Manado

Manado (96)

Manado, Sulutnews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado secara resmi mengelar launching pakaian khas Manado di ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado, Kamis (07/11).

 Peluncuran pakaian khas Manado tersebut merupakan ide brilian Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA umtuk menambah kekayaan aset budaya dan kekayaan intelektual orang Manado.

 

Acara yang dihadiri langsung Walikota GSVL, Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan SE, Sekretaris Daerah Micler CS Lakat SH MH beserta jajaran Pemkot Manado, juga Coreta Kapojos, designer nasional asal Sulawesi Utara Hengky Kawilarang serta para budayawan dan seniman di kota ini.

 

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Manado itu berterima kasih kepada semua pihak termasuk tim perumus dari Dinas Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Manado.

“Puji Tuhan, terima kasih ibu Coreta L Kapojos, desainer Hengki Kawilarang, tim perumus, kadis Pariwisata dan kadis Dikbud, para budayawan dan seniman Manado yang sudah selesaikan tugas membuat Pakaian Khas Manado,”ujar Walikota GSVL.

Setelah diluncurkan, Walikota pilihan rakyat Manado itu berharap pakaian khas Manado dapat diperkenalkan kepada publik sebagai salah satu karya dan inovasi orang Manado setelah Kaeng Manado yang telah mendapat lisensi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

Walikota GSVL juga berharap tahun depan pakaian khas Manado sudah digunakan bersama dalam Manado Fiesta ke-4 tahun 2020 bersamaan dengan diterimanya Manado Fiesta dalam 100 kalender event pariwisata Indonesia

 

“Sekarang torang sosialisasikan ke Publik tentang satu lagi inovasi untuk menambah kekayaan asset Kota Manado, setelah Kaeng Manado yang sudah ada HAKI dari Kemenkumham,”pungkas Walikota GSVL. (/Liputan Khusus)

 

Jakarta, Sulutnews.com – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan kepada 45 inovasi terbaik yang telah mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019. Penghargaan diberikan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Wapres JK didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin. Penyerahan itu akan diberikan Wapres JK kepada para kepala lembaga atau kepala daerah. Direncanakan, seluruh pimpinan instansi hadir dalam acara bergengsi ini.

Walikota Manado, DR. Ir. GS Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA, meneriman penghargaan untuk inovasi PANADA Portal Analisis Data Berbasis Peta.

Diketahui, Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 ini terdiri dari 8 kementerian dengan 9 inovasi, 4 lembaga sebanyak 4 inovasi, 5 provinsi dengan 5 inovasi, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, 9 kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN dengan 1 inovasi.

Proses kompetisi ini dimulai dari pendaftaran proposal inovasi, tahun 2019 terekam sebanyak 3.156 proposal yang mendaftar dari hasil desk evalution, diperoleh Top 99 Inovasi.

Setelah tahap Top 99, dilakukan evaluasi lapangan oleh tim evaluator dan tim panel independen. dari hasil penilaian lapangan, ditentukan 45 inovasi terbaik yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB nomor 18/2019.

Satu diantara Top 45 inovasi terbaik yakni inovasi PANADA Portal Analisis Data Berbasis Peta Pemerintah Kota Manado. (Liputan Khusus)

 

Manado, Sulutnews.com – Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, menggelar kegiatan pelatihan dan ujicoba aplikasi penyusunan Rencana dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan bimbingan teknis pengelolaan dana BOS. Bertempat di Aula Serbaguna Kantor Walikota, Selasa (10/09).

 

Walikota Manado Vicky Lumentut, dalam kesempatan mengajak kepada peserta yang terdiri para kepala sekolah SD dan SMP, operator sekolah, Se-Kota Manado, agar mengikuti kegiatan ini dengan tekun dan serius tentunya, karena pendidikan yang berkualitas, ada indikator-indikator yang harus dicapai, ada standard-standar yang harus kita penuhi, sebagai ukuran atas kualitas penyelenggaran pendidikan.

 

Walikota juga meminta agar segenap jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado dapat mempedomani SPM pendidikan, untuk selanjutnya diintegrasikan dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Manado, baik, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, hingga Renja Perangkat Daerah.

“Sangat jelas Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standard pelayanan minimal bahwa pemenuhan pelayanan dasar perlu ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan pengangaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah,”ujar Walikota.

 

Ditambahkan Walikota, kita tidak akan pernah malu untuk belajar dari tempat lain yang guru-gurunya memiliki kualitas lebih baik, ini perlu kita belajar untuk dibawah ke Manado agar kita dapat maju seperti daerah lain dalam hal meningkatkan mutu pendidikan, seperti cerdas command center.

“Kita belajar dari Jakarta dan Surabaya serta daerah lainnya, dari proses belajar ini cerdas command center lewat aplikasi 112 kita meraih juara dunia tahun 2018 lalu di Praha,” tutup Walikota.

 

Turut hadir mendampingi, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Daglan Walangitan, para Pejabat Eselon II dan III di lingkup Pemkot Manado. (Liputan Khusus)

 

Manado, Sulutnews.com - Ketua Ikatan Notaris Sulut yang baru Karel Butarbutar SH MH mengatakan pihaknya akan bekerja profesional selama tiga tahun kedepan dalam memimpin organisasi Notaris. Selain itu akan melaksanakan program kerja dari pengurus Notaris pusat dan melakukan konsolidasi serta tidak akan ada terkotak kotak lagi.

"Jadi pihaknya sebagai ketua baru minta dukungan semua angota notaris untuk bersatu bekerja bersama membangun daerah ini."kata Karel usai terpilih sebagai Ketua Ikatan Notaris Baru dalam Muswil Sulut di Paninsula Hotel Pekan lalu kepada Sulutnews.

Karel meraih 47 suara mengalahkan ketua lama Brain Waleleng SH yang meraih 43 suara dari 90 angota yang memilih.

Ia berterima kasih atas dukungannya sehinga terpilih menjadi Ketua, kedepan banyak tantangan berat yang kita akan hadapi, namun kalau kita bersatu dan bekerja bersama sama akan teratasi semua tantangan yang kita hadapi.

"Jadi mari kita bersatu membangun daerah dan bangsa."kata Karel.

Karel langsung dilantik oleh pengurus Ikatan Notaris Pusat dan juga dilantik Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Sulut.(/Fanny)

Manado, Sulutnews.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menggelar Diseminasi survei nasional dan penelitian eksplorasi kearifan lokal melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Utara, kegiatan ini berlangsung di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (10/10/2019).

Ketua FKPT Sulut, James Clay Tulangow, mengatakan, acara ini merupakan program rutin BNPT.

Kepala Bidang Penelitian FKPT Sulut, Lesza Lombok, saat tampil sebagai narasumber memaparkan, eksplorasi kearifan lokal budaya tutur lisan di Sulawesi Utara sebagai nilai perekat kebangsaan dan penangkal radikalisme dan terorisme.

Sementara itu Farhan Muntata sebagai narasumber dari BNPT, menjelaskan, temuan survei  nasional efektive pola pendidikan keluarga pada anak dan diseminasi media sosial terhadap penanaman nilai-nilai keagamaan, moral,  kebhinekaan bertalian dengan kearifan local.

Narasumber lainnya dari BNPT Kasubdit Pengawasan BNPT Moch. Chairil Anwar, S.H., turut menyampaikan pentingnya kegiatan ini, untuk mendapatkan data, agar keluarga memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Turut hadir pada acara ini, para akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, mewakili unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut, dan jajaran pengurus FKPT Sulut.(/MS)

Manado, Sulutnews.com - Sekretaris Dinas Kehutanan Sulut Ir Denny Rawis mengatakan pemerintah tidak akan tinggal diam apabila KARHUTLA atau masalah kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi prioritas pemerintah pusat untuk diwaspadai langsung para kepala daerah, Pangdam dan Kapolda termasuk di Sulawesi Utara.

"Menanggapi instruksi Pangdam XIII/Merdeka Tiopan Aritonang baru-baru ini dalam siaran TV Nasional untuk seluruh daerah di Indonesia segera bertindak mencegah masalah kebakaran hutan dan lahan tentu saja kami dukung dengan segenap kekuatan," kata Denny Rawis saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/8) di Teling Manado, Sulawesi Utara.

Pihak daerah, tambah Sekdis, sudah menyiapkan petugas polhut mengerahkan kekuatan untuk dapat beri bantuan pemadaman karhutla. Misalnya yang terjadi di beberapa tempat seperti di Bitung, sebagian di Minut dan Bolmong, Tomohn serta Tahuna. Petugas Polhut dan TNI serta merta segera mengerahkan tenaga untuk membantu pemda setempat dalam mengatasi kebakaran hutan di sana, ujar Denny.

“Kita berharap ada pembentukan tim darurat bencana karhutla di daerah-daerah di Sulut. Misalnya Di Dinas Kehutanan Minut itu memang ada, namun alangkah baiknya ada Satgas yang tergabung dari semua instansi terkait," harapnya.

Dia menyinggung pula agar harapan Gubernur  Olly Dondokambey (OD) secepatnya pemerintah daerah menyisihkan aggaran pencegahan dan penanggulangan Kurhutla dalam APBD terkait masalah Karhutla segera dindaklanjuti di wilayah yang rawan terjadi karhutla. Karena menurutnya Sulut masuk dalam 10 profinsi di Indonesia rawan kebakaran hutan.

OD menegaskan, bahwa jangan lagi Kapolda, Pangdam serta Kapolres dan Dandim yang mengurus secara 100 persen. Karena tidak ada anggaran di instransi tersebut. Ini adalah tugas utama dari pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, bakal mengalokasikan Rp 5 miliar untuk pencegahan dan penanganan karhutla. Kabupaten/kota menurut OD, bisa mengalokasikan Rp 1 miliar. Sehingga, ada anggaran penopang dari daerah. (*/yuk)

AJI Manado: Kita Lawan!

Manado, Sulutnews.Com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Manado bakal melawan rencana revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan dilakukan revisi oleh DPR RI periode 2014-2019 penolakan itu dilakukan, jika RKUHP ini disahkan menjadi Undang-undang maka ini akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers yang tengah tumbuh dan berkembang di tanah air."AJI Manado akan melakukan pergerakan melawan dan menolak pengesahan produk-produk hukum yang mengancam kebebasan pers yang dilindungi sebagai Hak Asasi Manusia (HAM)," tegas Yinze Gunde Ketua AJI Manado.

Juga kata Gunde, pasal-pasal dalam RKUHP akan berbenturan dengan UU Pers yang menjamin dan melindungi kerja-kerja pers. Menurutnya kemerdekaan Pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi dalam demokrasi."Tanpa kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi maka demokrasi yang telah diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan, akan berjalan mundur,"ungkap Gunde

Keberadaan pasal pasal karet di RKUHP akan mengarahkan kita pada praktik otoritarian seperti yang terjadi di era Orde Baru yang  menyamakan kritik pers dan pendapat kritis masyarakat sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa.

Bersama koalisi Gerakan Cinta Damai Sulut, yang di dalam ada LBH  PMII Metro, GP Anshor, PMKRI, Persma, Swara Manguni, Swapar, Gusdurian, YSNM, LPA dan Polimdo akan bergerak lewat aksi “Sulut Menggugat”, pada Kamis (26/9/2019), pukul 10.00 Wita. Lokasi unjuk rasa damai akan digelar di depan kantor DPRD Propinsi Sulawesi Utara, kawasan Kairagi Manado.

Situasi ini menunjukkan Indonesia sedang darurat kebebasan pers karena RKUHP ini bisa akan dijadikan alat untuk membungkam pers yang kritis. Tidak ada cara lagi selain kita harus menokak.(josh tinumgki)

PASAL-PASAL YANG MENGANCAM KEBEBASAN PERS ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

  1. PASAL 219 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN
  2. PASAL 241 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH
  3. PASAL 247 TENTANG HASUTAN MELAWAN PENGUASA
  4. PASAL 262 TENTANG PENYIARAN BERITA BOHONG
  5. PASAL 263 TENTANG BERITA TIDAK PASTI
  6. PASAL 281 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN
  7. PASAL 305 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP AGAMA
  8. PASAL 354 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP KEKUASAAN UMUM ATAU LEMBAGA NEGARA
  9. PASAL 440 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK
  10. PASAL 446 TENTANG PENCEMARAN ORANG MATI

Manado, Sulutnews.com - Tekat Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya ditempuh dengan berbagai kebijakan.

Diantaranya kebijakan memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Lain dari pada itu ada program kerja lainnya yang bernuansa perjuangan, yang digelar setiap tahun sekali yakni sehari menjelang Peringatan Kemerdekaan RI Bulan Agustus Tahun 1945.

"Namanya adalah program Pelayanan kerja bernuansa perjuangan tahun 1945. Program ini sebenarnya khusus bagi peserta karyawan-karyawati, para Hakim Pengadilan Negeri dan para Panitra Kasus Pidana, Perdata. Tapi bagi karyawan generasi muda bisa dilibatkan dengan tujuan meneruskan semangat perjuangan seluruh rakyat Indonesia mengusir penjajahan sebelum tahun 1945," demikian kata Ketua Pengadilan Negeri Manado Lukman Bakmit,SH,MA kepada sulutnews.com, Jumat (16/8) di ruang kerjanya.

Kegiatan tersebut digelar setiap tanggal 16 Agustus karyawan dan karyawati Pengadilan Negeri Manado diwajibkan menggunakan pakaian bernuansa perjuangan, tanbah Bahmit. Dan uniknya setiap pegawai datang ngantor dengan mengenakan pakaian bernuansa perjuangan tahun 45 sudah pasti dinilai oleh tim juri. Ada yang datang meniru dan berpenampilan prajurit perang lengkap kopiah dan senjata dipundaknya, ada pula wanitanya mengenakan gaun kebaya serta pita merah putih di rambutnya.

Kegiatan tersebut diikuti dengan Lomba Dekorasi Ruang Kerja (DRK) di tiap-tiap ruang kerja pegawai  melibatkan Tim juri yang diketuai oleh Ketua Pengadilan Negeri Lukman Bakmit, SH, satu orang Panitra, dan dari unsur wartawan ikut menilai. Sangat kebetulan pula wartawati sulutnews.com ikut dilibatkan proses penjurian ini untuk menilai dan akhirnya berhasil mengumpulkan nilai.

Berhasil meraih nilai tertinggi dari 9 Ruang Kerja peserta Lomba Dekorasi Ruangan hari itu langsung diumumkan, jatuh di Bagian Kepegawaian. Mendapat nilai 70 dan 80 dengan pertimbangan dekorasi ruang kerja bernuansa perjuangan sangat serasi dengan kekompakan, kebersamaan dan keserasian pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Hadiah berupa uang tunai.

Kegiatan lain yang digelar diantaranya Anjangsana ke rumah Panti asuhan, Panti Werda dan Jompo serta yang terakhir adalah Lomba Jalan Sehat dan Dekorasi Ruang Kerja. (*/yuk).

Manado, Sulutnews.com - Upacara Memperingati HUT Ke-74 Kemerdekaan RI berlangsung lancar dan kondusif di Lapangan Sparta Tikala.

Ketua Sementara DPRD Kota Manado yang baru masa bakti 2019-2014 untuk pertama kalinya bertugas membaca Teks Proklamasi tanpa salah, dirinya mengaku sudah siap saat bertugas membaca teks bersejarah yang membawa bangsa Indonesia merdeka.

"Biasa saja saat membaca teks proklamasi, karena saya sudah siap sebelumnya sebagai generasi penerus kemerdekaan," ujar politisi dari Partai PDIP Kota Manado ini menjawab tangkas pertanyaan wartawan.

Altje Dodokambey terpilih sebagai Ketua Sementara DPRD Kota Manado pada Kamis (15/8) usai digelarnya Rapat Sidang Paripurna Sumpah dan Janji 42 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado masa bakti 2019-2024, menggantikan Anggota masa bakti lima tahun sebelumnya.

Ia dengan bersahaja membaca teks Proklamasi tahun 1945 itu tanpa salah. Sebelumnya tugas tersebut dilakukan Srikandi DPRD Kota Manado Nortje Van Bone politisi dari Partai Demokrat, yang ikut dilantik hari Kamis.

Upacara Detik-detik Proklamasi  Kemerdekaan dan pengibaran Bendera Sang Saka Merah Putih di Kota Manado berlangsung aman dengan dipimpin Komandan Upacara Kapten Devi Wenas yang sehari-harinya adakah Danramil Wori. Pengibar Bendera Vennesa Kumolontang Siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Manado.

Upacara dihadiri Inspektur Upacara Walikota Manado Ir Vicky Lumentut. Hadir Ketua TP-PKK Kota Manado Ny Prof.Dr Julieta Runtuwene, Wakil Walikota Manado Mor Bastiaan, Wakil TP-PKK Kota Manado Imelda Markus,SE, Para Asisten Walikota, Forkopindo Kota Manado, Anggota DPRD Kota Manado, Ketua Perwakilan Kementrian Agama Kota Manado Irwan Musa, Para rektor, Kepala Bank, pejabat Sekretariat DPRD Kota Manado, pejabat di lingkungkungan Pemkot Manado, staf dan pegawai, KPU Sulut/Manado, para tokoh, alim ulama yang tergabung dalam organisasi FKUB dan BKSAUA, TNI POLRI dan wartawan.

Usai upacara digelar Pemotongan Kue Ulang Tahun Kemerdekaan RI dan Tos Pemerintah Kota Manado dengan Paskibraka, TNI, Polri, Veteran dan wartawan yang berlangsung di Gedung Aula Kantor Walikota Manado. Upacara penurunan Bendera dilakukan sore harinya.(*/yuk)

Manado, Sulutnews.com - Wakil Walikota Manado Mor Dominus Bastiaan menyerahkan Hewan Qurban Tahun 1440 Hijriah kepada berbagai Pimpinan Masjid yang ada di Kota Manado, Jumat (9/8) bertempat di Lapangan Sparta Tikala.

Penyerahan Hewan Qurban 1440 Hijriah tersebut disaksikan Kepala Kantor Agama Kementrian Agama RI Kota Manado Hi Irwan musa dan Ketua Umum PHBI Sulut Hi Amir Liputo beserta pengurus.

Dalam sambutannya Wawali Kota Manado Mor Dominus Bastiaan mngharapkan untuk dapat menerima hewan qurban Idul Adha Tahun 1440 Hijriah serta mendoakan pemerintah beserta masyarakat Kota Manado dapat terus menjaga tali persaudaraan dan kerukunan dalam persatuan. Inilah yang utama harus dipelihara dan didoakan.

Ia memberi informasi bahwa Kota Manado baru saja menggelar Iven Manado Fiesta yang mengedepankan kearifan lokal sebagai kekayaan kota ini. Olehnya harus terus dipelihara dalam doa "Saya memberikan kejutan lagi untuk hewan quran tahun depan akan ditambah dari 22 ekor sapi menjadi lebih banyak," demikian janji Wawali Mor Bastiaan.

Ketua PHBI Sulut Hi Amir Liputo mengatakan penyerahan hewan qurban Idul Adha 1440 Hijriah hanya kepada imam masjid yang tidak memiliki hewan kurban, yaitu kepada masing-masing imam masjid 1 ekor sapi kurban di 22 Masjid yang ada di Kota Manado. " Bantuan berasal dari Dana Hiba Pemkot Manado kepada PHBI kemudian langsung disalurkan dalam berita acara penyerahan hewan qurban," kata Anggota DPRD Sulut ini.

Hadir Asisten II Walikota Herry Saptono, Kabag Kesra Pemkot Manado Jeane Corneles, Kepala Inspektorat Kota Manado Han Tinangon dan Kabag Humas Sonny T. (*/Yuk))