Minsel, Sulutnews.com - Gabungan personil piket fungsi Polsek Tumpaan berhasil mengamankan seorang tersangka kasus pencurian, PO (Pino), 35 tahun, warga Desa Wawontulap Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, pada Sabtu malam (3/3/2018).

Kapolres Minahasa Selatan AKBP Winardi Prabowo, SIK, saat dikonfirmasi melalui Kapolsek Tumpaan Iptu Asprijono Djohar, membenarkan penangkapan ini.

“Kami mengamankan seorang lelaki berinisial PO alias Pino alias Opo Pino, 35 tahun, di Desa Wawontulap Kecamatan Tatapaan. PO diamankan selaku tersangka atas tindak pidana Pencurian ternak,” ungkap Kapolsek Tumpaan.

Diketahui bahwa peristiwa pencurian hewan ternak jenis Sapi sering terjadi di Desa Wawontulap selang beberapa hari belakangan ini. Masyarakat pun menjadi resah akibat tindak pidana ini. Hingga pada Sabtu malam (3/3), tersangka yang sedang melakukan aksinya ini digerebek oleh sebagian warga yang langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian.

“Kami langsung mendatangi TKP dan melakukan pengejaran terhadap tersangka yang sempat melarikan diri. Tak berselang lama, akhirnya tersangka berhasil kami tangkap dan langsung dibawa ke Polsek untuk diamankan guna proses penyelidikan dan penyidikan lanjutan,” pungkas Kapolsek.

Tersangka PO dijerat pasal pencurian ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun pidana penjara. (ferrowaney)

Minsel, Sulutnews.com - Tim Ranger Satuan Sabhara Polres Minahasa Selatan bersama personil Polsek Amurang melaksanakan razia gabungan dengan sasaran penyakit masyarakat, Jumat malam (2/3/2018).

Kapolres Minahasa Selatan AKBP FX. Winardi Prabowo, SIK, mengungkapkan bahwa razia ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut informasi warga masyarakat terkait adanya potensi gangguan kamtibmas sehubungan dengan minuman keras.

“Razia dilakukan terpadu melibatkan personil gabungan Polres dan Polsek dengan konsep terbuka dan tertutup di sejumlah lokasi yang disinyalir menjadi tempat jual beli miras,” ungkap Kapolsek Amurang AKP Arie Prakoso, SIK, yang memimpin jalannya operasi.

Dalam kegiatan razia ini, Polisi berhasil menyita barang bukti berupa minuman keras tanpa ijin jenis Cap Tikus sebanyak 696 botol di sejumlah warung dan kios yang ada di Kelurahan Uwuran Dua dan Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang.

“Kita berhasil menyita miras tanpa ijin jenis Cap Tikus sebanyak 696 botol ukuran 600 ml, milik LA alias Liko, warga Kelurahan Uwuran Dua; 1 botol Cap Tikus ukuran 1500 ml milik SK alias Stevi, warga Kelurahan Bitung; dan 1 botol Cap Tikus ukuran 600 ml milik RM alias Rio, warga Kelurahan Bitung,”terang Kapolsek Amurang.

Selain itu, Polisi juga mengamankan 11 warga yang ditemukan sedang pesta miras di kawasan Pantai Boulevard Amurang serta pasangan bukan suami istri.

“Diamankan juga 11 warga yang sedang pesta miras di kawasan Pantai Boulevard serta pasangan pria dan wanita yang bukan suami istri, semuanya langsung kami bawa untuk diamankan di kantor Polsek Amurang, guna proses penyelidikan, identifikasi dan penyidikan kepolisian,” pungkas Kapolsek. (ferrowaney)

Minsel, Sulutnews.com - Polres Minahasa Selatan melibatkan ratusan personil gabungan dalam kegiatan pengamanan Rapat Pemilihan Komisi Pelayanan Pemuda dan Komisi Pelayanan Remaja Sinode GMIM, Sabtu (3/3/2018), yang dilaksanakan di GMIM Syalom Sentrum Amurang dan GMIM Maranatha Makasili.

Hajatan akbar warga GMIM dalam agenda pesta demokrasi untuk pemilihan Komisi Pemuda dan Remaja periode pelayanan tahun 2018-2022 dilaksanakan di wilayah Minahasa Selatan, sebagaimana surat panitia pelaksana nomor 07/Panpel/PemKPSG/II-2018 tanggal 18 Februari 2018 dan surat nomor 012/PANPEL-RKP KPRS GMIM/II/2018 tanggal 27 Februari 2018.

“Acara pemilihan adalah kegiatan masyarakat yang wajib mendapatkan pengamanan, penjagaan dan pengawalan kepolisian, olehnya kami melibatkan personil dari unsur organik maupun dukungan perkuatan dari anggota Polsek jajaran,” ungkap Kapolres Minsel AKBP FX. Winardi Prabowo, SIK.

Pelibatan kekuatan skala besar ini dibagi dalam 2 (dua) sistem pengamanan yaitu pengamanan terbuka oleh personil berseragam serta pengamanan tertutup dari unsur Intelijen dan Reskrim.

“Kita tetap berupaya menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman selang pelaksanaan rapat pemilihan ini yang diprediksi dihadiri oleh ratusan perwakilan jemaat dan wilayah se-sinode GMIM; diimbau juga untuk warga masyarakat baik yang ada di wilayah Amurang maupun Makasili untuk bersama-sama menjaga kamtibmas selama kegiatan berlangsung,” pungkas Kapolres. (ferrowaney)

Minsel, Sulutnews.com - Polres Minahasa Selatan menggelar Rapat koordinasi penanganan bencana alam di ruangan aula Polres Minsel, Jumat (1/3).

Adapun tujuannya, meningkatkan kesiapan dalam hal penanggulangan bencan paling tidak meminimalisir bencana yang ada. Kemudian daerah pemetaan daerah yang rawan rongsor. Apalagi Kabupaten Minahasa Selatan dari data Wilayah Polres Minsel ada sekitar 32 titik berpotensi bencana alam.

Kapolres Minsel AKBP. FX. Winardi Prabowo, SIK berharap agar benanggulangan bencana ini harus kita lakukan secara koloaborasi sehingga ini bisa dapat diselesaika. Untuk itu kedepan dengan adanya sosialisasi ini, sinergisitas antar pemerintah daerah, TNI, Polri serta stacholder yang ada bisa berjalan searah, guna penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa Selatan. 

"Kesiapan kita dalam penanganan benaca alam baik pemerintah daerah, TNI, Polri dan stacholder harus terus ditingkatkan, sehingga sinergisitas dalam penanggulangan bencana alam dapat ditangani bersama. Saya harap dengan adanya rapat ini, secara bersama-sama kita berbenah demi penanggulangan bencana alam, serta kelanjutan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan." ujar Prabowo.

Sementara itu Bupati DR. (HC) Christiany Eugenia Paruntu, SE dalam sambutannya mengatakan, kami menyambut baik akan rapat koordinasi penanggulangam bencana alam, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama, dimana pemerintah Minsel akan proaktif dalam segala bentuk ancaman bencana di Minsel.

"Dalam kontes demikian kita terus berkoordinasi dalam hal penanggulangan bencana, agar permasalahan penanggulangan bencana alam ini boleh dapat diatasi sebagaimana peran aktif seluruh stacholder, TNI dan Polri. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan bersama menanggulangi bencana yang ada." tukasnya melalui Assisten III Jemas Tombokan.

Hadir dalam acara tersebut mewakili Bupati Minsel Asisten III, Drs. James Tombokan, Ketua DPRD Minsel, Jenny J. Tumbuan, SE, Perwira Penghubung, Perwira Polres Minsel dan seluruh jajaran dinas terkait.

Minsel, Sulutnews.com - Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, SE menghadiri, Rapat Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Provinsi Sulawesi Utara di ruang C. J Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (21/2). 

Dalam acara tersebut sesuai dengan undangan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi RI, seluruh Bupati Walikota se Sulut, menandatangani 10 poin Komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulawesi Utara. 

Penandatangan Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE turut juga bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Franky Lelengboto, ST. Adapun 10 poin tersebut adalah :

  1. Melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan politik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning dan e-budgeting. 
  2. Mengadakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, termasuk pendirian unit pelayanan pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement dan LPSE. 
  3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perijinan pengelolaan sumber saya alam (SDA) yang terbuka. 
  4. Melaksanakan tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel. 
  5. Melaksanakan penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP)sebagai bagian dari implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). 
  6. Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan komite integritas, pengendalian gratifikasi, dan pelaporan LHKPN. 
  7. Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan. 
  8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan penerapan tunjangan perbaikan penghasilan. 
  9. Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur, dan aplikasi yang transparan dan akuntabel. 
  10. Melaksanakan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan. 

"Sesuai dengan supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh KPK, tentunya akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kiranya dapat menggunakan anggaran baik APBD dan APBN secara akuntabel, transparan dan menurut ketentuan dan mekanisme yang berlaku." himbau Tetty Paruntu.

Hadir dalam acara tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan bersama tim, LKPP, BPKB, unsur TNI/POLRI serta seluruh Bupati Walikota Se- Sulut turut hadir. (ferrowaney)

Minsel, Sulutnews.com - Tokoh masyarakat sekaligus politis Partai Golkar Kabupaten Minahasa Selatan Karel Lakoy sebut galian Fiber Optik Telkom yang sementara di laksanakan di jalan trans Sulawesi tepat seputaran kota Amurang perusak trotor dan pinggiran jalan.

Menurutnya, bahwa galian tersebut sangat meresahkan para pengguna jalan, karena bisa menyebabkan kecelakan, sebab tertimbun dipinggiran jalan dan trotoar. Selain itu juga sangat mengganggu arus lalulintas.

"Tentunya ini sangat menggangu aktifitas para pengguna jalan. Karena ini merupakan fasilitas umum yang harus diperhatikan dan dipelihara. Jika terjadi suatu hal yang merugikan masyarakat seperti kecelakaan siapa yang bertanggungjawab." jelas Lakoy Politis asal Sinonsayang ini. Rabu (21/2).

Lanjutnya mengatakan, ini harus ada klarifikasi dari pihak Telkom serta secepatnya melakukan perbaikan kembali, agar tidak terjadi hal-hal yang membayakan bagi masyarakat pengguna jalan. Ia juga menjelaskan, pengerjaan proyek galian fiber optik Telkom harus berkoordinasi dan mempunyai ijin dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga tidak asal dikerjakan begitu saja.

"Saya harap ini menjadi perhatian bagi pihak Telkom untuk secepatnya melakukan perbaikan kembali. Sehingga para pengguna jalan aman dalam menjalankan aktifitasnya," pungkas Lakoy.

Minsel, Sulutnews.com - Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, SE di dampingi Wakil Bupati Franky Donny Wongkar, SH menghadiri Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan 2017, selasa 20/2-2018 di lantai empat kantor Pemkab Minsel. 

Dimana Pelaporan SPT Tahunan atau Lapor Pajak adalah kewajiban setiap Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP. Tentu, hal ini harus dilakukan karena yang namanya kewajiban pasti ada sanksi jika tidak dilaksanakan. Sesuai UU KUP, batas waktu lapor SPT Tahunan adalah akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, dan ini telah di lakukan Pemkab Minsel saat ini. 

"Melalui Pekan Panutan Penyampaiian SPT, Tahunan kita akan melaporkan SPT tahunan pajak Penghasilan kita dengan menggunakan Fasilitas E-Filing, yang telah di mudahkan oleh system, lewat pelaporan SPT, saya harapkan akan bermuara pada semakin Optimalnya Penerimaan Pajak demi Pembangunan dan peningkatan pelayanan publik." ujar Tetty Paruntu.

Lanjutnya, dalam kaitan itu saya minta komitmen dari seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkab Minsel, agar taat membayar pajak tepat waktu. Sebagai bentuk Nasionalisme dan dukungan kita bagi kelangsungan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat sejalan dengan “Gerakan Nasional Revolusi Mental.” 

"Saya menghimbau mari kita tanamkan, semangat taat pajak, mulai dari diri dan keluarga kita masing-masing, saya yakin kita mampu mewujudkan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan Minsel yang hebat dan terdepan." pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Sekda Minsel Drs. Danny Rindengan, M.Si. Keasistenan  Sekretariat daerah beserta Pejabat Esalon II,III,IV dan Staf/Bendahara Perangkat Daerah masing-masing. (ferrowaney)

Minsel, Sulutnews.com - Dalam rangka peningkatan kierja serta kualitas pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Sekertaris Daerah Drs. Danny Rindengan M.Si, Selasa (20/2) melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di beberapa Organiasi Perangkat Daerah (OPD).

Rindengan mengatakan sidak ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 yaitu tentang disiplin PNS. Menurutnya, setiap PNS harus mentaati dan berkewajiban menghindari larangan sesuai peraturan per undang undangan atau peraturan kedinasan. Apabila tidak di taati atau di langgar oleh PNS, maka akan di jatuhi hukuman disiplin, baik sanksi disiplin administrasi bahkan sanksi yang lebih berat.

"Sesuai dengan makanisme peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka harus menaatinya. Karena ini berkaitan dengan kinerja PNS dalam meningkatkan program kerja pemerintah, baik kabupaten, provinsi dan pusat." ujar Rindengan

Dalam sidak tersebut yang di lakukan sekda Rindengan, bahwa untuk memotivasi sekaligus menilai para PNS dalam lingkup kabupaten Minahasa selatan terhadap kedisiplinan kerja dan seperti sebelumnya sekda secara langsung mengecek absensi di dinas OPD terkait.

Rindengan juga menambahkannya bahwa kegiatan ini akan terus di lakukan ke OPD yang lain dengan jadwal yang tidak akan di tentukan sehingga nantinya sekertaris daerah serta pejabat lainnya dapat melihat secara langsung tingkat ke disiplinan ASN di jajaran pemerintahan. (ferrowaney)

Minsel, Sulutnews.com - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan mengajak kepada seluruh orang tua/wali untuk bersama-sama menyukseskan akan pelaksanan Ujian Nasional Berbasisi Komputer (UNBK) tahun 2018 Kabupaten Minahasa Selatan.

Menurutnya, bahwa pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), sangat penting dilaksanakan, karena jauh lebih berkuliatas dibandingkan dengan ujian menggunakan kertas. Untuk itu diperlukan dukungan dari para orang tua peserta didik. Apalagi simulasi UNBK Kabupaten Minahasa Selatan telah behasil dilaksanakan dan berjalan dengan baik. 

"Kami sangat berharap peran aktif dari para orang tua, untuk menyukseskan UNBK tahun 2018 ini. Memang banyak kendala dalam pelaksanaan ujian ini, seperti fasilitas peralatan yang harus dipersiapkan. Namun kami telah melakukan beberapa evaluasi lewat para pengawas, komite sekolah dan pihak sekolah untuk bisa menyelesaikan kendala yang ada." ujar Raco. Senin (19/2) diruangannya.

Dimana pihak sekolah bersama komite sekolah dan orang tua/wali untuk dapat melakukan kajian bersama, agar permasalahan dalam tahapan UNBK dapat berjalan dengan baik. Dan diharapkan juga materi-materi untuk bisa diselesaikan oleh para guru.

"Dari evaluasi yang telah kami lakukan, sudah sekitar 65% siap mengikuti UNBK tahun 2018. Dan untuk sementara masih dalam tahapan pembenahan, dan tentunya UNBK ini bisa sukses sesuai dengan harapan." pungkasnya. (ferrowaney)

 

Minsel, Sulutnews.com - Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, SE menghadiri Kegiatan Forum Koordinasi Kebijakan dan Penandatanganan Perjanjian Hibah Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP). Rabu (14/2) di Bidakara Hotel Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE diberikan kehormatan untuk mewakili 74 Kabupaten menandatangani HIBAH Integritas Partisipasi Pengembangan dan Manajemen Program Irigasi, yang merupakan Hibah dari ADB (Asian Development Bank), IFAT (International Found Of Development) dan AIF (ASEAN Infrastructure Found). 

Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE melalui Kabag Humas dan Protikoler Kabupaten Minahasa Selatan Henri Palit, SH mengatakan, kehadiran Bupati Tetty Paruntu adalah sesuai dengan diterbitkannya Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) nomor: S 591 MK.7 2017 tanggal 6 Desember 2017.

“Jadi kegiatan ini, sesuai dengan undangan Surat Hibah kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP). Inilah bentuk usaha kerja keras Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE dalam mengembangkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa,” terangnya.

Ia menambahkan Bupati Tetty Paruntu selalu memperhatikan kebutuhan rakyatnya terutama dalam pengembangan infrastruktur serta peningkatan ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Diketahui, penandatanganan PHD di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tersebut diwakili 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow. (ferrowaney)