SULUTNEWS,DPRD BOLMONG-Tinggi nya Volume kedatangan  Tenaga Kerja Asing (TKA) di  Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) akhir-akhir ini, membuat pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong berinisiatif  untuk menerbitkan  Peraturan Daerah (Perda).

Hal ini,dibuktikan dengan siang tadi dilaksanakanya  Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA  bertempat diruang Rapat Komisi II, Kantor DPRD Bolmong Kamis (17/5/2018)

 Ketua Bapemperda Marthen Tangkere  mengatakan,bahwa ada tahapan lanjutan usai  kegiatan ini.

" Nantinya ada forum diskusi dengan instansi terkait, diantaranya tenaga teknis dan tim ahli," kata  Tangkere.

Sementara itu, Aleg Bolmong dari partai Golkar, Abdul Kadir Mangkat  menyampaikan agar Ranperda ini harus dipercepat karena didaerah Bolmong memang sudah ada tenaga kerja asing yang melakukan aktivitas.

" Prinsipnya,ini harus segera kita atur secepatnya, karena tenaga kerja asing sudah ada, dan mereka akan berkelanjutan," ujarnya.

Diapun menambhkan,dengan adanya ini, dipastikan tenaga kerja asing akan lebih tertib dan dilindungi payung hukum.

" Tapi harus diingat, yang dilindungi payung hukum adalah tenaga kerja yang memenuhi semua persyaratan," Tandasnya

Dilain pihak, Pemkab Bolmong melalui Assisten II, Derek Panambunan menganjurkan agar pembahasan berikutnya harus melibatkan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bolmong.

" Karena dinas tersebut yang berhak mengetahui ijin dari para TKA," ucapnya.

Masih Panambunan, sebelum diajukan ke biro hukum Provinsi Sulut harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas tenaga Kerja provinsi Sulut.

" Ini dibutuhkan agar sehingga pembahasan di biro hukum provinsi tidak terlalu lama dan memakan waktu," tutupnya.

Diketahui, dari Ranperda yang dikeluarkan oleh Pemkab Bolmong, retribusi yang akan dikenakan kepada TKA sebesar 100 (seratus) Dollar Amerika perbulan, yang jika dirupiahkan dengan kurs sekarang sebesar 1,4 Juta Rupiah.

Ikut pula hadir, Kamran Muchtar, Muhammad Mokoagow, Kabag Risalah dan Perundang-undangan Hariono Paransi, dan Kadis Tenaga Kerja Ramlah Mokodongan.(**)

 

SULUTNEWS,KOTAMOBAGU-Pada pelaksanaan Deklarsi penolakan  terhadap paham radikalimes dan kelompok terosris yang dilaksanakan forkopimda kota kotamobagu dengan FKUB, beberapa hari yang lalu Pjs walikota Muhamad Rudi Mokoginta, dalam sambutanya menghimbau agar seluruh masyarakat kota kotabagu mulai dari lingkungan  serta  Desa dan Kelurahan,agar  tetap waspada dan  selalu siaga.menurutnya pantauwan  harus mulai dari lingkungan rumah masing-masing, dengan cara mengaktifkan kembali Sistim Keamanan Lingkungan (siskamling)

“  kondisi sekarang ini, sudah kita ketahui bersama, terkait dengan kejadian pengeboman Rumah Ibadah serta Mako brimob yang  dilakukan kelompok teroris , harus menjadi perhatian yang seruis untuk kita semua sehingga penting kemudian, mengaktikan kembali Poskamling “ kata  walikota

Walikota menjelasakan dengan cara ini, semua orang yang akan datang dilingkungan kita pasti kita bisa tahu, siapa mereka maksud kedatangan mereka dan akan berapa lama mereka dilingkungan kita masiang masing

 “ yang kita harapkan adalah peran semua elemen masyarakat, segerah memberikan informasi apabilah ada gelagad yang mencurigakan segar di laporkan” Pungkasnya(one) Kamis(17/5/2018)

SULUTNEWS,KOTAMOBAGU-Pagi ini pukul 8.00 (wita) bertempat di kawasan pasar dan terminal serasi dilakukan penertiban oleh Tim gabungan bagi pedangan  yang berjualan di sepanjang jalan Ibolian kelurahan Gogagoman, Kecamatam Kotamobagu Barat, Rabu (16/5/2018)

 sebelum dilaksanakan penertiban dilakukan Apel siaga terlebih dahulu di terminal serasi  dipimpin langsung oleh Kadis Dishub Kotamobagu, Nasli Paputungan, Kadis Disperindagkop UKM Herman Aray, Organda Kotamobagu, Ferry Dotulong bersama Kasat Lantas AKP Magdalena Anita Sitinjak

 

Usai Apel,tim gabungan melaksanakan penertiban  dengan cara simpatik dan semua penjual sangat menghormati kedatangan para petugas penertiban dengan ikhlas mengikuti perintah dan lansung memindahkan semua barang dagangannya dengan tertib

Sementara itu Kadis Dishub Nasli Paputungan,mengatakanpenertiban ini adalah penegakkan aturan daerah tentang larangan berjualan dibadan jalan serta meminta instansi terkait untuk bersama-sama menertibkan dengan cara simpatik

Hingga berita ini diturunkan kegiatan penertiban masih berlansung dan berjalan dengan aman dan tertib

 

SULUTNEWS,KOTAMOBAGU-Memasuki bulan suci Ramadhan, jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu kembali dikurangi. Hal tersebut berdasarkan surat edaran MenPAN-RB Nomor: 335/2018 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI,  dan Polri, selama bulan bulan Ramadhan.

Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kota Kotamobagu Sahaya Mokoginta mengungkapkan, surat yang dikeluarkan MenPAN-RB tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa selama bulan Ramadhan khusunya bagi ASN yang beragama Islam.

“ Jumlah jam kerja bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja, menjadi 32,5 jam dari 37 jam per minggu. Surat edaran ini terkait penetapan jam kerja ASN, TNI dan Polri,” ungkapnya, Rabu (16/5/2018).

Isi surat edaran untuk instansi pemerintahan tersebut, diberlakukan lima hari kerja, yakni Senin hingga Kamis mulai pukul 08.00 WITA sampai pukul 15.00 WITA, dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai 12.30 WITA. Sedangkan untuk hari Jumat, dimulai pukul 08.00 sampai 15.30 WITA, dan waktu istirrahat pukul 11.30 sampai 12.30 WITA.

“Meski sedang berpuasa, saya harap pelayanan publik tetap berjalan, serta tidak mengabaikan tugas sebagai pelayanan masyarakat,” imbuh Sahaya.

Sebagaimana diketahui, dalam surat edaran tersebut ditujukan kepada para menteri kabinet kerja, sekretaris kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung RI, Panglima TNI dan para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, kemudin para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para pimpinan lembaga lainnya, para gubernur, bupati dan wali kota(**)

 

SULUTNEWS,KOTAMOBAGU-Siang tadi,selasa,(15/5/2018),Bertempat diLapangan Boki Hontinimbang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama para pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kotamobagu mendeklarasikan sikap bersama menolak aksi kekerasan dan terorisme.

Forkopimda yang terdiri dari Pjs Walikota Kotamobagu, Mohammad Rudi Mokoginta, Kapolres Bolmong AKBP Gani Fernando Siahaan, Ketua DPRD Kotamobagu Ahmad Sabir, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Daspilin SH Mhum. Dan FKUB yang tediri dari perwakilan pemuka agama mengecam  atas aksi teroris seperti yang terjadi di tiga gereja di Surabaya.



Penjabat Walikota Kotamobagu Muhammad Rudi Mokoginta dikesempatan tersebut mengatakan, peristiwa teror yang terus terjadi belakangan ini menjadi peringatan bahwa upaya pencegahan berkembangnya sel sel  terorisme oleh berbagai pihak cukup penting dilakukan.



“ Aksi terorisme atas nama apapun tidak dibenarkan. Oleh karena itu, mari kita terus bergandeng tangan dan tetap menjaga persaudaraan, mempererat persatuan kesatuan bangsa serta mempertahankan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” katanya.

Walikota menilai, perbuatan kekerasan dan terorisme adalah tindakan tidak berperikemanusiaan dan tidak dibenarkan oleh ajaran agama manapun.

“Mari kita sama-sama mendorong aparat keamanan untuk segera menangkap para pelaku dan mengadili serta menghukum seberat-beratnya setiap pelaku teror,” kata  Rudi.



Dikesepatan tersebut Walikota juga menginstruksikan kepada seluruh Camat, lurah, kepala desa hingga kepala lingkungan  di Kota Kotamobagu agar menghidupkan kembali Siskamling di wilayahnya masing-masing. Menurut Rudi, penerapan siskamling juga efektif mendukung tugas-tugas pengawasan, terutama mendeteksi orang-orang asing yang masuk di setiap lingkungan(one ADVE)