Dinas Kehutahan Sulut Waspadai Masalah Kebakaran Hutan Dan Lahan Atau Karhutla

Written by  Yayuk Wulur Aug 19, 2019

Manado, Sulutnews.com - Sekretaris Dinas Kehutanan Sulut Ir Denny Rawis mengatakan pemerintah tidak akan tinggal diam apabila KARHUTLA atau masalah kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi prioritas pemerintah pusat untuk diwaspadai langsung para kepala daerah, Pangdam dan Kapolda termasuk di Sulawesi Utara.

"Menanggapi instruksi Pangdam XIII/Merdeka Tiopan Aritonang baru-baru ini dalam siaran TV Nasional untuk seluruh daerah di Indonesia segera bertindak mencegah masalah kebakaran hutan dan lahan tentu saja kami dukung dengan segenap kekuatan," kata Denny Rawis saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/8) di Teling Manado, Sulawesi Utara.

Pihak daerah, tambah Sekdis, sudah menyiapkan petugas polhut mengerahkan kekuatan untuk dapat beri bantuan pemadaman karhutla. Misalnya yang terjadi di beberapa tempat seperti di Bitung, sebagian di Minut dan Bolmong, Tomohn serta Tahuna. Petugas Polhut dan TNI serta merta segera mengerahkan tenaga untuk membantu pemda setempat dalam mengatasi kebakaran hutan di sana, ujar Denny.

“Kita berharap ada pembentukan tim darurat bencana karhutla di daerah-daerah di Sulut. Misalnya Di Dinas Kehutanan Minut itu memang ada, namun alangkah baiknya ada Satgas yang tergabung dari semua instansi terkait," harapnya.

Dia menyinggung pula agar harapan Gubernur  Olly Dondokambey (OD) secepatnya pemerintah daerah menyisihkan aggaran pencegahan dan penanggulangan Kurhutla dalam APBD terkait masalah Karhutla segera dindaklanjuti di wilayah yang rawan terjadi karhutla. Karena menurutnya Sulut masuk dalam 10 profinsi di Indonesia rawan kebakaran hutan.

OD menegaskan, bahwa jangan lagi Kapolda, Pangdam serta Kapolres dan Dandim yang mengurus secara 100 persen. Karena tidak ada anggaran di instransi tersebut. Ini adalah tugas utama dari pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, bakal mengalokasikan Rp 5 miliar untuk pencegahan dan penanganan karhutla. Kabupaten/kota menurut OD, bisa mengalokasikan Rp 1 miliar. Sehingga, ada anggaran penopang dari daerah. (*/yuk)