yang baru berusia 6 tahun.

Wensy Torondek, putra pasangan Dolly Torondek dan Feiny Rotinsulu adalah warga Desa Kinamang Kecamatan Maesaan Minsel mendapat perhatian dari Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE.

Di tengah kesibukannya, Bupati Minsel 2 periode ini pada Rabu (1/7/2020) menyempatkan waktu untuk bertemu pengkhotbah cilik ini.

"Saya merasa sangat bangga, anak Minsel memiliki talenta yang luar biasa pemberian Tuhan," tukas Bupati Tetty Paruntu (sapaan akrab Bupati Minsel).

"Saya berharap hal ini dapat memotivasi anak-anak yang lain maupun orang tua untuk dapat mendidik dan membina anak-anak pada hal-hal yang positif dan bermanfaat," katanya.

Dalam kunjungannya, Bupati Tetty Paruntu turut serta mengikuti ibadah singkat yang dipimpin oleh pengkhotbah cilik Wensy Torondek.

Tak lupa Bupati kebanggaan rakyat Minsel ini memberikan bantuan bagi Wensy yang diterima langsung orang tuanya serta bantuan pendidikan untuk masa depan Wensy Torondek.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Pasien positif Covid-19 di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang berhasil sembuh kembali bertambah dan dinyatakan sudah bisa kembali ke rumah.

Informasi yang diperoleh wartawan SulutNews.com, pada Selasa (30/6/2020) dari Kepala Dinas Kesehatan Minsel, dr. Erwin Schouten membenarkan ada penambahan pasien sembuh baru berasal dari Minsel yang dirawat di RS Pancaran Kasih Manado.

"6 pasien yang berasal dari Desa Raanan Lama Kecamatan Motoling, Minsel yang diumumkan positif pada Minggu 7 Juni 2020 lalu, ada 4 pasien hari ini saya terima informasi telah dinyatakan sembuh dari Corona," tukas Kadis Erwin.

"Yang sembuh itu adalah pasien 484, 485, 487, 489, yakni Y (67), Z (39), B (7) dan C (15). Kasus 4 pasien sembuh ini memang belum dilaporkan ke tim gugus tugas Provinsi Sulawesi Utara, besok baru laporannya dikirim," jelasnya.

Kadis Kesehatan Erwin Schouten berpesan agar masyarakat jangan takut kepada pasien yang telah sembuh. "Pasien yang sembuh tidak akan menjangkiti orang lain," ujarnya.

Tak lupa pula Kadis Kesehatan yang dikenal ramah dengan wartawan ini menyampaikan kepada masyarakat, agar selalu mematuhi protokol Covid-19 guna memutus rantai penyebaran Corona.

"Bagi masyarakat yang selalu beraktivitas di luar selalu pakai masker dan para tim medis juga selalu berusaha mengobati intensif pasien positif lainnya yang dirawat di rumah sakit," pungkasnya.

(TamuraWatung)

Minsel, SulutNews.com -- Sebuah lorong di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) beberapa waktu lalu diisolasi, setelah diketahui ada warganya memiliki kontak erat dengan seorang positif terjangkit virus Corona.

Sebagai bentuk kepedulian, keluarga Kojongian-Paruntu membawa bantuan pribadi untuk para warga di Desa Tewasen tersebut.

Kepada wartawan SulutNews.com, pada Selasa (30/6/2020) dr. Michaela Elsiana Paruntu MARS mengingatkan agar sebagai warga negara yang baik, harus patuh dalam menjalankan protokol kesehatan.

"Jalankan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah untuk cegah Covid-19 karena saat ini ada yang terpapar di Desa Tewasen (sudah meninggal). Protokol kesehatan saat ini yang harus dilakukan yaitu jalankan isolasi selama 14 hari," tutur Micha Paruntu (sapaan akrabnya).

"Saya berharap dengan bantuan yang ada dapat membantu mereka selama masa isolasi," katanya.

Dikesempatan terpisah, Hukum Tua Desa Tewasen Hanny Kalangi menyampaikan terima kasih.

"Saya atas nama warga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan rasa simpatik dari keluarga Kojongian-Paruntu, dalam hal ini Bapak James Arthur Kojongian ST MM dan Ibu dr. Michaela Elsiana Paruntu MARS (MEP) atas bantuan yang sudah diberikan untuk beberapa keluarga yang sementara di isolasi Mandiri. Tuhan Yesus Memberkati," tutur Kalangi.

(TamuraWatung)