Manado

Manado (60)

Manado, Sulutnews.com - Sekretaris Kota Manado Micler Lakat, SH MH berkenan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengsertipikatan Tanah Aset Pemerintah Kota Manado bersama Kepala ATR/BPN Manado Petrick Ekel,A.Ptnh.MSi, Senin (11/3) bertempat di Aula Kantor Walikota Manado.

Acara penandatanganan kerjasama ini disaksikan Unsur Forkopindo Wakapolres Manado AKBP Faizal Fahjud,SIK, Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Manado Heri Saptono. Sekot Micler Lakat saling berjabat tangan dengan Kepala ATR/BPN Manado Petric Ekel,MSi usai penandatanganan surat perjanjian kerjasama tersebut.

Acara ini diawali dengan Pengambilan Sumpah Dan Janji 83 orang Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap atau PTSL 2019 oleh pemuka agama Protestan Katolik Islam Budha dan Hindu. Sumpah dan janji dibacakan Kepala Kantor ATR/BPN Manado. Mereka 83 orang Panitia Ajudikasi PTLS 2019 itu terdiri 25 orang Kepala Kelurahan, Kepala Lingkungan, PPAT/Notaris, magang dan tim surveyor Kadasteral Berlisensi Lelang selaku pelaksana Pengukuran Bidang Tanah dan 60 orang yang bekerja pada unsur ASN dan pegawai pemerintah Non pegawai negeri (PPNPN) Kantor Pertanahan Kota Manado.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah ATR/BPN Manado Alfrits Opit dalam laporannya mengatakan pelaksanaan kegiatan berdasarkan:

  1. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik lengkap di seluruh wilayah Indonesia.
  2. Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi tanggal 22 Mei 2017 tentang biaya persiapan pendaftaran tanah sistematik lengkap.
  3. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematik lengkap.
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih.
  5. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor 5.9/Kep-71.71/1/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang susunan panitia ajudikasi dan satuan tugas PTSL di Kecamatan Mapanget, Singkil, Paal 2 dan Bunaken Kepulauan di Kota Manado.

Alfrits Opit menambahkan pada tahun 2019 di Manado ditargetkan pengukuran tanah sebanyak 21.000 bidang tanah didalamnya ditargetkan 17.000 sertipikat. Sedangkan Hak Atas Tanah untuk target PTSL di Sulut pengukuran bidang tanah sebanyak 90.000 bidang tanah didalamnya target diterbitkan sebanyak 78.000 sertipikat. Kesemuanya ini adalah bagian dari target nasional 9.000.000 bidang tanah.

"Adapun lokasi PTSL di Kota Manado meliputi 4 Kecamatan yaitu Mapanget,Singkil,Paal 2 dan Bunaken Kepulauan," ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Pemerintah Kota Manado Micler Lakat, SH MH dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada petugas pelaksana PTSL yang dilantik serta berharap ikut bersama pemerintah meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan.

Acara diwarnai pula dengan Deklarasi Eksternal Zona Integritas dilakukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan BPN Manado menuju wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih. (*/Yuk)

Manado, Sulutnews.com -  Sebanyak 373 orang Kepala Sekolah utusan SD dan SMP, Senin(11/3) mengikuti Sosialisasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional Berbasis Komputer  berlangsung di Gedung Aula Kantor Walikota Manado.

Sosilisasi diselenggarakan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Manado dimaksud agar supaya sekolah pelaksana ujian tahun 2019 akan sesuai prosedur operasi standar penyelenggara Ujian Sekolah USBN untuk SD dan UNBK untuk SMP dan mampu sebagai peserta.

Kegiatan dibuka Asisisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Heri Saptono mewakili Walikota Manado. Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Manado Drs Daglan Walangitan,M.Pd, Kepala Bidang SD Triana Almas SPd dan Kepala Bidang SMP Drs Jongky Mogonta serta panitia ujian 2019.

Dalam sambutannya Walikota Manado DR Vicky Lumentut mengharapkan agar sekolah pelaksanaan USBN dan UNBK sudah siap menghadapi ujian. Saya harapkan pelaksanaannya  berjalan sukses sehingga pada akhirnya sekolah dapat menelorkan siswa lulusan yang berkualitas.

Menurut Walikota, kunci sukses Ujian Sekolah Berstandar Nasional tahun ini di Manado berada di pundak semua kepala sekolah, "Untuk itu saya juga percaya sosialisasi ini akan sangat berguna bagi terselenggaranya UNBS dan UNBK," kata Walikota yang diwakili Heri Saptono.

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Manado Drs Daglan Walangitan,SP.d menjelaskan berkaitan dengan penyelenggaraan USBN dan UNBK itu semua sekolah dan siswa sudah siap sebagai peserta. Ditunjang dengan berbagai fasilitas pendukung di sekolah yang sudah terpasang internet semoga UNBK dapat berjalan seperti yang diharapkan, katanya.

Usai mengikuti sosialisasi kepada pers Daglan menjelaskan untuk mengoptimalkan pelaksanaan UNBK SMP pada 22-25 April nanti pihaknya yakin sekolah yang sudah memiliki perangkat komputer bisa melaksanakan UNBK secara nandiri ditunjang pula dengan fasilitas listrik. "Semua SMP menyatakan siap ikut UNBK. Namun bila ada sekolah yang belum memiliki komputer akan difasilitasu oleh sekolah lain yang memiliki," katanya.

Berikut Jumlah sekolah yang sudah siap sebagai peserta USBN tingkat SD dan UNBK tingkat SMP itu yang akan dilaksanakan pada 22-25 April 2019.

Sekolah :

SDN 3583 Siswa 133 Sekolah

SD Swasta 3574 Siswa 126 Sekolah

MI Negeri 100 Siswa 2 Sekolah

MI Swasta 216 Siswa 10 Sekolah

JUMLAH: 7473 Siswa 271 Sekolah

 

SMPN 3690 Siswa 14 Sekolah

SMP Swasta 3745 Siswa 17 Sekolah

MTS Negeri 229 Siswa 1 Sekolah

MTS Swasta 294 Siswa 10 Sekolah

JUMLAH: 7968 Siswa 102 Sekolah

(*/Yuk)

Arbonas Hutabarat Pimpin BI Sulut

Manado, Sulutnews.com - Deputi Bank Indonesia (BI) Erwin Rianto memuji kinerja Pemda Sulut yang dipimpin Gubernur Olly Dondokambey karena makro ekonomi daerah Sulut maju pesat saat ini.

"Kami puji makro ekonomi Sulut maju pesat saat ini padahal banyak tantangan yang dihadapi tahun lalu."Kata Erwin kepada wartawan usai melantik Arbonas Hutabarat sebagai kepala BI Sulut mengantikan Sukowardoyo yang pindah menjadi Kepala BI di Jawa Tengah. Pelantikan dilakukan Jumat 8 Maret di Kantor BI Manado dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey Sejumlah Bupati dan Walikota dan kalangan perbankan.

Erwin mengatakan Pertumbuhan Ekonomi tahun lalu  capai 6.1 persen diatas rata rata nasional, kemudian kemiskinan turun menjadi 7 persen penganguran 6 persen serta inflasi terjaga baik dan juga sektor lain baik terutama pembangunan infrastruktur dan kunjungan pariwisata. Ini semua menjadikan kemajuan, bahkan kemiskinan turun.

 Kedepan tantangan berat namun kita optimis akan berjalan baik, kita berharap kepala BI Baru dapat melakukukan kerja sama dengan daerah. Usai Pemilu nanti Erwin optimis akan baik dan meningkat ekonomi Indonesia hinga daerah.

Sementara itu Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan kemajuan makro ekonomi Sulut karena kita kerja bersama BI dan semua Kabupaten Kota. BI Sulut juga berperan aktif, kedepan diharapkan Kepala BI yang baru untuk membantu dan bersinergi untuk membangun Sulut. Tanpa peran dari BI akan sulit juga kita membangun, jadi harus ada sinergitas, tegas Gubernur.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.com - Hajatan pesta demokrasi di Kota Manado semakin dekat tinggal menunggu hari pelaksanaan, sebagai warga masyarakat perlu berperan serta demokrasi harus berlangsung aman dan sukses tanpa melihat ras, suku dan antar golongan. Ini yang dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kota Manado Drs Hanny Solang di Manado, Jumat (9/3).

Pria yang ramah inipun menjelaskan Kota Manado sangat terkenal dengan keramahtamahan dan persatuannya meski warganya heterogen dan majemuk berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Persatuan adalah salah satu kunci menggerakan semangat orang Manado. Menciptakan keamanan pada pelaksanaan Pesta Demokrasi 17 April nanti harus karena persatuan.

Sebagai kota yang sedang berkembang pesat Manado sudah dikenal nasional juga karena banyak organisasi masyarakat atau ormas yang terdaftar maupun belum. Olehnya pula kepada masyarakat dihimbau jangan ragu untuk tetap beraktifitas, tapi jangan ikut-ikutan melakukan hal yang dilarang seperti balapan motor atau mobil atau kegiatan lain yang meresahkan dan sebagainya menjelang Pemilu. Keamanan juga akan tercipta apabila masyarakat ikut membantu kerja aparat Kesbang dalam penertiban Ormas yang belum terdaftar tapi sudah beraktifitas di mana-mana, katanya.

Ia menambahka di Kota Manado ada 100 lebih ormas terdaftar yang secara rutin melaksanakan fungsinya. Antara lain menyelenggarakan kegiatan organisasi dengan ketentuan atau aturan yang diijinkan Kesbang Kota Manado (/Yuk).

Manado, Sulutnews.com - Sehat adalah dambaan setiap orang, karenanya juga setiap warga negara Indonesia yang bekerja maupun belum berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah melalui jaminan sosial BPJS, kata Kepala Bidang Sosial Bappeda Sulut Dra Feibe Rondonuwu,MSi.

"Setiap warga Indonesia berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah melalui jaminan sosial BPJS atau Balai Pengobatan Jaminan Sosial sebagai wujud perlindungan saat sakit", demikian kata Dra Feibe Rondunuwu di Manado, Jumat (8/3).

Menurut Kabid, perlindungan jaminan sosial sangat penting bagi masyarakat sebab kesehatanpun memiliki arti penting dalam mengejar kesejahteraan. Pemerintah melakukan perlindungan sosial gratis yang lebih menyeluruh pada tahun ini untuk kemudian bisa sejahtera bersama rakyat dan pemerintah.

"Kalau tahun sebelumnya jaminan sosial BPJS gratis sudah diberikan kepada masyarakat di Kota Manado, maka pada tahun ini giliran saudara kita yang ada di Tahuna, Talaud dan Siau yang mendapat pelayanan sosial itu," ujar Feibe

Dijelaskan jaminan sosial BPJS tahun 2019 senilai Rp 7 Milyar diperuntukan hanya BPJS Kesehatan. Kalau sakit langsung bisa dirujuk ke rumah sakit untuk dilayani pengobatan gratis. "Itu belum dengan jaminan BPJS Ketenagakerjaan makanya warga diharapkan jangan ragu ikut BPJS entah itu yang gratis maupun yang harus membayar, ajaknya meyakinkan. (/Yuk).

Manado, Sulutnews.com - Sehat adalah segalanya, jika kita sehat maka dengan begitu akan mampu menentukan hidup dan kerja  menjadi lebih baik dari kemarin. Ini yang ditegaskan Kepada Bidang Pengembangan Sosial Bappeda Sulut Dra Feibe Rondonuwu,MSi dalam wawancara singkat dengan sulutnews.com di ruang kerjanya, belum lama ini.

Selain itu ia mengungkapkan Sulut adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal memiliki  manusia berkwalitas dengan tingkat kesehatan lebih baik dari daerah lain. Bukan berarti  pemerintah provinsi tidak perlu memikirkan bagaimana mempertahankan bahkan memberikan suport.

"Dukungan pemerintah adalah menyediakan dana sehat kepada warga miskin melalui pengadaan kartu BPJS dan KIS,"

Kartu BPJS dan KIS dikeluarkan dan didanai pemerintah agar supaya warga dapat merasakan sentuhan pemerintah apabila sakit dan pada akhirnya membuahkan hasil, warga sehat dan kemiskinan bisa diselesaikan secara tuntas. Dalam  APBD 2019 pemerintah sudah menyisihkan anggaran senilai Rp 7 milyar untuk warga miskin yakni berbentuk kartu BPJS di tiga Kabupaten masing-masing, Bolmut, Tahuna dan Sitaro. Diharapkan dapat digunakan warga sebaik-baiknya yaitu bila sakit, lalu pergi berobat ke rumah sakit, pasien cukup menunjukan kartu BPJS kepada dokter, maka biaya  pengobatan semuanya gratis.

"Jadi tidak mungkin lagi ada warga tidak bisa berobat jika sudah memilki kartu BPJS. Kalau sakit bisa segera diobati gratis," ujar Feibe dengan nada suara memastikan.

Ia menambahkan pada kali berikut pemerintah akan menambah jumlah pemberian Kartu BPJS kepada warga masyarakat miskin di daerah yang lainnya. (/Yuk)

Manado, sulutnews.com - Masalah Perdagangan perempuan di Indonesia dan Sulut hingga tahun ini bagai gunung es yang sulit dibrantas sampai ke akar-akarnya.

Setiap tahun ada sekitar 700-1000 perempuan asal Indonesia yang dipekerjakan keluar negeri secara ilegal oleh calo-calo gelap diantara korban ada yang asal Sulut. Perempuan-perempuan ini umumnya bekerja sebagai penjajah seks, mereka sendiri mendapatkan lapangan pekerjaan tersebut karena tertipu dan malu melapor ke keluarganya sebaliknya pergi menghilang entah kemana bak ditelan bumi.

Pemerintah Sulut berusaha menekan kegiatan perdagangan perempuan agar tidak terjadi lagi serta menjadikan hal itu masalah besar yang harus dicarikan jalan keluarnya.

Pada tahun ini Disnakertran sulut sudah memberi ijin operasi 12 Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri yang sah digunakan untuk bekerja, namun calon Tenaga Migran Indonesia (TMI) harus juga memperhatikan syarat dan ketentuan sebagai pekerja keluar negeri, kata Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga kerja Disnakertrans Sulut Drs Lucky Tuju, MSi di Manado, Senin (4/3)

"Di Sulut hanya ada 12 PJTKI resmi yang memiliki ijin operasional. Lain dari dari itu sebenarnya mereka oknum calo berkedok." 

Menurutnya, Sulut sudah sejak 10 tahun ini berjuang membrantas tampilnya para calo gelap yang mengaku broker perusahaan PJTKI resmi namun sebenarnya mereka penipu. Langkah pemerintah mencegah ruang gerak calo diantaranya menegur bahkan menyegel kantornya. Contohnya, lanjut Tuju, kantor pengiriman tenaga kerja pertanian dan perawat perempuan yang beralamat di Desa Treman Minahasa Utara pada  kegiatan rekrutmen berkedok Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK). "Seperti LPK yang ada di Desa Treman secara ilegal telah mengirim tenaga kerja dengan jumlah banyak di Tokyo dan Nagoya Jepang. Pemerintah sudah melayangkan surat peringatan dan melarang melakukan perekrutan lagi. LPK ini sudah bermasalah dengan hukum." ujar Tuju.

Tentang program pemerintah di sektor ketenagakerjaan ia mengatakan, Sulut saat ini sudah membuka seluas-luasnya kesempatan pelatihan bagi pemuda putra dan putri lulusan sekolah SMA dan sarjana pada Balai Latihan Kerja (BLK) Bitung yang dilengkapi para instruktur berpengalaman dari dalam negeri. Kehadiran instruktur BLK ini diharap mampu menelorkan calon Pekerja Imigran Indonesia yang mampuni terutama di dunia kerja luar negeri Taiwan, Singapura dan di Eropa sana, namun harus pula mau direkrut menggunakan jasa PJTKI resmi bukan yang ilegal. (*/Yuk)

Manado, Sulutnews.com - Walikota Manado DR G.S.V Lumentut,SH,MSi,DEA berkenan menandatangani surat penyerahan sertipikat aset Pemkot berupa tiga bidang tanah yang kini secara hukum milik institusi di lingkungan Pemerintah Kota Manado, Senin pagi (4/3) bertempat di Plen Tikala Manado.

Tiga sertipikat Aset Pemkot Manado itu terdiri dari sebidang tanah pembangunan RSUP Manado, sebidang tanah Rusunawa dan sebidang tanah Dinas PUPRD Kota Manado bersama fasilitas sarana jalan umum. Ketiga bidang tanah itu terletak tidak berjauhan satu sama lainnya.

Acara penandatangan penyerahan sertifikat bidang tanah tersebut disaksikan Kepala ATR/BPN Kota Manado Patrick Ekel, A.Ptnh,MSi, yang sekaligus menyerahkan sertifikat.

Walikota DR Vicky Lumentut dalam sambutan mengucapan terima kasih kepada pihak ATR/BPN dan memberikan apresiasinya. "BPN telah memberikan pelayanan terbaik dalam pembuatan sertifikat terutama sudah membuat sertifikat Aset Pemkot. Semua indah pada waktunya." kata walikota Manado.

Hadir dalam acara ini Sekretaris Pemkot Manado Micler Lakat,SH, Kepala Seksi Pengadaan Tanah ATR/BPN Alfrits Opit, Kasub Penetapan Fasilitas Pengadaan Tanah Pemerintah Fietje Mewengkang serta segenap pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkot Manado. (*/Yuk)

Manado, Sulutnews.com - Jumlah pencari kerja capai 9,3 Persen Dari 20.000 Jumlah Angkatan Kerja di Kota Manado, Sembilan Orang Perawat Ke akan diberangkatkan ke Taiwan Sebagai TKI, 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado Donald Supit di Manado, Jumat(22/2) mengatakan, jumlah ini kemungkinan akan berkurang apabila pekerjaan pada job-job yang dibutuhkan berbagai perusahaan yang ada di kota sudah terisi,"

"Jumlah yang besar ini nanti akan berkurang apabila pencari kerja sudah terserap di lapangan pekerjaan yang disediakan perusahaan pencari kerja," kata Donald Supit pada acara JOB FAIR  digelar oleh 45 Perusahaan dan yang difasilitasi Depnaker Kota Manado.

Menurutnya, hanya sehari waktu dibuka lowongan sudah ada 1.538 orang yang bersedia bekerja pada job atau jenis lowongan pekerjaan. Ini menandakan job yang dibutuhkan sudah terisi.

Jenis pekerjaan antara lain bidang marketing, administrasi perbankan, dan tenaga perawat TKI ke luar negeri. 9 orang lulusan sekolah perawat sudah bersedia dilatih sebagai TKI di Taiwan dan Singapura. Sedangkan yang dibutuhkan mereka berijasah pendidikan SMA dan SMK sederajat. (/Yuk)

Manado, Sulutnews.com - Sebanyak 10 dari 14 Parpol pemenang pemilu 2014 mendapatkan Dana Pembinaan Parpol pada tahun 2018, demikian kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Manado Drs Hanny Solang,MSi.

"Parpol yang belum melayangkan LPT atau Laporan Pertanggungjawaban Tahunan tahun 2018 dalam catatan Kesbang masih cukup banyak," ujar Hanny Solang kepada sulutnews.com, Kamis (21/2).

Menurutnya apabila pada Pebruari 2019 LPJ yang harus dilayangkan itu belum diterima panitia Kesbangpol maka pengurus parpol tersebut terancam tidak mendapatkan bantuan lagi pada tahun ini.

LPJ Parpol sangat diperlukan sebagai bukti adanya proses  penyaluran dana Parpol dari Kesbangpol. Dan oleh BPK mensyaratkan LPJ merupakan salah satu dokumen keuangan yang wajib dilayangkan untuk keperluan pemeriksaan keuangan.

"Jika dari hasil periksaan ini  terdapat Parpol belum menyarahkan LPJ, maka Parpol itu terancam tidak akan menerima bantuan lagi," kata dia. (*/Yuk).