SULUTNEWS,KOTAMOBAGU-Sejumlah tempat Usaha rumah makan yang ada di kota kotamobagu sore tadi Kamis (4/7/2019) disambangi  tim gabungan. menyusul  tempat usaha tersebut , tidak mengoprasikan  mesin  E-tax tidak mempunya ijin

 
Tim  yang  terdiri  dari satuan Polisi Pamong Praja (Pol- PP) dan  Badan Penglolaan Keuangan dan Aset  Daerah (BPKAD) Kota Kotamobagu.
Kepala bidang pengihan Hamka Daun  saat di wawacarai  sejumlah media  terkait  tindakan  yang di laukan hari ini, mengatakan,ini semua , sudah melalui proses ,mulai dari investigasi  peneguran pertama  hingga  kedua  

  “  Pemasangan spanduk dalam pengawasan ini, kita akan lihat selama tiga hari. kalo pun itu tidak di indah kan oleh pemilik, maka kita akan lakukan  tindakan selanjutnya   ”  Tegas, Daun
Daun menambahkan,ini  tidak hanya berlaku bagi para pengusaha rumah makan namum jenis usaha  jasa lain  juga,

“  hari   pertama ini ,baru lima tempat usaha rumah makan , untuk besok kita akan lanjut  dengan tempat - tempat usaha lain yang tidak mengindahkan aturan   ”  ucap Daun
Daun berharap agar semua pengusaha jasa yang ada di  kota kotamobagu untuk selalu taat dengan aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerinta kota kotamobagu

”  kalo tidak taat pasti akan bernsib seperti yang di alami  limah tempat usaha hari ini , ” Tandasnya (one)

SULUTNEWS,KOTAMOBAGU-Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah( Disperindak-kop) bersama  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kotamobagu, pekan depan akan menertibkan penjual ikan  yang ada dipintu masuk Pasar tradisional 23 Maret.

penertiban tersebut di  di lakukan keberadaan para penjual ikan tersebut  selain menganggu arus lalulintas jalur tersebut  , mereka juga ilegal, serta menimbulkan bau amis disekitar jalan tersebut.

 Kepala Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kota Kotamobagu, Herma J Aray, saat di konfimasi terkai hal tersebut mengatakan  pihaknya segera melakukan penertiban para penjual ikan di tempat itu.

“ Pekan depan kami akan melakukan  tertibkan  lokasi tersebut,” kata Herman, Kamis (4/7/19).

 menurut Herman, penindakan ini juga bagian dari  kebersihan dalam rangka penilaian Adipura 2019 di Kota Kotamobagu, nanti

Untuk diketahui lokasi yang ditempati para penjual ikan mentah, kering, serta barito di pintu masuk Pasar 23 Maret Kotamobagu, merupakan lahan parkir bagi pengunjung. Akibat tidak sesuainya peruntukkan, pengunjung memarkirkan kendaraan mereka di badan jalan sehingga mengakibatkan terjadinya penyempitan jalan.

SULUTNEWS,KOTAMOBAGU-Pemerintah kota kotamobagu Lewat Dinas ketahanan pangan (ketapang)  dan Diskominfo bakal meluncurkan Aplikasi untuk mengetahi harga satuan bahan poko yang ada di tiga pasar tradisonal dan supermarket di kota kotamobagu .

Hal ini, di ungkapkan kepala Dinas Kominfo  Ahmad Yani Umar dirinya menjelaskan untuk aplikasi tersebut  masih dalam persiapan kami baru melaksanakan  pertemuan dengan instansi terkait

" kemarin (Senin 1/7/2019), kami baru mengelar rapat kunsultasi dengan Dinas ketahanan pangan terkait dengan pembuatan aplikasi tersebut." ucap Ahmad Yani Umar selasa (2/7/2019)

menurutnya untuk pembuatan aplikasi itu, harus mempersiapakan secara matang, temasuk  data harga satuan bahan poko yang ada di pasar "  kan harga satuan bahan poko di pasar setiap hari itu, pasti berubah ubah, kalo mengunakan  aplikasi ini, kita harus punya data yang akurat dan tepat " tandasnya 

Tempat terpisah kepala dinas ketahanan pangan(ketapang) kota kotamobagu  lewat kepala seksi Distribusi dan Harga Pangan  Affandi tungkagi membernarkan rencana pembuatan aplikasi  tersebut dia mejelaaskan apliksi ini nanti akan memepermudah masyarakat untuk mengecek harga di pasa  "  nantinya ada delapan puluh empat komiditi yang akan di publikasi kan lewat aplikasi tersebut " pungkasnya        

SULUTNEWS,KOTAMOBAGU-  Menyusul  adanya informasi gugatan yang dilkukan sangadi non aktif  desa  pontodon terhadap Wali Kota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, di PTUN Manado, hingga saat ini belum ada pemeberitahuan resmi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu  terkait informasi gugatan tersebut.

Hal ini ,disampaikan Kepala Bagian Hukum Pemkot Kotamobagu, Rendra Dilapangan.  menurutnya ,  jika  memang ada gugatan atau  laporan yang dilayangkan terhadap walikota nantinya tetap akan dihormati apalagi setiap warga negara memiliki hak yang sama dimata hukum.’

” sebagia warga negara tentu dimata hukum  mempunyai hak yang sama   dan kita harus menghotmatinya sehingga jika adan laporan wajib untuk dihormati  “ kata Dilapanga

Tidak hanya itu,dilapangan juga mejelaskan  kalau sudah ada pemberitahuan secara resmi kepada kami (pemko)  tentu ada langkah langkah yang akan di ambil oleh pemerintah kota kotamobagu

“ kita akan pelajari materi gugatanya kemudian akan  di siapkan  aministrasi serta bukti bukti pembandinya “ tandas di lapanga,rabu (3/7/2019)   

Sebelunya adanya laporan gugat ke pengadilan tata usaha negara(PTUN)  oleh Sangadi Non aktif Desa Pontodon Kecamatan kotamobagu utara dengan Nomor registrasi  10/G/2019/PTUN.Mdo  

 

 

SULUTNEWS,BOLMONG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melaksanakan rapat paripurna dan mengusulkan tiga Ranperda untuk direvis. tiga ranperda tersebut nantinya  akan dibahas bersama pemerintah daerah melalui rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan di gedung DPRD. Senin (1/7/2019)

Adapun alasan untuk dilakukannya revisi dari ketiga Ranperda itu, disebakan penyesuaian terhadap angka nominal retribusi yang ditetapkan. Sebab sudah 9 tahun lalu, dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini.

Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow mengaku sangat mendukung langkah DPRD terkait dengan perubahan tiga Perda tersebut untuk dibahas bersama.

Menurut Bupati, ketiga Ranperda ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran berjalan.

“Ketiga Ranperda inisiatif DPRD ini sangat tepat untuk kita jadikan sebagai pedoman dan dasar hukum, dalam menetapkan angka nominal,” ungkap Bupati.

Tiga Ranperda tersebut  Raperda tentang retribusi terminal, retribusi parkir di tepi jalan umum, dan Ranperda retribusi terhadap pengujian kendaraan bermotor.

Dengaan disampaikannya ketiga Ranperda inisiatif DPRD selaku pemerintah daerah menyetujui ketiga Ranperda untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Menurut Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, selain membahas terkait revisi tiga Ranperda inisiatif DPRD, phaknya  dan Pemerintah daerah juga akan  mengagendakan penyampaian Ranperda usulan  tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018.

" Laporan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Rapat paripurna yang dilaksanakan di gedung DPRD tersebut sekaligus meminta dari pihak pemkab  Bolmong atas ketiga ranperda inisiatif DPRD, kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat satu penyampaian rancangan peraturan daerah usulan pemerintah Kabupaten Bolmong, tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018.

 paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling SE, yang didampingi dua Wakil Ketua DPRD yakni Abdul Kadir Mangkat dan Musli Manoppo. Selain itu dihadiri para anggota DPRD, para asisten serta para pimpinan OPD.