Perdagangan Perempuan Masih Marak Di Sulut, Disnakertrans Himbau PMI Gunakan Saja PJTKI Resmi

Written by  Yayuk Wulur Mar 04, 2019

Manado, sulutnews.com - Masalah Perdagangan perempuan di Indonesia dan Sulut hingga tahun ini bagai gunung es yang sulit dibrantas sampai ke akar-akarnya.

Setiap tahun ada sekitar 700-1000 perempuan asal Indonesia yang dipekerjakan keluar negeri secara ilegal oleh calo-calo gelap diantara korban ada yang asal Sulut. Perempuan-perempuan ini umumnya bekerja sebagai penjajah seks, mereka sendiri mendapatkan lapangan pekerjaan tersebut karena tertipu dan malu melapor ke keluarganya sebaliknya pergi menghilang entah kemana bak ditelan bumi.

Pemerintah Sulut berusaha menekan kegiatan perdagangan perempuan agar tidak terjadi lagi serta menjadikan hal itu masalah besar yang harus dicarikan jalan keluarnya.

Pada tahun ini Disnakertran sulut sudah memberi ijin operasi 12 Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri yang sah digunakan untuk bekerja, namun calon Tenaga Migran Indonesia (TMI) harus juga memperhatikan syarat dan ketentuan sebagai pekerja keluar negeri, kata Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga kerja Disnakertrans Sulut Drs Lucky Tuju, MSi di Manado, Senin (4/3)

"Di Sulut hanya ada 12 PJTKI resmi yang memiliki ijin operasional. Lain dari dari itu sebenarnya mereka oknum calo berkedok." 

Menurutnya, Sulut sudah sejak 10 tahun ini berjuang membrantas tampilnya para calo gelap yang mengaku broker perusahaan PJTKI resmi namun sebenarnya mereka penipu. Langkah pemerintah mencegah ruang gerak calo diantaranya menegur bahkan menyegel kantornya. Contohnya, lanjut Tuju, kantor pengiriman tenaga kerja pertanian dan perawat perempuan yang beralamat di Desa Treman Minahasa Utara pada  kegiatan rekrutmen berkedok Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK). "Seperti LPK yang ada di Desa Treman secara ilegal telah mengirim tenaga kerja dengan jumlah banyak di Tokyo dan Nagoya Jepang. Pemerintah sudah melayangkan surat peringatan dan melarang melakukan perekrutan lagi. LPK ini sudah bermasalah dengan hukum." ujar Tuju.

Tentang program pemerintah di sektor ketenagakerjaan ia mengatakan, Sulut saat ini sudah membuka seluas-luasnya kesempatan pelatihan bagi pemuda putra dan putri lulusan sekolah SMA dan sarjana pada Balai Latihan Kerja (BLK) Bitung yang dilengkapi para instruktur berpengalaman dari dalam negeri. Kehadiran instruktur BLK ini diharap mampu menelorkan calon Pekerja Imigran Indonesia yang mampuni terutama di dunia kerja luar negeri Taiwan, Singapura dan di Eropa sana, namun harus pula mau direkrut menggunakan jasa PJTKI resmi bukan yang ilegal. (*/Yuk)