Asep : Saya Sudah Siapkan Draft Pengunduran Diri

SulutNews.Com Kotamobagu- Komisioner KPU Kota Kotamobagu Asep Sabar, mengaku siap menindaklanjuti Surat Ketua KPU RI Nomor 666/SDM.12.-SD/05/KPU/XI/2017 tertanggal 7 November 2017. Dimana dalam surat tersebut, seorang anggota KPU diwajibkan keluar dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Diketahui, saat ini Asep masih tercatat sebagai salah satu anggota di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kotamobagu dan Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Sulawesi Utara.

“Saya sudah menyiapkan draft surat pengunduran diri ,dan akan segera disampaikan ke pimpinan ormas dimana saya dipercaya sebagai pengurusnya,” ungkap  Asep, Minggu (03/12/17) tadi.

Asep menegaskan, seorang Komisioner KPU harus taat dengan UU. Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Nomor 7 tahun 2017 menentukan syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

“Memang, sebelum surat ini muncul, saya sudah pernah menyampaikan pernyataan mundur dari pekerjaannya sebagai wartawan di salahsatu media surat kabara harian (SKH) radar bolmong , beberapa hari setelah dilantik sebagai anggota KPU Kota Kotamobagu Periode 2013-2018, pada bulan Oktober 2013 silam,” terangnya.

Meski demikian kata Asep, ia sudah sempat berkonsultasi ke salah satu anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari, terkait mundur dari ormas tersebut. Menurut Hasyim, latar belakang dikeluarkannya surat tersebut semata untuk menghindari konflik kepentingan. Cara berpikirnya dua itu. Yang paling utama lagi adalah anggota KPU diminta bekerja sepenuh waktu diinstitusinya. Hal tersebut merupakan syarat menjadi anggota KPU.


“ Bersedia bekerja sepenuh waktu, artinya apa? menjadi anggota KPU bukan pekerjaan sambilan. Konsekuensinya bagi yang PNS atau apa, kan harus mengundurkan diri,” tegas Hasyim sebagaimana sebagia mana di jelaskan  Asep.

Asep berharap, kawan-kawan komisioner KPU Kota Kotamobagu juga segera mengundurkan diri dari kepengurusan ormas karena surat keputusan pemberhentian dari ormas harus diserahkan kepada KPU RI paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal 29 Desember 2017. (**/R1)